Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Energi listrik yang memiliki kualitas daya yang baik dan andal menjadi faktor yang sangat vital untuk mendukung iklim dunia industri yang kompetitif. Pada sektor industri yang memiliki sistem tenaga listrik off grid, sangat penting untuk mengetahui seberapa optimal dan andal sistem tenaga listrik untuk mengantisipasi penambahan beban di masa mendatang. Selain itu dengan memperhatikan perkembangan penetrasi penggunaan energi terbarukan seperti Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang semakin meluas dapat mempengaruhi stabilitas sistem tenaga listrik karena sifat intermitensi dan ketersediaannya yang tidak bisa diperkirakan. Hilangnya daya PLTS secara mendadak dapat mengakibatkan permasalahan stabilitas karena penurunan frekuensi pada sistem dan dibutuhkan respon yang cepat dari pembangkit listrik yang ada pada sistem untuk menghindari pemadaman total. Metode yang dilakukan pada penelitian ini dengan membuat pemodelan sistem tenaga listrik menggunakan perangkat lunak Electrical Transient Analyzer Program (ETAP) lalu melakukan simulasi untuk mengetahui mode operasi optimal, dilanjutkan dengan memproyeksikan penambahan beban di masa mendatang yang masih dapat disuplai oleh sistem, serta menghitung berapa penetrasi optimal dari PLTS yang dapat diintegrasikan pada sistem tenaga listrik di industri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem tenaga listrik di industri masih dapat mengantisipasi penambahan beban sampai dengan 80% dari cadangan putarnya dan stabilitas pada sistem masih terjaga dengan baik saat integrasi PLTS dilakukan sebesar 16% dari total beban sehingga sistem tenaga listrik offgrid pada industri tetap terjaga keandalan dan stabilitasnya saat diintegrasikan dengan PLTS.

---

The need of power system quality and stability is one of the most important thing to increase productivity and competitiveness in industrial process. Some industries have off grid electrical power systems, therefore it is important to know how optimal and reliable the electrical power system to supply load requirements in the future. Since power generation connected to system is limited, so the flexibility of power system in industry is low. In addition, rapid development of penetration of renewable energy source such as solar photovoltaic has an impact of power system stability and quality because of its intermittent, availability, and grid related problems. So when the electrical power from solar photovoltaic is suddenly lost, a frequency instability phenomenon will occur and it will be needed fast response of conventional synchronous generator to prevent power system blackout. The objective of this research was to study power system optimization in industry in terms of quality and stability by considering future load demand and penetration rate of solar photovoltaic by modeling and simulation using Electrical Transient Analyzer Program (ETAP) software then perform a simulation to find out the optimal operating mode, projecting additional future loads that can still be supplied by the system, and calculating the optimum penetration of PV can be integrated into power system. The results showed the power system can still anticipate additional loads of up to 80% of its spinning reserve and power system quality and stability is still well maintained when the PV integration is carried out at 16% of the total load."

"Penelitian ini membahas integrasi PLTS atap pada sebuah klaster perumahan baru yang terletak di dalam sebuah kawasan industri dengan interkoneksi terhadap PLTU eksisting 3 x 10 MW dan PLN. Kawasan perumahan disuplai dari salah satu penyulang pada gardu utama kawasan yang juga mensuplai kawasan perkantoran dengan pembebanan maksimum 1643 kW, rata-rata 1327,7 kW dan minimum 1004 kW, sedangkan kawasan industri disuplai dari penyulang terpisah. Studi ini membahas mengenai penentuan kapasitas, penentuan titik sambung dan penentuan konfigurasi PLTS atap. Kapasitas PLTS diambil dari beberapa pendekatan yaitu luasan atap, konfigurasi dan pembebanan sistem eksisting serta pedoman PLN sehingga dapat meminimalkan modifikasi yang diperlukan pada sistem eksisting. Pendekatan tersebut menghasilkan 2 alternatif kapasitas PLTS yaitu 2196 kWp dan 411,2 kWp.

