Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini membahas wewenang dan peranan Majelis Pengawas Notaris atas pelanggaran Jabatan Notaris Dan Kode Etik Notaris di Kota Batam, akibat hukum atas pelanggaran terhadap lembaga kenotariatan, dan fungsi Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, tipe penelitian bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini, bahwa Majelis Pengawas Notaris untuk selanjutnya disebut MPN bertugas melakukan pengawasan terhadap Notaris yang bersifat preventif dan kuratif, dalam melakukan tugasnya masih ada rasa tidak enak untuk menegur dan rasa solidaritas sesama rekan yang tanpa disadari akan berakibat pada Notaris dan masyarakat sebagai pengguna jasa Notaris yang akan mengakibatkan berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga kenotariatan, MPN dan MKN memiliki fungsi yang sama yaitu melakukan pembinaan terhadap Notaris namun pada momentum yang berbeda. ......The thesis itself discusses The Role and Authority of The Notary Supervisory Board for Violation of Notary and Notary Code of Conduct in Batam City and legal consequences for violation of the notarial institution also the function of The Notary Supervisory Council and Notary Public Honor Council. The method used in this research legal normative which is analytic descriptive, and data is analysed qualitatively. This research shows that the role of MPN is to preventively supervise Notaries. The implementation of supervision is done with solidarity in mind which impacts the public as clients of the notary, without knowing it will lower the public rsquo s trust towards the institution, Notary Supervisory Council and Notary Public Honor Council which have the same function that is to conduct guidance to Notary at a distinct moment.

Abstrak :
Tesis ini membahas eksistensi Majelis Kehormatan Notaris dalam memberikan perlindungan terhadap Notaris sebagai pejabat umum. Majelis Kehormatan terdapat dalam Pasal 66 dan 66A Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Majelis Kehormatan Notaris mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pembinaan Notaris dan kewajiban memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan, atas pengambilan fotokopi minuta akta dan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris. Kewenangan memberikan persetujuan atau penolakan ini sebelumnya dimiliki oleh Majelis Pengawas Notaris. Namun kewenangan tersebut dihapuskan oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan putusan No. 49/PUU-X/2012. Dalam hal persetujuan atau penolakan atas permintaan penyidik, penuntut umum dan hakim untuk pengambilan fotokopi minuta akta dan pemanggilan Notaris diperlukan keobjektifitasan Majelis Kehormatan Notaris dan memberikan indikator yang jelas berkaitan dengan kewenangannya tersebut. ......This thesis discusses the existence of Honorary Council of Notary in giving protection to Notary as public official. The Honorary Council is contained in Articles 66 and 66A of Law Number 2 Year 2014 Concerning Amendment to Law No. 30 Year 2004 Concerning Position of Notary. The Honorary Council of Notary has the authority to perform the notary's guidance and the obligation to grant approval or refusal for the interest of the investigation and judicial process, for taking photocopies of the deed ministry and the calling of a Notary to attend the examination relating to the Notary's deed or protocol. The authority to grant this approval or refusal was previously owned by the Notary Supervisory Board. However, the authority was abolished by the Constitutional Court based on the decision. 49 / PUU-X / 2012. In the case of approval or rejection at the request of the investigator, the public prosecutor and judge for taking photocopies of the Minutes of Notary and Notary's invocation are required to objectify the Notary Public Council and provide clear indicators in relation to such authority.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini secara umum membahas mengenai tanggung jawab Notaris atas akta yang dibuat pihak lain yang tidak memiliki kewenangan membuat akta Notaris dalam arti verlijden sesuai dengan Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Nomor 15/PTS/Mj.PWN.Prov.DKI Jakarta/XI/2019. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memilikikewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris atau berdasarkan Undang-Undang lainnnya. Kewenangan seorang pejabat umum dalam membuat akta ialah sangat penting karena kewenangan tersebutlah yang akan menentukan status dari akta tersebut, sehingga dalam menjalankan jabatannya Notaris dituntut untuk bertindak profesional dan teliti guna menjaga sifat otentisitas dari akta Otentik yang dibuatnya. Dikarenakan suatu akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris dapat hilang otentisitasnya apabila tidak memenuhi syarat sah nya suatu akta otentik. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian tesis iniadalah mengenai keabsahan Akta Notaris yang berfungsi sebagai formalitas causadan probationis causa yang dibuat oleh pihak lain yang tidak memilikikewenangan membuat akta otentik berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris dan pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi Jabatan dan Kode Etik Notaris terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris pada Studi Kasus Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta Nomor15/PTS/Mj.PWN.Prov.DKI.Jakarta/XI/2019. Penelitian ini dilakukan dengan bentuk yuridis normatif dengan meneliti bahan pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keabsahan Akta Pemindahan dan Penyerahan (Cessie) yang dibuat oleh karyawan Notaris NMM yaitu EW dianggap tidak sah dan akta tersebut juga dianggap tidak ada (non existent) serta tidak mempunyai kekuatan pembuktian atau tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti.. Dalam kasus ini sanksiyang dikenakan kepada Notaris tersebut adalah sanksi administratif dan sanksietika dan Majelis Pengawas Notaris menjatuhkan putusan mengusulkan pemberhentian dengan tidak hormat.

