Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Pertamina yang berfungsi mengelola industri migas telah berkembang sedemikian pesatnya dan mampu memberikan andil yang sangat besar dalam penerimaan negara. Hal ini dapat dilihat dari data APBN tahun 1996/1997 sampai dengan RAPBN tahun 1999/2000, rata-rata konstribusi sektor migas dalam penerimaan negara setiap tahunnya sebesar 20,75% sedangkan dari Non Migas sebesar 79,25%. Pengetolaan migas yang dimulai dari kegiatan-kegiatan survey (seismic), eksplorasi, produksi sampai dengan kegiatan refinery untuk menghasilkan BBM serta mendistribusikannya kepada konsumen, dilaksanakan oleh personil bangsa Indonesia yang sudah profesional dan berpengalaman. Profesionalitas Sumber Daya Manusia tersebut telah mampu menghasilkan produksi minyak mentah (crude). dan kondensat rata-rata setiap harinya sebanyak 1.575.230 barrels, clan BBM sebanyak 35.091.000 kilo liter. Kegiatan ini merupakan keunggulan atau kekuatan internal perusahaan. Selanjutnya yang perlu menjadi pertimbangan khusus dalam pengelolaan migas antara lain adalah migas merupakan sumber daya yang tidak bisa diperbaharui, jika diproduksi terus menerus akan habis, dan suatu saat Indonesia akan menjadi peng-impor migas terbesar di dunia. Sedangkan potensi migas di luar negeri cukup banyak dan menggembirakan, dari data Kwartal IV tahun 1998, supply minyak dunia sudah mencapai 77.800.000 barrels per hari.

Berdasarkan pada pertimbangan tersebut dan beberapa pertimbangan lainnya, maka Pertamina wajar menjadi Perusahaan Multinasional (MNC) agar bisa melakukan bisnisnya di manca negara. Untuk mewujudkan hal ini Pertamina mempunyai peluang yang cukup besar dan dapat dilihat dari beberapa strategi, antara lain : - Strategi keunggulan bersaing (Competitive Advantage) yang pada dasarnya telah dimiliki Pertamina karena salah satu syarat yang hares dipenuhi adalah menciptakan kapabilitas organisasi. Hal ini secara prinsip tidak ada masalah. Ada masalah dibidang manajemen tetapi bisa diperbaiki atau dibenahi. - Strategi masuk ke suatu negara, Indonesia (Pertamina) mempunyai peluang yang sangat besar dengan melakukan pendekatan ekonomi, politik dan sosial budaya. Misalnya untuk negara di kawasan ASEAN dengan pendekatan politik akan mempunyai peluang yang cukup besar, karena Indonesia merupakan salah satu pendiri, sedangkan pelaksanaannya bisa dilakukan dengan investasi langsung atau menggandeng mitra usaha !okal negara tersebut. Sedangkan untuk negara-negara kelompok OKI dengan pendekatan sosial budaya akan memberikan peluang yang besar pula. karena Indonesia mempunyai penduduk muslim terbesar didunia. Ada beberapa konstribusi yang bisa didapat jika Pertamina menjadi perusahaan multinasional, salah satu diantaranya adalah mendapatkan Capital Inflow dari keuntungan berbisnis di manca negara yang pada akhirnya meningkatkan penerimaan negara dari sektor migas lebih besar dari 20,75%.

