Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Manusia dapat dengan bebas menggunakan ruang publik untuk berkegiatan. Salah satu perilaku sosial manusia untuk memperoleh privasinya dalam ruang publik adalah teritorialitas. Teritori merupakan hasil dari perilaku teritorial manusia sebagai cara untuk menyatakan kepemilikan terhadap ruang yang sedang dipakainya. Teritorialitas umumnya terjadi pada kelompok. Pada skripsi ini dilakukan studi kasus dengan membandingkan kegiatan yang dilakukan oleh kelompok di taman publik, perilaku teritorial yang dilakukan, dan faktor apa saja yang mempengaruhi terbentuknya teritori tersebut. Dengan mempelajari teritorialitas manusia, dapat membantu mengetahui hal-hal apa saja yang harus diperhatikan dalam merancang taman publik, sehingga dihasilkan taman yang dapat mengakomodasi berbagai macam kegiatan.

---

Human can freely use public spaces for activity. One of human social behavior to obtain privacy in public spaces is territoriality. Territory is the result of human territorial behavior as a way to assert ownership of the space that is being worn. Territoriality commonly occurs in group. In this paper a case study done by comparing the activities carried out by groups in public parks, territorial behavior that is done, and what factors influence the formation of the territory. By studying human territoriality, can help determine what things should be considered in designing public parks, to produce a park that can accommodate a wide range of activities."

"Teritori berkaitan dengan bagaimana sebuah space dan place terdefinisi oleh boundary yang ada dan sangat berpengaruh pada aktivitas sehari-hari. Kehidupan bertetangga di area kampung kota sangat berbeda dibandingkan dengan kehidupan bertetangga pada jenis pemukiman lain karena terdapat intensitas interaksi yang lebih sering dikarenakan jarak rumah yang saling berdekatan, hubungan kekerabatan yang dekat dan seringnya melakukan aktivitas yang sama pada waktu yang sama. Fenomena tersebut akan berpengaruh pada pembentukan territorial masing-masing rumah dan hierarki teritori yang ada. Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan di Jalan Wadas Kramatjati, sebuah territorial terbentuk dari keberadaan boundary fisik yang membatasi dan membedakan territorial satu dan yang lainnya. Keberadaan boundary non fisik mempengaruhi territorial yang ada secara temporer berdasarkan aktivitas yang sedang terjadi, keberadaannya dapat memperluas atau mempersempit territorial. Hierarki yang tercipta sesuai dengan prinsip asimetri dan tercipta karena hubungan vertical yang terjadi antar teritori, yaitu seseorang harus rumah keluar menuju tingkatan teritori yang lebih rendah untuk masuk ke dalam teritori tetangganya yang berada.

---

Territory associated with space and place defined by existing boundaries and daily activities. Kampong is very different from other types of settlements because there are more interaction between people and they do their activities together in the same time frequently, and also the minimum distances between their houses which is very close. This phenomenon will affects in how territorial and hierarchy of territory formed.

According to the observation result on Wadas Street Kramatjati, a territorial formed by the existence of physical boundaries. This boundaries mark off one territorial from another. The existence of non physical boundaries affect territorial temporary, these boundaries can expand or narrow the territorial. The existing territorial hierarchy based on asymmetry principle. Asymmetry principle occurs because of vertical relation between the territories. This relation makes people go down to the lower territory to enter another level of territory."

"Summary: This timely research review discusses key articles dealing with the importance of territory for international law in its relationship with power, state building and globalization. The collection also analyses the evolution and scope of the law of acquisition of territory from colonial times until today, the emergence of new areas for the territorial expansion of states and border delimitation rules. Finally, the review investigates the impact of the human dimension in the way international law addresses territorial issues, particularly the individual and collective human rights, including indigenous peoples and the right to self-determination.--Résumé de l'éditeur"