---

ABSTRACT
This research generally discusses the notary responsibility for the deed made by other parties who do not have the authority to make a notarial deed in the verifiable sense in accordance with the Decision of the Notary Regional Supervisory Board Number 15/PTS/Mj.PWN.Prov.DKI Jakarta/XI/2019. Notary Public is an official who is authorized to make an authentic deed and has other authority as referred to in Law Number 2 of 2014 concerning Amendment to Law Number 30 of 2004 concerning Notary Position or based on other laws. The authority of a public official in making a deed is very important because it is the authority that will determine the status of the deed, so that in carrying out his position the Notary is required to act professionally and thoroughly in order to maintain the authenticity of the authentic deed he made. Because an authentic deed made by or before a Notary can lose its authenticity if it does not meet the legal requirements of an authentic deed. The issues raised in this thesis research are regarding the validity of the Notary Deed which functions as a causaformality and probationis causa made by other parties who do not have the authority to make an authentic deed based on the Notary Position Law and the official authorized to impose sanction of the Position and Notary Ethics Code of violations committed by Notaries in the Case Study of the Decision of the Notary Regional Supervisory Board of DKI Jakarta Province Number 15/PTS/Mj.PWN.Prov.DKI.Jakarta/XI/2019. This research was conducted in a normative juridical form by examining library materials. The results showed that the validity of the Transfer and Submission Deed (Cessie) made by the NMM Notary employee namely EW was considered invalid and the deed was also non- existent and did not have the power of proof or could not be used as evidence. In the case these sanctions imposed on the Notary are administrative sanctions and ethical sanctions and the Notary Supervisory Board decrees the decision proposing dismissal with no respect.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai notaris yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum yaitu korupsi pada saat ia tidak melaksanakan jabatan sebagai notaris yang berdampak kepada jabatannya sebagai pejabat umum serta menyerahkan protokol kepada pihak lain tanpa sepengetahuan Majelis Pengawas Notaris. Rumusan masalah yang diangkat dalam tesis ini adalah mengenai akibat hukum atau sanksi yang dikenakan kepada notaris yang telah dijatuhkan pidana karena melakukan tindakan korupsi menurut UUJN dan dampak dari penyerahan protokol tanpa pemberitahuan kepada Majelis Pengawas Notaris dan grosse akta atau salinan akta jika dikeluarkan oleh pihak yang menerima protokol. Penelitian tesis ini merupakan penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif. Kemudian simpulan dari tesis ini adalah bahwa dengan adanya putusan pidana yang telah membuktikan bahwa notaris yang saat tidak melaksanakan jabatannya tersebut terlibat korupsi, maka notaris tersebut telah melanggar ketentuan dalam Pasal 12 dan Pasal 13 UUJN yang mengakibatkan sanksi adminitratif yang dikenakan adalah sanksi yang paling berat yaitu pemberhentian dengan tidak hormat dan penyerahan protokol tersebut tidak sah serta jika grosse akta atau salinan akta dikeluarkan oleh pihak yang menerima protokol tersebut maka grosse akta atau salinan akta tidak sah karena tindakan penyerahan protokol sendiri juga tidak sah akibat tidak memenuhi ketentuan atau prosedur penyerahan protokol yang berlaku. Oleh karena itu, notaris harus mematuhi semua peraturan yang ada serta etika dan moral yang hidup dalam masyarakat baik saat menjalankan jabatan ataupun saat sedang tidak menjalankan jabatannya sebagai notaris dan Majelis Pengawas Notaris harus meningkatkan pengawasan terhadap notaris dalam wilayah kerjanya untuk menghindari hal demikian terulang kembali. ......This thesis discuss about the notary who performs unlawful acts of corruption when he did not carry out a position of public notary that affects his position as a general official and submit his protocol to other party without the permission of the Notary Supervisory Board. The issues raised in this thesis are the legal consequences or sanctions imposed on the notary who has been imposed for criminal acts of corruption under the UUJN and the impact of the submission of the protocol without giving notification to the Notary Supervisory Board and grosse deed or a copy of the deed if issued by the party who receive the protocol. This thesis research is a normative juridical research, which is a legal research conducted by researching library materials. The research is analytical descriptive by using qualitative approach method. The conclusion of this thesis is the notary has violated the provisions in Article 12 and Article 13 UUJN which resulted in administrative sanctions imposed which is dismiss unrespectedly and the submission of the protocol is invalid and if the grosse deed or copy of the deed is issued by the party who accept the protocol then the grosse deed or copy of the deed is not valid because the protocol submitting action itself was also invalid due to the protocol submission rules or procedures are not fulfilled. Therefore, a notary must comply with all existing rules, ethics and morals that live in the community either while performing a position or not performing his/her position as a notary and the Supervisory Board of Notary must increase the supervision of the notary in its territory to avoid such things from happening again.

