Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini adalah analisis kritis terhadap hegemoni, konflik kepentingan, serta politik luar negeri Prancis dan Uni Eropa di 6 kawasan Teritori Seberang Lautan (Territoire dOutre Mer) Prancis yang juga merupakan Outermost Region (OR) Uni Eropa, yakni Guadeloupe, Guyana Prancis, Réunion, Martinique, Mayotte, dan Saint-Martin. Keenam teritori itu ialah bekas jajahan Prancis yang kini terintegrasi secara politik dengan Uni Eropa sebagai Teritori Seberang Lautan Prancis. Penelitian ini memiliki 2 tujuan. Pertama, untuk memperoleh penjelasan atas motivasi yang mendorong Prancis dan Uni Eropa mempertahankan 6 OR itu meskipun terpaut jarak yang jauh, dependen secara ekonomi, dan memiliki budaya yang berbeda dari Prancis Metropolitan. Kedua, untuk mengetahui bagaimana kebudayaan yang terbentuk akibat interaksi Prancis, UE, dan OR. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode kualitatif dengan pendekatan hubungan internasional dan sejarah kebudayaan. Adapun teori yang dipakai sebagai instrumen analisis ialah teori Hegemoni Gramsci-baik yang menggunakan perspektif HI, maupun kebudayaan-teori Neofungsionalisme Ernst B. Haas, serta teori Praktik Budaya Pierre Bourdieu. Di akhir penelitian ini, terlihat bahwa motivasi Prancis dan UE tetap mempertahankan keenam OR Prancis ialah (1) keuntungan ekonomi, (2) ekspansi Euro dan politik UE di luar Eropa Daratan, (3) kekuasaan kelompok elit, serta (4) idealisme Prancis untuk mempertahankan pengaruhnya sebagai sebuah imperium yang besar. Interaksi antara Prancis dan OR lebih mempengaruhi kebudayaan OR dibandingkan sebaliknya. Hal ini disebabkan oleh kekuatan simbolik yang dimiliki Prancis lebih besar dibandingkan OR. Prancis mengakibatkan lahirnya kreolitas dan identitas ganda di OR, sedangkan OR mengubah Prancis yang mulanya tidak menoleransi kreolitas menjadi negara yang mengakui fenomena itu sebagai bagian dari kekayaan nasional. Interaksi itu juga mengubah sistem pendidikan Prancis menjadi lebih terbuka pada kebutuhan untuk mempelajari bahasa-bahasa minor teritorinya.

---

This study is a critical analysis of hegemony, conflict of interest, as well as French and European Union foreign policy in 6 French Overseas Territories (Territoire dOutre Mer) which are also the European Unions Outermost Region (OR), namely Guadeloupe, French Guiana, Réunion, Martinique, Mayotte, and Saint-Martin. The six territories are former French colonies which are now politically integrated within the European Union as the French Overseas Territory. This study has 2 objectives. First, to get an explanation of the motives that pushed France and the European Union to maintain the 6 ORs even though they were at a great distance, economically dependent, and has had a different culture from Metropolitan France. Second, to gain understanding on how culture is formed due to France, the EU and the ORs interaction. This study employes qualitative methods within international relations and cultural approaches. The theories which were used as instruments of analysis were Gramscis Hegemony theory, Ernst B. Haas Neofunctionalism theory, and Pierre Bourdieus Cultural Practice theory. At the end of this study, it appears that the motivation of France and the EU to maintain its ORs are (1) economic benefits, (2) Euro and EU expansion outside of Mainland Europe, (3) elite group power, and (4) French idealism to maintain its influence as a great empire. The interaction between France and its ORs has more influence on OR culture than vice versa. This is due to the symbolic powers that France possesses are far greater than ORs. Such interaction has resulted in the birth of creativity and multiple identities in the ORs. On the other hand, ORs had also promted France to shift from a regime which did not tolerate creolness into a country that acknowledges divesity as a national asset. The interaction also changed French education system to be more open to territorial minor languages."

"Perkembangan teknologi informasi mendorong lahirnya media baru di Internet. Media baru memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh penggunanya untuk membagikan informasi yang dimiliki. Hal ini membuat media baru sebagai sarana yang efektif untuk menyebarluaskan informasi di masyarakat, sebagai sarana kritik dan juga sebagai sarana untuk membangun wacana tandingan. Pada medio 2019-2020 media baru, terutama twitter, digunakan oleh mahasiswa untuk menyebarluaskan kritik kepada pemerintah sekaligus mengajak orang-orang untuk bersama-sama turun ke jalan melakukan demonstrasi penolakan berbagai RUU yang dianggap bermasalah, seperti RUU KPK, RKUHP dan RUU Cipta Kerja. Walaupun begitu, media baru juga digunakan untuk mendelegitimasi gerakan sosial mahasiswa oleh akun-akun yang memiliki afiliasi wacana dengan negara. Tulisan ini akan berfokus pada berbagai macam bentuk delegitimasi gerakan sosial mahasiswa yang dilakukan secara langsung oleh akun-akun yang memiliki afiliasi wacana dengan negara melalui media sosial twitter. Upaya delegitimasi tersebut dilakukan dalam rangka memonopoli narasi kebijakan dan membendung berbagai macam kritik agar stabilitas politik tetap terjaga. Tulisan ini akan menggunakan teori Quinney tentang represi dan dominasi dan teori Gramsci tentang hegemoni untuk menjelaskan upaya delegetimasi tersebut dan bagaimana hubungannya dengan upaya negara yang dikuasai oleh kelas penguasa untuk memanipulasi kesadaran warganya.

---

The development of information technology encourages the birth of new media on the Internet. New media provide equal opportunities for all users to share their information. This makes new media an effective means of disseminating information in society, as a means of criticism and also as a means to build counter discourse. In mid 2019-2020 new media, especially twitter, were used by students to spread criticism to the government as well as to invite people to take to the streets together to protest against various bills that were considered problematic, such as the RUU KPK, RKUHP and RUU Cipta Kerja. However, new media are also used to delegitimize student social movements by accounts that have discourse affiliations with the state. This paper will focus on various forms of delegitimization of student social movements that are carried out directly by accounts that have discourse affiliations with the state through Twitter social media. The delegitimization effort was carried out in order to monopolize the policy narrative and stem various kinds of criticism so that political stability was maintained. This paper will use Quinney's theory of repression and domination and Gramsci's theory of hegemony to explain the delegation effort and how it relates to the efforts of the state ruled by the ruling class to manipulate the consciousness of its citizens."