Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Dalam hukum waris Islam orang tua dan anak adalah ahli waris yang utama karena hubungan dekat berdasarkan pertalian darah. Istri termasuk kedalam ahli waris yang diutamakan pula berdasarkan hubungan perkawinan. Perbedaan agama antara suami dan istri mengakibatkan putusnya hubungan kewarisan diantara keduanya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang mensyaratkan salah satunya adalah ahli waris harus beragama Islam. Perlindungan hak istri yang berbeda agama terhadap harta peninggalan suami dapat diberikan melalui wasiat wajibah. Sedangkan wasiat wajibah dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam diberikan kepada anak angkat dan orang tua angkat. Oleh karena itu penulis ingin mengetahui bagaimanakah hak istri terhadap harta peninggalan suami yang berbeda agama, serta bagaimanakah istri dapat memperoleh wasiat dari almarhum suami dalam Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 16 K/AG/2010. Bentuk penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipologi penelitian deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara studi kepustakaan dan analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Dari hasil penelitian ditemukan janda atau duda adalah termasuk kedalam ahli waris berdasarkan hubungan perkawinan. Akan tetapi dalam perkawinan beda agama, janda atau duda tidak berkedudukan sebagai ahli waris. Wasiat wajibah yang diberikan hakim merupakan jalan keluar bagi keluarga yang tidak mendapatkan warisan karena terhalang baik karena perbedaan agama, terhijab atau karena tidak berkedudukan sebagai ahli waris. ......In Islamic law, the parents and children are the main heirs; based on the close relationship tied by blood line. Meanwhile, Wife also belongs to the preferred heir based on marital relationships. Religious differences between husband and wife resulted in the breakup of inheritance between them as provided in Article 171 c of Compilation of Islamic Law, which requires one of the heirs must be Moslem. Protecting the right of the wife who has different religions over her husband's legacy can be provided through Redeemable Testament. Whilst in Article 209 of the Compilation of Islamic law, Redeemable Testament would be granted to adopted children and adoptive parents. Therefore, the author wanted to know how the claim works for the wife over the husband's inheritance if she has religions difference, as well as how a wife can obtain a testament of the deceased husband in the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 16 K/AG/2010. The form applied in this research is normative legal with the research typology of descriptive analytical. The data used is secondary data; data collection technique applied is literature study and data analysis with a qualitative approach. The research found a widow or widower is included into the heir line by the marriage relationship. However, in interfaith marriage, the widow or widower cannot be in the position of an heir. Redeemable Testament is given by the judge as a solution for families who do not get a settled legacy because as it was blocked by differences in religion, impeded, or because it is initially does not be in position as an heir.

Abstrak :
Dalam perkembangannya hampir semua lapisan masyarakat telah menuangkan wasiat dalam bentuk akta autentik. Pemberian wasiat adalah hak seseorang sebelum meninggal dunia untuk memberikan hak miliknya kepada orang lain dan pelaksanaannya setelah yang berwasiat meninggal dunia. Namum pelaksanaan wasiat autentik tidak selalu berjalan dengan baik, pada kenyataannya sering terjadi silang sengketa antara pihak ahii waris karena ada pihak yang merasa dirugikan atas pemberian wasiat pewaris hanya kepada seorang atau sebagian ahli waris atas sebagian atau seluruh harta peninggalan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah hak opsi dapat diterapkan pewaris dalam pemberian wasiat autentik dan memahami akibat hukum yang timbul dari pemberian wasiat autentik kepada sebagian ahli waris atas sebagian atau seluruh harta warisan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan bersifat yuridis normatif dengan tinjauan terhadap hukum kewarisan Islam di Indonesia. Data yang digunakan adalah data sekunder dan analisa dilakukan secara kualitatif dengan menganalisis al-Qur'an dan al-Hadist serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan akibat pemberian wasiat autentik kepada sebagian ahli waris atas sebagian besar atau seluruh harta peninggalan pewaris guna mengetahui kesesuaian peraturan dengan kenyataan. Dari hasil penelitian diketahui bahwa hak opsi tidak dapat diterapkan atau dilaksanakan oleh pewaris yang beragama Islam. Namun bukan berarti pewaris yang tunduk pada hukum Islam tidak dapat membuat wasiat dalam bentuk akta autentik dihadapan Notaris. Hukum Islam khususnya dalam aturan hukum kewarisan pada dasarnya tidak melarang wasiat dibuat dalam bentuk lisan atau tertulis baik dalam akta dibawah tangan atau akta autentik. Sedangkan dalam pemberian wasiat kepada sebagian ahli waris atas sebagian atau seluruh harta warisan diharuskan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari ahli waris lainnya. Oleh karena itu seseorang yang ingin memberikan suatu wasiat hendaknya mengetahui kaidah-¬kaidah yang berlaku dalam berwasiat, sehingga dalam pelaksanaannya tidak merugikan pihak ahli waris yang berhak mendapatkan warisan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam hukum kewarisan Islam di Indonesia.