Abstrak :
Tesis ini secara umum membahas mengenai akta perjanjian pengikatan jual beli yang dibuat oleh Notaris yang mana mengandung kepalsuan materiil atas akta tersebut. Peralihan hak atas tanah pada dasarnya dapat diperoleh melalui beberapa proses ataupun cara, yaitu pewarisan, wasiat, hibah ataupun jual beli. Jual beli dapat dilakukan dengan membuat akta di bawah tangan atau dapat juga dilakukan di hadapan pejabat berwenang yang daerah kerjanya meliputi daerah tempat tanah yang diperjualbelikan itu berada, serta terdapat pula ketentuan lain, yakni jika dalam praktiknya para pihak belum dapat memenuhi persyaratan jual beli baik berupa belum dilunasinya pembayaran atas harga yang telah disepakati maupun adanya pengurusan legalitas atas tanah yang masih dalam proses, maka di hadapan seorang Notaris para pihak dapat membuat perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) sebagai perjanjian pendahuluan, yang menjadi dasar kelak untuk pembuatan akta jual beli. Peran Notaris dalam pembuatan akta PPJB tersebut sungguh signifikan pentingnya, yakni memastikan kebenaran penghadap dan obyek yang diperjanjikan, agar kelak tidak terjadi sengketa di kemudian hari yang diakibatkan oleh terbitnya akta tersebut. Karena pada praktiknya banyak sekali sengketa yang diakibatkan oleh dikeluarkannya akta PPJB yang mengandung kepalsuan materiil, sebagaimana terdapat dalam kasus yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Nomor 13/PTS/MJ.PWN.Prov.DKIJakarta/X/2019. Untuk menjawab dan memaparkan persoalan yang ada, penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder, dan bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian hukum yang bertujuan untuk menggambarkan secara lengkap suatu keadaan mengenai pembuatan akta perjanjian pengikatan jual beli oleh Notaris kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip jabatan Notaris dan kode etik Notaris. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa jika tanda tangan salah satu pihak adalah palsu, maka sejatinya dianggap tidak pernah diadakan perjanjian. Dengan demikian, perjanjian batal demi hukum karena tidak ada kesepakatan di antara para pihak, yang mana seharusnya perjanjian lahir atas dasar kesepakatan.

---

This thesis generally discusses the deed of a binding sale and purchase agreement made by a Notary which contains the falsity of the deed. The transfer of land rights basically can be obtained through a number of processes or procedures, namely inheritance, wills, grants or sell and purchase transactions. The sale and purchase transaction can be done by making a private deed or in the presence of a Notary which his/her working area covers the area where the traded land is located, as well as the other provision, specifically if in practice the parties have not been able to fulfill the sale and purchase requirements, either the payment of the agreed price has not been paid or the legality of the land is still in process, so in the presence of a Notary, the parties can enter into a binding sale and purchase agreement (PPJB) as a preliminary agreement, which will become the basis for making the sale and purchase deed. The role of the Notary in making the deed of PPJB is very important, which is to ensure the correctness of the subject and the agreed object, so in the future there will be no disputes caused by the issuance of the deed. Because in practice a lot of disputes are caused by the issuance of the deed of PPJB which contains material falsity, as in the case raised in this study, namely the Decision of the Notary Regional Supervisory Council Number 13/PTS/MJ.PWN.Prov.DKIJakarta/X/2019. To answer and explain the existing problems, this study is conducted using normative juridical study methods, namely study conducted by examining library material or secondary data, and is descriptive in nature, namely legal study that aims to describe in full the circumstances regarding the making of the deed of a binding sale and purchase agreement by a Notary in accordance with the principles of the Notary's position and the Notary's code of ethics. The results of this study indicate that if the signature of one of the parties contains a falsity, then it is assumed that an agreement has never been held. Thus, the agreement is null and void because there is no agreement between the parties, as should be based on an agreement.