Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini mengangkat topik mengenai pembatalan perjanjian lisensi. Pembatalan perjanjian pada dasarnya dimungkinkan atas alasan tidak terpenuhinya syarat subyektif perjanjian atau diatur secara khusus dalam perjanjian dan disepakati oleh para pihak serta tidak bertentangan dengan Pasal 1266 jo. Pasal 1338 KUHPerdata. Apabila tidak sesuai dengan ketentuan tersebut, maka dapat dianggap sebagai Perbuatan Melawan Hukum, dimana selama memenuhi unsur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Penulis mengangkat kasus yang terjadi atas pembatalan lisensi secara sepihak dalam sengketa Larutan Cap Kaki Tiga. Hal ini dapat diketahui bahwa pembatalan lisensi secara sepihak tidak dapat dikatakan sebagai PMH karena pemberian lisensi dari pemilik merek kepada penerima merek didasarkan atas kuasa dan bukanlah atas perjanjian yang formal, sehingga kedudukan kuasa tidak dapat dipersamakan dengan perjanjian yang tidak dapat ditarik begitu saja. Konsekuensi hukumnya adalah pemberi kuasa memiliki hak untuk menarik kuasanya atau mengakhiri lisensi tersebut kapan saja.

---

The thesis discusses about termination of a licence agreement. The termination of an agreement is basically permitted over reasons such as subjective terms, or specifically regulated in the agreement, agreed by the contracting parties, and is not contrary to Article No.1266 jo. Article No.1338 of KUHPer. All of undue agreement?s termination will be considered as tort. Such action of tort refers to Article 1365 KUHPer. The topic of termination of a licence agreement is referred to Larutan Cap Kaki Tiga dispute. The unilateral termination of licence agreement, in this case, is not a tort, for the licence given from the licencor to the licencee was based on authority, not a formal agreement. For that matter, an authority is not similar with an agreement, which cant be terminated unilaterally. Juridically, the consequences follow that the licencor reserves the right to withdraw the authority."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai hal-hal yang membuat konsumen dapat melakukan pembatalan perjanjian yang dibuat oleh pelaku usaha dan dalam kasus PT. Loka Wisata Asri melakukan wanprestasi dan pelanggaran hukum ataupun tidak sehingga mengakibatkan perjanjian dapat dibatalkan. Dalam pembahasan skripsi ini, Penulis menggunakan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Konsumen dapat melakukan pembatalan perjanjian dalam hal tidak terpenuhinya syarat sah perjanjian yang mengenai kesepakatan dan kecakapan dan apabila terdapat wanprestasi. PT. Loka Wisata Asri selaku perintis Club Bali/Klub Bali tidak melakukan wanpestasi dan pelanggaran hukum yang dapat mengakibatkan perjanjian dapat dibatalkan. Namun, Club Bali melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pencantuman klausula baku, tetapi hal tersebut tidak membatalkan perjanjian. Hasil penelitian menyarankan, bagi pelaku usaha sebagai penyedia jasa, sebaiknya memberikan pelayanan yang memuaskan kepada konsumen, cepat menanggapi keluhan dan memperbaiki apa yang menjadi keluhan konsumen. Bagi konsumen, sebaiknya jika ingin membatalkan perjanjian akibat adanya hal-hal yang menyebabkan pembatalan perjanjian, mengajukan ke Pengadilan. Untuk Majelis BPSK, sebaiknya lebih teliti mengawasi adanya pencantuman klausula baku yang dilarang oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang dilakukan oleh pelaku usaha.

---

ABSTRACTThis thesis discusses about things that can make consumers terminate their contract and if PT Loka Wisata Asri breach the contract and act against the law that led to the termination of agreement or not. In this thesis, the writer uses Law Number 8 Year 1999 on Consumer Protection and Indonesian Civil Code. Consumers can terminate their contract if consent and capacity to enter into contract that are required for the validity of agreement is unfulfilled, also if entrepreneurs breach the contract. PT Loka Wisata Asri as pioneer Club Bali Klub Bali did not breach the contract or act against the law that can terminate the contract. However, Club Bali violated standard clause provisions, but it still can not terminate the contract. Reasearch suggest, that entrepreneur who provide service should provide satisfactory service to consumers, give a fast respond to a complaint, and fix what is being a consumers complaint. For consumers, should file the termination of agreement to the court. For the judges, should be more careful on supervising the inclusion of a standard clause which is prohibited by consumer protection law conducted by entrepreneur."

"Skripsi ini membahas mengenai notulen rapat yang dijadikan dasar dalam pemutusan perjanjian sepihak antara PT. Haseda Remindo dengan PT. Caltex Pacific Indonesia. Notulen rapat tersebut seolah-olah dianggap sebagai addendum perjanjian pemberian jasa-jasa pengangkutan darat. Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah kekuatan hukum notulen rapat sebagai perjanjian dalam hukum Indonesia dan tepatkah hakim memutuskan dalam perkara pemutusan perjanjian sepihak tersebut. Bentuk penelitian yag digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah yuridis-normatif. Pemutusan perjanjian merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang karena salahnya merugikan orang lain serta bertentangan dengan undang-undang. Namun, apabila pemutusan perjanjian tersebut didasarkan pada suatu perjanjian maka perlu dilihat dulu keabsahan dan kekuatan hukum dari perjajian tersebut. Jika perjanjian tersebut sah dan memiliki kekuatan hukum maka tindakan pemutusan perjanjian tersebut bukanlah suatu perbuatan melawan hukum sehingga tidak dapat dimintai pertanggung jawaban atas kerugian yang ditimbulkan.