---

This research discusses the integration of atap PLTS in a housing cluster located within an industrial area with interconnection of existing 3 x 10 MW steam power plants and PLN. The housing area is supplied from one feeder in the main substation of the area which also supplies perkantoran areas with a maximum loading of 1643 kW, an average of 1327.7 kW and a minimum of 1004 kW, while the industrial area is supplied from separate feeders. This study discusses the determination of capacity, the determination of the connection point and the determination of the configuration of PLTS systems. The PLTS plant capacity is taken from a number of approaches namely the extent of the roof area, configuration and loading of the existing system as well as the PLN guidelines so as to minimize the necessary modifications to the existing system. The approach resulted in 3 alternative capacities namely 2196 kWp and 411.2 kWp."

"Energi surya merupakan salah satu sumber energi terbarukan yang tersedia melimpah dan ramah lingkungan terutama di negara tropis. Penggunaan pembangkit listrik tenaga surya semakin bervariasi, baik dalam bentuk pembangkitan besar-besaran di daerah yang luas dan terpencil maupun di tempat-tempat umum yang bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada pembangkit listrik yang praktis. Pada penelitian ini dilakukan simulasi perancangan PLTS on-grid di Kantin Fakultas Teknik Universitas Indonesia dengan pengujian dengan 2 metode yang berbeda. Metode pertama adalah perancangan berdasarkan beban harian pada kantin on-grid dan cadangan baterai on-grid, yang kedua adalah pemanfaatan area yang dapat dipasang panel surya on-grid dan baterai cadangan on-grid. Penelitian ini bertujuan untuk melihat tingkat kelayakan teknis dan ekonomis dari rancangan ini. Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa metode perancangan PLTS berdasarkan on-grid area yang tersedia menghasilkan tingkat keandalan ekonomi yang paling baik, dimana sistem ini dapat memberikan kontribusi penyediaan energi listrik sebesar 68,98% dari beban hari kerja dan 182,18%. dari beban. hari libur, dan dapat menghasilkan potensi energi sebesar 16.063 kWh per tahun.

---

Solar energy is one of the renewable energy sources that is abundantly available and environmentally friendly, especially in tropical countries. The use of solar power plants is increasingly varied, both in the form of large-scale generation in large and remote areas and in public places with the aim of reducing dependence on practical electricity generation. In this study, a simulation of the on-grid PV mini-grid design was carried out at the Canteen of the Faculty of Engineering, University of Indonesia by testing with 2 different methods. The first method is a design based on the daily load on the on-grid canteen and on-grid battery backup, the second is the utilization of the area that can be installed on-grid solar panels and on-grid backup batteries. This study aims to see the level of technical and economic feasibility of this design. From the results of the analysis, it can be concluded that the PLTS design method based on the available on-grid area produces the best level of economic reliability, where this system can contribute to the supply of electrical energy by 68.98% of the workday load and 182.18%. from the load. holidays, and can generate energy potential of 16,063 kWh per year."

"After the oil-shocks of the early 1970s occured frantic efforts were made to find new and alternative sources of energy to lessen dependence on oil that become very expensive and also scarce."

