Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Skripsi ini telah diuji pada tanggal 8 Januari 2002 di Fakultas Sastra Universitas Indonesia jurusan Francis, di hadapan Panitia Ujian yang terdiri atas : Dr. Okke K. S. Zalimar, Dr. J. Kadjat Hartojo, Ari A. Harapan M.Hum, Joesana Tjahjani M.Hum, dan Bernadetta Utami SS. Skripsi ini memaparkan hasil penelitian mengenai perkembangan pemanfaatan energi nuklir di Prancis pada dasawarsa 1970 hingga tahun 2001. Tujuan dari penelitian ini adalah memaparkan pemanfaatan energi nuklir di Prancis, yang mulai intensif setelah krisis minyak 1973 hingga perkembangan pesatnya pada dasawarsa 1990 hingga tahun 2001, melalui pemaparan inovasi teknologi dan struktur industri pengolahan energi nuklir di Prancis.

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai fungsi komunikasi risiko dalam pemanfaatan tenaga nuklir di sektor energi. Dalam skripsi ini penulis menjabarkan dua pokok permasalahan: Pertama, mengenai peraturan komunikasi risiko dalam UU No. 32/2009 dan kedua, mengenai fungsi komunikasi risiko itu sendiri dalam pemanfaatan tenaga nuklir di sektor energi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa komunikasi risiko sebenarnya dapat dijadikan peluang dalam membangun pemahaman dan kepercayaan masyarkat dalam rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir pertama di Indonesia.

---

ABSTRACT
This thesis discussing about the function of risk communication in the use of nuclear power in energy sector. In this thesis the author proposes two main issues: First, how the Law Number 32 of 2009 regulate about risk communication. While the second, the thesis will discuss about the function of risk risk communication in the use of nuclear power the energy sector. The result of this study showed that risk communication can actually be used as an opportunity to build understanding and people acceptance in the development plan of the very first nuclear power plant in Indonesia

Abstrak :
Energi nuklir sebagai sumber energi baru dan terbarukan merupakan salah satu penghasil listrik yang sangat potensial di Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 (PP 79 Tahun 2014) tentang Kebijakan Energi Nasional menyebutkan bahwa rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Indonesia akan dimulai setelah tahun 2025. Sehingga, diperlukan Technical and Scientific Support Organization (TSO) untuk mengawasi PLTN. Penelitian ini mengusulkan kriteria pengawasan TSO dengan Analytical Hierarchy Process (AHP) yang terbagi menjadi tiga perspektif yaitu Safety, Commissioning and Operation, dan Human Resource and Management, dengan bobot masing-masing perspektif 0,604, 0,210, dan 0,186. Dalam pengawasan PLTN, Safety merupakan perspektif terpenting untuk memastikan keselamatan dalam komisioning dan operasi PLTN. Asesmen pengawasan PLTN dengan SWOT dan strategi pengawasan dengan Hoshin Kanri dirancang untuk mengelaborasi seluruh komponen yang sebelumnya terpisah dan berdiri sendiri menjadi kesatuan untuk efektivitas dan efisiensi kinerja organisasi. ...... Nuclear energy as a new and renewable energy source is one of the potential electricity producers in Indonesia. Government Regulation No. 79/2014 (PP 79/2014) on National Energy Policy states that the plan to build a Nuclear Power Plant (PLTN) in Indonesia will begin after 2025. Thus, a Technical and Scientific Support Organisation (TSO) is needed to supervise nuclear power plants. This research proposes TSO supervision criteria with Analytical Hierarchy Process (AHP) which is divided into three perspectives namely Safety, Commissioning and Operation, and Human Resource and Management, with the weight of each perspective 0.604, 0.210, and 0.186. In NPP supervision, Safety is the most important perspective to ensure safety in NPP commissioning and operation. The NPP supervision assessment with SWOT and the supervision strategy with Hoshin Kanri are designed to elaborate all components for the effectiveness and efficiency of organisational performance.

