Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Proses penempatan BMP PRT sangat berpotensi untuk menjadi lahan trafiking. Peiaku trafiking yang masih dapat berkeliaran bebas merupakan wujud dari lemahnya kepastian dan perlindungan hukum bagi BMP PRT, Landasan berpikir dalam penetitian ini adalah teori hukum feminis yang mempersoalkan bahwa dalam menyelesaikan kasus trafikng BMP PRT hukum rnasih belum dapat mewujudkan pemulihan hak korban dengan maksimal. Dalam perspektif 'Akses Keadilan' maka penye!esaian kasus rnelalui mekanisme hukum bagi BMP PRT korban trafiking berproycksi pada lima komponen, I) Kerangka hukum) 2) Kesadaran hukum, 3) Akses ke lembaga, 4) Efektivitas administrasi hukum, dan 5) Monitoring dan pengawasan.

Abstrak :
Tulisan ini akan membahas tentang keputusan hakim perempuan dalam pengambilan keputusan kasus yang melibatkan wanita. Seperti diketahui, Keyakinan hakim merupakan elemen penting bagi hakim putuskan sebuah kasus. Dalam tulisan ini, penulis membahas tentang keyakinan para hakim perempuan dalam Putusan Nomor 524 / Pid.B / 2010 / PN.Jkt.Sel atas nama Tergugat Joseph Refo dengan Majelis Hakim yang diketuai oleh Dr. Artha Theresia Silalahi, S.H., M.H. dilihat dari perspektif gender dan feminisme. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan penekanan pada penggunaan norma hukum secara tertulis serta melakukan studi wawancara untuk memperdalam pengamatan. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pada PT Pada dasarnya, keyakinan hakim bersumber dari setidaknya dua alat bukti memberikan jaminan bahwa Tergugat terbukti melakukan perbuatan yang salah dituduh padanya. Selanjutnya pada kasus yang terkait dengan perempuan dan anak, pendekatan keadilan gender yang ditinjau tidak hanya dari aspek hukum tetapi juga harus memperhatikan aspek lainnya diterapkan dalam memberikan penilaian. ......This paper will discuss the decisions of women judges in case decisions involving women. As is well known, the judge's conviction is an important element for the judge decide a case. In this paper, the author discusses the beliefs of women judges in Decision Number 524 / Pid.B / 2010 / PN.Jkt.Sel on behalf of the Defendant Joseph Refo with the Panel of Judges chaired by Dr. Artha Theresia Silalahi, S.H., M.H. seen from the perspective of gender and feminism. This study uses a normative juridical method with an emphasis on the use of legal norms in writing and conducts interview studies to deepen observations. From this research it can be concluded that at PT Basically, the judge's conviction originated from at least two pieces of evidence providing assurance that the Defendant was proven to have committed the wrong act and was accused by him. Furthermore, in cases related to women and children, the gender justice approach that is reviewed is not only from the legal aspect but also must pay attention to other aspects that are applied in providing an assessment.

