Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Masalah kekurangan modal untuk melaksanakan pembangunan (ekonomi) merupakan ciri umum yang banyak kita jumpai pada negara sedang berkembang. Investasi Asing Langsung (foreign direct investment atau FDI) menjadi salah satu sumber pembiayaan (modal ) yang penting bagi negara berkembang dan mampu memberikan kontribusi yang cukup besar bagi pembangunan melalui transfer asset dan manajemen, serta transfer teknologi guna mendorong perekonomian negara. Masalahnya adalah bagaimana agar investasi asing langsung tersebut masuk ke suatu negara, hal tersebut perlu dikaji mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi suatu investor asing agar mau menanamkan modalnya tersebut pada suatu negara. Model analisis penelitian Ini merupakan merupakan karakteristik yang ada pada negara Indonesia dalam periode tahun 1977-2004 dengan menggunakan perhitungan kuadrat terkecil sederhana (ordinary least square = OLS) dengan menggunakan data-data pendapatan nasional suku bunga, jumlah tenaga kerja, infrastruktur dan kebijakan pemerintah berupa deregulasi mei 1986 sehingga akan diketahui apakah faktor-faktor tersebut mempengaruhi investasi asing langsung di Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data urut waktu (time series) yaitu 27 (1977-2004) tahun berupa data sekunder yang berbentuk tahunan yang didapat dari Biro Pusat Statistik Indonesia dengan kondisi data banyak hal-hal penting yang belum terukur seperti infrastruktur untuk listrik dan telepon , sehingga dalam penelitian ini infrastruktur diukur berdasarkan panjang jalan yang ada di Indonesia. Hasil studi ini menunjukan bahwa hubungan variabel pendapatan nasional dengan investasi asing langsung menunjukan hubungan yang positif, sedangkan hubungannya dengan infrastruktur negatif dan hubungan investasi asing langsung dengan jumlah tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan, hal ini perlu ditindak lanjuti oleh pemerintah sebagai faktor yang sangat berpotensi di dalam negeri akan tetapi kebijakan pemerintah berupa deregulasi Mei 1986 tidak berpengaruh secara signifikan hal ini perlu diwaspadai oleh pemerintah karena adanya anggapan bahwa keluarnya suatu kebijakan baru justru meningkatkan biaya investasi berupa cost of doing bussiness, hal dapat dicegah dengan tranparansi dan good goverment, secara keseluruhan hasil studi ini telah dapat menjawab pertanyaan dan sesuai dengan hipotesis yang diajukan.

Abstrak :
Penelitian ini mengungkapkan peran pemerintah Qatar dalam reformasi pendidikan di Qatar dan juga dampak dari reformasi pendidikan. Negara Qatar tercatat sebagai salah satu negara dengan sistem pendidikan terbaik di kawasan Timur Tengah. Penelitian ini membahas regulasi dan administrasi pendidikan di Qatar, peningkatan kualitas pendidikan di Qatar, dan dampak reformasi pendidikan di Qatar. Dengan menggunakan metode studi pustaka dan teori Peran Pemerintah oleh Gede Diva (2009) diharapkan dapat menjelaskan peran pemerintah serta dampaknya dalam reformasi pendidikan di Qatar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam reformasi pendidikan adalah penetapan regulasi dan administrasi pendidikan di Qatar, penerapan Education for New Era (EFNE) sebagai strategi reformasi, penerapan sistem sekolah Independent school, penyediaan akses dan perlengkapan pendidikan, penyediaan pelatihan profesional guru, dan penerapan English as Medium of Instruction (EMI). Adapun dampak dari reformasi pendidikan adalah peningkatan nilai dalam ujian Internasional PISA, guru mengalami banyak kamajuan dalam hal pengajaran dan kinerja, adanya standar kurikulum yang disesuaikan dengan tujuan reformasi pendidikan, fasilitas sekolah-sekolah di Qatar menjadi perhatian Pemerintah dengan dilakukannya perbaikan gedung sekolah, adanya fasilitas seperti laboratorim sains dan juga komputer yang dilengkapi dengan akses internet. ......This research reveals the Qatari government's role in education reform in Qatar and the impact of education reform. Qatar is listed as one of the countries with the best education system in the Middle East region. By using literature study and the role of government’s theory by Gede Diva's (2009) is expected to explain the role of government and impact education reform in Qatar. The results show that the role of the government in education reform is the establishment of education regulations and administration in Qatar, the application of the Education for New Era (EFNE) as a reform strategy, the implementation of the Independent school system, the provision of access and educational equipment, the provision of professional teacher training, and the application of English as Medium of Instruction (EMI). The impact of educational reform is the increase of PISA International exams' scores, teacher's progress in terms of teaching and performance. There are also curriculum standards that are adjusted to educational reform goals; school facilities in Qatar are the government's attention by repairing school buildings, the existence of facilities such as a science laboratory, and a computer equipped with internet access.

