Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Ironisnya ,pelaku utama kekerasan justru orang-orang yang dekat dengan anak , bukan orang asing bagi anak, seperti ayah,ibu,guru atau ustadz, mandor atau majikan di tempat kerja. Pelaku kekerasan justru adalah orang-orang yang seharusnya bertanggung jawab melindungi anak...."

"Anak menjadi pembahasan utama dalam penulisan skripsi ini, dengan mengangkat kekerasan terhadap anak sebagai bentuk nyata dari permasalahan yang terjadi dalam relasi antara anak dengan orang dewasa/orang tua, terutama di dalam relasi yang bersifat paternalistik. Konsep anak yang diusung oleh Locke akan dijadikan sebagai fondasi utama dalam memahami anak sebagai subyek yang masih berkembang dan bagaimana peran orang tua di dalam masa perkembangannya dengan menjadikan akal sebagai acuan dari kedewasaan.

---

Child become the main discussion in this thesis, by raising issue about violence against children as a tangible form of the problem that occur in relations between children and adults/parents, especially in relation that are paternalistic. The concept of the child that Locke propose will be the foundation in understanding child as a subject who is still developing and becoming and the important role of parent in the process of development by making reason as a reference to maturity. "

"ABSTRAKPenelitian ini menemukan adanya kejahatan yang dilakukan oleh negara, terhadap anak dari perempuan pekerja migran yang mengalami kekerasan seksual. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan melakukan wawancara terhadap S, M dan A. Ke tiga subjek adalah anak yang lahir dari perempuan pekerja migran yang mengalami kekerasan seksual. Peneliti menggunakan teori feminis sosialis oleh Rosermarie Putnam Tong, dalam menjelaskan permasalahan perempuan pekerja migran terkait kapitalisme dan patriarki. Kemudian teori ekologi milik Bronfenbrenner, dalam menjelaskan lapisan-lapisan terjadinya kekerasan pada anak. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kekerasan yang terjadi pada anak dari perempuan pekerja migran, tidak dapat terpisahkan dari permasalahan yang terjadi pada ibu mereka. Sedangkan negara tidak hanya abai terhadap permasalahan kekerasan yang terjadi pada anak. Tetapi juga melakukan diskriminasi terhadap pencatatan administrasi negara dalam bentuk akta kelahiran, melihat latarbelakang anak yang dilahirkan tidak dalam status pernikahan.

---

ABSTRACTIt was found that there are cases of crime committed by state towards children of women migrant workers who had occurred sexual violence. This study uses qualitative method and in-depth interview technique on S, M, and A. Each subject is children who are born from women migrant workers who had occurred sexual violence. We use socialist feminist theory by Rosemarie Putnam Tong to explain the female migrant workers? issues on capitalism and patriarchy and ecological theory by Bronfenbrenner to explain some levels of violence against children. The results show that the children?s issue cannot be separated from their mother?. Meanwhile, state is not only neglects them, but also discriminates them. Especially in way of birth certificate making. State tends to problematize them, related to their ?status? as children who were not born under the marriage status."

"Skripsi ini membahas stage mother sebagai pelaku kekerasan terhadap anak dalam anime Shigatsu wa Kimi no Uso. Skripsi ini menggunakan metode deskriptif analisis dan teori sosiologi sastra, konsep representasi Stuart Hall, serta teknik sinematografi. Hasil analisis menunjukkan bahwa bentuk kekerasan terhadap anak oleh ibu dalam anime Shigatsu wa Kimi no Uso didominasi oleh kekerasan mental. Selain itu, ditemukan bahwa pelaku kekerasan terhadap anak dalam anime ini merupakan seorang stage mother yang menaruh ekspektasi berlebihan kepada anaknya. Hal ini disebabkan impian ibu yang tidak tercapai sehingga ia mengharapkan anaknya untuk menggantikannya dalam meraih mimpinya tersebut.

