Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKKejahatan pencurian dengan menggunakan kekerasan dan ancaman kekerasan, yang biasa disebut sebagai perampokan, menyumbangkan 3% dari total keseluruhan kejahatan yang terjadi di Indonesia pada tahun 2015. Untuk merumuskan intervensi terhadap kejahatan ini, dibutuhkan pemahaman mengenai pola-pola modus pelaku yang muncul di dalam kasus-kasus perampokan. Dengan perspektif teori pilihan rasional, didapatkan tujuh pola yang muncul di dalam perampokan seperti usia dan jenis kelamin pelaku, jumlah pelaku, waktu, tempat, penggunaan senjata, dan perlukaan terhadap korban. Analisis menunjukkan pola-pola yang dominan di dalam masing-masing modus. Hasil penulisan dapat menjadi pandangan yang berguna untuk memetakan kejahatan perampokan.

---

ABSTRACTRobbery makes around 3% of total crime in Indonesia at the year of 2015. To formulate the intervention for this specific crime, the mapping of offenders modus patterns is necessary. With the insight from rational choice theory, it is known that there are seven important patterns in robbery such as age and sex of the offender, number of offender, time, place, use of weapon, and injuring of the victim. The analysis show the dominant pattern of each modus and indicators. The result can give some useful insights to the effort of mapping robberies."

"Setiap nelayan yang melakukan kegiatan penangkapan ikan harus memiliki lisensi memancing. Namun, dokumen keberadaan seharusnya dimiliki oleh nelayan kadang-kadang tidak diperhatikan melakukan kegiatan penangkapan ikan tanpa dokumen yang sesuai. Kegiatan penangkapan ikan tanpa dokumen menjadi salah satu modus operandi dalam kegiatan illegal fishing. Penelitian tentang kegiatan penangkapan ikan ilegal yang terjadi di Kepulauan Bangka Belitung menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Untuk menganalisis, peneliti menggunakan kejahatan korporasi, teori pilihan rasional dan kejahatan terorganisir. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa kegiatan penangkapan ikan ilegal yang terjadi di wilayah perairan Kepulauan Bangka Belitung menggunakan jaring trawl dan tidak dilengkapi dengan dokumen yang sesuai. Kegiatan penangkapan ikan ilegal menggunakan jaring trawl menjadi pelanggaran hukum yang terpola oleh perusahaan. Ada juga hubungan antara pemilik perusahaan dengan instansi pemerintah yang berpartisipasi dalam melakukan pencurian ikan di wilayah perairan Kepulauan Bangka Belitung. Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa tujuan pelaku melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan jaring trawl untuk mendapatkan keuntungan dari hasil tangkapan ikan.

---

Every fisherman who performs the activity of fishing must have license fishing. However, existence document supposed to be possessed by fisherman sometimes not reck do the activity of fishing without documents accordingly. The activity of fishing without documents being one modus operandi in illegal fishing activity.Research on illegal fishing activities occurring in Bangka Belitung island using qualitative approach and type research descriptive. To analyze, researchers used corporate crime, rational choice theory and organized crime in the theory.

This research result concluded that illegal fishing activity which occurred in the area waters Bangka Belitung island used a trawl gear and not furnished with documents accordingly. Illegal fishing activities uses a trawl gear be a statutory offense has patern by company. There is also the relation between company owner with a government agency which certainly should participate in do theft fish in area waters Bangka Belitung island.In addition, this research also found that the purpose of an offender conducting any activity of fishing with the trawl gear to get the profit from the catch fish."

"Modus operandi merupakan salah satu aspek kriminologi yang memperlajari tingkah laku kejahatan manusia. Tingkah laku ini disebabkan pula oleh beberapa faktor seperti sosial, ekonomi, dan psikologis, yang membentuk pilihan pribadi seseorang berdasarkan apa yang mereka inginkan. Dengan begitu pada pembahasan karya akhir ini menjelaskan mengenai individu yang sengaja melakukan perbuatan jahat karena, adanya tekanan yang terjadi dalam kehidupan mereka. Seperti kejahatan investasi ilegal yang merupakan salah satu bentuk kejahatan dan banyak dipilih oleh individu karena faktor ekonomi. Oleh karena itu, teori pilihan rasional dipilih untuk menjelaskan fenomena ini yang disebabkan adanya perubahan pola pikir rasional individu. Kemudian, teori pilihan rasional juga dianggap mampu memberi dorongan kepada individu untuk melakukan tindak kejahatan demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Sehingga teori pilihan rasional ini berkaitan pula dengan teori segitiga penipuan yang membahas tentang modus operandi pelaku. Maka dari itu, dalam pembahasan karya akhir ini juga dijelaskan asalan mengapa individu yang melakukan kejahatan investasi ilegal dapat melakukan tindak kejahatan lain seperti pencucian uang, dengan alasan untuk menyimpan dan menyembunyikan hasil perolehan.