Abstrak :
Tesis ini membahas kekosongan hukum dalam pengaturan status penanaman modal PT Terbuka. Masalah-masalah yang dibahas dalam tesis ini, yaitu perbandingan pengaturan status penanaman modal PT Terbuka berdasarkan UU 1/1967 juncto UU 6/1968 dengan UU 25/2007 serta peraturan pelaksananya, akibat kekosongan hukum pengaturan status penanaman modal PT Terbuka, dan perbandingan pengaturan status penanaman modal PT Terbuka di Indonesia dengan negara Australia dan India. Metode penelitian yang dipakai dalam tesis ini adalah yuridis normatif dengan tipologi penelitian diagnostik dan preskriptif serta data yang dikumpulkan adalah data sekunder. Hasil penelitian ini yang pertama adalah ditemukan bahwa sesudah terbitnya UU 25/2007 PT Terbuka mengalami kekosongan hukum dalam pengaturan status penanaman modalnya karena penanaman modalnya tidak langsung atau dilakukan melalui portofolio, dikecualikan dari pengaturan dalam UU 25/2007 dan peraturan pelaksananya. Kedua, kekosongan hukum dalam pengaturan status penanaman modal PT Terbuka di Indonesia berakibat kepada perizinan penanaman modal PT Terbuka serta anak perusahaan PT Terbuka. Ketiga, pengaturan status penanaman modal PT Terbuka di Indonesia, India, dan Australia, berbeda karena di India dan Australia pengaturan atas status penanaman modal PT Terbuka tidak terjadi kekosongan hukum karena peraturan penanaman modal kedua negara tersebut mengatur bahwa penanaman modal langsung maupun penanaman modal tidak langsung tidak diperlakukan berbeda dalam hal penentuan status penanaman modal di Australia dan India. Oleh karena itu, India dan Australia dapat dijadikan referensi untuk membentuk peraturan terkait penentuan status penanaman modal PT Terbuka yang mengikutsertakan penanaman modal tidak langsung dalam penentuan status penanaman modal PT Terbuka. ......This thesis discusses the legal vacuum in regulating the investment status of Public Company. The problems discussed in this thesis are the comparison of the regulation on the investment status of Public Company based on Law 1/1967 in conjunction with Law 6/1968 with Law 25/2007 as well as its implementing regulations, due to the legal vacuum in regulating the investment status of Public Company, and the comparison of status arrangements. Public Company investment in Indonesia with Australia and India. The research method used in this thesis is normative juridical with a diagnostic and prescriptive typology of research and the data collected is secondary data. The first result of this research is it was found that after the issuance of Law 25/2007 Public Company experienced a legal vacuum in regulating its investment status because the investment was not direct or carried out through a portfolio, was excluded from the regulation in Law 25/2007 and its implementing regulations. Second, the legal vacuum in regulating the investment status of Public Company in Indonesia has resulted in the investment licensing of Public Company and its subsidiaries of Public Company. Third, the regulation on the investment status of Public Company in Indonesia, India and Australia is different because in India and Australia the regulation on the investment status of Public Company does not occur in a legal vacuum because the investment regulations of the two countries stipulate that direct investment and indirect investment are not treated differently in the determination of investment status in Australia and India. Therefore, the regulations related to investment in India and Australia can be used as a reference to form regulations related to determining the investment status of Public Company which includes indirect investment in determining the investment status of Public Company.

Abstrak :
Perubahan status bentuk badan usaha menjadi PT PLN (Persero) pada tahun 1994 merupakan upaya agar BUMN pada Departemen Pertambangan dan Energi tersebut dapat efisien dan meningkat produktivitas kinerjanya. Faktor-faktor apa yang harus diperhatikan agar visi dan misi dilakukan dalam rangka kebijaksanaan swastanisasi PT PLN (Persero) tersebut dapat tercapai.

Menurut ES.Savas (1987), strategi keberhasilan kebijaksanaan swastanisasi dipengaruhi oleh faktor-faktor yang saling mendukung dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain yaitu :(1) Load Shedding, (2) Limited Government Arrangement, (3) User Charges, (4) Competition.

Berdasarkan teori diatas dengan mengkaitkan kondisi BUMN PLN di Indonesia, penelitian memperlihatkan bahwa korporatisasi dengan menghilangkan hambatan birokrasi pemerintah merupakan salah satu solusi. Penyempurnaan sistem tarif agar lebih mempertimbangkan biaya yang rill disamping perlunya pranata hukum yang mengatur campurtangan pemerintah serta mengatur persaingan dengan swasta juga harus dilakukan.