---

n this modern age, almost every society has transferred their inheritance will in the form of authentic will of testament. An inheritance will can be defined as passing on wealth upon the death of an individual to a legal heir. However, the practice of the authentic will of testament does not always accordingly work. In reality, there have been several cases of disputes between the legal heirs because one feel hampered that the other receive bigger portion or all of the inheritance. The purpose of this research is to discover whether or not the inheritance recipient has any option rights in the authentic will of testament and to understand the legal impacts caused by the authentic will of testament that given to the parties involved. This thesis is juridical normative literature research based on the inheritance laws of Islam in Indonesia. The data that were used are secondary data with a qualitative analysis on al-Qur'an, al-Hadist and regulations related to the practice of authentic will of testament. The end result of this research was that option rights cannot be applied by Islamic heirs, but it does not mean that Islamic heirs cannot make a legal will of testament by creating an authentic or non authentic legal document in front of a notary, as the Islamic law does not prohibits an inheritance will to be documented literally or verbally non authentic or authentically. Thus, the passing on wealth inheritance to a legal heir should be approved by all of its legal heirs beforehand, therefore the heir-giver must know all the rules and regulations concerning inheritance will in order to create a well environment between heirs based the inheritance laws of Islam in Indonesia.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai akibat hukum dari suatu akta wasiat yang melanggar bagian mutlak (legitieme portie) ahli waris legitimaris dan pertanggungjawaban Notaris yang berkaitan dengan pembuatan akta wasiat berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3445/K/Pdt/2018. Adapun yang menjadi permasalahan dalam tesis ini adalah adanya suatu akta wasiat yang dibuat dan isinya melanggar bagian mutlak (legitieme portie) dari ahli waris legitimaris dan akta tersebut tidak didaftarkan oleh Notaris ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder berupa studi kepustakaan dan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa akta wasiat yang isinya melanggar bagian mutlak (legitieme portie) ahli waris legitimaris dapat berakibat isi yang sedemikian tidak dapat dilaksanakan jika ada tindakan aktif dari ahli waris legitimaris yang haknya terlanggar untuk menuntut pemenuhan bagian yang menjadi hak mereka tersebut. Selain itu, di dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3445/K/Pdt//2018 tersebut ditemukan bahwa tidak ada pembahasan dan pertimbangan Majelis Hakim mengenai pertanggungjawaban Notaris atas kesalahannya yang tidak mendaftarkan akta wasiat ya ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.   ......This thesis discusses about the legal consequences of a testament that violates the legitimate portion (legitieme portie) of legitimate inheritor and the Notary’s liabilities that are related to the making of a testament which violates the legitimate portion (legitieme portie) in the verdict of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number: 3445/K/Pdt/2018. The problems in this thesis are there’s a testament which the contents violate the legitimate portion (legitieme portie) of the legitimate inheritors and such a tetsament deed was not registered by the Notary to the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia. The research method used is normative juridical using secondary data in the form of literature study and qualitative approaches. The results of this study revealed that a testament that violates the legitimate portion (legitieme portie) of a legitimate inheritor or more may result in its contents being unable to be carried out if there is active action from the legitimate inheritors whose rights are violated to sue for the fulfillment of their rights. Furthermore, in the verdict of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number: 3445/K/Pdt/2018, it was found that there was no discussion and consideration of the judges regarding the Notary's liability for his mistake for not registered the testament deed to the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia.

