Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Surat pernyataan hibah yang dibuat di bawah tangan dianggap belum memenuhi unsur pembuktian dari perbuatan hukum hibah. Hal ini dikarenakan dalam Pasal 37 ayat (1) PP Pendaftaran Tanah mengatur bahwa peralihan hak atas tanah melalui hibah hanya dapat didaftarkan apabila dapat dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT. Dalam kasus Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1426/Pdt.G/2019/PA-JS, penerima hibah merupakan keponakan dari penghibah yang telah ia anggap sebagai anaknya sendiri dikarenakan tidak memiliki keturunan. Dalam gugatan, pihak ahli waris lainnya menyatakan bahwa hibah dianggap tidak sah dikarenakan pada saat pemberiannya penghibah sedang sakit dan tidak ada persetujuan seluruh ahli waris. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini mengenai keabsahan surat pernyataan hibah yang dibuat untuk salah satu ahli waris tanpa sepengetahuan ahli waris lainnya serta akibat hukum terhadap ahli waris lainnya dan proses balik nama di kantor pertanahan. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum normatif. Adapun analisa data dilakukan secara eksplanatoris. Hasil analisis adalah hibah yang dilakukan telah sesuai syarat dan rukun hibah yang ditentukan dalam KHI dan KHES sehingga surat pernyataan hibah dapat menjadi bukti yang sah atas perbuatan hukum hibah. Selain itu akibat hukum kepada ahli waris lainnya adalah hibah tersebut dapat dibatalkan karena melanggar Pasal 231 KHI atau berlaku pengembalian 2/3 harta yang melebihi batas sebagaimana diatur dalam Pasal 726 KHES. Serta proses balik nama tetap dapat dilakukan dengan menjadikan salinan putusan sebagai pengganti dari Akta Hibah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 27 ayat (2) PP Pendaftaran Tanah

---

The letter of grant which privately drawn up is not comply with the provision of authentication’s constituent of grant. Article 37 paragraph (1) of the Indonesian Government Regulation pertaining to Land Registration regulates that conveyance rights of land through grant can only be registered if it proven by a deed made by Land Deed Official. The case as stated in the South Jakarta Religious Court Verdict Number 1426/Pdt.G/2019/PA-JS recount about the grantee acting in their capacity as the granter’s nephew and considered as her own child by reason of not having descendant. Within the pleading, the other heirs affirmed that grant made in 1993 between the granter and the grantee was invalid. It caused by the time of the granting, the granter went through some illness and there was no approval from all heirs. The issues raised in this study regarding to the validity of the letter of grant which made for several heirs unbeknownst to other heirs along with the legal consequences toward other heirs as well as the transfer of land ownership in Municipal Land Office. A normative legal research method is utilize to response those issue. While the data analysis will carry out in explanatory research. The result of this analysis is the implementation of grant according to the case has been appropriate with the provisions and pillars specified in the Islamic and Sharia Economy Law Compilation in Indonesia. Therefore, the letter of grant could be a valid authentication to prove grant legal action. Furthermore, the legal consequences to other heirs is that the grant could be voidable arising out of its contravene to Article 231 of the Indonesian Islamic Law Compilation or reversion of the exceeds limits part as specified in Article 726 of the Indonesian Sharia Economy Law Compilation. Besides, the transfer of land ownership could be settled by using the copy of the verdict as a replacement of grant deed as specified in Article 37 paragraph (2) of Indonesian Government Regulation on Land Registration

