Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSkripsi ini mengenai pengadaan terbitan pemerintah yang dilakukan oleh staf (pustakawan) perpustakaan-perpustakaan non pemerintah, dalam hal ini perpustakaan kantor konsultan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang metode, cara, dan hambatan-hambatan atau kendala-kendala yang dijumpai dalam pengadaan terbitan pemerintah di perpustakaan kantor konsultan hukum serta bagaimana cara pustakawan mengatasi hambatan/kendala tersebut. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara. Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun sebelumnya dalam sebuah pedoman wawancara kepada sepuluh orang pustakawan pada sepuluh buah perpustakaan kantor konsultan hukum yang diambil sebagai sampel penelitian. Pengambilan sampel dilakukan secara acak. Penelitian dilakukan di Jakarta pada bulan Februari hingga bulan Maret 1998. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengadaan terbitan pemerintah yang paling banyak dilakukan oleh staf perpustakaan (pustakawan) kantor konsultan hukum sampel yaitu dengan cara membeli di toko buku swasta; membeli di masing-masing instansi pemerintah yang bersangkutan; membeli dari penjual/penerbit yang datang menawarkan; memesan atau berlangganan melalui penyedia jasa informasi swasta; hadiah perorangan; memfotokopi atau faksimili dari pustakawan kantor konsultan hukum lainnya; dan membeli di Percetakan Negara RI."

"Perkembangan teknologi informasi telah mengubah tatanan birokrasi sehingga Pemerintah RI harus mengadopsi perkembangan teknologi informasi melalui layanan berbasis e-government. Perpustakaan Nasional RI merupakan lembaga pemerintah yang melaksanakan layanan publik informasi terbitan pemerintah berdasarkan UU Deposit. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi dan melakukan perancangan sistem e-government melalui repositori hukum peraturan perundang-undangan yang lebih terstruktur agar lebih mudah ditemukan, lebih fleksibel dalam pencarian serta terintegrasi sehingga termutakhirkan. Metodologi penelitian ini adalah melakukan evaluasi dan perancangan repositori produk hukum. Sampel diambil berdasarkan pada pemeringkatan egovernment Indonesia (PeGI) yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika RI tahun 2013 yang berpredikat baik. PeGI diperoleh 12 kementerian 10 lembaga non kementerian, 4 provinsi dan 8 kabupaten/kota. Penelitian ini mengevaluasi komponen repositori yang terdiri atas komponen manajemen repositori, komponen interoperabilitas serta komponen human computer interface serta wvaluasi kepuasan pengguna berdasarkan pada QUIS (Questionnaire Of User Interface Satisfaction) terhadap aspek usabilitas serta aspek layanan. Data yang diperoleh diolah dalam bentuk sebaran frekuensi sebaran ketersediaan komponen repositori dalam bentuk persentase dan sebaran rata-rata pada dimensi usabilitas dan dimensi layanan. Pengembangan sistem dilakukan setelah evaluasi sistem yang sedang berjalan Desain sistem baru dibuat berdasarkan rekomendasi atas hasil evaluasi sistem yaitu membuat proses bisnis dan arsitektur sistem serta tampilan user interface yang sesusai standar guna meningkatkan kepuasan pengguna. Hasil penelitian menyatakan bahwa portal e-government bidang repositori produk hukum di Indonesia belum terstruktur, terintegrasi, serta fleksibel. Pengujian menunjukkan belum terstrukturnya komponen manajemen repositori, Pengujian aspek interoperabilitas menunjukkan penggunaan metadata standar belum diterapkan, sementara itu pada ketidak fleksibelan terlihat pada komponen human computer interaction khususnya dalam terlihat ketersediaan fasilitas pencarian. Demikian pula pada aspek usabilitas dan layanan ditemukan masih ada pengguna sistem masih belum puas. Kesimpulan dari penelitian ini adalah portal e-government layanan terbitan hukum belum efisien, efektif serta belum terintegrasi. Perancangan sistem dilakukan dengan desain sistem yang sesuai standar melalui perancangan ulang proses bisnis dan desain antar muka sistem."