Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sejak resmi dilantik sebagai Presiden Amerika Serikat ke-45, Donald Trump tidak henti menjadi sumber kontroversi berkaitan dengan kebijakan, perilaku, dan cara bermedia sosialnya. Meskipun demikian, belum banyak penelitian yang dilakukan mengenai Trump dan disrupsinya atas kelaziman American Presidency. Penelitian ini menganalisis tentang konsep American Presidency dan kepemimpinan Donald Trump dilihat dari penggunaan akun Twitter pribadi @realDonaldTrump. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan melakukan teknik konten analisis. Sampel penelitian yang digunakan adalah tweets Donald Trump dari akun Twitter pribadinya sejak ia resmi dilantik sebagai presiden pada tanggal 20 Januari 2017 hingga 20 Juni 2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Trump adalah sosok presiden yang telah memunculkan disrupsi pada tradisi dan norma-norma kepresidenan Amerika. Selain itu, Trump juga merupakan sosok pemimpin populis kanan (right-wing populist) yang mengklaim dirinya sebagai presiden modern dengan penggunaan media sosialnya.

---

Since being officially inaugurated as the 45th President of the United States, Donald Trump has been a constant source of controversy regarding his policies, behavior and ways on social media. Even so, there has been limited research on Trump and his disruption of American Presidency prevalence. This study analyzes the concept of Donald Trump’s American Presidency and leadership through his personal Twitter account @realDonaldTrump. This research uses qualitative methods by conducting content analysis technique. The research sample used is Donald Trump's tweets from his personal Twitter account since he was officially inaugurated as president on January 20, 2017 to June 20, 2020. The results show that Trump is a president who has caused disruption to the traditions and norms of the American presidency. In addition, Trump is also a right-wing populist leader figure who claims to be a modern president with his use of social media."

"Pengaturan mengenai pemilihan kembali re-election jabatan presiden diatur di dalam konstitusi berbagai negara, khususnya negara-negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial. Dalam sistem pemerintahan presidensial, presiden memiliki kekuasaan yang besar dan ekstensif, sehingga pengaturan mengenai re-election dijadikan instrumen untuk mengontrol kekuasaan lembaga eksekutif. Di Indonesia, pengaturan mengenai pembatasan masa jabatan presiden diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Dasar UUD 1945 setelah perubahan. Melalui pendekatan historis dan komparatif, penelitian berbentuk yuridis-normatif ini dilakukan untuk mencari sinkornisasi peraturan terkait metode pemilihan kembali jabatan presiden di Indonesia, serta penelitian ini dilakukan untuk mencari metode pemilihan kembali jabatan presiden yang tepat untuk Indonesia. Perumus Pasal pembatasan masa jabatan presiden di UUD 1945 menghendaki seseorang hanya dua kali dapat dipilih baik secara beruturut-turut, maupun tidak immediate reelection. Berdasarkan alasan menjaga hubungan antara presiden dan rakyat, pencegahan adanya akumulasi kekuasaan dan pendorong adanya regenerasi pejabat publik ndash; yaitu dalam hal ini Presiden Republik Indonesia, metode immediate reelection merupakan metode pemilihan kembali jabatan presiden yang tepat untuk Indonesia. Walau begitu, beberapa komponen dari pengaturan pemilihan kembali jabatan presiden di Indonesia masih memiliki kekurangan, yaitu tidak sesuai dengan materi muatannya. Pengaturan di UU Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 terkait kapan seseorang yang menggantikan jabatan presiden secara permanen dihitung telah menjabat selama satu periode masih sebatas penjelasan dalam norma Pasal 169 huruf n, dan pengaturannya belum menggunakan asas proporsional. Pengubahan UUD untuk membuat pengaturan yang lebih rinci dan jelas terkait pembatasan masa jabatan presiden diperlukan agar tercapai esensi dari pengimplementasian sistem pemerintahan presidensial di Indonesia.

---

The regulation of presidency re election is governed in the constitutions of various countries, especially those that embrace presidential government systems. In a presidential system of government, the president has great and extensive powers, so the arrangement of re election is used as an instrument to control the power of the executive. In Indonesia, the regulation on the limitation of the term in office of the president is stipulated in Article 7 of the Amendment of 1945 Constitution. Through historical and comparative approach, this juridical normative research is conducted to find the synchronization of regulation related to the method of presidency re election in Indonesia, and this research is done to find the appropriate method of presidency re election for Indonesia. The framers of Article 7 concerning limitation of president tenure in office in the Amendment of 1945 Constitution requires a person to maximumly be elected twice either consecutively or not immediate reelection.

Based on the reasons to maintain the relationship between the president and the people, to prevent the accumulation of power, and to encourage the regeneration of public officials in this case the President of the Republic of Indonesia, the immediate reelection method is the appropriate method of presidency re election for Indonesia. However, some components of the provisions of presidency re election in Indonesia still have shortcomings, which are not in accordance with the material content. The regulation in the Law of the General Election No. 7 of 2017 concerning when a person who replaces the presidency permanently counted has held office for one period is still stipulated in the explanation of the norm of Article 169 letter n, and the arrangement does not use the proportional principle. It is expected that Indonesia has a more detail and clear arrangements in the constitution related to the limitation of presidential term in order to achieve the essence of the implementation of presidential government system in Indonesia. "

"Masa kepemimpinan SBY memiliki pendekatan ekonomi jangka pendek sementara Jokowi memiliki target perkembangan ekonomi jangka panjang agar terbangun lingkungan yang mendukung kegiatan bisnis di Indonesia. Di masa Jokowi, perusahaan konstruksi mengalami peningkatan kinerja operasi yang pesat, tetapi hal ini dibarengi dengan kenaikan tingkat utang perusahaan konstruksi. Dengan menggunakan 50 perusahaan sebagai observasi, dilakukan analisis prediksi kebangkrutan dengan model Altman Z-Score, Altman Z-Score EMS, dan Springate S-Score untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan konstruksi di Indonesia dan bagaimana pengaruh perbedaan periode kepemimpinan presiden terhadap tiga model tersebut.

---

Susilo Bambang Yudhoyonos presidency period has target for short-term economic development while Jokowi has a target of long-term economic development in order to build an environment that supports business activities in Indonesia. During the era of Jokowis presidency, construction companies are developing their business activities more than during SBYs era, but the development is coma along with the increase in companys debt performance. By using 50 companies as observations, a prediction bankruptcy analysis is conducted using Altman Z-Score, Altman Z-Score EMS, and Springate S-Score  model to obtain financial information on construction companies in Indonesia and to analyze the relationship of the different presidency period to the three models."