Abstrak :
Penelitian ini terkait dengan permasalahan pembagian waris yang disebabkan oleh adanya pemberian hibah wasiat kepada salah satu ahli waris. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2665 K/Pdt/2019, para ahli waris dari perkawinan pertama pewaris melakukan gugatan pembatalan hibah wasiat. Permasalahan dalam penelitian  ini adalah mengenai pembatasan yang diperbolehkan dalam hibah wasiat dan perlindungan hukum serta pembagian waris sebagai akibat dari pembatalan hibah wasiat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan tipologi penelitian eksplanatoris. Data yang dipakai dalam penulisan ini adalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Untuk menganalisis data-data tersebut, digunakan metode analisis kualitatif, dengan bentuk hasil kajian berbentuk eksplanatoris analitis. Hasil analisis penelitian menunjukkan bahwa hibah wasiat dalam putusan ini dianggap melanggar bagian mutlak (legitime portie) para ahli waris Golongan I dikarenakan pemberian hibah wasiat hampir sebesar 100% harta warisannya. Bagian mutlak hanya dapat diterapkan pada ahli waris dalam garis lurus kebawah maupun keatas yang dalam putusan ini faktor legitime portie yang digunakan adalah ¾ (tiga per empat) karena jumlah anak-anak yang dilahirkan lebih dari 3 (tiga) orang. Selanjutnya mengenai perlindungan hukum dan akibat pembatalan hibah wasiat terhadap pembagian waris dalam kasus ini para ahli waris dapat melakukan upaya perlindungan hukum secara represif yaitu dengan mengajukan gugatan pembatalan hibah wasiat melalui pengadilan. Hakim memutuskan hibah wasiat tidak sah kecuali hanya untuk 1/3 (sepertiga) bagian dan ahli waris lainnya sebesar masing-masing 1/6 (seperenam) bagian dari sisa harta pewaris. ......This research is related to the problem of inheritance distribution caused by the granting of a will to one of the heirs. In the Supreme Court Decision Number 2665 K/Pdt/2019, the heirs of the testator's first marriage filed a lawsuit for the cancellation of the will grant. The problem in this study is regarding the permissible limitations in will grants and legal protection as well as inheritance distribution as a result of the cancellation of will grants. This study uses a normative juridical research method with an explanatory research typology. The data used in this paper is secondary data, which consists of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. To analyze the data, a qualitative analysis method was used, with the results of the study in the form of an analytical explanatory. The results of the research analysis show that the testamentary grant in this decision is considered to violate the absolute portion (legitime portie) of the Group I heirs because the grant of wills is almost 100% of the inheritance. Legitime portie can only be applied to heirs in a straight line down or up where in this decision the factor of legitime portie used is (three quarters) because the testator’s has more than three children. Furthermore, regarding legal protection and as a result of the revocation of testamentary grant on the distribution of inheritance, in this case the heirs can take repressive legal protection efforts, namely by filing a lawsuit for the cancellation of the will through the court. The judge decided that the testamentary grant was invalid except for only 1/3 (one third) of the share and the other heirs for 1/6 (sixth) each of the remaining estate of the testator.

Abstrak :
Penelitian ini membahas mengenai perbandingan dua putusan yaitu Putusan Pengadilan Agama Purworejo Nomor 1377/Pdt.G/2019/Pa.Pwr dan Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 1884/Pdt.G/2018/Pa.Klt terkait pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris non-muslim atas harta yang ditinggalkan pewaris. Majelis hakim Pengadilan Agama Klaten memberikan pertimbangan dalam putusannya bahwa ahli waris non- muslim dapat diberikan wasit wajibah. hal tersebut berbeda dengan majelis hakim Pengadilan Agama Purworejo yang dalam pertimbangannya tidak memberikan wasiat wajibah kepada ahli waris non-muslim. Permasalahan di dalam penelitian ini adalah mengenai dasar dari pemberian wasiat wajibah bagi ahli waris non-muslim dan mengenai pertimbangan hukum dari kedua majelis hakim di masing-masing putusan terkait pemberian wasiat wajibah bagi ahli waris non-muslim. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum yuridis empiris untuk mengidentifikasi dasar pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris non-muslim di Indonesia yang belum diatur dengan jelas secara hukum tertulis melalui pendekatan studi perbandingan. Hasil analisis penelitian ini adalah bahwa wasiat wajibah dapat diberikan kepada siapa saja dan tidak terkait dengan agama. Terdapat perbedaan pertimbangan, yaitu Majelis Hakim Pengadilan Agama Klaten memandang bahwa memberikan wasiat wajibah kepada ahli waris non-muslim merupakan bentuk pemenuhan unsur keadilan, sedangkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purworejo memandang bahwa ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris tidak berhak mewarisi harta dari pewaris sehingga tidak patut mendapat wasiat wajibah. Pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris non-muslim harus mempertimbangkan apakah memberikan manfaat atau kemudharatan.