Analisis kuantitatif dengan membandingkan kinerja PT PLN (Persero) dan kinerja Perusahaan UMUM PLN dalam time series analisis mulai periode 1992 sampai dengan 1996, menunjukkan bahwa kinerja PT PLN (Persero) kurang menggembirakan. Hal ini mendukung analisis kualitatif diatas.

Sesuai dengan hasil wawancara yang telah dilakukan penulis terhadap salah satu Komisaris PT.PLN (Persero) juga menunjukkan hasil yang mendukung analisis diatas bahwa besarnya beban misi sosial melalui sistem tarif yang seragam, sistem kompetisi yang tidak transparan serta campurtangan berlebihan dari pemerintah perlu disempurnakan untuk mendukung keberhasilan kebijaksanaan tersebut.

Pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa kebijaksanaan swastanisasi berupaya agar PLN menjadi lebih efisien merupakan hal yang tidak bisa dielakkan. Untuk itu diperlukan langkah-langkah guna memperbaiki kinerja Perseroan melalui penerapan manajemen yang profesional dengan didukung SDM yang handal, pendelegasian wewenang serta pranata hukum yang menyangkut campur tangan pemerintah serta persaingan dengan swasta untuk memperoleh efisiensi.

Abstrak :
Penelitian ini yang bertujuan untuk melihat hubungan antara return saham dan PER, seberapa jauh PER yang ditentukan oleh tiga faktor fundamental : dividend payout ratio (DPO), EPS growth (GR) dan leverage (risiko) yang mencerminkan nilai intrinsiknya. Di samping itu, penelitian ini mengetahui apakah rata-rata return dari portofolio saham yang high PER lebih kecil dibandingkan dengan portofolio saham low PER. Pengambilan sampel berjumlah 45 perusahaan yang selalu listing di BET sejak tahun 1993 sampai dengan 1999, kecuali pada periode selama krisis untuk menguji hipotesa kedua, ketiga dan keempat diambil 29 perusahaan. Penelitian ini menghasilkan suatu hubungan negatif yang tidak signifikan antara PER dengan return saham pada periode krisis dan positif signifikan pada periode selama krisis. Arah korelasi yang diperoleh antara PER dengan ketiga faktor fundamental (DPO, leverage, dan growth) baik pada model II maupun III berturut-turut positif, positif, dan negatif, kecuali pada model II yang memiliki hubungan tidak signifikan pada periode sebelum krisis. Disamping itu model II pada periode selama krisis, variabel growth berkorelasi positif dan pada periode gabungan variabel DPO berkorelasi negatif. Pada model II, variabel leverage mempunyai hubungan yang signifikan pada periode selama krisis dan gabungan sebelum dan selama krisis. Pada model III, variabel leverage mempunyai hubungan yang signifikan pada periode selama krisis dan gabungan sebelum dan selama krisis. Sedangkan DPO signifikan pada periode selama krisis dan growth signifikan pada periode gabungan sebelum dan selama krisis. Penelitian ini juga menghasilkan bahwa rata-rata return saham dari portofolio saham high PER lebih kecil dibandingkan dengan portofolio saham low PER pada periode sebelurn krisis maupun selama krisis adalah tidak signifikan.

