Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pembangunan industri Indonesia dititik beratkan pada industri yang berorientasi ekspor dan banyak menyerap tenaga kerja, mengolah hasil pertanian dan industri penghasil mesin-mesin industri. Industri yang berorientasi ekspor adalah industri yang berdaya saing kuat, yaitu industri yang mampu memanfaatkan dan dapat mengembangkan keunggulan komparatif. Selain itu pengembangan industri harus diarahkan pada pengembangan industri yang mampu memanfaatkan peluang yang tersedia, utamanya peluang pasar potensial, balk pasaran ekspor maupun dalam negeri. Dalam pengembangan industri yang berdaya saing kuat salah satunya adalah pengembangan industri tekstil dan produk tekstil (TPT) yang selama ini menjadi andalan ekspor nasional serta penghasil devisa utama.Industri TPT Indonesia merupakan andalan ekspor bagi industri nasional semenjak tahun 1987 dan mencapai puncaknya pada tahun 1992 dengan nilai ekspor US$ 6,1 milyard. Ekspor industri TPT Nasional juga sangat bergantung pads lingkungan bisnis TPT dunia. Industri TPT dunia selama ini memiliki karakteristik sendiri dalam lingkungan bisnisnya, dimana tata niaganya diatur dalam MFA (Multi Fibre Arrangement).Produk TPT Indonesia yang meliputi produk serat, benang dan tekstil Iembaran, pakain jadi serfs tekstil lainnya beberapa tahun terakhir ini sedang mengalami penurunan dalam pertumbuhan ekspornya dan proporsinya. Penurunan tersebut dapat disebabkan oleh pennintaan yang menurun dan pertumbuhannya melamban karena krisis ekonomi yang melanda sebagian dunia, tumbuhnya negara-negara pesaing baru yang turut serta mengembangkan industri TPT atau perkembangan teknologi yang pesat sehingga membawa dampak pada proses produksi industri ini dan merubah bentuk persaingan di pasar international karena persaingan international tersebut untuk sebagian besar tidak lagi hanya didasarkan atas persaingan dalam harga, akan tetapi juga atas inovasi dan teknologi.Selain itu industri TPT Indonesia menghadapi tantangan yang berat dalam persaingannya di pasar dunia antara lain dengan terwujudnya WTO yang menyebabkan perubahan mendasar pada lingkungan bisnis TPT pada tahun 2005. Pada tahun tersebut seluruh produk TPT dunia tidak lagi diatur oleh tata niaga MFA tetapi akan dengan bebas diperdagangkan baik ekspor maupun impornya, sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada pada perjanjian didalam WTO. Sehingga hanya kekuatan daya saing internal dimasing-masing negara produsen saja yang akan menentukan keunggulan daya saing komoditinya.Dalam periode 1991-1998 industri TPT nasional mengalami tingkat daya saing yang cenderung terus menurun. Penurunan ini terlihat setelah dianalisa menggunakan alat analisis RCA, ISP dan CMSA. Dari hasil analisa ini dapat dilihat bahwa industri TPT yang selama ini anya mengandalkan endowment factor tidak dapat bersaing di pasar dunia. Kecenderungan ini dapat juga dilihat sebagai akibat tidak efektifnya kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah. Untuk mengantisipasi hal tersebut di atas, pemerintah harus mampu membuat kebijakan yang menyangkut industri TPT nasional dengan tidak hanya mempertimbangkan kelebihan dari endowment factor saja tapi juga harus mempertimbangkan competitive factor sehingga kebijakan yang dihasilkan akan mampu mengangkat industri TPT Indonesia untuk bersaing di pasar dunia.Selain itu kebijakan yang dihasilkan harus bersifat menyeluruh dan tidak bersifat sementara/hanya peredam. Kebijakan-kebijakan tersebut juga diharapkan mampu mendorong pengembangan industri TPT nasional dari hulu hingga hilirnya menjadi sebuah industri yang modem yang efektif dan effisien dengan tidak melupakan peningkatan sumber daya manusia, teknologi , R&D dan juga mampu mendorong pengusaha industri ini membuka pasar baru selain pasar tradisonal bagi produk industri TPT selama ini.Dengan kebijakan yang komprehensif seperti telah diungkapkan di atas, industri TPT Indonesia diharapkan akan mampu meningkatkan daya saingnya di pasar dunia utamanya pada tahun 2005 disaat MFA terintegrasi dengan WTO."