---

This research discusses about the comparison of giving obligatory bequest to the heirs of a non-moeslem over the testators treasures based on the verdict of the religious court of Purworejo number 1377/Rev. G/2019/Pa.Pwr and the verdict of the religious court of Klaten number 1884/Pdt.G/2018/Pa.Klt. The panel of judges in the religious court of Klaten give consideration in its decision that the heirs of a non-moeslem can be given the obligatory bequest. It is different with the panel of judges decision of the Religious Court of Purworejo which does not give obligatory bequest to the heirs of the non-moeslems. The problems in this research is on the basis of giving obligatory bequest to the heirs of a non-moeslem and about legal consideration of both judges in each verdict related to the provision of giving obligatory bequest to the heirs of a non moeslem. To answer these problems, empirical legal research methods used to identify the basis of giving obligatory bequest to the heirs of a non-moeslem in Indonesia that have not been clearly regulated by law, through a comparative study. The results of the analysis of this study are that mandatory testaments can be given to anyone and not related to religion. There are different considerations, the panel of judges in the Religious Court of Klaten considers that giving an obligatory testament to non-Muslim heirs is a form of justice, while the panel of judges in the Religious Court of Purworejo considers that the heirs which religious differences with an heir do not have the right to inherit the property from the heirs so that it is inappropriate get the obligatory bequest. Giving an obligatory bequest to the heirs of a non-moeslem should be consider whether it provides benefits or harm.

Abstrak :
Penulisan ini menganalisis putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung pada tahun 2009. Terdapat sebuah perkara utang-piutang yang terjadi antara P.Suparmo, Sisnawati, Surya Teja, dan David Hamadi sebagai kreditur dan Ny.Susanti sebagai debitur. Sebagai debitur, Ny.Susanti telah lalai dalam melunasi utang-utangnya yang telah jatuh tempo. Belum lagi Ny.Susanti melunasi utang-utang tersebut, dirinya meninggal dunia dan meninggalkan tiga orang ahli waris. Untuk melindungi kepentingan para kreditur, mereka mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap boedel waris dan juga para ahli waris untuk melindungi piutang mereka yang ada di dalam harta kekayaan Ny.Susanti. Tulisan ini akan menganalisis mengenai kapasitas ahli waris dalam menggantikan kedudukan dari pewaris sebagai debitur ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan juga Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Selain itu juga mengenai upaya hukum apa saja yang dapat dilakukan baik oleh kreditur maupun oleh debitur. Permasalahan-permasalahan yang akan dibahas disini menggunakan metode penelitian normatif yang menghasilkan kesimpulan bahwa walaupun debitur telah meninggal dunia, namun kreditur masih memiliki perlindungan hukum terhadap piutang nya dan salah satu perlindungan hukum tersebut adalah melalui permohonan pernyataan pailit. ......This thesis analyzes supreme court judgement on 2009. There was a doubtful debts case between P.Suparmo, Sisnawati, Surya Teja, and David Hamadi as creditors and Mrs.Susanti as a debtor. As a debtor, she has neglected to pay her debts which has been due. However, before she paid off her debts, she passed away and left three of her heirs. To protect the interests of creditors, they filed a petition for bankruptcy declaration on Mrs. Susanti?s inheritance and the heirs. They filed the petition to protect their credits which were on Mrs. Susanti?s inheritance. This thesis will analyze the capacity of the heirs to substitute the position of Mrs. Susanti as a debtor reviewed by Civil Code and Law of The Republic of Indonesia Number 37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Obligation for Payment of Debts. Furthermore, it will analyze the alternatives which can be done by creditors and also debtors. Problems which will be discussed in this thesis are using normative research method which concludes that even though the debtor has passed away, but the creditors still have a legal protection for their credits and the one of the protections is they can file the petition for bankruptcy declaration.