Abstrak :
Prinsip Keterbukaan adalah pedoman umum yang mensyaratkan emiten, perusahaan publik, dan pihak lain tunduk pada Undang-Undang Pasar Modal untuk menginformasikan kepada masyarakat dalam waktu yang tepat seluruh informasi material mengenai usahanya atau efeknya yang dapat berpengaruh terhadap keputusan pemodal. Bagaimana penegakan Prinsip Keterbukaan di Pasar Modal serta bagaimana tanggung jawab Direksi Perusahaan jika terjadi pelanggaran Prinsip Keterbukaan dalam suatu perusahaan merupakan masalah yang akan diteliti dalam tesis penelitian yang digunakan dalam adalah penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Direksi adalah organ perusahaan yang bertanggung jawab atas kepengurusan perusahaan dan mewakili perusahaan baik didalam maupun diluar pengadilan. Sebagai kewajiban untuk menerapkan Prinsip Keterbukaan Direksi bertanggung jawab penuh atas kebenaran setiap informasi yang dikeluarkan perusahaan terhadap pihak ketiga. Dalam pelanggaran prinsip keLerbukaan di Pasar Modal terdapat dua jenis sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelanggar, yaitu sanksi administratif atau sanksi pidana. PenjaLuhan sanksi administratif ditujukan untuk perbuatan melanggarnya sedangkan penjatuhan sanksi pidana ditujukan kepada si pelanggar dengan tujuan memberikan hukuman kepada si pelaku. Dengan adanya sanksi yang diatur dalam Undang-Undang pasar Modal, diharapkan dapat memajukan manajmen suatu perusahaan yang bertanggung jawab sehingga dapat terlaksananya Good Corporate Governance dalam suatu perusahaan.

Abstrak :
Tesis ini membahas stasus kekayaan dan kerugian anak perusahaan berdasarkan Putusan No. 121k/Pid.Sus/2020 dan Putusan No. 350 K/Pid.Sus/2020. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yang mengacu pada norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukan kekayaan negara yang dimasukan penyertaan modal negara pada BUMN Persero atau Perseroan Terbatas, bertransformasi menjadi saham/modal negara pada BUMN Persero atau Perseroan Terbatas tersebut. Kekayaan negara yang bertransformasi menjadi kekayaan BUMN Persero atau Perseroan Terbatas tersebut, sehingga tunduk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Namun, terdapat perbedaan pendapat di kalangan Hakim mengenai kerugian Anak Perusahaan Persero. Dalam kasus PT. Pertamina Hulu Energi melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 121K/Pid.Sus/2020 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3849 K/Pid.Sus/2019, Mahkamah Agung menilai kerugian anak perusahaan dari PT Pertamina (Persero) bukan merupakan kerugian keuangan Negara yang riil (hanya merupakan penurunan nilai yang fluktuatif). Namun dalam kasus PT. PLN Persero melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 350 K/Pid.Sus/2020 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3318 K/Pid.Sus/2019 masih menganggap kekayaan dan kerugian PT. PLN Batubara sebagai Anak Perusahaan PT. PLN (Persero) merupakan kekayaan dan kerugian negara. ......This thesis discusses the legal Status of the Assets and losses of Public Company Subsidiaries based on Decision No. 121k/Pid.Sus/2020 and Decision No. 350 K/Pid.Sus/2020. This research is a normative juridical research, which refers to the legal norms contained in the legislation and court decisions. The results of the study show that state assets included in state equity participation in Public Company or Limited Liability Companies, are transformed into shares/state capital in the Public Company or Limited Liability Companies. State assets that are transformed into the assets of Public Company or Limited Liability Companies, so that they are subject to Law Number 40 of 2007 regarding Limited Liability Companies. However, there are differences of opinion among Judges regarding the losses of Public Company Subsidiaries. In the case of PT. Pertamina Hulu Energi through Supreme Court Decision Number 121K/Pid.Sus/2020 and Supreme Court Decision Number 3849 K/Pid.Sus/2019, the Supreme Court assessed that the loss of a subsidiary of PT Pertamina (Public Company) was not a real state financial loss (only is a fluctuating decline in value). However, in the case of PT. PLN Persero through Supreme Court Decision Number 350 K/Pid.Sus/2020 and Supreme Court Decision Number 3318 K/Pid.Sus/2019 still considers the wealth and losses of PT. PLN Coal as a Subsidiary of PT. PLN (Public Company) is the state's wealth and losses.