"ABSTRACTDalam kehidupan bertetangga, territory masing-masing penghuni menentukan reaksi dan interaksi antar penghuni. Pembentukan dan pertahanan territory mempengaruhi persepsi penghuni terhadap tetangganya. Bagaimana territory ini dipertahankan bergantung terhadap bagaimana ruang hunian dikondisikan. Territory hunian yang berhasil dipertahankan meluas dan mengintervensi ruang neighborhood di mana interaksi sosial terjadi. Ruang komunal memiliki andil dalam mengkondisikan interaksi antar territory penghuni. Interaksi positif secara konstan membangun hubungan ketetanggaan, dan pada akhirnya, komunitas. Dusun Mbawa II, Donggo, dijadikan studi kasus untuk mengkaji peran territory dalam pengkondisian interaksi sosial yang berujung pada pembentukan komunitas. Studi kasus ini membahas fenomenon manusia membentuk, mempertahankan dan memberi arti terhadap territory - dan dalam prosesnya, membentuk koneksi sosial dengan tetangganya.

---

ABSTRACTIn co residency, territories of each dweller define reaction and interaction among dwellers. Establishing and defending territories affect dwellers rsquo perception of their neighbors. The ways one territory is maintained and defended depend on the condition of space it occupies. A well defended dwelling territory extends itself and intervenes neighborhood space in which social interaction occurs. Communal space conditions how these territories collide. Constant positive interactions slowly build trust in neighbors, and ultimately, results in community building. Dusun Mbawa II, Donggo, is inspected as case study to learn about the role of territory in creating social spaces with the aim to build and sustain communities. The case study reveals the phenomenon of how humans form, defend, and give meaning to territory ndash and in the process, connect with their neighbors."

"ABSTRAKPenelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya permasalahan lingkungan hidup di DAS Cidanau Provinsi Banten. Berbagai institusi terlibat dalam pengelolaan DAS Cidanau, tetapi efektivitas lembaga tersebut dalam memecahkan permasalahan lingkungan hidup di DAS Cidanau belum efektif. Sefain lembaga formal (pemerintah), pada tahun 2002 dibentuk suatu forum DAS berdasarkan Surat Keputusan Gubemur Banten No. 124.3/Kep.64-Huk/2002, yang diperbaharui dengan SK Gubemur Banten No. 614/Kep.211-Huk/2006 tentang pembentukan Forum Komunikasi DAS Cidanau (FKDC). Adanya fembaga pemerintah dan forum DAS tersebut diharapkan dapat meningkatkan kinerja, sehingga dapat meningkatkan kelembagaan pengelolaan DAS Cidanau.Tujuan dari penelitian ini adalah : (1). mengetahui kewenangan dan kelembagaan yang terkait dengan pengelolaan DAS Cidanau di Provinsi Banten; (2). mengetahui efektivitas forum dalam pengelolaan DAS Cidanau di Provinsi Banten; (3). mengembangkan efektivitas Forum dalam membantu peningkatan kelembagaan pengelolaan DAS Cidanau di Provinsi Banten.Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dilengkapi penelitian kuantitatif, dengan pendekatan kualitatif sebagai pegangan utama. Penelitian bersifat multikasus dan eksploratoris, sehingga penelitian ini menggunakan tiga tahapan penelitian, yaitu tahap pralapangan, pekerjaan lapangan, dan analisis data. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer terdiri dari data kualitatif dan data kuantitatif. Data primer kualitatif adalah data yang diperoleh dari pengamatan berperanserfa melalui interaksi sosial antara peneliti dengan subyek dalam lingkungan subyek, dan selama itu data dalam bentuk catatan lapangan dikumpulkan secara sistematis. Data primer kualitatif ini, selanjutnya dilengkapi dengan data primer kuantitatif, yaitu pengumpulan data primer yang diperoleh dari responden melaluli wawancara dengan berpedoman pada kuisioner yang telah dipersiapkan sebelumnya. Data sekunder penelitian ini adalah data yang diperoleh dari Dinas atau instansi terkait serta dari pustaka yang relevan dengan penelitian. Metode pengolahan dan analisis data yang digunakan yaitu : (a) Pengolahan dan analisis data kualitatif menggunakan metode KEKEPAN/SWOT (Rangkuti, 1999), bertujuan untuk menganalisis efektivitas Forum Komunikasi DAS Cidanau dalam membantu pengelolaan DAS Cidanau di Provinsi Banten; (b) setelah pengolahan dan analisis data kualitatif didapat, maka dilengkapi dengan pengolahan dan analisis data kuantitatif menggunakan pengolahan dan analisis Proses Hierarkhi Analitik/AHP (Saaty,1993), bertujuan untuk menganalisis bentuk kelembagaan pengelolaan DAS yang sesuai, dalam mengatasi permasalahan Iingkungan hidup DAS Cidanau di Provinsi Banten.Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah : a). Kewenangan pengelolaan DAS Cidanau merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi, dengan kelembagaan yang terkait meliputi : (1). Pemerintah Provinsi Banten, yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Daerah (Bapeda), Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (Bapedal), Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun), Balai Pengelolaan Sumber Daya Air (BPSDA) pada Dinas Pekerjaan Umum (DPU); (2) Pemerintah Pusat yaitu Departemen Kehutanan, yang dalam pelaksanaan tugasnya dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) yaitu Balai Pengelolaan DAS (BPDAS) Sungai Citarum-Ciliwung dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Jabar I seksi Konservasi Wilayah III Banten, dan; (3) Forum DAS yaitu Forum Komunikasi DAS Cidanau (FKDC); b). Pelaksanaan tugas dan fungsi FKDC dalam membantu kelembagaan pengelolaan DAS Odanau belum dilaksanakan dengan efektif, diantaranya usaha mengurangi degradasi Iingkungan hidup yaitu semakin berkurangnya ketersediaan air Baku, meningkatnya kekeruhan air dan meningkatnya perambahan di kawasan Cagar Alam Rawa Danau, selain itu belum adanya keputusan dalam menyikapi kebijakan pengembangan daerah ekowisata dan pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi di cadmen area DAS Cidanau, dan dalam hal struktur organisasi yang masih didominasi unsur pemerintah, pendanaan yang belum Independent, pembagian tugas yang belum dilaksanakan khususnya bagi pengarah dan mekanisme kerja yang belum sepenuhnya berjalan sesuai harapan, pelaksanaan mekanisme model pembayaran jasa Iingkungan belum melalui mekanisme pasar dengan jumlah seller dan buyer yang masih terbatas, dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang belum maksimal bisa dilakukan, dan; c). Usulan pengembangan efektivitas FKDC agar menjadi kelembagaan pengelolaan DAS Cidanau yang baik, dapat dilakukan dengan menjalankan strategi : (1) peningkatan kapasitas lembaga pengelolaan DAS Cidanau; (2) peningkatan kapasitas dan kesejahteraan masyarakat di sekitar DAS Cidanau; (3) peningkatan pelestarian clan pencegahan kerusakan Iingkungan hidup di DAS Cidanau; (4) peningkatan pertumbuhan dan keseimbangan ekonomi kawasan, dan; (5) pengembangan sistem penataan ruang yang konsisten.Penulis menyarankan : a). Kewenangan yang diberikan oleh undang-undang untuk mengelola DAS Cidanau, hendaknya dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Banten dengan baik, semua permasalahan yang ada dapat diselesaikan oleh instansi yang terkait, sehingga dapat dicapai pengelolaan DAS Odanau yang berkelanjutan dan berwawasan Iingkungan; b). Efektivitas FKDC perlu ditingkatkan dengan mengurangi keanggotaan dari unsur pemerintah dan subsidi pemerintah, serta melaksanakan mekanisme kerja dan pembagian tugas dengan maksimal, mengurangi campur tangan pemerintah dalam model pembayaran jasa Iingkungan, serta melakukan monitoring dan evalusi yang maksimal terhadap pelaksanaan keseluruhan program kerja yang telah dibuat, dan; c). FKDC harus menjalankan strategi yang telah dibuat, melalui perencanaan yang terarah, terkoordinasi dan fokus baik jangka pendek, menengah dan panjang, secara simultan dan berkesinambungan sesuai tata waktu yang telah ditetapkan."