Abstrak :
Sejak tahun 2014, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum telah mengganti sistem manual pendaftaran wasiat yang dilakukan oleh Notaris dengan menerapkan sistem online. Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai mekanisme, kelemahan pendaftaran secara online, kendala yang dihadapi Notaris dan juga akibat hukum bagi Notaris yang tidak melaksanakan pendaftaran wasiat secara online. Penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif yang disertai dengan upaya memperoleh kelengkapan data yang mendukung analisis dengan penelitian lapangan untuk mendapatkan data primer yaitu data melalui wawancara dengan Notaris maupun narasumber lain yang berkompeten untuk diminta pendapatnya. Pendaftaran wasiat secara online yang dilaksanakan oleh Notaris telah mempercepat kinerja Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dalam melayani kebutuhan masyarakat, sebab pendaftaran yang dilakukan menggunakan jaringan internet ini dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun sehingga efektif, efisien, bebas calo, dan tidak ada lagi penumpukan berkas laporan bulanan manual yang dikirim oleh Notaris. Namun Notaris juga terkadang mengalami kendala saat mendaftarkan wasiat secara online, misalnya website error, signal buruk atau Notaris gagap teknologi, sehingga perlu diadakan seminar atau penyuluhan agar Notaris yang hingga saat ini masih mendaftarkan wasiat secara manual, dapat mendaftarkan wasiat secara online dengan benar dan tepat. Wasiat yang didaftarkan secara manual membuat data yang ada di Daftar Pusat Wasiat menjadi tidak akurat sebab otomatis terdaftar nihil.

---

Since 2014, the Directorate General of Legal Administration has replaced the manual system of registration of wills made by Notary by implementing an online system. The issues that will be addressed in this study is about the mechanism, the weakness of online registration, constraints faced Notary and legal consequences for notaries who do not carry out the registration of wills online. This writing method normative accompanied by efforts to obtain completeness of the data that support the analysis with field research to obtain primary data through interviews with the Notary or other competent resource persons to be consulted. Registration will be online conducted by the Notary has accelerated the performance of the Directorate General of Legal Administration in serving the needs of the community, because the registration is done using the Internet network it can be done anywhere and anytime so effective, efficient, free brokers, and no longer buildup file monthly reports manual sent by the Notary. However Notary also sometimes experience problems when registering wills online, for example a website error, the signal is bad or Notary stuttering technology, making it necessary to hold seminars or counseling to notaries who are still to register a will manually, can register a will online with true and correct. Will that registered manually create the data contained in the Central List testament be inaccurate because automatically registered nil.

Abstrak :
Akta wasiat (testament acte) merupakan suatu pernyataan kehendak seseorang agar dilaksanakan sesudah ia meninggal dunia dan menentukan apa yang terjadi dengan harta kekayaannya setelah meninggal dunia. Pewarisan hanya dapat terjadi dalam hubungan darah dan perkawinan. Apabila dalam suatu perkawinan terdapat anak angkat, maka anak angkat tersebut tidak berhak mendapat harta peninggalan pewasiat kecuali diberikan kepadanya hibah wasiat. Hibah wasiat (legaat) adalah meninggalkan warisan dalam wasiat dengan menunjuk orang tertentu untuk mewarisi barang tertentu. Namun dalam pemberian hibah wasiat, harus memperhatikan kepemilikan objek hibah wasiat tersebut dan hibah wasiat kepada anak angkat dipastikan tidak melebihi bagian mutlak ahli waris (legitieme portie) sebagaimana yang diatur Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pengangkatan anak baru sah apabila telah memenuhi prosedur menurut peraturan perundang-undangan dan harus dengan pengesahan dari Ketua Pengadilan Negeri ataupun Pengadilan Agama. Notaris mempunyai peran yang sangat penting dalam pembuatan akta wasiat agar mempunyai kekuatan hukum yang sah dan sempurna yaitu dengan mentaati peraturan perundang-undangan terkait terutama pasal 16 Undang-Undang Jabatan Notaris dan melaksanakan prinsip kehati-hatian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan studi kasus putusan Pengadilan Negeri Nomor 80/Pdt.G/2013/PN.Bdg. Akibat hukum dari kelalaian notaris dalam membuat akta wasiat, akta wasiat tersebut batal demi hukum. Sedangkan pengangkatan anak yang tidak dilakukan dengan putusan pengadilan, adalah tidak sah. ......Testamentary is a declaration of one's will to be done after he died and determine what is happening with their wealth after death. Inheritance can only occur in the blood relationship and marriage. If in a marriage there is an adopted child, the adopted child is not entitled to inheritance except with grant probate. Grant probate is to leave a legacy in the will to appoint a specific person to inherit a particular item. But it should pay attention to the ownership of the grants object and certainly a testament to the adopted child does not exceed an absolute part of the heir (legitieme portie) as in the Civil Code. Adoption of child is valid if they have complied the legislation and must be approved of the Chairman of the Court or the Religious Court. Notary has a very important role in making a will deed by complying with the relevant legislation, especially article 16 of Law office of Notary. This study uses normative legal research with case studies District Court No. 80 /Pdt.G/2013/PN.Bdg. The legal consequences of the negligence of the notary deed in making a will, the deed will be null and void. While adoption is not done by the court decision, was invalid.