---

The focus of this research is to analyze how stage mother become a perpetrator of child abuse in Shigatsu wa Kimi no Uso anime. This research uses descriptive analysis method and uses sociology of literature theory, Stuart Hall rsquo s representation concept, and cinematographic technique. The analysis result shows that psychological abuse is the most frequently happened in Shigatsu wa Kimi no Uso anime. The analysis result also discovers that the perpetrator of child abuse in this anime is a stage mother that caused by her failed attempt to achieve her dream. Because of that, she has exaggerated expectation towards her child to replace her achieving her dream."

"Sugar dating merupakan sebuahyang digunakan untuk menggambarkan hubungan eksploitatif antara seorang individu, pria atau wanita, yang lebih tua dan aman secara finansial (disebut ayah / ibu gula) dan individu yang lebih muda (disebut bayi gula). Hubungan ini melibatkan pertukaran antara hubungan seksual dan persahabatan dengan uang / hadiah dan kepuasan materi lainnya. Penelitian kualitatif ini menggunakan metode studi kasus dan analisis naratif untuk membahas bagaimana fenomena kencan gula di Indonesia yang melibatkan banyak anak menjadi manifestasi dari perawatan anak dan eksploitasi seksual anak. Data yang diperoleh melalui wawancara mendalam kemudian dianalisis menggunakan teori pertukaran sosial oleh Emerson (1962). yang menjelaskan bahwa interaksi antar aktor sosial merupakan bentuk pertukaran sosial; yang pada gilirannya menghasilkan kekuatan dan ketergantungan. Hasil penelitian ini menunjukkan bentuk sugar dating relationship yang melibatkan anak sebagai bentuk hubungan tukar menukar yang mengeksploitasi anak melalui manipulasi dan grooming.

---

Sugar dating is a concept used to describe an exploitative relationship between an individual, male or female, who is older and financially secure (called the sugar daddy / mother) and a younger individual (called the sugar baby). This relationship involves an exchange between sexual relations and friendship for money / gifts and other material gratifications. This qualitative research uses case study methods and narrative analysis to discuss how the sugar dating phenomenon in Indonesia which involves many children is a manifestation of child care and child sexual exploitation. The data obtained through in-depth interviews were then analyzed using social exchange theory by Emerson (1962). which explains that the interaction between social actors is a form of social exchange; which in turn produces strength and dependability. The results of this study indicate a form of sugar dating relationship involving children as a form of exchange relationship that exploits children through manipulation and grooming."

"Novel umumnya merefleksikan problematika yang ada di dalam realitas kehidupan sosial. Hal ini terlihat dari novel Di Tanah Lada. Novel ini menghadirkan beragam konflik yang memperlihatkan realitas kehidupan yant terjadi dalam rumah tangga. Konflik yang paling nyata diangkat adalah kekerasan terhadap anak. Konflik-konflik yang terdapat dalam novel itu memengaruhi perkembangan karakter tokoh utama yang berusia anak-anak, yaitu Ava dan Pepper. Konflik ini terjadi diakibatkan oleh perbedaan pendapat atau gagasan. Perbedaan pendapat itu disebabkan oleh orang ketiga di luar konflik. Sebagai karya yang merefleksikan kehidupan manusia, konflik yang terjadi dalam novel karya Ziggy Zesyazeoviennazabrizkie ini benar-benar dekat dengan kehidupan sosial. Oleh karena itu, tulisan ini menjelaskan konflik sosial yang terdapat novel Di Tanah Lada dan menjelaskan bagaimana pengaruh konflik-konflik itu terhadap perkembangan karakter tokoh utama. Untuk menjelaskan hal itu, penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa konflik berupa KDRT dan kekerasan terhadap anak memengaruhi perkembangan anak. Anak akan memiliki penilaian yang buruk terhadap sosok ayah dan anak akan berusaha mencari kebahagiaannya sendiri. Kondisi ini tentunya berdampak pada kesejahteraan yang seharusnya ada di dalam setiap rumah tangga. Oleh karena itu, penanganan konflik yang ada di dalam novel ini layak dipertimbangkan untuk mendukung salah satu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yaitu menciptakan kesejahteraan sosial melalui rumah tangga.

