Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 5 dokumen yang sesuai dengan query
cover
cover
Rahbudi Helmi
Abstrak :
Penyusunan perencanaan strategis lima tahun kedepan (2007 - 2011) pada Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Departemen Kesehatan R.I. merupakan suatu kebutuhan yang didorong oleh komitmen pimpinan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi untuk menjamin ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan obat dan perbekalan kesehatan serta meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian yang didukung oleh tenaga farmasi yang profesional.

Perencanaan Strategis disusun melalui penelitian operasional yang diawali dengan analisis situasi lingkungan eksternal dan internal untuk mengidentifikasi faktor peluang dan ancaman serta faktor kekuatan dan kelemahan Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan.

Dari hasil penelitian ini ditetapkan strategi peningkatan sosialisasi pedomanĀ¬pedoman dan juknis, pengembangan kapasitas organisasi, peningkatan advokasi, peningkatan kompetensi tenaga pengelola obat, peningkatan sistem informasi pencatatan dan pelaporan, peningkatan pemanfaatan obat esensial, dan peningkatan efisiensi pemanfaatan dana pengadaan obat. Strategi yang telah ditetapkan secara konsesnsus selanjutnya dilakukan pemetaan strategi dengan pendekatan Ballance Scorecard (BSC) agar dapat diimplementasikan ke dalam langkah-langkah kegiatan yang komprehensif dan berkesinambangan melalui pendekatan empat perspektif sasaran strategik: 1) keuangan, 2) pelanggan, 3) proses bisnis internal, dan 4) pembelajaran dan pertumbuhan.

Pada tahap implementasi dilakukan upaya tindak lanjut dengan menyusun Rencana Aksi (Plan of Action/POA) pada pelaksanaan kegiatan pokok dan kegiatan indikatif untuk pencapaian tujuan jangka panjang dan penilaian pencapaian kinerja
To develop further five years strategic planning (2007 - 2011) at Directorate of Public Drug and Medical Device Ministry of Health (MoH) Republic of Indonesia was a demand which to be supported by managerial commitment in performing task and functions of assuring availability, equity, affordability of medicines and medical devices and promoting pharmaceutical care which supported by professional pharmacy staff.

Strategic Planning was developed through operational research initiated by situational analysis of external and internal environment in identifying opportunity - threat factors and strength - weakness factors of Directorate of Public Drug and Medical Device.

Regarding to research results, it was defined strategies of strengthening socialization of guidelines and standardized procedures, developing organization capacity, strengthening advocacy, escalating pharmacy staff competency, revitalizing reporting and recording system, expanding essential drug utilization, and increasing efficiency of drug funding. A set of strategies decided consensually followed by strategy mapping with Balance Scorecard (BSC) approaches for better implementations into comprehensive and sustained steps in perspectives of finance, customer, internal process and grow-build.