Abstrak :
Penelitian yang dilakukan berkaitan dengan penilaian harga saham yang berdasarkan analisis fundamental dengan pendekatan PBV model yang digunakan tetap mengacu pada multiple regression model yang dipergunakan para peneliti sebelumnya, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar negeri. Tujuan yang akan dicapai pada penelitian ini adalah untuk mengetahui kestabilan faktor penentu harga saham dari perusahaan-perusahaan yang telah go publik di BEJ. Sejalan dengan itu, maka penelitian ini menggunakan sampel saham perusahaan yang dianggap dapat mewakili seluruh perusahaan yang go publik. Tujuan tersebut dimaksudkan untuk mengetahui: 1. Apakah dividend payout ratio, earning growth rate, return on equity dan proksi resiko mempengaruhi besarnya PBV. 2. variabel eksplanatori manakah yang lebih mampu menjelaskan variabilitas PBV. 3. Apakah pengaruh masing-masing variabel eksplanatori tersebut tetap konsisten dari tahun ke tahun. Dari hasil analisis tahun 1994 s/d 1996 menunjukkan bahwa hasil model persamaan regresi secara keseturuhan mempunyai nitai F-test yang signifikan. Secara parsial berdasarkan t - test pada umumnya faktor return on equity menunjukkan hubungan yang signifikan setama tahun observasi, sedangkan faktor dividend payout ratio menunjukkan signifikasinya untuk tahun 1995, earning growth rate, proksi resiko dikatakan tidak signifikan. Dengan melihat koefisien regresi masing-masing variabel eksplanatori, variabel earning growth rate, return on equity menunjukkan besarnya dan arah yang positif, proksi resiko menunjukkan arah yang negatif. Sedangkan dividend payout ratio untuk tahun observasi 1994 dan 1995 menunjukkan besar dan arah yang positif, tahun 1996 menunjukkan besar dan arah yang negatif. Hal ini merupakan kelemahan dari penelitian karena pada saat pengolahan data, data divident payout ratio belum seluruhnya masuk di BEJ. Berdasarkan nilai koefisien beta, maka dapat diketahui faktor return on equity merupakan faktor yang dominan mempengaruhi variabilitas PBV. Bertolak dan hasil penelitian, maka dapat dijelaskan besarnya PBV rata-rata dengan anggapan bahwa faktor eksplanatori konstan (=0), yaitu: 0,64 kali (1994), -1,129 kali (1995) dan 1,159 kali (1996). Akhirnya, dengan menggunakan analisis PBV dapat diketahui saham-saham yang kemahalan (overvalued) dan yang undervalued, dengan membandingkan closing price dengan book valuenya, sehingga dapat diketahui pula saham-saham mana yang pantas untuk dibeli oleh para investor (pemodal).