---

Modus Operandi is one of the criminology aspect that learns ​human wickedness​. This behaviour is caused by so many factors such as social, economy and psychology that determine somebody's personal choice based on what they desire. Therefore, ​this thesis explain about individuals who forced to commit crime because of certain pressure happen in their life​. For an example, illegal investation which is one type of the crime that is chosen by individual, caused by economical factor Because of that, rational choice theory can perfectly describes this phenomenon that caused by change of individual mindset. This theory is also considered to be able to encourage individuals to commit a crime to fulfill their needs. Thus, this theory is also related to the triangle theory of deception that discusses the modus operandi of the perpetrator. At the end, ​this thesis also explains​ the reasons why individuals who commit illegal investment crimes can commit other crimes, such as money laundering, for reasons to store and hide their own proceeds."

"Fenomena pembajakan konten digital masih banyak terjadi di Indonesia. Tindak pembajakan terutama platform OTT (over the top) selaku penyedia dan pencipta berbagai konten digital. Tulisan ini mengkaji pelaksanaan pencegahan pembajakan konten digital yang dilakukan oleh PT Vidio Dot Com melalui divisi Anti-Piracy mereka. Pengkajian dimulai dengan penerapan teori aktivitas rutin (routine activity theory) dalam memahami pembentukan divisi Anti-Piracy Vidio sebagai bentuk reaksi sosial informal. Pemahaman tentang modus operandi dan pertimbangan pelaku pembajakan konten dipahami melalui teori pilihan rasional (rational choice theory) yang juga menjadi bagian dari kajian terhadap kinerja divisi Anti-Piracy PT Vidio Dot Com yang dilakukan melalui pendekatan strategi pencegahan kejahatan situasional (situational crime prevention). Data yang digunakan dalam tulisan ini berupa data sekunder, yaitu berbagai artikel jurnal, dokumen, dan publikasi daring. Selain itu, terdapat juga dokumen Perusahaan dan data wawancara dengan beberapa anggota dari tim Anti-Piracy. Lebih lanjut lagi, analisis dalam tulisan ini akan secara khusus menerapkan 25 teknik pencegahan situasional melalui 5 kategori utamanya, yaitu increase the effort, increase the risk, reduce the rewards, reduce provocation, dan remove excuses. Hasil analisis menunjukkan bahwa divisi Anti-Piracy PT Vidio Dot Com telah menerapkan 4 dari 5 kategori utama dari 25 teknik pencegahan situasional.

---

The phenomenon of digital content piracy is still prevalent in Indonesia. Piracy is mainly committed by OTT (over the top) platforms as providers and creators of various digital contents. This paper examines the implementation of digital content piracy prevention by PT Vidio Dot Com through their Anti-Piracy division. The study begins with the application of routine activity theory in understanding the formation of Vidio's Anti- Piracy division as a form of informal social reaction. Understanding the modus operandi and considerations of content piracy perpetrators is understood through rational choice theory, which is also part of the study of the performance of the Anti-Piracy division of PT Vidio Dot Com, which is carried out through a situational crime prevention strategy approach. The data used in this paper is secondary data, namely various journal articles, documents, and online publications. In addition, there are also Company documents and interview data with several members of the Anti-Piracy team. Furthermore, the analysis in this paper will specifically apply 25 situational prevention techniques through its 5 main categories, namely increase the effort, increase the risk, reduce the rewards, reduce provocation, and remove excuses. The results of the analysis show that the Anti-Piracy division of PT Vidio Dot Com has implemented 4 out of 5 main categories of 25 situational prevention techniques."

"Tugas Karya Akhir ini membahas korupsi pengadaan barang/jasa dengan menggunakan studi kasus Djoko Susilo. Tulisan ini akan menganalisis tipologi korupsi dan faktor penyebab terjadinya korupsi dari studi kasus. Data diambil dari Putusan Kasasi Nomor: 537 K/Pid.Sus/2014 yang didapatkan dari website putusan.mahkamahagung.go.id dan hasil wawancara Majalah Tempo edisi 23 April 2012 yang berjudul “Simsalabim Simulator SIM”. Djoko Susilo yang saat itu menjabat sebagai Kakorlantas melakukan korupsi pada proyek pengadaan Driving Simulator SIM bersama dengan Budi Susanto dan rekan-rekan sesama polisi lainnya di Korlantas Polri. Kejahatan ini termasuk dalam jenis kejahatan procurement fraud dan juga dapat dikategorikan sebagai korupsi polisi jenis direct criminal activity serta korupsi politik atau tingkat tinggi. Berdasarkan Fraud Diamond Theory, procurement fraud dalam kasus ini terjadi karena adanya pressure dari teman dan juga obedience pressure dari atasan. Selain itu, peluang (opportunity) juga tercipta dari buruknya kontrol Itwasum Mabes Polri dalam proses audit. Rasionalisasi (rationalization) juga dilakukan oleh para pelaku. Kapabilitas (capability) dari Djoko Susilo yang memiliki jabatan dan pangkat yang tinggi juga menjadi faktor penting terjadinya fraud. Selain itu, berdasarkan Rational Choice Theory, para pelaku sudah menimbang keuntungan dari suap dan kerugian potensi tertangkap sebelum melakukan kejahatan fraud ini. Pelaku juga menggunakan teknik netralisasi untuk membenarkan tindakannya.