"Tesis ini mengenai pelanggaran hukum berkenaan dengan bisnis benang tenun dan industri tekstil yaitu kejahatan korporasi di bidang perpajakan yang dilakukan oleh pabrik benang dan kejahatan sebagaimana dimaksud dalam KUI-IP oleh pabrik tekstil, pencelupan dan pedagang benang di Majalaya.Besarnya permintaan pasar terhadap benang dalam sektor industri tesktil, mengakibatkan kemunculan benang ilegal dan menjadi mantap karena adanya jaringan kejahatan, tingkat harga benang ilegal lebih murah dibanding benang resmi sehingga permintaan benang ilegal sangat tinggi, merupakan faktor-faktor yang saling terkait, yang menyebabkan teijadinya perdagangan benang secara ilegal.Perdagangan benang ilegal tetap ada dan sulit diberantas, karena adanya tindak kriminal oleh petugas kepolisian yang bertindak atas nama tugas-tugas kepolisian untuk kepentingan did mereka sendiri, tidak untuk penegakkan hukum terhadap pelanggaran hukum berkenaan dengan bisnis benang tenun dan industri tekstil.Pihak-pihak yang disadari atau tidak, telah membentuk suatu jaringanjaringan kejahatan dan jaringan sosial. Jaringan-jaringan kejahatan terdiri dari jaringan pencuri, penadahl perantara, dan pedagang benang, sedangkan anggota jaringan sosial ini meliputi pars karyawan pabrik, para pedagang, PKL, supir angkot, kusir delman, tukang becak, tukang ojek, pengrajin tekstil, dan kelompok warga masyarakat tertentu. Jaringan sosial ini terbentuk karena adanya rasa saling membutuhkan, memperoleh manfaat dan keuntungan yang bersifat material.Masalah penelitian dalam tesis ini adalah jaringan jaringan perdagangan benang ilegal di Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung, yang terdiri dari jaringan pabrik benang (patal), jaringan pencuri, jaringan pedagang/perantara (penadah), jaringan pencelupan, jaringan pembeli (pabrik tekstil), dan jaringan polisi, yang kesemuanya itu merupakan sebuah sistem mata rantai dalam perdagangan benang ilegal.Hasil penelitian ini menemukan bukti adanya kejahatan korporasi di bidang perpajakan sesuai dengan UU No 18 Tahun 2000 tentang PPN dan PPN.BM, pada kegiatan perdagangan benang yang dilakukan oleh pabrik benang dan kejahatan sebagaimana dimaksud dalam KUHP oleh beberapa pabrik tekstil, pencelupan dan pedagang benang di Majalaya.Penelitian ini juga menemukan bukti telah terjadi tindak kriminal oleh petugas kepolisian yang bertindak atas nama tugas-tugas kepolisian untuk kepentingan diri mereka sendiri, tidak untuk penegakkan hukum terhadap pelanggaran hukum berkenaan dengan bisnis benang tenun dan industri tekstil.Tindak kriminal petugas kepolisian merupakan tindakan yang menyimpang dalam bentuk korupsi dan kolusi, yang pada akhirnya Iebih menguntungkan pejabat birokrasi secara berjenjang ke atas. Hal ini disebabkan oleh semakin besar kewenangan yang dimilikinya. Kerawanan yang timbul adalah jika bawahan sebagai pelaksana merasa gajilpendapatan yang didapat kurang, is akan mencari tambahan dengan menumpang apa yang diperintahkan pimpinannya dalam korupsi dan kolusi, sehingga menjadi suatu "kerakusan".Perdagangan benang ilegal, bagi sebagian pabrik sangat menguntungkan karena harga benang ilegal sangat murah sehingga dapat mengurangi ongkos produksi, dan keuntungan yang di dapat semakin besar, akan tetapi bagi sebagian pabrik sangat merugikan, karena merusak harga pasaran benang dan persaingan harga jual produksi, karena pabrik yang memproduksi dengan menggunakan bahan baku benang ilegal, dapat dipastikan akan menjual basil produksinya di bawah harga pasaran.Maka, implikasi dari tesis ini, adalah perlunya upaya penegakkan hokum pleb petugas kepolisian terhadap perdagangan benang ilegal ini, dan menempatkan polisi pada fungsinya yang menuntut kemampuan profesionalisme, untuk dapat mengatasi dan meredamnya secara tepat. Perlunya mekanisme kontrol terhadap tindakan diskresi yang dilakukan oleh petugas polisi dan upaya penegakkan hukum oleh petugas kepolisian, sehingga diharapkan kejahatan dalam perdagangan benang ilegal dapat dicegah dan diatasi serta ditanggulangi.Tindakan kriminal petugas kepolisian merupakan pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi Polri yang harus diselesaikan oleh Komisi Kode Etik Polri untuk dipertanggungjawabkan oleh setiap pejabat kepolisian, atas pelaksanaan tugas secara hukum dan teknis profesi. Hal ini dimaksudkan untuk pemuliaan profesi kepolisian dan hasilnya dapat menjadi pertimbangan, bagi atasan yang berwenang menghukum maupun bagi pengadilan sesuai peraturan perundangundangan."