Abstrak :
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan pemahaman dan menjelaskan bagaimana peraturan hukum hak atas pemulihan bagi perempuan yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual melalui skema Dana Bantuan Korban. Dana Bantuan Korban merupakan sebuah bentuk kompensasi dari negara bagi korban tindak pidana kekerasan seksual apabila pelaku tidak dapat memberikan ganti rugi dalam bentuk restitusi. Restitusi atau ganti rugi dalam bentuk uang yang diberikan oleh pelaku kepada korban merupakan sebuah upaya untuk memulihkan hak korban tetapi tak serta merta korban bisa dapatkan. Dengan menggunakan Feminist Legal Method yang melihat pada pengalaman perempuan sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual, maka penelitian ini akan memakai empat putusan tindak pidana kekerasan seksual terkait restitusi. Penelitian ini juga memperlihatkan bagaimana korban perempuan sebagai korban seringkali semata-mata hanya dianggap sebagai saksi untuk mendakwa korban bukan sebagai korban dari perlakuan pelaku. Penelitian ini juga akan menganalisis bagaimana peran hukum di Indonesia terhadap pemenuhan hak korban tindak pidana kekerasan seksual dan implikasi dari adanya Dana Bantuan Korban di Indonesia. Lebih lanjut, penelitian juga dilakukan dengan menelaah serangkaian peraturan perundang-undangan dan wawancara dengan para narasumber terkait Dana Bantuan Korban untuk memperoleh data-data. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan skema Dana Bantuan Korban yang sejalan dengan Feminist Legal Theory sebagai hasil perjuangan hak perempuan dan reformasi hukum bagi perempuan. Oleh sebab itu, dengan adanya Dana Bantuan Korban diharapkan dapat membantu para korban perempuan yang seringkali tidak bisa mendapatkan hak atas pemulihan. ......This research was conducted with the aim of providing an understanding of and explaining how the law regulates the right to recovery for women who are victims of crimes of sexual violence through the Victim Trust Fund scheme. The Victim Trust Fund is a form of compensation from the state for victims of crimes of sexual violence if the perpetrators are unable to provide compensation in the form of restitution. Restitution or compensation in the form of money given by the perpetrator to the victim is an attempt to restore the victim's rights, but the victim does not necessarily get it. By using the feminist legal method, which looks at the experiences of women as victims of sexual violence, this research will use four decisions for sexual violence crimes related to restitution. This research also shows how female victims are often only seen as witnesses to indict victims, not as victims of the perpetrator's treatment. This research will also analyze the role of the law in Indonesia in fulfilling the rights of victims of sexual violence and the implications of the existence of a Victim Trust Fund in Indonesia. Furthermore, research was also carried out by examining a series of laws and regulations and conducting interviews with sources related to The Victim Trust Fund to obtain data. In addition, this research also shows that The Victim Trust Fund scheme is in line with feminist legal theory as a result of the struggle for women's rights and legal reforms for women. Therefore, with the existence of The Victim Trust Fund, it is hoped that it can help female victims, who often unable get their right to recovery.

Abstrak :
Skripsi ini menganalisis Putusan No. 5/Pid.Sus.Anak/2018/PN Mbn yang menjatuhkan hukuman 6 bulan penjara kepada korban perkosaan yang melakukan aborsi yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Hakim yang mengadili perkara tidak cukup memperhitungkan bahwa, korban adalah seorang anak, mengalami kehamilan akibat perkosaan inses, dan tidak dapat mengakses aborsi yang legal karena keterbatasan pengetahuan dan sumber daya. Hakim hanya menggunakan batu uji berupa ketentuan prosedural mengenai aborsi dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan peraturan turunannya. Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah posisi perempuan korban perkosaan dalam pengaturan aborsi di Indonesia dan implikasinya dari perspektif teori hukum feminis. Penulis menggunakan metode normatif empiris dan teori hukum feminis dengan konsekuensi metodologis melihat permasalahan ini dari perspektif perempuan. Korban perkosaan terbentur kebuntuan legalitas formal untuk dapat mengakses aborsi yang aman. Korban perkosaan memiliki kecenderungan mengalami trauma pasca perkosaan sehingga sulit berinteraksi dan melaporkan perkosaan yang terjadi, cenderung tidak mengetahui gejala dan usia kehamilan, sehingga terlambat melakukan visum et repertum dan laporan yang dibutuhkan. Selain itu, fenomena victim blaming meletakkan kehamilan akibat perkosaan sebagai takdir yang harus dijalani dan dipertanggungjawabkan oleh korban. Berdasarkan hasil penelitian, pengaturan tentang aborsi di Indonesia belum dapat mengakomodasi kebutuhan dan pengalaman korban perkosaan. Terdapat batas usia kehamilan dan persyaratan birokratis untuk dapat melakukan aborsi. Selain itu, belum terdapat rumah sakit yang dapat menyelenggarakan aborsi secara legal. Sehingga diperlukan perubahan pengaturan usia kehamilan, pemangkasan prosedur birokratis, dan penetapan rumah sakit tertentu sebagai penyelenggara fasilitas layanan kesehatan yang dapat melakukan aborsi secara sehat, aman, dan legal.