---

Tugas Karya Akhir ini membahas korupsi pengadaan barang/jasa dengan menggunakan studi kasus Djoko Susilo. Tulisan ini akan menganalisis tipologi korupsi dan faktor penyebab terjadinya korupsi dari studi kasus. Data diambil dari Putusan Kasasi Nomor: 537 K/Pid.Sus/2014 yang didapatkan dari website putusan.mahkamahagung.go.id dan hasil wawancara Majalah Tempo edisi 23 April 2012 yang berjudul “Simsalabim Simulator SIM”. Djoko Susilo yang saat itu menjabat sebagai Kakorlantas melakukan korupsi pada proyek pengadaan Driving Simulator SIM bersama dengan Budi Susanto dan rekan-rekan sesama polisi lainnya di Korlantas Polri. Kejahatan ini termasuk dalam jenis kejahatan procurement fraud dan juga dapat dikategorikan sebagai korupsi polisi jenis direct criminal activity serta korupsi politik atau tingkat tinggi. Berdasarkan Fraud Diamond Theory, procurement fraud dalam kasus ini terjadi karena adanya pressure dari teman dan juga obedience pressure dari atasan. Selain itu, peluang (opportunity) juga tercipta dari buruknya kontrol Itwasum Mabes Polri dalam proses audit. Rasionalisasi (rationalization) juga dilakukan oleh para pelaku. Kapabilitas (capability) dari Djoko Susilo yang memiliki jabatan dan pangkat yang tinggi juga menjadi faktor penting terjadinya fraud. Selain itu, berdasarkan Rational Choice Theory, para pelaku sudah menimbang keuntungan dari suap dan kerugian potensi tertangkap sebelum melakukan kejahatan fraud ini. Pelaku juga menggunakan teknik netralisasi untuk membenarkan tindakannya."

"Meningkatnya usia wanita yang menunda menikah atau memilih tidak menikah (bankonka) menjadi masalah sosial yang serius di Jepang. Penurunan tingkat kelahiran berkontribusi terhadap perubahan drastis dalam komposisi populasi di Jepang. Ada beberapa faktor yang menyebabkan wanita tidak menikah di Jepang, seperti pendidikan, karier yang baik, dan kebijakan pemerintah terhadap wanita di Jepang. Kebijakan womanomics di Jepang sebagai sebuah upaya untuk menciptakan kesetaraan gender melalui pendidikan dan dunia kerja bagi wanita telah menciptakan dilema. Di satu sisi perempuan dituntut untuk menjadi sosok intelektual tetapi sistem patriarki yang membatasi, mendorong perempuan Jepang menuntut kebebasan. Studi ini menganalisa pendidikan tinggi sebagai pilihan rasional untuk wanita Jepang dalam mewujudkan kebijakan wanita. Sementara peluang perempuan di sektor publik berbanding terbalik dengan peran mereka di sektor domestik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan hasil data sekunder dalam jurnal. Hasil analisis penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan tinggi sangat mempengaruhi keputusan perempuan dalam memilih untuk menunda bahkan keputusan untuk tidak menikah sama sekali.

---

The increasing age of Late married women or choosing unmarried (bankouka) makes serious social problems in Japan. The decline in birth rates contributes to drastic changes in population composition in Japan. There are several factors that cause unmarried women in Japan, such as education, good careers, and government policy towards women in Japan. The womenomics policy in Japan as an effort to create gender equality through education and the world of work for women has created a dilemma. On the one hand women are required to be an intellectual but patriarchal system that restricts, encouraging Japanese women to demand freedom.

This study analyzes higher education as a rational choice for Japanese women in realizing womenomics policies. While women's opportunities in the public sector are inversely proportional to their role in the domestic sector. This research uses qualitative method by using the result of secondary data in journal.

The results of the analysis of this study indicate that higher education significant affects the decision of women in choosing to delay even the decision not to marry at all."