Abstrak :
[ABSTRAK
Hibah merupakan salah satu cara peralihan hak kepemilikan atas suatu benda. Menurut Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam, hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada seseorang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Dari pengertian hibah tersebut, tidak terdapat adanya syarat mengenai diperlukannya persetujuan dari para calon ahli waris si penghibah sebelum dilakukannya penghibahan, namun hal ini sering menimbulkan sengketa pada saat kedudukan penerima hibah tersebut berubah menjadi salah seorang ahli waris dari si penghibah, hal ini terjadi karena dirasa adanya ketidakadilan oleh ahli waris lain yang merasa tindakan penghibahan tersebut berdampak pada hak mewaris mereka sebagaimana terjadi dalam sengketa hibah yang telah diputus dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 63/Pdt.G/2012/PTA.MKS. Tesis ini membahas mengenai hibah dapat mengakibatkan sengketa warisan pada saat meninggalnya penghibah dan bagaimana tindakan PPAT dalam membuat akta hibah guna mencegah timbulnya sengketa warisan. Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Normatif dengan bentuk preskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hibah kepada salah seorang calon ahli waris penghibah tanpa persetujuan calon ahli waris lainnya dapat mencerminkan ketidakadilan dan dapat menimbulkan sengketa warisan. Untuk menghindari sengketa di kemudian hari dari akta yang dibuatnya, maka PPAT harus meminta persetujuan dari para calon ahli waris yang lain dan surat pernyataan dari penghibah.

---

ABSTRACT
Grant is one of a way to transfer the ownership of an object. According to Article 171 Compilation of Islamic Law, a grant is granting an object voluntarily and without compensation from someone to someone else who is still alive to be owned. According to definition of the grant mentioned above, there is no requirement to get the approval from the candidate of heirs of the grantor before performing the grant. However, it often causes disputes when one of the grant recipients is also one of the grantor heirs at a time because it is felt injustice by another heirs who feel the grant impacts their right to inherit as occurred in the dispute which has been decided in the verdict of Religious High Court of Makassar No. 63/Pdt.G/2012/ PTA.MKS. This study focuses on grants result on inheritance disputes when the grantor dies and how PPAT action to make the grant deed in order to prevent inheritance disputes. This research is a juridical normative research with prescriptive analytic design. Results indicate that a grant to one of the candidate of heirs of the grantor without the consent from the other candidates of heirs can reflect injustice and may inflict inheritance dispute. To avoid the disputes, PPAT must request the consent from the other candidates of heirs and statement letter of grantor, Grant is one of a way to transfer the ownership of an object. According to Article 171 Compilation of Islamic Law, a grant is granting an object voluntarily and without compensation from someone to someone else who is still alive to be owned. According to definition of the grant mentioned above, there is no requirement to get the approval from the candidate of heirs of the grantor before performing the grant. However, it often causes disputes when one of the grant recipients is also one of the grantor heirs at a time because it is felt injustice by another heirs who feel the grant impacts their right to inherit as occurred in the dispute which has been decided in the verdict of Religious High Court of Makassar No. 63/Pdt.G/2012/ PTA.MKS. This study focuses on grants result on inheritance disputes when the grantor dies and how PPAT action to make the grant deed in order to prevent inheritance disputes. This research is a juridical normative research with prescriptive analytic design. Results indicate that a grant to one of the candidate of heirs of the grantor without the consent from the other candidates of heirs can reflect injustice and may inflict inheritance dispute. To avoid the disputes, PPAT must request the consent from the other candidates of heirs and statement letter of grantor]

