Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, di antaranya peraturan perundang-undangan dan buku-buku hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami lebih lanjut mengenai mekanisme pemilihan hakim konstitusi yang diatur oleh peraturan perundang-undangan dan pelaksanaannya oleh DPR, Presiden, dan Mahkamah Agung. Dari penelitian ini diketahui bahwa mekanisme pemilihan hakim konstitusi tidak diatur secara tegas dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, melainkan hanya diatur agar memenuhi syarat-syarat tertentu, yakni syarat transparan dan partisipatif dalam pencalonannya dan syarat obyektif dan akuntabel dalam pemilihannya. Selain itu, penelitian ini juga membahas kaitan antara pemilihan hakim konstitusi dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), yakni penerapan AAUPB dalam pemilihan hakim konstitusi oleh Presiden. Dari penelitian ini ditemukan bahwa Keputusan Presiden Nomor 87/P Tahun 2013 tidak memenuhi beberapa asas dalam AAUPB.

---

This study is a normative juridical law with using secondary data, consisting of primary legal materials, secondary legal materials, tertiary legal materials, including legislation and law books. This study aims to identify and understand more about the mechanism of selection of constitutional judges based on the legislation and its implementation by the Parliament, the President, and the Supreme Court. From this research it is known that the selection mechanism of constitutional judges are not strictly regulated in the Law of the Constitutional Court, but only organized to fulfill certain conditions, namely transparent and participatory terms in the candidacy and objective and accountable terms n the election. Furthermore, this study also discusses the correlation between constitutional judge elections with the General Principles of Good Governance, that is the application of The General Principles of Good Governance in the selection of constitutional judges by the President. From this study it was found that Presidential Decree Number 87/P in 2013 did not meet some of the principles of the General Principles of Good Governance.