Follow up actions on implementation stage articulated in developing Plan of ActionlPOA at Main Activities and streamlined by indicative actions toward long term objective achievement and performance assessment.
Depok: Universitas Indonesia, 2006
T19341
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Elizabeth Greffiana Chandra
Abstrak :
ABSTRAK
Nama : Elizabeth Greffiana ChandraNPM : 1206260330Program Studi : Profesi ApotekerJudul : Praktik Kerja Profesi di Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Periode Bulan Mei Tahun 2017 Praktik Kerja Profesi di Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia bertujuan agar calon apoteker mampu memahami peranan, tugas dan tanggung jawab apoteker di instansi pemerintahan yaitu Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan; memiliki pengetahuan tentang tupoksi instansi-instansi pemerintahan di bidang farmasi; memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis melakukan pekerjaan di pemerintahan; serta memiliki gambaran nyata tentang permasalahan kefarmasian di pemerintahan. Adapun Tugas Khusus yang diberikan berjudul lsquo;Pengkajian Program Kerja Subdirektorat Analisis Farmakoekonomi Terkait Penyusunan Pedoman Teknis Analisis Farmakoekonomi di Fasilitas Kesehatan rsquo; yang bertujuan agar calon apoteker mampu mengetahui dan memahami tujuan pembuatan Pedoman Teknis Analisis Farmakoekonomi di Fasilitas Kesehatan serta menganalisis kesesuaian antara program kerja Pembuatan Pedoman Teknis Analisis Farmakoekonomi di Fasilitas Kesehatan ini dengan tugas pokok dan fungsi Subdirektorat Analisis Farmakoekonomi. Kata Kunci : Apoteker, Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Kemenkes RI, Analisis Farmakoekonomi, Praktik KerjaTugas Umum : x 39 halaman 8 lampiran Tugas Khusus : iv 13 halaman 1 gambar, 1 tabel Daftar Acuan Tugas Umum : 2 2015 ndash; 2017 Daftar Acuan Tugas Khusus : 4 2015 ndash; 2017
ABSTRACT
Name Elizabeth Greffiana ChandraNPM 1206260330Study Program Apothecary ProfessionTitle Internship at Directorate General of Pharmaceutical and Medical Devices The Ministry of Health Republic of Indonesia Month Period May 2017 Profession Internship at Directorate General of Pharmaceutical and Medical Devices The Ministry of Health Republic of Indonesia aims for pharmacy student to understand the role, duties and responsibilities of pharmacists in government institution, especially Directorate General of Pharmaceutical and Medical Devices have knowledge about government task and function in pharmacy field have the insight, knowledge, skills, and practical experience of working in government institutions and has a real picture of pharmaceutical problems in the government institutions. The Special Task entitled lsquo Pengkajian Program Kerja Subdirektorat Analisis Farmakoekonomi Terkait Penyusunan Pedoman Teknis Analisis Farmakoekonomi di Fasilitas Kesehatan rsquo aims for pharmacy student to know and understand the purpose of making Technical Guidance of Pharmacoeconomics Analysis in Health Facility as well as to analyze suitability between this work program of making Technical Guideline of Pharmacoeconomics Analysis at Health Facility with the main task and function of Sub Directorate of Pharmacoeconomics Analysis. Keywords Pharmacist, Directorate General of Pharmaceutical and Medical Devices, The Ministry of Health Republic of Indonesia, Pharmacoeconomic Analysis, InternshipGeneral Assignment x 39 pages 8 appendices Specific Assignment iv 13 pages 1 pictures, 1 tables Bibliography of General Assignment 2 2015 ndash 2017 Bibliography of Specific Assignment 4 2015 ndash 2017
Depok: Fakultas Farmasi Universitas Indonesia, 2017
PR-pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Nunung Joeniartin
Abstrak :
Hasil laporan Sub Direktorat Imunisasi Depkes RI bersama WHO tentang studi pengukuran keamanan penyuntikan di empat porpinsi di Indonesia (1999) menunjukkan bahwa 37,5% syringe tidak steril, 22,5% bagian jarum tidak steril ketika akan digunakan dan 28,5% bagian jarum dan syringe yang steril tersentuh waktu pemakaian. Di samping itu Laporan Tahunan Imunisasi 1998/1999 menunjukkan bahwa berdasarkan hasil survei Badan Litbangkes Depkes RI menunjukkan bahwa 40-50% praktek imunisasi tidak aman termasuk pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS). Hal ini menyangkut kepatuhan petugas pelaksana pelayanan imunisasi. Tujuan penelitian ini adalah diperolehnya informasi tentang tingkat kepatuhan petugas terhadap pedoman pelaksanaan pelayanan imunisasi dan faktor-faktor yang berhubungan dengan kepatuhan petugas tersebut di puskesmas Kota Pontianak Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2000. Desain penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan rancangan potong lintang (cross sectional). Pengamatan dilakukan di 20 Puskesmas di Kota Pontianak sebanyak 100 orang petugas pelaksana pelayanan imunisasi di Puskesmas atau di Posyandu. Pengumpulan data dilaksanakan dengan menggunakan daftar tilik untuk pengamatan kepatuhan petugas, setiap petugas diamati sebanyak tiga kali. Setelah selesai pengamatan dilakukan wawancara tentang hal yang berkaitan dengan faktor-faktor yang berhubungan dengan kepatuhan petugas. Hasil analisis univariat kepatuhan petugas terhadap pedoman pelaksanaan pelayanan imunisasi nilai total menunjukkan yang patuh sebesar 53,0 %. Pengamatan kepatuhan dilakukan pada tiga komponen kegiatan yang hasilnya menunjukkan bahwa petugas yang patuh terhadap proses pencatatan 81,0%, proses penyuntikan 79,0%, tetapi yang patuh pada proses penyuluhan 8,0%. Petugas dengan tingkat pengetahuan baik lebih sedikit dari yang tingkat pengetahuannya kurang, sebagian besar berpengetahuan baik tentang jadwal imunisasi, sebaliknya sebagian besar berpengatuhan kurang tentang cara imunisasi. Hasil analisis bivariat menunjukkan adanya hubungan yang bermakna antara pengetahuan dengan kepatuhan petugas terhadap pedoman pelaksanaan pelayanan imunisasi. Petugas yang berpengetahuan baik yang patuh sebanyak 68,1% dan yang pengetahuan kurang yang patuh 39,6%. Variabel