Abstrak :
Penelitian ini membahas tentang Keabsahan Akta Pembagian Hak Bersama Atas Dasar Surat Keterangan Ahli Waris Yang Diregister Oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat Yang Palsu Atau Dipalsukan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) keabsahan surat keterangan ahli waris yang diregister oleh kepala desa/lurah dan camat berdasarkan inisiatif notaris/PPAT; (2) Kedudukan akta pembagian hak bersama yang dipalsukan serta tanggung jawab dari Notaris/PPAT. Penelitian ini merupakan suatu penelitian yang berbentuk yuridis normatif yang bersifat deskriptif analisis. Analisa kasus dilakukan terhadap putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 688 K/PID/2017 dan adapun prosedur pembuatan surat keterangan ahli waris yang palsu atau dipasukan sebagai dasar pembuatan akta pembagian hak bersama oleh Notari/PPAT menjadikan perbuatan tersebut cacat hukum. Sanksi yang dikenakan pada notaris tersebut bisa berupa sanksi perdata dan sanksi pidana. Dalam hal profesionalisme Notaris harus ditingkatkan dan pengawasan harus lebih aktif lagi. ......This study had a discussion of the validity of the division of the rights certificates together on the basis letter from an heir whose diregister by the village / heads of district and a false or falsified.A problem in this research is how the validity of the division of the rights certificates joint made based on a letter of the heirs of a forged and responsibilities of a notary / ppat.The research is a research that is shaped juridical descriptive. analysis which is a normative Case analysis was conducted on supreme court decision the republic of indonesia no: 688 k / pid / 2017 and as for the procedure of making a letter of the heirs of a false or dipasukan as a basis making the deed the division of the right jointly by notari / ppat made the deed. broken any lawsSanctions imposed on the notary can be civil and criminal sanctions. sanctionsIn terms of professionalism notary must be improved and oversight should be more active again.

Abstrak :
Penelitian ini membahas mengenai jabatan seorang Notaris dapat berakhir karena telah berusia 65 tahun sehingga ia harus pensiun atau dapat pula berakhir karena Notaris meninggal dunia. Apabila Notaris pensiun ataupun meninggal dunia maka harus ada Notaris lain yang akan menggantikannya sebagai pemegang dari protokol-protokol Notaris yang ia miliki semasa jabatannya sebagai Notaris. Adapun hal itu bertujuan agar Protokol Notaris yang ditinggalkan tetap terjaga dan terpelihara dengan baik. Penelitian ini mengangkat permasalahan mengenai, proses penyerahan Protokol Notaris yang telah meninggal dunia oleh ahli warisnya; dan, konsekuensi dan status terhadap Protokol Notaris dalam hal Notaris yang meninggal dunia.  Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, pernelitian ini menggunakan metode analisis data secara deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatis. Hasil dari penelitian ini adalah proses penyerahan protokol Notaris yang meninggal dunia dilakukan oleh ahli waris dari Notaris dengan melakukan pelaporkan atas meninggalnya Notaris kepada Majelis Pengawas Daerah dan setelah itu ditunjuklah Notaris pemegang protokol oleh Majelis Pengawas Daerah serta konsekuensi dan status terhadap Protokol Notaris yang ditinggalkan Notaris yang meninggal dunia adalah hilangnya orang yang bertanggungjawab untuk menjaga dan memelihara Protokol Notaris. Protokol Notaris wajib diserahkan kepada Notaris Penerima Protokol agar tetap dapat terjaga dan terpelihara sehingga adanya kejelasan dan kepastian hukum siapa yang berwenang dan berhak atas Protokol Notaris tersebut. ......This study discusses the position of a Notary that can end because they are 65 years old, so they must retire, or it can also end because the Notary passes away. If the Notary retires or passes away, there must be another Notary who will replace them as the holder of the Notary protocols they had during their tenure as a Notary. This aims to ensure that the Notary Protocol left behind is preserved and well-maintained. This study raises the questions, "How is the process of submitting a Notary Protocol who has passed away by their heirs?" and "What are the consequences and status of the Notary Protocol in the case of a Notary who passes away?" This study used an empirical juridical approach to answer these questions. This study used secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials, and this research used descriptive data analysis methods with a qualitative approach. The results of this study are that the process of submitting the protocol of a Notary who has passed away is carried out by the heirs of a Notary by reporting the death of a Notary to the MPD. After that, MPD will appoint a Notary who will hold the protocol, and the consequences that arise on the Notary Protocol left behind is the loss of the person responsible for preserving and maintaining the Notary Protocol. The Notary Protocol must be submitted to the Notary Recipient of the Protocol so that it can be maintained and maintained so that there is clarity and legal certainty as to who is authorized and entitled to the Notary Protocol.