Abstrak :
Penerapan pengaturan terhadap Izin Usaha Minyak dan Gas dalam sektor hilir oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi sebelum dan setelah disahkannya Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik ialah para pelaku usaha yang membutuhkan perolehan izin migas sektor hilir selama tahun 2017 hingga tahun 2021 sudah dapat melalui daring, namun terdapat perbedaan signifikan dari tahun ke tahun disebabkan terdapat perubahan peraturan maupun mekanisme perolehan perizinannya itu sendiri. Berdasarkan pendapat penulis setelah melakukan penguraian unsur dari ketiga peraturan yang telah diteliti memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri. Hal ini menjadi penting untuk meninjau kembali penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dalam menjalankan pemerintahan guna mewujudkan good governance untuk Indonesia yang lebih maju. Dalam menyusun tulisan ini, Penulis mencari dan mengumpulkan data sekunder yang berkaitan dengan teori hukum dan praktik pelaksanaan yang terjadi dalam penerbitan izin tersebut. Pemerintah harus memberikan kepastian hukum dalam menetapkan kriteria syarat tolak ukur dalam kemudahan berbisnis karena pada saat ini Ease of Doing Business sudah tidak berlaku lagi semenjak berlakunya Undang- undang Cipta Kerja, tetapi khususnya mekanisme kepastian administrasi dalam UU Nomor 30 Tahun 2014. Terkait penetapan risiko sebuah usaha, pemerintah harus membentuk badan atau tim pengendali khususnya untuk menjamin kemudahan berusaha dan akibatnya, khusus ataupun badan terkait. Agar para pelaku usaha tidak perlu berulang kali bergerak ke satu kementerian dan atau lembaga hinga ke kementerian dan atau lembaga untuk pemenuhan syarat dalam memperoleh perizinan. ......The application of regulation on Oil and Gas Business Permits in the downstream sector by the Directorate General of Oil and Gas before and after the ratification of Government Regulation no. 24 of 2018 concerning Electronically Integrated Business Licensing Services, business actors who need to obtain downstream oil and gas permits during 2017 to 2021 can already go online, but there are significant differences from year to year due to changes in regulations and the mechanism for obtaining the permit itself. Based on the author's opinion, after analyzing the elements of the three regulations that have been studied, it has its own advantages and disadvantages. It becomes important to review the application of the General Principles of Good Governance (AUPB) in running the government in order to realize good governance for a more advanced Indonesia. In compiling this paper, the author seeks and collects secondary data related to legal theory and implementation practices that occur in the issuance of the permit. The government must provide legal certainty in determining the criteria for benchmarking conditions in the ease of doing business because at this time the Ease of Doing Business is no longer valid since the enactment of the Job Creation Act, but in particular the administrative certainty mechanism in Law Number 30 of 2014. business, the government must form a controlling body or team in particular to ensure the ease of doing business and consequently, specifically or related bodies. So that business actors do not need to repeatedly move from one ministry and or institution to another to meet the requirements for obtaining permits.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini meneliti bagaimana urgensi netralitas PNS dalam pilkada untuk mewujudkan AUPB, dan melihat bagaimana permasalahan penerapan netralitas PNS dalam beberapa pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Berdasarkan hasil penelitian, terlihat bahwasanya Pilkada di berbagai daerah di Indonesia beberapa waktu kebelakang masih diwarnai dengan beberapa permasalahan dan sengketa pasca pilkada dilaksanakan, hal tersebut dilatarbelakangi berbagai hal dan yang spesifik berkaitan dengan penelitian ini adalah pelanggaran terhadap netralitas PNS dalam pelaksanaan Pilkada. Pada hasil penelitian, terlihat dengan jelas bahwa netralitas PNS dalam pelaksanaan Pilkada merupakan suatu hal yang sangat penting, hal ini termaktub dengan jelas dalam berbagai aturan yang mengatur secara rinci tentang PNS, antara lain dalam UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN dimana PNS harus bebas dari pengaruh golongan maupun parpol, dan netralitas merupakan amanat yang ada didalam Asas Manajemen ASN. Selanjutnya Netralitas PNS sangat erat kaitannya dalam mewujudkan AUPB, dimana didalam UU ASN telah disebutkan bahwa PNS harus netral, dan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui AUPB, diatur bahwa PNS harus netral dan tidak boleh berpihak sehingga dengan pelaksanaan netralitas PNS dapat mewujudkan pelaksanaan AUPB. Selanjutnya mengenai pelanggaran netralitas PNS diatur sanksi hukuman sedang dan berat sebagaimana diatur dalam Disiplin PNS PP No. 53 Tahun 2010, dimana ancaman terberat PNS dapat diberhentikan dengan tidak hormat atas pelanggaran yang telah dilakukan. Pelanggaran netralitas PNS di daerah marak diwarnai modus, antara lain Mobilisasi PNS, Mutasi PNS, Penyalahgunaan Anggaran, serta intimidasi PNS. Pada akhirnya pasca dikeluarkannya UU ASN pengawasan netralitas ASN menjadi tugas Komisi Aparatur SIpil Negara (KASN), dengan tugas yang demikian besar, KASN masih memiliki keterbatasan dibidang kewenangan, SDM dan anggaran. Sehingga kedepannya untuk meningkatkan pengawasan netralitas PNS diperlukan penguatan KASN dari berbagai aspek tersebut, kemudian perlu diadakannya sosialiasi secara komprehensif kepada PNS di seluruh daerah untuk melakukan prevensi terhadap berbagai pelanggaran netralitas PNS, dan terakhir perlu kiranya memanfaatkan teknologi informasi untuk membuka pengawasan masyarakat terhadap PNS melalui pengaduan langsung dengan sistem informasi, sehingga dapat mewujudkan pengawasan netralitas PNS secara efektif.