Abstrak :
Akta wasiat sering dinyatakan batal demi hukum dalam suatu putusan pengadilan. Hal ini terjadi karena pemahaman sebagian besar masyarakat atas pengertian wasiat hanya sebatas berdasarkan ketentuan Pasal 875 KUHPerdata yang bermakna luas dan tidak spesifik menentukan objek wasiat, sehingga secara tersirat menghalalkan segala kehendak yang diinginkan seseorang untuk diwasiatkan. Faktanya, keseluruhan ketentuan terkait wasiat dalam KUHPerdata turut mengatur pembatasan wasiat. Penelitian ini menganalisis keabsahan surat wasiat yang mewariskan kedudukan Ketua Pembina Yayasan dalam pertimbangan putusan nomor 1546K/PDT/2017 jo. 398/PDT/2016/PT.DKI dan seharusnya peran dan tanggung jawab notaris ketika berhadapan dengan klien yang ingin membuat surat wasiat tersebut. Metode penelitian yang digunakan ialah yuridis-normatif dengan studi pustaka dan wawancara. Hasil penelitian yang diperoleh terdiri dari: (1) Pertimbangan hukum majelis hakim dalam putusan nomor 1546K/PDT/2017 jo. 398/PDT/2016/PT.DKI tidak dikaji secara mendalam dan hanya mengacu kepada satu pasal saja dalam ketentuan KUHPerdata, surat wasiat yang dinyatakan batal demi hukum di tingkat kasasi sudah tepat namun penjabaran alasannya kurang mengacu kepada inti daripada pokok permasalahan sehingga perlu dilengkapi, surat wasiat tidak hanya menyalahi ketentuan Pasal 874 namun juga 888, 966, 1254 KUHPerdata serta Pasal 28 ayat (3) UU Yayasan; (2) Notaris dapat menolak membuat akta dan memberikan penyuluhan hukum bahwa objek wasiat yang akan dibuat bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, jika surat wasiat terbit karena ketidaktahuan notaris kemudian dinyatakan batal demi hukum, maka notaris tidak bertanggung jawab selama tidak ada tuntutan kepada notaris yang dapat dibuktikan dengan sanksi berupa penggantian biaya, ganti rugi dan bunga dari pihak yang menderita kerugian. ......Testaments are often declared null and void in a verdict. It happens because the meaning of a testament is understood by most people only based on the Article 875 of the Civil Code which has a broad and non-specific meaning to determine the object of a testament, so it justifies all wishes that a person wants to be inherited in a testament implicitly. In fact, all the provisions governing testament in the Civil Code also regulate the limitations of testament. This research analyze the legality of testament which legate a Chief Patron position in Foundation based on the consideration of verdict number 1546K/Pdt/2017 jo. 398/Pdt/2016/PT.DKI and what should be the roles and responsibilities of a notary when dealing with a client who wants to make that testament. The research method used is juridical-normative with literature study and interview. The results of research obtained consist of: (1) Legal consideration of the panel of judges in verdict number 1546K/Pdt/2017 jo. 398/Pdt/2016/PT.DKI was not studied in depth and only refers to one article in the provisions of the Civil Code, the testament which was declared null and void at the cassation level is true but the explanation of the reason does not refer to the core of the problem so it needs to be perfected, the testament not only violates the provisions of Article 874 but also 888, 966, 1254 of the Civil Code and Article 28 paragraph (3) of the Foundation Law; (2) The notary may refuse to make a deed and provide legal counseling that the object of testament to be made is contrary to the prevailing laws and regulations, if the testament was made due to the ignorance of notary then declared null and void in a verdict, so the notary is not responsible as long as there is no claim to the notary that can be proven by sanctions in the form of reimbursement of costs, compensation and interest from the aggrieved party.

