Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai penenggelaman kapal perikanan asing yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia sebagai upaya dalam memberantas IUU Fishing yang dikaji berdasarkan hukum internasional. Penenggelaman kapal bertujuan untuk menunjukkan pemerintah Indonesia dalam melindungi kedaulatan wilayah dan sumber daya alam yang dimilikinya. Tesis ini membahas mengenai pengaturan hukum internasional dan hukum nasional tentang IUU Fishing serta tentang penenggelaman kapal perikanan asing dan praktek pelaksanaannya di Indonesia. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa tindakan penenggelaman yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia telah sesuai dengan aturan hukum nasional yaitu Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang Perikanan, serta aturan internasional yaitu UNCLOS 1982. Dalam UNCLOS 1982 memang tidak ada pengaturan khusus secara spesifik tentang IUU Fishing. Namun terdapat ketentuan tentang yurisdiksi pidana yang dapat diterapkan bagi kapal asing yang melakukan penangkapan ikan secara illegal di wilayah kedaulatan negara seperti laut teritorial. Terhadap tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di ZEE, dalam UNCLOS 1982, negara pantai memiliki hak berdaulat yang eksklusif untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi sumber kekayaan alam serta mengambil tindakan termasuk menaiki kapal, memeriksa, menangkap dan melakukan proses peradilan, sebagaimana diperlukan untuk menjamin ditaatinya peraturan perundang-undangan yang ditetapkannya

---

ABSTRACT
This thesis discusses the sinking of foreign fishing vessels conducted by the Indonesian government as an effort in combating IUU fishing are assessed on the basis of international law. The sinking of foreign fishing vessels aims to show that the Indonesian Government is protecting its territorial sovereignty and its natural resources. This thesis discussed the rules of international law and national law on IUU Fishing as well as about the sinking of foreign fishing vessels and the practice of its implementation in Indonesia. The result of this thesis is that the sinking actions conducted by the Indonesian Government is in accordance with the rules sets in the national law, namely Article 69 paragraph (4) of the Law of Fisheries, as well as international rules in UNCLOS 1982. In UNCLOS 1982, there was no specific rules relating the IUU Fishing. However, there are provisions on criminal jurisdiction that can be applied to foreign fishing vessels that performs illegal fishing in the territorial sovereignty of the country such as the territorial sea. Relating to the fisheries crime that occurred in the EEZ, the UNCLOS 1982 stated that a coastal state has sovereign rights which are exclusive for the exploration and exploitation of natural resources and take the necessary action, including boarding, inspection, arrest and do the judicial process, as necessary to ensure the compliance of its legislation

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas tentang tindakan penegak hukum di laut yang dilakukan pemerintah Indonesia, terutama penyidik dari instansi Kementerian Kelautan dan Perikanan serta TNI Angkatan Laut guna memberantas tindak pidana perikanan dengan cara mengambil tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal ikan asing (KIA) pelaku tindak pidana perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Oleh karena itu penelitian ini akan menjelaskan tentang dasar hukum, praktek negara-negara dan prosedur penenggelaman KIA pelaku tindak pidana perikanan baik berdasarkan hukum internasional maupun hukum nasional. Pembahasan penelitian dianalisis menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif dan dijabarkan secara preskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada beberapa negara, misalnya Argentina, Australia, Filipina dan Malaysia yang mempunyai kebijakan yang sama dengan Indonesia untuk memusnahkan KIA pelaku tindak pidana perikanan, walaupun dengan teknis pelaksanaan yang berbeda. Tindakan yang diambil oleh Indonesia dan negara-negara tersebut telah memiliki dasar yang kuat berupa peraturan perundang-undangan nasional yang mengacu pada UNCLOS 1982. Rekomendasi penelitian ini adalah apabila melakukan penenggelaman KIA pada tahap pemeriksaan di laut sebagai pelaksanaan Pasal 69 (4) UU No 45 Tahun 2009 tentang Perubahan terhadap UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, agar tindakan khusus tersebut hanya dilaksanakan di Perairan Indonesia (Perairan Pedalaman, Perairan Kepulauan, dan Laut Teritorial karena masih banyak batas ZEEI yang belum disepakati dengan negara-negara lain yang berbatasan wilayah lautnya dengan Indonesia.

---

ABSTRACT
This thesis examines the actions of law enforcements at sea conducted by the Indonesian government, especially the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries and the Indonesian Navy to combat Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing by taking special measures to burn and/or sink foreign fishing vessels committed IUU fishing in the Indonesian Exclusive Economic Zone (EEZ). Therefore, this research will explain the legal basis, state practices and procedures for sinking foreign fishing vessels both based on international law and national law. This thesis will analyze the judicial process with a qualitative approach and descriptive elaboration. The study shows that there are several countries, such as Argentina, Australia, the Philippines and Malaysia that have the same policies with Indonesia in which they destroy foreign fishing vessels, even though the technical implementations are different. The actions taken by Indonesia and these countries have legal standing of national legislation referring to UNCLOS 1982. Therefore, it is recommended to sink foreign fishing vessels at sea as the implementation of Article 69 (4) Fisheries Act 2009 Numbor 45, the special measures will only be carried out in Indonesian waters (internal waters, archipelagic waters and territorial seas because there are still many Indonesian EEZ boundaries that have not been agreed with other countries.