This thesis analyzes Decision No. 5/Pid.Sus.Anak/2018/PN Mbn which gave 6 months imprisonment for a victim of rape who had an abortion that was not in accordance with prevailing laws. The Panel of Judges have failed to consider the facts that she is a child who had a pregnancy due to incest rapes and she could not access legal and safe abortion since she had limited knowledge and resources. The Panel of Judges limitedly used the formality and procedural provisions regarding abortion as regulated in Law Number 36 of 2009 on Health and its derivative regulations. The main problem in this thesis is the position of women rape victim in the regulation of abortion in Indonesia and its implications from feminist legal theory perspective. The author uses empirical normative method and feminist legal theory by looking at this problem from women's perspective as the methodological consequence. Rape victim is hampered by a formal legality impasse to be able to access safe abortion. In fact, rape victim has a tendency to experience trauma after the rape. Rape victim is often founded to be difficult to interact with. It is hard for a rape victim to report the rape that has been occured, the rape victim tend to not aware of the symptoms and age of pregnancy, therefore it is often too late to conduct visum et repertum and reports as required. In addition, the phenomenon of victim blaming puts pregnancy due to rape as a destiny that must be accounted by the victim. Those whole things lead the victim to experience re-victimization and obstacles in proving the crime of rape that has befallen her. Research results find that, regulations of abortion in Indonesia have not been able to accommodate the needs and experience of rape victim. There are limitation based on age of pregnancy and bureaucratic requirements to be able to conduct an abortion. In addition, there has been no hospital yet that can carry out legal abortion. It is necessary to amend the age of pregnancy limitation, trim the bureaucratic procedures, and establish certain hospitals as health services providers that can conduct healthy, safe, and legal abortion.

Abstrak :
Kajian ini mencoba membahas peran perempuan dalam pengelolaan sumber daya air yang seringkali dianggap tidak penting karena pengaruh budaya patriarki dalam kehidupan masyarakat. Penelitian ini kemudian mengkaji apakah norma hukum baik secara internasional maupun nasional mampu mengakomodir dan memberikan jaminan hak-hak perempuan untuk berpartisipasi dalam pengelolaan sumber daya air. Penulis mencoba membuktikan seberapa besar dampak yang dapat diberikan ketika perempuan dilibatkan dalam pengelolaan sumber daya air dengan melakukan review program dari Srikandi Sungai Indonesia yang dilakukan di Kabupaten Klaten. Penulis menggali pengalaman para perempuan yang menjadi pendiri, pengurus, dan anggota Srikandi Sungai Indonesia melalui wawancara mendalam dengan mereka dan menganalisis mereka menggunakan beberapa teori seperti ekofeminisme, hak atas air berdasarkan perspektif hukum feminis. Penelitian ini menemukan fakta bahwa sudah ada beberapa norma hukum nasional dan internasional yang mengakui pentingnya partisipasi perempuan dalam pengelolaan sumber daya air, dan berusaha mengakomodirnya meskipun tidak spesifik. Namun fakta di lapangan masih jauh dari apa yang diharapkan dan perempuan masih sering mengalami diskriminasi ketika mencoba berpartisipasi dalam pengelolaan sumber daya air. Pahlawan Sungai Indonesia merupakan salah satu forum yang membuktikan betapa pentingnya peran perempuan dan perspektif perempuan dalam pengelolaan sumber daya air. ......This study tries to discuss the role of women in water resource management which is often considered unimportant because of the influence of patriarchal culture in people's lives. This research then examines whether legal norms both internationally and nationally are able to accommodate and guarantee women's rights to participate in water resources management. The author tries to prove how much impact can be given when women are involved in water resource management by conducting a program review of Srikandi Sungai Indonesia conducted in Klaten Regency. The author explores the experiences of women who became founders, administrators, and members of Srikandi Sungai Indonesia through in-depth interviews with them and analyzes them using several theories such as ecofeminism, the right to water based on a feminist legal perspective. This study finds that there are already several national and international legal norms that recognize the importance of women's participation in water resources management, and try to accommodate them even though they are not specific. However, the facts on the ground are still far from what is expected and women still often experience discrimination when trying to participate in water resources management. River Hero Indonesia is one of the forums that proves the importance of women's roles and women's perspectives in water resources management.