Abstrak :
Penelitian bertujuan mengetahui peran pemerintah dalam meningkatkan daya saing pasar tradisional, studi kasus peran Dinas Pengelolaan Pasar (Dinlopas) Kota Yogyakarta di Pasar Beringharjo Yogyakarta Tahun 2013 s.d. Juni 2014. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan analisis menggunakan teori peran pemerintah dalam pembangunan. Hasil penelitian ini adalah (1) Dinlopas Kota Yogyakarta berperan menonjol sebagai inovator dan modernisator. (2) Program/kegiatan yang dilakukan Dinlopas Kota Yogyakarta dapat dibagi 3 (tiga), promosi keluar; pembangunan internal; program/kegiatan bersifat ke dalam dan ke luar. (3) Keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia (SDM) menjadi persoalan Dinlopas Kota Yogyakarta. (4) Pedagang memiliki tingkat partisipasi tinggi dalam mengembangkan pasar tradisional sehingga memiliki daya saing terhadap pasar modern. Peningkatan daya saing pasar tradisional perlu untuk dilakukan guna mendukung ketahanan ekonomi daerah melalui peningkatan pendapatan asli daerah yang mendukung pembangunan ekonomi daerah. ......This study aims to determine the role of government in enhancing the competitiveness of traditional markets with a case study of the role of the Department of Market Management of Yogyakarta (Dinlopas Yogyakarta) in Beringharjo Yogyakarta from 2013 to June 2014. The method used in this study is qualitative. Meanwhile theory used is theory of the role of government in development. The study found that (1) Dinlopas Yogyakarta has a prominent role as an innovator and modernisator. (2) Programs and activities undertaken by Dinlopas Yogyakarta to improve the competitiveness of Beringharjo market can be divided into three types, i.e. external promotion; internal development; internal and external programs. (3) The limited budget and human resources is an issue for Dinlopas Yogyakarta. (4) Wholesalers in Beringharjo have so high participation in developing traditional market that it can compete with modern market.

Abstrak :

ABSTRACT
This paper assesses the performance of method targeting and implementation error of social transfer programs in Indonesia, which consists of Raskin, in-kind transfer; Program Keluarga Harapan (PKH), a conditional cash transfer; Program Indonesia Pintar (PIP), scholarship program; and Program Indonesia Sehat (PIS), free health insurance for the poor and vulnerable. The logit model of exclusion and inclusion errors shows the drivers of probability error in targeting these four kinds of social transfer programs. The finding shows error in the implementation that relies heavily on urban-rural differences and legal identity ownership rather than the role of government employees. Measuring the performance of miss-targeting is needed to improve the effectiveness of social transfer programs on achieving their goals. The analysis of targeting performance suggests caution in employing a mechanism of the delivery program to improve the implementation of the targeting program to promote more social safety net rather than in-kind transfer and cash transfer as well as to re-evaluate the identification requirement for receiving social benefits to reach the beneficiaries from the extreme poor.