"Permintaan energi listrik dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan dengan pertumbuhan rata-rata sekitar 10,1 per tahun, sementara pengembangan sarana dan prasarana ketenagalistrikan hanya dapat memenuhi pertumbuhan listrik sekitar 7 per tahun. Pada tahun 2017, masih terdapat 7,2 rumah tangga di Indonesia yang belum mendapatkan akses listrik. Pemerintah terus melakukan pembangunan pembangkit listrik energi terbarukan, khususnya di daerah terpencil untuk meningkatkan rasio elektrifikasi serta sebagai salah satu upaya menurunkan emisi Gas Rumah Kaca GRK . Namun demikian, sejak tahun 2011, 10 dari total unit PLTS yang telah dibangun pemerintah pusat mengalami kerusakan. Tujuan dari riset ini adalah untuk menganalisis keberlanjutan PLTS di daerah terpencil sebagai energi ramah lingkungan serta memberikan rekomendasi pengelolaan yang sesuai. Metode yang digunakan dalam riset ini adalah kombinasi kuantitatif dan kualitatif. Jumlah sampel sebanyak 88 Kepala Keluarga KK dihitung dengan menggunakan rumus Slovin. Pemilihan KK menggunakan metode pemilihan sampel secara acak. Metode analisis keberlanjutan dalam riset ini adalah analisis multi dimensi atau Multi Dimensional Scaling MDS yang terdiri atas dimensi lingkungan, teknis, sosial, dan ekonomi. Penilaian keberlanjutan dilakukan melalui wawancara dengan lima orang pakar, yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor, Bappeda Kabupaten Bogor, Sekretaris Desa Sukaraksa, Ketua RW, dan ketua pengelola PLTS. Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai indeks keberlanjutan multi dimensi adalah 51,14. Nilai masing-masing dimensi yaitu 61,78 untuk dimensi lingkungan, 47,93 dimensi teknis, 49,14 dimensi sosial, dan 45,73 dimensi ekonomi. Hasil analisis menggunakan perangkat RapRE menunjukkan atribut yang paling berpengaruh terhadap keberlanjutan dimensi lingkungan, teknis, sosial, dan ekonomi berturut-turut adalah dampak terhadap lingkungan dan kesehatan, pelaksanaan pelatihan operator, kesediaan organisasi pengelola, ketersediaan subsidi pemerintah. Berdasarkan hasil riset, dapat disimpulkan bahwa PLTS di Desa Sukaraksa masuk dalam dalam kategori cukup berkelanjutan. Pengelolaan PLTS di daerah terpencil perlu mendapat dukungan seluruh pihak, khususnya pemerintah daerah baik agar dapat berkelanjutan.

---

Electricity demand in Indonesia increases by 10.1 per year, while the development of electric infrastructure only raises by 7 per year. In 2017, there were 7.2 of household in Indonesia that has not been electrified. Government has continously develop renewable energy power plant, especially in remote area to increase electrification ratio and to reduce Green House Gasses Emission. However, since 2011, about 10 of total solar power plant unit built by government were broken. Aim of this research is to analyze sustainability of solar power plant in remote area as environmental friendly energy and to provide recommendation in managing its solar power plant. This research use mixed method between quantitative and qualitative. Number of responden were 88 household based on simple random sampling using Slovin Formula. Method of sustainability analysis in this research is Multi Dimensional Scaling MDS which consist of environmental, technical, social and economic dimensions. Sustainability assessment was conducted through interviews with five experts, including Environmental Agency of Bogor Regency, Regional Planning Agency of Bogor Regency, Head of Sukaraksa Village, Head of community, and Head of solar power plant management. The results shows that sustainability index of solar power plant in remote area is 51.14. Value of each dimension is 61.78 for environmental dimension, 47.93 for technical dimension, 49.14 for social dimension, and 45.73 for economic dimension. Analysis using RapRE shows the most influential attributes to environmental sustainability, technical, social and economic dimension are environmental and health impact, operator training implementation, organizational capacity, and availability subsidy from government. Based on research, it can be concluded that solar power plant in Sukaraksa village is considered as quite sustainable. Management of solar power plant in remote areas needs support from all parties, especially local governments, in order to be sustainable. "