---

The novel generally reflects the problems that exist in the reality of social life. This can be seen in the novel Di Tanah Lada. This novel presents various conflicts which show the reality of the life which occurs in the household. The most obvious conflict raised was violence against children. The conflicts contained in the novel affect the development of the main characters of the children, namely Ava and Pepper. This conflict arises due to differences of opinion or ideas. The difference of opinion was caused by a third party outside of the conflict. As a work that reflects human life, the conflict in Ziggy Zesyazeoviennazabrizkie's novel is really close to social life. Therefore, this article explains the social conflicts contained in Tanah Lada's novel and explains how these conflicts affect the development of the main character. To explain this, this study uses descriptive qualitative methods. The results of this study indicate that conflicts in the form of domestic violence and violence against children affect children's development. The child will have a bad appreciation of the father figure and the child will try to find his own happiness. This condition certainly has an impact on the well-being that should exist in every household. Consequently, the conflict management contained in this novel deserves to be considered to support one of the Sustainable Development Goals (TPB), namely the creation of social protection through households."

"Orang tua diberikan hak dan kewajiban untuk mendidik anaknya oleh negara yang diatur dalam undang-undang. Salah satu cara mendidik anak yang kerap menuai pro dan kontra adalah mendidik anak dengan menggunakan hukuman fisik. Walaupun cara mendidik ini menuai perdebatan di beberapa kalangan, pemberian hukuman fisik sebagai salah satu cara untuk mendidik anak masih banyak digunakan di Indonesia dan terkesantelah membudaya. Beberapa negara melarang secara tegas mengenai pemberian hukuman fisik sebagai salah satu cara untuk mendidik anak karena dinilai sama dengan melakukan kekerasan terhadap anak. Beberapa penelitian tentang hukuman fisik pada anak sampaipada kesimpulan bahwa pemberian hukuman fisik dapat membawa dampak negatif terhadap perkembangan anak. Penelitian ini mengkaji mengenai keberlakuan penerapan hak mendidik terkait hukuman fisik terhadap anak pada perkara KDRT dalam Putusan No. 115/Pid.Sus/2021/PN Dpk dan Putusan No. 336/Pid.Sus/2020/PN Plk. Penelitian ini bersifat kualitatif dan menggunakan metode penelitian yang berbentuk yuridis-normatif, yaitu dengan mengkaji data sekunder. Penelitian ini juga menggunakan data primer sebagai pendukung data sekunder yang diteliti. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, ditemukan fakta bahwa, pertama, hak mendidik sebagai alasan penghapus pidana di luar undang-undang masih berlaku dalam peradilan pidana Indonesia sebagaimana terdapat Putusan MA No. 2024 K/Pid.Sus/2009 dan belum ada peraturan perundang-undangan terkait yang melarang secara tegas mengenai hal ini. Kedua, budaya penggunaan hukuman fisik sebagai salah satu cara untuk mendidik anak sebagai bentuk dari hak mendidik nyatanya masih terjadi pada kehidupan masyarakat sekarang walaupun menuai perdebatan dalam penggunaannya karena dinilai berdampak negatif terhadap perkembangan anak. Ketiga, Majelis Hakim yang memutus Putusan No.115/Pid.Sus/2021/PN Dpk dan Putusan No. 336/Pid.Sus/2020/PN Plk dalam pertimbangannya menyatakan bahwa pemberian hukuman fisik merupakan salah satu bentuk kekerasan.