Abstrak :
Konsep perjanjian asuransi juga diterapkan di industri perbankan yaitu dalam penjaminan pengembalian kredit yang dikenal dengan perjanjian Asuransi Jiwa Kredit (AJK). Dalam praktiknya, penerapan asuransi pada pengembalian kredit masih menimbulkan permasalahan. Salah satunya terkait pelanggaran klausul “masa tunggu” di dalam perjanjian Asuransi Jiwa Kredit (AJK). Pelanggaran tersebut berakibat terhadap penolakan klaim yang menimbulkan perselisihan para pihak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Artikel ini menunjukan hasil bahwa di dalam perjanjian AJK terdapat hubungan tiga pihak yaitu perusahaan asuransi sebagai penanggung, ahli waris sebagai penerima manfaat, dan bank sebagai pemegang polis berdasarkan prinsip insurable interest. Selain itu, Pada Putusan Nomor 3079/K/PDT/2019, majelis hakim sama sekali tidak mempertimbangkan klausul “masa tunggu” yang telah tertera di dalam polis sebagai sesuatu yang mengikat para pihak ......The concept of insurance agreements is also applied in the banking industry, namely in guaranteeing credit returns known as Credit Life Insurance (AJK) agreements. In practice, the application of insurance on credit returns still raises problems. One of them is related to the violation of the "waiting period" clause in the Credit Life Insurance (AJK) agreement. This violation results in the rejection of claims which causes disputes between the parties. This research uses normative juridical method with data collection through literature study. This article shows the results that in the AJK agreement there is a three-party relationship, namely the insurance company as the insurer, the heirs as beneficiaries, and the bank as the policyholder based on the principle of insurable interest. In addition, in Decision Number 3079/K/PDT/2019, the panel of judges did not consider the "waiting period" clause stated in the policy as something that binds the parties

Abstrak :
Penetapan wasiat yang dibuat oleh Notaris berdasarkan kehendak pewaris memiliki batasan-batasan terhadap ahli waris mutlak yang ditentukan secara undang-undang tidak boleh terlanggar haknya. Hal ini ditetapkan dalam Pasal 913 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Permasalahan yang dibahas dalam Tesis ini adalah 1 Bagaimana akibat hukum atas isi akta wasiat yang dibuat oleh Notaris FM yang tidak sesuai dengan ketentuan Legitieme Portie hukum waris perdata di Indonesia? 2 Bagaimana pelaksanaan pembagian waris terhadap isi akta wasiat nomor 103 yang dibuat oleh Notaris FM dikaitkan dengan subjek dan objek waris di dalam negeri dan luar negeri? Penulisan Tesis ini menggunakan metode penelitian hukum Yuridis-Normatif, penelitian kepustakaan mengenai Akta Wasiat Nomor 103 yang dibuat oleh Notaris FM berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta diperkuat dengan hasil kepustakaan yang berasal dari narasumber dengan wawancara. Akta wasiat yang diteliti tersebut tidak sesuai dengan legitieme portie dan memberikan 2 dua akibat hukum, yaitu: apabila ahli waris ab instestato LP tidak menyetujui atas isi wasiat itu, mereka dapat menutuntut ke Pengadilan Negeri. Apabila ahli waris ab intestato LP tersebut menyetujui isi wasiat itu, wasiat itu dapat dilaksanakan. Pelaksanaan wasiat tersebut dilakukan dengan pembagian atas harta peninggalan di Wilayah Republik Indonesia kepada ahli waris Warga Negara Indonesia dan atas harta peninggalan di luar Wilayah Republik Indonesia kepada ahli waris Warga Negara Asing secara proposional sesuai bagiannya.Kata Kunci: Notaris, Akta Wasiat, Pewarisan, Pewaris dan Ahli Waris, Legitimasi Portie, Subjek dan Objek Waris, Warga Negara Indonesia, Warga Negara Asing.