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menentukan proyeksi permintaan listrik dan pemenuhannya menggunakan energi baru dan terbarukan (EBT) di Sulawesi Selatan. Proyeksi permintaan listrik didapatkan dari model time series berdasarkan data historisnya. Sedangkan penentuan pemenuhan listriknya didasarkan pada tiga skenario, yakni pemenuhannya hanya berasal dari EBT (skenario 1), EBT dan energi konvensional (skenario), dan berdasarkan pemenuhan bauran energy (skenario 3). Dua skenario pertama bertujuaan mendapatkan biaya energi listrik minimum (LCOE), sedangkan skenario 3 untuk mencapai proporsi energi terbarukan dalam bauran energi 23% pada tahun 2025. Hasilnya menunjukkan bahwa dari tahun 2017 sampai 2025 sektor umum menjadi sektor yang paling tinggi kenaikannya secara persentase (78%), sedangkan kenaikan secara nominal yang tertinggi adalah sektor rumah tangga (971 GWh). Secara total, ada penambahan sebesar 2.285 GWh (43%) permintaan listrik di Sulawesi Selatan. EBT yang tersedia di Sulawesi Selatan sudah dapat memenuhi target pemenuhan permintaan listrik dan bauran enegi dengan jenis EBT yang paling optimum adalah Hydropower dengan biaya sebesar USD 168.242.725

---

ABSTRACTThis study aims to determine electricity demand projections and fulfillment of using new and renewable energy (EBT) in South Sulawesi. Electric demand projection is obtained from the time series model based on historical data. Whereas the determination of electricity fulfillment is based on three scenarios, namely fulfillment only comes from EBT (scenario 1), EBT and conventional energy (scenario), and based on fulfilling the energy mix (scenario 3). The first two scenarios are getting minimum electricity costs (LCOE), while scenario 3 is to reach the proportion of renewable energy in the 23% energy mix in 2025. The results show that from 2017 to 2025 the public sector is the highest percentage increase (78 %), while the highest nominal increase is the household sector (971 GWh). In total, there is an addition of 2,285 GWh (43%) of electricity demand in South Sulawesi. EBT available in South Sulawesi has been able to meet the target of fulfilling electricity demand and the energy mix with the most optimum type of EBT is Hydropower at a cost of USD 168,242,725"

"Studi ini bertujuan untuk mengeksplorasi hubungan antara industrialisasi, energi terbarukan, dan emisi karbon pada sampel 9 negara ASEAN periode 1990–2019. Dengan estimasi Pooled Mean Group-Autoregressive Distributed Lag (PMG- ARDL), membuktikan hipotesa EKC dalam analisis jangka pendek dan jangka panjang di ASEAN. Selain itu, energi terbarukan memediasi hubungan antara industrialisasi dan emisi CO2. Dalam jangka pendek, keberadaan hipotesis EKC juga ditemukan di hampir semua anggota ASEAN. Saat menguji efek moderasi energi terbarukan dalam industrialisasi, energi terbarukan dapat mempercepat titik balik emisi CO2 per kapita di Kamboja, Laos, Myanmar, Filipina, Singapura, dan Malaysia. Maka dari itu, negara-negara di ASEAN harus terus meningkatkan sektor industrinya sesuai dengan hipotesis EKC yang divalidasi dalam penelitian ini, dengan tetap mengintensifikasikan energi terbarukan di sektor industri untuk perbaikan lingkungan.

---

This research examines industrialisation, renewable energy, and carbon emissions in 9 ASEAN nations from 1990 to 2019. Based on Pooled Mean Group-Autoregressive Distributed Lag (PMG-ARDL) estimate, short- and long-term studies reveal ASEAN has EKC. Renewable energy also mediates industry value add-CO2 emissions. Short-term, most ASEAN members support the EKC theory. Renewable energy can change the turning point of CO2 emissions per capita in Cambodia, Laos, Myanmar, Philippines, Singapore, and Malaysia throughout industrialisation. Thus, switching to renewable energy might mitigate ASEAN’s environmental damage from development. According to the models’ EKC hypothesis, regional nations should keep boosting their industry sector. ASEAN energy target nations must deploy renewable energy in industry sectors for environmental benefits.

