Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Gerakan lingkungan antisawit adalah gerakan yang baru dalam gerakan lingkungan, walaupun isu sawit bukanlah isu yang baru namun tidak pernah sebelumnya menjadi pembahasan yang lebih berorientasi pada lingkungan. Penelitian ini mengkaji Jaringan Sawit Watch sebagai penggerak gerakan sosial baru di Indonesia. Dan penelitiannya mempergunakan pendekatan Teori Gerakan Sosial Baru dan Teori Mobilisasi Sumberdaya untuk menunjukkan dinamika dan organisasi gerakan sosial dengan melihat faktor diskontinuitas dan kontinuitas dari gerakan tersebut. Secara empiris gerakan sosial ini menunjukkan bahwa diperlukan pendekatan yang lebih terintegrasi untuk menggambarkan gerakan sosial di Indonesia.

---

Anti Oil Palm Environment Movement is a variant to a new social movement in the enviroment movement. Eventhough oil palm issue wasn`t a new issue but it wasn`t considered as environmental problem. This research studied Sawit Watch as a network which mobilize new social movement. The study used New Social Movement Theory and Mobilization approachs to reflect the social movement dynamic and organization through its discontinuty and continuity factor. Empiric study reflected that an integrated approach needed from New Social Movement Theory and Mobilization Resources Theory to present social movement in Indonesia.

Abstrak :
Pada masa pemerintahan Gubernur Basuki T. Purnama di Ibukota Khusus Wilayah Jakarta (DKI Jakarta), kebijakan penggusuran diberlakukan untuk mendorong pengembangan infrastruktur ke depan. Sayangnya, proses penggusuran itu sepihak, tidak termasuk dialog terbuka dengan komunitas miskin kota. Sebagai Hasilnya, kebijakan pengusiran telah menghilangkan peluang bagi kaum miskin kota untuk mendapatkan hak-hak mereka, tempat tinggal yang aman, serta manfaat sosial dan ekonomi sebagai warga negara. Untuk memberdayakan hak-hak kaum miskin kota, Urban Poor Network (JRMK) menyediakan advokasi untuk membuka peluang bagi kaum miskin kota berpartisipasi dalam perumusan dan implementasi kebijakan. Penelitian ini mempelajari bagaimana strategi serta pengaruh substantif dan institusional JRMK berperan dalam administrasi Gubernur Anies Baswedan. Ini penelitian menggunakan teori gerakan sosial dan politik Felix Kolb perubahan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi dan proses advokasi yang dilakukan oleh JRMK berdampak pada pembentukan yang terintegrasi kebijakan wilayah pemukiman dan pengaturan masyarakat yang ditetapkan dalam Gubernur Keputusan No. 878 Tahun 2018 dan Peraturan Gubernur No. 90 Tahun 2018. Ini dampak tidak dapat dipisahkan dari adanya faktor-faktor seperti kontrak politik dan momentum untuk melakukan transaksi politik, dukungan dari masyarakat sipil organisasi yang menyertai JRMK, dan kemampuan JRMK untuk berorganisasi kaum miskin kota.

---

During the reign of Governor Basuki T. Purnama in the Special Capital Region of Jakarta (DKI Jakarta), the eviction policy was implemented to encourage infrastructure development going forward. Unfortunately, the eviction process was one-sided, not including open dialogue with the urban poor communities. As a result, the eviction policy has eliminated opportunities for the urban poor to obtain their rights, safe housing, and social and economic benefits as citizens. To empower the rights of the urban poor, the Urban Poor Network (JRMK) provides advocacy to open opportunities for the urban poor to participate in the formulation and implementation of policies. This study studies how JRMK strategy and substantive and institutional influences play a role in the administration of Governor Anies Baswedan. This research uses the theory of social movements and political change Felix Kolb. This study uses qualitative methods with in-depth interviews. The results of this study indicate that the strategy and advocacy process conducted by JRMK has an impact on the integrated formation of residential area policies and community arrangements stipulated in the Governor's Decree No. 878 2018 and Governor Regulation No. 90 of 2018. Here the impact cannot be separated from factors such as political contracts and momentum for political transactions, support from civil society organizations that accompany JRMK, and JRMK ability to organize the urban poor.