Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan Tingkat Kesehatan Bank Konvensional "X" dan Bank Syariah "Y" serta perbedaan Tingkat Kesehatan kedua bank sampel pada saat krisis dan sesudah krisis ekonomi.Hasil pengujian secara statistik menunjukkan bahwa untuk seluruh rasio tingkat kesehatan bank tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara Tingkat Kesehatan Bank Konvensional "X" dan Bank Syariah "Y". Dari uji statistik diperoleh pula bahwa rasio tingkat kesehatan bank yang diuji menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara Tingkat Kesehatan bank sampel pada saat krisis dan sesudah krisis ekonomi.Berdasarkan angka rasio keuangan Bank Syariah "Y" diperoleh hasil bahwa dalam beberapa rasio tingkat kesehatan bank tidak mengalami perubahan yang drastis selama periode krisis. Hal ini disebabkan karena Bank Syariah "Y" tidak menggunakan bunga dan melakukan spekulasi/maisir dalam kegiatan usahanya sehingga tidak terkena negatif spread pada saat krisis ekonomi.

---

This research was aimed to find out the difference of the health level between Conventional Bank "X" and Sharia Bank "Y" as well as to explore the performance of each sample Bank before and after the economic crisis. Statistical testing results show that no significant differences occur for all ratios the health level of bank between conventional Bank "X" and Sharia Bank "Y".

The statistical analysis also reveals that there is significant financial ratio differences of both bank samples being tested before and after the Economic crisis.

Based on the analysis of the Bank Sharia "Y" ratios the health level of bank, it turns out that there is no drastic changes on some of its ratios the health level of bank during the crisis. This is due to its no-interest policy and does not speculate on its business course, therefore it stays clean of the negative spread during the economic crisis."

"Latar belakang penelitian ini adalah PT. Y sebagai Pemegang Saham Pengendali (PSP) daripada PT. Bank X Tbk. menghadapi permasalahan likuiditas dan permodalan serta termasuk kategori Bank dalam pengawsan intensif sehingga diatasi OJK dengan memberikan dua perintah tertulis, namun pada akhirnya perintah tertulis itu tidak dilaksanakan oleh PT. Y. Rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu bagaimanakah pengaturan mengenai perintah tertulis OJK terkait dengan penyelamatan bank yang sedang bermasalah dan akibat hukum terhadap Bank yang tidak patuh terhadap perintah tertulis Otoritas Jasa Keuangan. Kesimpulan penelitian menunjukan bahwa Kewenangan OJK untuk memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan diatur pada Pasal 9 huruf d UU No. 21 Tahun 2011 tentang OJK guna memastikan ketaatan yang berisikan langkah-langkah sebagaimana terdapat pada Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Perbankan dan Pasal 8 ayat (2) POJK No. 15/POJK.03/2017 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum. Kemudian, ketidakpatuhan PT. Y sebagai PSP terhadap perintah tertulis OJK dapat menyebabkan sanksi secara perdata, pidana, dan administratif. Penelitian ini ditulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif terhadap bahan-bahan tertulis. Saran yang dihasilkan, yaitu kepada OJK agar menyusun pedoman mengenai klasifikasi tata persuratan terkait perintah tertulis, kepada kepolisian dan kejaksaan hendaknya menerapkan prinsip ultimum remedium, dan kepada Bank yang bermasalah harus mengetahui bahwa terdapat asas kemanfaatan dan asas kepentingan umum dalam hal menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan dengan mematuhi langkah-langkah yang diperintahkan oleh OJK.

---

The background of this research is PT. Y as Controlling Shareholder (PSP) of PT. Bank X Tbk. faced liquidity and capital issues as well as the category of Banks under intensive supervision so that OJK was overcome by giving two written orders, but in the end, the written order was not carried out by PT. Y. The formulation of the problem in this study, namely how to regulate the OJK written order in relation to rescuing a bank that is in progress and the legal consequences of a bank that does not comply with the written order of the OJK. The conclusion of this research shows that the non-compliance of PT. Y as PSP for written orders from OJK may result in civil, criminal, and administrative sanctions. Then, the OJK's authority to give written orders to Financial Services Institutions is regulated in Article 9 letter d of Law no. 21 of 2011 concerning OJK to ensure compliance containing steps contained in Article 37 paragraph (1) of the Banking Law and Article 8 paragraph (2) POJK No. 15 / POJK.03 / 2017 concerning Status of Determination and Follow-Up of Commercial Bank Supervision. This thesis is written using a normative juridical research method with a qualitative approach to written materials. The resulting suggestions, namely to the OJK to compile a new classification of correspondence related to written orders, to the police and prosecutors to apply the ultimum remedium principle, and to banks that must be aware that there is a principle of benefit and public interest in terms of public supervision of the banking industry by complying with the steps ordered by the OJK."