---

ABSTRACT
This research examines how urgency of civil servant neutrality in elections to realize AUPB, and to see how the problem of civil servant neutrality implementation in some implementation of Election of Regional Head (Pilkada). Based on the results of the research, it appears that elections in various regions in Indonesia some time back are still colored by several problems and post election disputes implemented, it is motivated by various things and specific related to this research is a violation of the neutrality of civil servants in the implementation of elections. In the research results, it is clear that the neutrality of civil servants in the implementation of Pilkada is a very important thing, it is clearly stated in the various rules that regulate in detail about civil servants, among others, in Law no. 5 Year 2014 on ASN where civil servants should be free from the influence of groups and political parties, and neutrality is a mandate that exists within the ASN Management Principles. Furthermore, the neutrality of civil servants is closely related to the realization of AUPB, where in the ASN Act has been mentioned that the civil servants should be neutral, and to realize good governance through AUPB, regulated that the civil servants should be neutral and should not take sides so with the implementation of the neutrality of civil servants can realize the implementation of AUPB . Furthermore, regarding the violation of the neutrality of civil servants are sanctioned by medium and heavy punishment as stipulated in the Civil Government Regulation PP. 53 of 2010, where the heaviest threat of civil servants may be dismissed with disrespect for the offenses committed. Violations of the neutrality of civil servants in rampant areas are colored by modes, including Mobilization of Civil Servants, Mutation of Civil Servants, Budget Abuse, and civil servants intimidation. In the end, after the issuance of ASN Law, the control of ASN neutrality becomes the task of the State Apparatus Force (KASN), with such a large task, KASN still has limited authority, human resources and budget. So in the future to improve the supervision of the neutrality of civil servants is needed strengthening KASN from various aspects, then need comprehensive socialization to civil servants across the region to prevent the prevention of various violations of the neutrality of civil servants, and lastly need to use information technology to open the public surveillance of civil servants through a complaint directly with the information system, so as to realize the supervision of the neutrality of civil servants effectively.

Abstrak :
Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Sudah sepatutnya negara memberikan perlindungan kepada Notaris yang telah menjalankan jabatannya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Salah satu perlindungan yang dimaksud yaitu mengenai pembinaan Notaris yang dalam Pasal 66 ayat (1) UUJN dilaksanakan oleh Majelis Kehormatan Notaris (MKN). Adapun yang menjadi permasalahan dari penulisan ini adalah mengenai kedudukan hukum Majelis Kehormatan Notaris terkait dengan kewenangan mengadili dari Pengadilan Tata Usaha Negara dalam peraturan perundang-undangan di Indonoesia; serta penerapan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dalam persetujuan pemeriksaan Notaris oleh Majelis Kehormatan Notaris berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 119/B/2019/PT.TUN-MDN. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dengan metode pengolahan data kualitatif. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa MKN termasuk Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang apabila surat keputusannya digugat menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara. MKN dituntut untuk mematuhi Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam menjalankan tugasnya terutama dalam memberikan persetujuan atas permohonan pemeriksaan Notaris. Saran dari penelitian ini yaitu MKN Pusat seharusnya merangkum asas-asas yang termasuk dalam AUPB dan memberi pelatihan secara berkala kepada setiap anggota MKN Wilayah mengenai pentingnya AUPB dalam pemberian jawaban. ......Notary is a public official who has the authority to make authentic deeds and other powers as referred to in the Law of Notary (UUJN). It is appropriate for the state to provide protection to Notary who has carried out their positions in accordance with the laws and regulations. One of the protections referred to is the development of Notary which in Article 66 paragraph (1) UUJN is implemented by the Notary Honour Assembly (MKN). As for the problem of this writing are concerning the legal standing of the Notary Honour Assembly related to the judicial authority of the State Administrative Court in the laws and regulations in Indonesia and the implementation of General Principles of Good Governance in the approval of the Notary's examination by the Notary Honour Assembly based on the Decision of the Medan Administrative High Court Number 119/B/2019/PT.TUN-MDN. The research method used is normative juridical. Collecting data using literature study with qualitative data processing methods. Thus, it can be concluded that MKN is a State Administration Agency / Officer whose decision if being sued will be the authority of State Administrative Court. MKN is required to comply with the General Principles of Good Governance in carrying out its duties, especially in providing an answer to the request for examination of a Notary. The suggestion from this research is that the Central MKN should summarize the principles included in the AUPB and provide regular training to every member of the Disctrict MKN regarding the importance of AUPB in providing answers.