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai wasiat yang melebihi bagian mutlak yang ditinjau secara yuridis. Skripsi ini menganalisis perkara waris ditingkat kasasi antara para ahli waris yakni Pemohon Kasasi selaku anak angkat yang diakui sah dan Termohon Kasasi selaku istri kedua Pewaris. Permasalahan muncul ketika wasiat yang dibuat Pewaris menyatakan Termohon Kasasi berhak atas harta peninggalan satu-satunya, sementara Pemohon Kasasi selaku legitimaris, tidak mendapatkan hak waris dari Pewaris serta diputuskan oleh Hakim bahwa Pemohon Kasasi tidak berhak atas warisan Pewaris karena telah mendapat warisan atas harta gono-gini antara Pewaris dengan Istri pertamanya. Skripsi ini menggunakan penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan data sekunder. Penelitian ini meyimpulkan bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 241/K/Pdt/2015 yang mengesahkan wasiat yang dibuat Pewaris, merupakan kekeliruan dalam memahami ldquo;warisan rdquo; yang menyebabkan Pemohon Kasasi tidak mendapatkan hak waris. Sebagai legitimaris, Pemohon Kasasi berhak atas bagian mutlak yang tidak dapat dikesampingkan oleh siapapun. Putusan Mahkamah Agung Nomor 241/K/Pdt/2015 tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia mengenai bagian mutlak karena Hakim mengesampingkan Pasal 913 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang bagian mutlak dan Pasal 914 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang besaran bagian mutlak.

---

ABSTRACT
This research discuss about the exceed of absolute part of the testament with overview legally. This research explain heir lawsuit in Supreme Court level between The heirs are, The Appellant as legitimate adopted child and The Respondent as The Testators second wife. The set of problems occur when the testament that made by The Testator said that The Respondent reserved the right of his one only property, while his legitimate adopted child as legitimate legacy receiver got nothing, and The Judge set that The Appellant not entitled to receive the heir because he has got heir from community property between The Testator and his first wife. This paper uses the method of juridicial normative research, using secondary data. This study conclude that the decision of the Supreme Court No. 241 K Pdt 2015 that has assigned the testament is misunderstanding ldquo heir rdquo that cause The Appellant got nothing from the heir. As legitimate legacy receiver, The Appellant has right of the absolute part that cannot be breaking by anyone. The decision of the Supreme Court No. 241 K Pdt 2015 is not accordance with Indonesian legislation about the absolute part, because The Judge has been ruled out Article 913 of Act Book of the Civil Code about the absolute part and Article 914 of Act Book of the Civil Code about portion of the absolute part.

Abstrak :
Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Salah satu kewenangan Notaris adalah pembuatan akta wasiat testament . Dalam proses pembuatan akta wasiat, peran Notaris tidak hanya selesai setelah akta tersebut dibuat, karena Notaris masih memiliki kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, salah satunya adalah kewajiban untuk membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat dan menyampaikan daftar tersebut ke Pusat Daftar Wasiat pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam waktu paling lambat 5 lima hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya. Tesis ini membahas akibat hukum terhadap akta wasiat dalam hal Notaris melalaikan kewajiban tersebut, dan juga menganalisis putusan Mahkamah Agung Nomor 320 K/Pdt/2013 yang menyatakan akta tersebut menjadi batal demi hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis-normatif. Hasil yang didapat dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa akibat hukum terhadap akta wasiat apabila Notaris melalaikan kewajiban ini adalah akta wasiat tersebut kehilangan otentisitas dan hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, dan putusan Mahkamah Agung tersebut adalah kurang tepat. ......Notary are public officers authorized to make authentic deeds and any other authorities referred to in Notary Acts. One of such authority of a Notary is to make a testament. In the process of making a testament, the role of the Notary is not limited to after the testament was made, because a Notary still has an obligation that must be met in accordance with the law, one of which is an obligation to make a register of the relevant documentation of the testament and to report the register to the Center of The Testament Register of the Ministry of Law and Human Rights no later than five 5 days on the first week of the following month. This thesis discusses about the legal consequences of the testament in the case that the Notary neglects these obligations, and also analyze the ruling of the Indonesia Supreme Court Number 320 K Pdt 2013, which rules that the testament in that case is null and void. The method used in this thesis is a literature research with juridical normative approach. The results of this research can be concluded that the legal consequences of the testament in which the Notary did not fulfil his obligations is that the testament will loses its authenticity and only has the strength of an evidence as an un notarized deed, and the Supreme Court Ruling was not appropriate in accordance to the law.