---

Parents are given rights and obligations to educate their children by the state which are regulated in law. One way to educate children that often reaps pros and cons is educating children using corporal punishment. Although this educating method has sparked some debate on its use, the usage of corporal punishment as a way of educating children is still widely used in Indonesia and has become a culture. Several research that has been conducted about the usage of corporal punishment as a way to educate children have come to conclusion that the usage of corporal punishment is considered to have a negative impact on children's development. This qualitative research examines the applicability of the right to educate related to corporal punishment against children in cases of domestic violence in District Court Decision Number: 115/Pid.Sus/2021/PN Dpk and Number: 336/Pid. Sus/2020/PN Plk using the juridical-normative writing methods by examining secondary data supported by primary data. Based on the research, it is found that, first. The right to educate as a reason for eliminating crimes outside the law is still valid in the Indonesian criminal justice system as contained in the Supreme Court’s Decision No. 2024 K/Pid.Sus/2009 and there are no related laws and regulations which explicitly prohibit this matter. Second, the culture of using corporal punishment as a way to educate children as a form of the right to educate in fact still happens today even though it has drawn debate because it is considered to have a negative impact on children's

development. Third, the District Court’s Panel of Judges who decided on Decision Number: 115/Pid.Sus/2021/PN Dpk and Decision Number: 336/Pid.Sus/2020/PN Plk in its consideration stated that corporal punishment is a form of violence."

"

Tulisan ini menganalisis bagaimana ketentuan Batas Usia Pemberian Persetujuan (BUPP) diberlakukan dalam hukum pidana terkait perkara eksploitasi seksual terhadap anak dalam prostitusi di Indonesia dan Amerika Serikat, serta bagaimana hukum Indonesia dan Amerika Serikat memberikan perlindungan terhadap Anak yang dilacurkan. Bentuk penelitian ini adalah penelitian hukum doktrinal dengan analisis data yang dilakukan dengan metode kualitatif. Situasi eksploitasi seksual terhadap anak di seluruh dunia sangat memprihatinkan. Di seluruh dunia, korban eksploitasi seksual terhadap anak dalam prostitusi atau yang disebut “anak yang dilacurkan” mencapai angka satu sampai dua juta setiap tahunnya. Sebagai kelompok rentan, anak tidak mampu untuk memberikan persetujuan seksual, sehingga hukum mengenai BUPP perlu ditegakkan. Sebagaimana diatur oleh UU Perlindungan Anak, UU TPKS, dan KUHP 2023 di Indonesia, serta The Mann Act dan TVPA di Amerika Serikat, semua anak yang dilacurkan, termasuk mereka yang berusia di bawah BUPP, merupakan korban dari tindak pidana eksploitasi seksual dalam prostitusi yang dilakukan oleh muncikari dan/atau pelanggannya. Terkait perlindungan hukum terhadap Anak yang dilacurkan, Indonesia dan Amerika Serikat sama-sama memandang anak yang dilacurkan sebagai korban tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak yang membutuhkan perlindungan khusus.

---

This paper analyzes how the age of consent regulations are applied in criminal law related to cases of child sexual exploitation in prostitution in Indonesia and the United States, as well as how Indonesian and United States law provide protection for prostituted children. This research is a doctrinal legal study, with data analysis conducted using a qualitative method. The situation of child sexual exploitation worldwide is very concerning. Globally, the number of victims of child sexual exploitation in prostitution, or “prostituted children” reaches one to two million each year. As a vulnerable group, children are unable to give sexual consent, hence the law regarding the age of consent needs to be upheld. As regulated by Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), and Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2023 in Indonesia, as well as The Mann Act and TVPA in the United States, all prostituted children, including those below the age of consent, are victims of the crime of sexual exploitation in prostitution perpetrated by pimps and/or their clients. Both Indonesia and the United States view prostituted children as victims of child sexual exploitation who require special protection.