---

This thesis discusses the notilen is used as a basis for termination agreement between PT. Haseda Remindo with PT. Caltex Pacific Indonesia. Notilen as if it is considered as the addendum agreement giving shore transportation services. The problems in this thesis are the force of law notilen in Indonesian Law and the exact of judge decided in the termination agreement by one party case. Form of research used in conducting this research is the juridical-normative. Termination of the agreement is a tort for actions that harm others and contrary to law. However, if the termination is based on an agreement it is necessary to be seen after the validity and legal force of the agreement. If the agreement is valid and enforceable severance agreement then this action is not an unlawful act which can not be responsible for losses incurred."

"Perjanjian merupakan bagian dari hukum perikatan karena setiap orang membuat perjanjian terikat untuk memenuhi perjanjian tersebut.Hukum yang mengatur tentang perjanjian merupakan bidang hukum yang sangat penting di era globalisasi terutama mendukung kegiatan di sektor perdagangan dan transaksi bisnis internasional.Para pelaku bisnis yang hendak melaksanakan perjanjian harus memahami tentang aturan hukum pelaksanaan perjanjian bukan hanya itu saja,melainkan para pihak harus memahami dengan seksama pentingnya asas-asas yang berkaitan dengan perjanjian diantaranya asas kebebasan berkontrak,asas pacta sunt servanda,konsesualisme dan itikad baik, diharapkan agar dapat memberikan kepastian hukum dan mencegah adanya permasalahan,kesewenang-wenangan yang akan terjadi. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan yang bersifat yuridis-normatif. Sengketa mengenai permasalahan perjanjian salah satunya pembatalan perjanjian pengaturan pembatalan perjanjian hukum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terutama dalam Pasal 1266 KUH Perdata syarat-syarat pembatalan harus terpenuhi yaitu perjanjian tersebut harus bersifat timbal balik,adanya wanprestasi yang dilakukan salah satu pihak dan pembatalan tersebut harus dimintakan kepada hakim,Pengenyampingan Pasal 1266 KUH Perdata masih menjadi kontroversi dikalangan ahli hukum maupun praktisi hukum karena terdapat beberapa alasan mengenai prosedur pengadilan,mengenai wanprestasi dianggap syarat batal suatu perjanjian.Perkara pembatalan perjanjian secara sepihak dapat digugat atas dasar Perbuatan Melawan Hukum karena tidak memenuhi perjanjian,tidak didasari dengan alasan yang dibenarkan menurut kesepakatan yang merupakan perbuatan yang melanggar kewajiban hukum. Perkara-perkara mengenai pembatalan perjanjian secara sepihak sebagai perbuatan melawan hukum hendaknya dapat dijadikan yurisprudensi sehingga dapat menciptakan kekonsistenan hakim dalam menerapkan hukum,dan dalam membuat perjanjian para pihak memahami dan menetapkan asas-asas yang terikat dalam perjanjian diantaranya asas kebebasan berkontrak,konsesualisme,pacta sunt servanda,dan itikad baik agar terciptanya kepastian hukum dan berjalan sesuai dengan yang diharapkan oleh para pihak.

---

An agreement is the part of the law of contract since every single entities who conclude the agreement are bound to execute the clauses written thereunder. Nowadays contract law is considered as an important and vital part of law in this globalization era, especially in supporting commercial activities and international business transactions. Tradesmen and businessmen who seek to engage in business activities are intimately associated with ?agreements? or ?contracts? therefore these people should be familiar with laws and regulations in making contract. Not merely that, also they should understand thoroughly the principles in making contracts such as the freedom of contract principle, pacta sunt servanda principle, concensualism and good faith principles. These principles should be performed when making contract to ensure that the legal certainty is uphold as well as to avoid legal disputes and/or arbitrariness that may arise. The research method used here is a library research method which has the normative ? juridical nature.The dispute that may arises from a contract / agreement includes the termination of agreement matter. This matter is regulated under Article 1266 of Indonesian Civil Code where it is written that the requirements to terminate an agreement includes: it has to be reciprocal, a party does not fulfill his obligation and the termination should be requested to the Court. The application of Article 1266 of Indonesian Civil Code is still controversial amongst law experts and law practitioners since there are certain constraints concerning Court procedure and also practice shows people only consider unfulfillment of obligation / wanprestasi as the sole requirement to terminate an agreement. An unilateral termination of agreement may be disputed on the basis of unlawful act / tort pursuant to Article 1365 of Indonesian Civil Code since it is not based on the reasons agreed by the parties within the agreement that they consider against the law. To create a consistency in applying the law, disputes concerning unilateral termination of agreement as anunlawful act / tort should be regarded as a jurisprudence in Indonesia."