pengetahuan menunjukkan faktor yang paling dominan berhubungan dengan kepatuhan petugas terhadap pedoman pelaksanaan pelayanan imunisasi. Saran, perlu adanya upaya peningkatan kepatuhan petugas dengan peningkatan pengetahuan tentang pelaksanaan pelayanan imunisasi melalui pelatihan, pertemuan maupun supervisi. ......Report of Immunization Sub Directorate of the Ministry of Health Republic of Indonesia in a joint project with WHO (World Health Organization) concerning study on measurement of injection safety in four provinces in Indonesia (1999) shows that 37.5% of syringe were not sterile, 22.5% of the needles to use were not sterile and 28.5 % of sterile needles and syringe were touched during their use. In addition, the Immunization Annual Report 1998/1999, based on a survey conducted by National Institute of Health Research and Development of the Ministry of Health Republic of Indonesia, reveals that 4UĀ°/o-50% of the immunization practice were not safe, including the implementation of Bulan lmunisasi Anak Sekolah (BIAS) or School Immunization Program. This finding correlates with the staff compliance in delivering immunization service. This study was aimed at gathering information regarding level of staff compliance to the implementation guidelines of immunization service and factors that correlate with such staff compliance at all Puskesmas (community health centers) in Pontianak City, West Kalimantan Province, Year 2000. The study design employed a qualitative approach with a cross sectional method. Observation was conducted at 20 Puskesmas in Pontianak City over 100 operatives or staffs of immunization service at Puskesmas or Posyandu (Integrated-Service Shelter). Data collection was conducted by using checklist to observe the staffs? compliance. Each staff was observed for three times. Following the observation, interviews were set to dig information on factors that correlate with the staffs? compliance to the guidelines. Result of univariat analysis of the staffs compliance to the guideline shows that 53.0% of the staffs compliance to the guidelines. The observation over the staffs compliance was focused on three components of activities, The results describes that 81.0% of the staffs compliance to recording process, 79.0% of the staffs compliance to injection procedures, and only 8.0% of them compliance to the program dissemination session. The number of knowledgeable staff was far littler that the opposite staff, a lot of the staffs acknowledged the immunization schedule, while most of them were less informed about appropriate immunization procedures. The bivarians analysis result shows that there is a significant correlation between knowledge level of the staffs and their compliance to the implementation guidelines of the immunization service. 68.1% of the knowledgeable staff's compliance to the guidelines while 39.6% of the less knowledgeable staff-'s compliance to the guidelines. Knowledge variable proved to be the most dominant factor that correlated with the staffs compliance to the implementation guidelines of immunization service. As recommendations, there should be improvement of the staffs? compliance to the guidelines by increasing their knowledge of the guidelines through regular training, meetings or supervisions.
Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2000
T3338
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Hilda Nur Aziza
Abstrak :
Praktik Kerja Profesi di Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Periode Bulan April bertujuan untuk Memiliki pengetahuan mengenai tugas, pokok dan fungsi Apoteker dalam melaksanakan pekerjaan kefarmasian di instansi pemerintahan khususnya di Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian memiliki tugas melaksananakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang produksi dan distribusi kefarmasian. Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian melaksanakan beberapa fungsi di bidang produksi dan distribusi obat, obat tradisional, kosmetik, narkotika, psikotropika, prekursor farmasi, kemandirian obat dan bahan baku sediaan farmasi, dan pengamanan pangan dalam upaya kesehatan. Praktik Kerja ini dilaksanakan selama dua minggu dengan tugas khusus yang berjudul ldquo;Pengaturan Regulasi New Psychoactive Substances Di Indonesia Dan Asia Timur tujuan dari tugas khusus ini adalah untuk mengetahui peraturan hukum mengenai NPS di indonesia dan membandingkan regulasi NPS di Indonesia dengan Negara lain yaitu Jepang, Korea Selatan, Cina, Taiwan. ...... Internship at Internship at Directorate General of Pharmaceutical and Medical Devices Ministry of Health Republic of Indonesia aims to understand of the main tasks and functions of pharmacists in performing pharmaceutical practice in government ministry, especially in the Directorate of Pharmaceutical Production and Distribution in accordance with applicable laws and ethics, The Directorate of Pharmaceutical Production and Distribution has the task of carrying out policies, drafted norms, standards, procedures, and criteria, and provided technical guidance and supervision, as well as monitored, evaluation and reported in the field of pharmaceutical production and distribution. The Directorate of Pharmaceutical Production and Distribution performed several functions in the field of production and distribution of drugs, traditional medicine, cosmetics, narcotics, psychotropic substances, pharmaceutical precursors, independence of drug and pharmaceutical raw materials, and heath effort in food safety. This internship was conducted for two weeks with special assignment entitled Regulation of New Psychoactive Substances Regulation In Indonesia and East Asia rdquo; the purpose of this assignment was to understand the implementation legal regulations regarding laws about NPS in Indonesia and compared the regulation and substance act with different country such as Japan, Korea South, China, Taiwan.
Depok: Fakultas Farmasi Universitas Indonesia, 2018
PR-Pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library