"

"ABSTRAKSebagai seorang individu yang belum matang, anak mempunyaikecenderungan untuk meniru apa yang mereka terima dari luar tanpa disaringlebih dahulu. Anak yang kurang/tidak memperoleh kasihsayang,asuhan,bimbingan dalam pengembangan sikap perilaku serta pengawasandari orang tua mudah terseret dalam arus pergaulan masyarakat yang kurangsehat, melakukan perbuatan menyimpang bahkan perbuatan melanggar hukumdan adakalanya terpaksa diajukan ke muka pengadilan karena telah melakukantindak pidana. Salah satu kejahatan yang Hilalmigiti oleh anak adalah kekerasan seksual,di mana yang menjadi korban dari kekerasan seksual ini adalah anak juga. Menyikapihal tersebut penulis tertarik untuk mengambil permasalahan mengenai“Pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan atas tindak pidana kekerasanseksual yang dilakukan oleh anak terhadap anak”. Lingkup permasalahan yangpenulis teliti adalah : 1)faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalampenjatuhan putusan, 2)hambatan-hambatan yang dialami dan upaya mengatasinya,3)serta bagaimana bentuk sanksi dan apakah hakim telah memberikanperlindungan terhadap anak.Di Indonesia telah berlaku UU No.3/1997 tentangPengadilan Anak dan UU No.23/2002 tentang Perlindungan AnakMelalui duaketentuan inilah hakim antara lain mendasarkan penjatuhan putusan dalam perkaraanak,selain tentunya dengan ketentuan lainnya. Hakim harus mempertimbangkankepentingan terbaik bagi anak, dimana kekerasan seksual telah mengakibatkantrauma dan rusaknya masa depan korban,namun dari sisi pelaku masa depan danhak-haknya juga harus diperhatikan.Disinilah ungkapan “pengadilan sebagaibenteng terakhir keadilan” harus diwujudkan oleh hakim sebagai harapan darimasyarakat untuk memberikan keadilan. Penulis melakukan penelitian yuridisnormatif yang disajikan secara kualitatif, ternyata didapati kesimpulan bahwahakim dalam menyikapi ketentuan pidana minimum khusus dalam UUPerlindungan Anak adalah kembali menggunakan aturan umum yakni KUHP,olehkarena hakim menganggap sanksi pidana minimum 3 tahun dalam UUPerlindungan Anak tidak mewakili kepentingan terbaik bagi anak, pedomanpemidanaan perlu segera diatur secara tegas dan jelas dalam KUHP yang akandatang, dan bentuk sanksi yang dijatuhkan adalah dapat berupa pidana penjaraatau tindakan (kasus per kasus).

---

ABSTRACTAs an individual who has not been mature,children have a tendency toimitate what they receive from outside without filtered previously. Children whoare less / not get affection, care, guidancein the development of behavior andattitude control of the parentseasy trail in the flow of the association communitythe less healthy, to act deviate even act against the law and sometimes forced toface a court asked to do because it was a crime. One of the crimes committed bychildren is sexual violence, in which victims of sexual violence is also a child.That the authors are interested to take the problems on "The judges decision isthrowing up in the crime o f sexual violence committed by children againstchildren". The scope of the problems that the author is thorough: 1) factors intoconsideration in the judge dropping decision, 2) barriers experienced andovercome the effort, 3) and how the form of sanctions and whether the judge hasgiven the protection of children. Indonesia has been in effect on the LawNo.3/1997 on Children's Court and Law No.23/2002 on Child Protection.Through the provision of two judges, among others, this is the base throwingdecision in the matter of children, in addition of course to the other provisions.Judges must consider the best interests of the children, where sexual violence hasresulted in trauma and damage to the future victims, but from the side of thefuture and their rights also must be considered. Is the expression "the court as thelast fortress of justice" must be transformed by the judge as expectations of thepeople to give justice. Author juridical non-native research presented inqualitative, conclusion was found that the judge in the criminal provisions in theminimum special Child Protection Act is again using the general rule that thePenal Code, because the judge considered criminal sanctions minimum 3 years inthe Child Protection Law does not represent the best interests of the children,sentencing guidelines need to be set explicitly and clearly in the Penal Codewhich will come, and form of sanctions that can be a form of imprisonment orcriminal action (cases per case)."