---

In determination of will made by the Notary based on the will of the heir has the limitations of Ab Intestato Legitimacy Portie heirs which their rights shall not be violated. This is stipulated in Article 913 of the Civil Code. The issues discussed in this thesis are 1 How the legal consequences of the contents of the will made by Notary FM which is not in accordance with Legitimacy Portie in Indonesian Civil Code 2 How the implementation of division of inheritance to the contents of the will number 103 made by Notary FM relating to the subjects and objects of inheritance within the country and abroad This thesis writing uses the Juridical Normative law research method, a library research on Wills Number 103 Made by Notary FM based on the Civil Code, and also reinforced with the results of the literature from interview with intervieweers. The investigated of this deed of will does not conform to the legitimacy portie and gives 2 two legal consequences if the Ab Intestato Legitimacy Portie heirs does not agree on the content of the will, they can claim to the District Court. But if Ab Intestato Legitimacy Portie heirs agrees on the contents of the will, the will can be executed. The execution of the will shall be made by the division of the estates of Republic of Indonesia for Indonesian Citizens heirs and to the estates outside Territory of the Republic of Indonesia for Foreigners heirs as much as their propotional portion.Keywords Notary, Deed of Will, Heirs, Inheritance, Heirs, Legitimacy Portie, Subjects and Objects Of Inheritance, Citizens, Foreigners.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini membahas mengenai permohonan penetapan ahli waris tanpa adanya sengketa. Setiap lembaga negara memiliki kewenangan dan batasan yang diatur secara jelas dalam peraturan yang mendasari dibentuknya lembaga tersebut dalam sistem pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Begitupun bagi lembaga kenotariatan dan lembaga peradilan, memiliki kewenangan dalam menjalankan tugasnya masing-masing dengan tidak melampaui kewenangan yang telah diberikan guna mencapai kepastian hukum. Dalam hukum waris, walaupun masih terjadi pruralisme hukum dalam pelaksanaan pembagian waris, namun tetap ada pemisahan yang telah diatur secara jelas berkaitan dengan kewenangan masing-masing lembaga dalam proses pembagian waris khususnya mengenai penetapan pembagian waris sehingga pelaksanaan pembagian waris harus dilaksanakan oleh lembaga yang berwenang untuk itu. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum yuridis normatif melalui studi kepustakaan dan menganalisis data sekunder melalui metode kualitatif serta tipe penelitian deskriptif analitis. Kesimpulan penelitian ini menunjukan bahwa notaris memiliki kewenangan hak mewaris atas keturunan dari golongan tionghoa dan eropa dan dalam hal penetapan hak mewaris, notaris wajib berpedoman pada KUH Perdata sebagai pedoman pembagian waris. Surat keterangan mewaris merupakan kesepakatan pembagian waris oleh para ahli waris yang di tuangkan kedalam surat keterangan hak mewaris yang dibuat dihadapan notaris dengan disertai dengan pendapat hukum notaris. Dalam kasus waris, tidaklah tepat diajukan sebagai suatu permohonan sepihak. Untuk mengajukan persoalan waris ke pengadilan sebaiknya diajukan dalam bentuk gugatan sehingga pengadilan memiliki kewenangan untuk mengeluarkan putusan. Sedangkan dalam hal permohonan diajukan secara sepihak, maka pengadilan hanya memiliki kewenangan dalam membubuhkan legalisasi atas pernyataan waris.

---

ABSTRACT
This study discusses the application for the determination of heirs without any dispute. Each state institution has authority and limits that are clearly regulated in the regulations that underlie the establishment of these institutions in government systems and community services. Likewise for notary institutions and judiciary institutions, have the authority to carry out their respective duties by not exceeding the authority that has been given in order to achieve legal certainty. In inheritance law, although legal pruralism still occurs in the implementation of inheritance distribution, there is still a clearly regulated separation relating to the authority of each institution in the process of inheritance distribution, especially regarding the determination of inheritance distribution so that the implementation of inheritance must be carried out by the competent institution to that. To answer this problem normative juridical legal research methods are used through literature study and analyzing secondary data through qualitative methods and analytical descriptive research types. The conclusion of this study shows that the notary has inheritance authority over descendants from Chinese and European groups and in the case of determining inheritance rights, the notary is obliged to refer to the Civil Code as a guideline for the distribution of inheritance. Inheritance certificate is an agreement on the distribution of heirs by the heirs which is poured into a certificate of inheritance made before the notary accompanied by a notary's legal opinion. In the case of inheritance, it is not appropriate to submit it as a one-sided request. To submit an issue of inheritance to court, it should be submitted in the form of a lawsuit so that the court has the authority to issue a decision. Whereas if the application is submitted unilaterally, the court only has the authority to affix the legalization of the statement of inheritance.