Abstrak :
Saat ini penduduk Indonesia berjumlah kurang lebih 235 juta orang dimana 37,3 jiwa adalah penduduk miskin. Dalam mengatasi kesulitan hidupnya, penduduk miskin tersebut membutuhkan bantuan kredit secara cepat dan mudah. Sedangkan akses mereka yang terdekat dan tercepat adalah rentenir yang dapat memberikan tingkat bunga kredit sangat tinggi sekitar 60%-300% pertahun. Mereka tidak dapat memasuki akses perbankan maupun lembaga-lembaga keuangan lainnya dengan alasan yaitu prosedur yang rumit. Untuk mengatasi hal tersebut, maka Perum Pegadaian berusaha untuk memberantas rentenir melalui ekspansi dengan membuka kantor-kantor cabang terutama di daerah yang banyak terdapat rentenir. Hal inl sesuai motto Perum Pegadaian yaitu `Mengatasi Masalah Tanpa Masalah'. Diharapkan nasabah dapat dengan mudah dan cepat memperoleh kredit dengan menitipkan barang jaminan berupa barang bergerak sesuai ketentuan yang berlaku dengan tingkat sewa modal yang lebih rendah daripada rentenir. Sejak 1 April 1990 status Pegadaian berubah dari Perusahaan Jawatan berubah menjadi Perusahaan Umum. Perum Pegadalan berusaha untuk membawa core bussiness nya menjadi profitable motive. Perum Pegadaiansalah satu BUMN yang memiliki hak monopoly by law tentunya menjadi monopolist yang memiliki kemampuan untuk mengendalikan pasar atau Market Power. Kecenderungan market powerful tersebut sangat dirasakan terutama sejak masa krisis moneter. Dengan semakin besarnya market power ini Perum Pegadaian akan berusaha untuk mempertahankan hak monopolinya. Sesuai dengan Misi Perum Pegadaian yaitu `Ikut membantu program pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah ke bawah, melalui kegiatan utama berupa penyaluran kredit gadai dan melakukan usaha lain yang menguntungkan' maka Perum Pegadaian terikat pada Public Services Obligation. Jadi walaupun Perum Pegadaian memiliki hak monopoly by law dan market power yang semakin besar, Perum Pegadaian tidak meninggalkan Misi perusahaan. Hal ini terbukti dimana Perum Pegadaian tidak mengeksploitasi kemampuan nasabah dengan cara menetapkan tingkat sewa modal yang relatif stabil sejak 1990-2002 dan berusaha untuk menurunkan biaya-biaya operasional, salah satunya adalah spread margin. Perum Pegadaian sebagai salah satu BUMN yang sehat dengan core business jasa kredit gadai menetapkan barang jaminan/collateral berupa emas/perhiasan akan sangat menarik dan mendorong para investor untuk berlomba-lomba menanamkan uangnya di Perum Pegadaian, sebagal salah satu sumber modal kerja Pegadaian. Perum Pegadaian sebagai monopolist dalam industrinya, tidak dapat menjadi pemain tunggal dalam lembaga keuangan mikro. Perum Pegadaian akan menghadapi para pesaing yang sama-sarna memasuki masyarakat golongan ekonomi menengah ke bawah. Para pesaing yang terdekat adalah BRI Unit Desa dan BPR. Kedua pesaing ini memberikan tingkat bunga yang lebih murah daripada Perum Pegadaian dengan fasilltas yang lebih baik didukung dengan kemampuan teknologi yang tinggi. Agar keberadaan Perum Pegadaian tetap dirasakan di masyarakat sekaligus sebagai salah satu pesaing dalam lembaga keuangan mikro, Perum Pegadalan bisa bersaing dalam meningkatkan mutu pelayanan maupun memperbanyak jenis-jenis produknya agar menarik antara lain jasa kredit-gadai gabah.