"ABSTRAKSebagai seorang individu yang belum matang, anak mempunyaikecenderungan untuk meniru apa yang mereka terima dari luar tanpa disaringlebih dahulu. Anak yang kurang/tidak memperoleh kasihsayang,asuhan,bimbingan dalam pengembangan sikap perilaku serta pengawasandari orang tua mudah terseret dalam arus pergaulan masyarakat yang kurangsehat, melakukan perbuatan menyimpang bahkan perbuatan melanggar hukumdan adakalanya terpaksa diajukan ke muka pengadilan karena telah melakukantindak pidana. Salah satu kejahatan yang Hilalmigiti oleh anak adalah kekerasan seksual,di mana yang menjadi korban dari kekerasan seksual ini adalah anak juga. Menyikapihal tersebut penulis tertarik untuk mengambil permasalahan mengenai“Pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan atas tindak pidana kekerasanseksual yang dilakukan oleh anak terhadap anak”. Lingkup permasalahan yangpenulis teliti adalah : 1)faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalampenjatuhan putusan, 2)hambatan-hambatan yang dialami dan upaya mengatasinya,3)serta bagaimana bentuk sanksi dan apakah hakim telah memberikanperlindungan terhadap anak.Di Indonesia telah berlaku UU No.3/1997 tentangPengadilan Anak dan UU No.23/2002 tentang Perlindungan AnakMelalui duaketentuan inilah hakim antara lain mendasarkan penjatuhan putusan dalam perkaraanak,selain tentunya dengan ketentuan lainnya. Hakim harus mempertimbangkankepentingan terbaik bagi anak, dimana kekerasan seksual telah mengakibatkantrauma dan rusaknya masa depan korban,namun dari sisi pelaku masa depan danhak-haknya juga harus diperhatikan.Disinilah ungkapan “pengadilan sebagaibenteng terakhir keadilan” harus diwujudkan oleh hakim sebagai harapan darimasyarakat untuk memberikan keadilan. Penulis melakukan penelitian yuridisnormatif yang disajikan secara kualitatif, ternyata didapati kesimpulan bahwahakim dalam menyikapi ketentuan pidana minimum khusus dalam UUPerlindungan Anak adalah kembali menggunakan aturan umum yakni KUHP,olehkarena hakim menganggap sanksi pidana minimum 3 tahun dalam UUPerlindungan Anak tidak mewakili kepentingan terbaik bagi anak, pedomanpemidanaan perlu segera diatur secara tegas dan jelas dalam KUHP yang akandatang, dan bentuk sanksi yang dijatuhkan adalah dapat berupa pidana penjaraatau tindakan (kasus per kasus).

---

ABSTRACTAs an individual who has not been mature,children have a tendency toimitate what they receive from outside without filtered previously. Children whoare less / not get affection, care, guidancein the development of behavior andattitude control of the parentseasy trail in the flow of the association communitythe less healthy, to act deviate even act against the law and sometimes forced toface a court asked to do because it was a crime. One of the crimes committed bychildren is sexual violence, in which victims of sexual violence is also a child.That the authors are interested to take the problems on "The judges decision isthrowing up in the crime o f sexual violence committed by children againstchildren". The scope of the problems that the author is thorough: 1) factors intoconsideration in the judge dropping decision, 2) barriers experienced andovercome the effort, 3) and how the form of sanctions and whether the judge hasgiven the protection of children. Indonesia has been in effect on the LawNo.3/1997 on Children's Court and Law No.23/2002 on Child Protection.Through the provision of two judges, among others, this is the base throwingdecision in the matter of children, in addition of course to the other provisions.Judges must consider the best interests of the children, where sexual violence hasresulted in trauma and damage to the future victims, but from the side of thefuture and their rights also must be considered. Is the expression "the court as thelast fortress of justice" must be transformed by the judge as expectations of thepeople to give justice. Author juridical non-native research presented inqualitative, conclusion was found that the judge in the criminal provisions in theminimum special Child Protection Act is again using the general rule that thePenal Code, because the judge considered criminal sanctions minimum 3 years inthe Child Protection Law does not represent the best interests of the children,sentencing guidelines need to be set explicitly and clearly in the Penal Codewhich will come, and form of sanctions that can be a form of imprisonment orcriminal action (cases per case)."