"

"Negara kesatuan Republik Indonesia memiliki tujuh wilayah besar dengan karakteristik yang berbeda dalam system kelistrikan, perkembangan kebijakan kelistrikan di Indonesia dimulai pada abad ke-19 dan mulai berkembang dengan adanya pemberian hak konsesi oleh Pemerintah kolonial Hindia Belanda kepada swasta di beberapa daerah, kemudian ketika Jepang menguasai Indonesia, sektor kelistrikan berubah fungsi sebagai alat pertahanan dalam peperangan. Indonesia memperoleh kemerdekaan pada tahun 1945 dibarengi dengan proses nasionalisasi aset-aset yang dimiliki oleh Hindia-Belanda dan Jepang, kemudian sektor kelistrikan dikuasai sepenuhnya oleh Negara yang diamanahkan melalui Badan Usaha Milik Negara yaitu PLN. Pada tahun 1966, sektor ketenagalistrikan merupakan bagian dari proses pembangunan yang digaungkan dalam RPLT (Rencana Pembangunan Lima Tahun), di era tahun 1998 terjadilah pergolakan reformasi, yang berdampak pada kebijakan ketenagalistrikan, dimana porsi swasta/Independent Power Producer (IPP) meningkat signifikan menjadi 3.169 MW pada tahun 2003, rentan waktu era reformasi kebijakan sektor ketenagalistrikan mengalami 2 kali perubahan, konsepnya masih sama yaitu demonopolisasi, namun ada beberapa konsep yang diluruskan oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga sektor ketenagalistrikan tetap menjadi bagian dari kontrol negara. Indonesia telah meratifikasi Paris Agreement, dimana konsep perencanaan kelistrikan akan berbasis pada energi baru terbarukan, berbagai skenario telah dipersiapkan pemerintah namun baru bersifat pemenuhan kebutuhan supply-demand dengan mengoptimalkan pemanfataan energi terbarukan untuk kebutuhan pembangkit listrik, belum ada kebijakan yang mengatur terkait agregasi energi terbarukan sehingga diperlukan proyeksi kebutuhan energi dengan alat bantu perangkat lunak Powersim dan Arena untuk menghitung kebutuhan energi secara skenario BAU (Business As Usual) dan skenario penambahan supply dari 20% dari PLTS Atap dan variabel lainnya dari PLT Energi Terbarukan sebesar 10 s.d 15 TWh dan penambahan demand dari adanya peningkatan penggunaan electric vehicle, kompor induksi dan ekspor listrik ke Singapura dan Timor Leste.

---

The unitary state of the Republic of Indonesia has seven large regions with different characteristics in the electricity system, the development of electricity policy in Indonesia began in the 19th century and began to develop with the granting of concession rights by the Dutch East Indies colonial government to the private sector in some areas, then when Japan controlled Indonesia, the electricity sector changed its function as a means of defense in warfare. Indonesia gained independence in 1945 coupled with the process of nationalization of assets owned by the Dutch East Indies and Japan, then the electricity sector was fully controlled by the State mandated through state-owned enterprises, namely PLN. In 1966, the electricity sector was part of the development process echoed in the RPLT (Five-Year Development Plan), in the era of 1998 there was a reform upheaval, which had an impact on electricity policy, where the portion of private / Independent Power Producer (IPP) increased significantly to 3,169 MW in 2003, vulnerable when the era of electricity sector policy reform experienced 2 changes,  The concept is still the same as demonopolisation, but there are several concepts straightened out by the Constitutional Court, so that the electricity sector remains part of state control. Indonesia has ratified the Paris Agreement, where the concept of electricity planning will be based on new renewable energy, various scenarios have been prepared by the government but only meet the needs of supply-demand by optimizing the utilization of renewable energy for electricity generation needs, there is no policy that regulates the aggregation of renewable energy so that it requires the projection of energy needs with Powersim and Arena software tools for electricity generation.  Calculate the energy needs in the BAU (Business As Usual) scenario and the scenario of increasing supply from 20% of roofing power plants and other variables of renewable energy power plants of 10 to 15 TWh and the addition of demand from the increased use of electric vehicles, induction stoves and electricity exports to Singapore and Timor Leste."