Abstrak :
ABSTRAK Salah satu analisis fundamental yang sering digunakan untuk menilai harga saham adalah analisa Price to Book Value (PBV) yang merupakan perbandingan antara harga pasar saham dan nilai buku persaham. Penelitian mengenai PBV telah banyak dilakukan baik diluar negeri maupun di Indonesia yang menyimpulkan bahwa nilai PBV saham sangat dipengaruhi oleh Return on Equity saham yang bersangkutan. Untuk memaharai faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan trend tingkat ROE suatu perusahaan dari waktu ke waktu dan untuk melakukan pengukuran kinerja suatu perusahaan, Para analis sering melakukan pemecahan (dekomposisi) ROE ke dalam komponen-komponen yang masing-masing akan memberikan anti bagi analis untuk menentukan yang mana diantara komponen komponen tersebut yang paling besar pengaruhnya terhadap perubahan ROE juga terhadap nilai PBV saham suatu perusahaan. Suatu analisa dekomposisi dari ROE tersebut sering disebut sebagai DU PONT Identity, yang memecah ROE kedalam tiga komponen pokok yaitu Operating Efficiency yang diukur dengan Net Profit Margin, Asset Use Efficiency yang diukur dengan Total Asset Turn Over dan Financial Leverage yang diukur dengan Equity Multiplier. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ROE yang dikomposisikan dalam komponen Net Profit Margin, Total Asset Turnover dan Equity Multiplier mempunyai pengaruh terhadap perubahan rasio PBV, Variabel rnanakah diantara komponen ROE tersebut yang paling dominan pengaruhnya terhadap variabilitas rasio PBV dan untuk mengetahui apakah dominasi variabel tersebut tetap stabil dari tahun ke tahun. Model yang digunakan didalam penelitian ini adalah model regresi linear berganda yang menggunakan 4 (empat) variabel sebagai input, rasio Price to Book Value sebagai variabel dependen, dan tiga variabel lainnya yaitu Net Profit Margin (NPM), Total Asset Turnover (TATO), dan Equity Multiplier (EM) sebagai variabel eksplanatori. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Jakarta mulai periode observasi tahun 1993 sampai dengan tahun 1996 dengan kriteria perusahaan-perusahaan tersebut bukan merupakan bank atau lembaga keuangan lainnya. Dari hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa tiga variabel dipenden yaitu Net Profit Margin, Total Asset Turnover dan Equity Multiplier secara bersama-sama berpengaruh terhadap perubahan PBV. Pengaruh yang dapat dijelaskan oleh ketiga variabel tersebut sebesar 11,44% ski 25,48%. Dengan demikian sebesar 74,52% s/d. 88,56% perubahan PBV dipengaruhi oleh faktor lain diluar ketiga variabel tersebut. Dari perhitungan koefisien beta tahun 1993 s/d 1996 menunjukkan bahwa variabel Equity Multiplier memberikan kontribusi terbesar didalam mempengaruhi perubahan nilai PBV dibandingkan dengan variabel lainnya. Dominasi variabel equity multiplier ini terhadap perubahan PBV dalam periode observasi bersifat stabil, yang menunjukkan bahwa selama tahun observasi tersebut investor di Indonesia secara umum memperhitungkan rasio antara aset perusahaan dengan modal sendiri (equity). Akhirnya dengan menggunakan uji hipotesis dapat disimpulkan bahwa dalam periode observasi variabel net profit margin, asset turn over dan equity multiplier berpengaruh positif terhadap perubahan Price to Book Value.

Abstrak :
Pemerintah telah mengambil langkah strategis dalam bidang pos, yaitu merubah Perum Pos dan Giro menjadi PT. POS Indonesia pada tahun 1995. Perubahan tersebut untuk menyesuaikan dengan perkembangan lingkungan pos di tingkat nasional dan global, yang bergerak secara dinamis dan cepat. Penyesuaian awal yang telah dilakukan adalah menetapkan struktur organisasi Perum Pos dan Giro. Dalam perkembangan selanjutnya, harus diadakan perubahan baru yang lebih tepat sesuai dengan sasaran-sasaran yang ingin dicapai dalam tahun 2001-an. Berbagai hal yang dapat diidentifikasi dan perlu mendapat perhatian, antara lain :

• Bidang SDM, marketing, aplikasi, saran dan perlengkapan.
• Koordinasi antara pusat dengan wilayah-wilayah dan UPT-UPT.
• Pembinaan divisi-divisi dan pendelegasian wewenang.

Tujuan studi ini antara lain adalah memecahkan masalah tersebut dengan menggunakan konsepsi teori organisasi yang menyangkut perubahan organisasi, struktur yang tepat untuk P.T. Pos Indonesia saat ini, dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif dan analisis deskriptif. Dari hasil studi dapat ditemu kenali hal berikut :

• Bidang SDM dan Perlengkapan/Sarana memerlukan pemisahan dengan pembentukan masing-masing Direktorat secara terpisah.
• Direktorat pemasaran perlu dilengkapi fungsi penelitian pasar.
• Pengembangan divisi menjadi unit mandiri dan pusat laba.
• Fungsi pendidikan dan latihan di bawah koordinasi Direktorat SDM.
• Penyederhanaan rentang kendali oleh Direktur Utama.
• Reorganisasi koordinasi dan pembinaan divisidivisi.
• Reorganisasi koordinasi kantor-kantor wilayah dan UPT.

Hasil studi dituangkan dalam bentuk saran struktur organisasi yang baru, yang diproyeksikan berlaku hingga tahun 2001, seperti dituangkan dalam BAB V. Struktur organisasi usulan tersebut merupakan sistem campuran antara multi-divisi dengan sistem fungsional.