Abstrak :
Pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) merupakan suatu pembangkit tenaga listrik dengan daya termal yang memaksimalkan satu atau lebih reaktor nuklir selaku sumber panas. PLTN memiliki ragam manfaat esensial terhadap pemenuhan kebutuhan energi suatu negara, tak terkecuali di Indonesia. Sampai sekarang, Indonesia belum memiliki PLTN terlepas dari adanya wacana pembangunan PLTN dari sejak disahkannya Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Tenaga Atom. Hingga akhirnya UU ini dicabut dengan UU Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pengaturan PLTN kembali diperkuat dengan adanya landasan hukum yang membolehkan PLTN untuk dibangun di Indonesia selama mempertimbangkan faktor keselamatan yang ketat. Kendati demikian, prospek yang cerah terhadap pembangunan PLTN pun tidak kunjung membawakan adanya realisasi pembangunannya secara nyata di Indonesia. Berangkat dari latar belakang berikut, tulisan ini akan menggali, mengkaji, dan menganalisis tinjauan rencana pembangunan PLTN di Indonesia yang dilihat dari segi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Penggunaan lensa hukum lingkungan dalam menjelaskan prospek PLTN jarang diliput secara ilmiah, terlebih dari kacamata hukum lingkungan Indonesia. Analisis dalam tulisan menggunakan pendekatan yuridis berupa penelitian keseluruhan data sekunder hukum terkait PLTN di Indonesia untuk menjawab permasalahan kajian prinsip hukum ketenaganukliran, kesesuaian rencana PLTN, dan tinjauan lainnya dalam rangka memberikan gambaran komprehensif secara meluas (helicopter view). Dari sini, akan didapatkan rekomendasi langkah yang harus diambil Indonesia dalam menetapkan peta jalan pembangunan PLTN jika (akhirnya) terwujudkan.

---

A nuclear power plant (NPP) is a power plant with thermal power that maximizes one or more nuclear reactors as heat sources. NPPs have a variety of essential benefits for meeting the energy needs of a country, including in Indonesia. Until now, Indonesia has not had a nuclear power plant apart from the discourse on nuclear power plant development since the enactment of Law Number 31 of 1964 concerning the Basic Provisions of Atomic Energy. Until finally this law was repealed by Law Number 10 of 1997 concerning Nuclear Energy as amended by Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation, the regulation of NPP was again strengthened by the existence of a legal basis that allowed nuclear power plants to be built in Indonesia as long as it considered strict safety factors. However, the bright prospects for the construction of NPPs have not led to a real realization of its development in Indonesia. Departing from the following background, this paper will explore, study, and analyze a review of the NPP development plan in Indonesia in terms of environmental protection and management. The use of environmental law lenses in explaining the prospect of nuclear power plants is rarely covered scientifically, especially from the perspective of Indonesian environmental law. The analysis in the paper uses a juridical approach in the form of research on all secondary legal data related to nuclear power plants in Indonesia to answer the problems of nuclear law principle studies, the suitability of nuclear power plants, and other reviews in order to provide a comprehensive overview in a broad manner (helicopter view). From this, this thesis provides recommendations for steps that Indonesia should take in determining the road map for NPP development if (in the end) it is realized.

Abstrak :
ABSTRAK Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) memiliki unit Pusat Diseminasi dan Kemitraan (PDK) BATAN yang mendapat tugas untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat dalam rangka pembangunan Reaktor Daya Eksperimental (RDE) di tahun 2017. Namun sampai saat ini masih ada dua wilayah yang menyatakan penolakan atas pembangunan RDE yaitu Kelurahan Cisauk dan Desa Suradita. Penolakan masyarakat Kelurahan Cisauk dan Desa Suradita diketahui dari focus group disscusion (FGD) yang diadakan oleh BATAN. Alasan penolakan ini adalah ketakutan terhadap bahaya radiasi dan kecelakaan nuklir yang mungkin mengancam mereka. Isi pesan komunikasi yang beberapa waktu terakhir disampaikan BATAN kepada masyarakat berisi sangat teknis mengenai nuklir sehingga belum menjawab kebutuhan informasi masyarakat. Dengan demikian diperlukan pendekatan kehumasan berupa program komunikasi persuasif untuk memersuasi masyararakat sekitar agar mendukung pembangunan RDE. Metode penelitian dilakukan dengan pengumpulan data primer dan data sekunder. Data sekunder didapatkan dari BATAN yang telah melakukan analisis terdahulu. Sedangkan data primer didapatkan dari wawancara langsung dengan BATAN. Tujuan dari program yang akan dibuat adalah memersuasi masyarakat Kelurahan Cisauk dan Desa Suradita, sebagai masyarakat sekitar kawasan PUSPIPTEK Serpong untuk mendukung pembangunan RDE.

---

ABSTRACT Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) has Dissemination Center and Partnership unit (PDK) BATAN were given the task to socialize to the public about the development of Experimental Power Reactor (RDE) in 2017.disseminate to the public in the development of Experimental Power Reactor (RDE) in 2017. However, there are two areas that are still expressing their disapproval of building the RDE, they are Kelurahan Cisauk and Desa Suradita. The rejection from people of Kelurahan Cisauk and Desa Suradita already known from focus groups (FGD) who held by BATAN. The reason for this rejection is the fear of the dangers of radiation and nuclear accidents that might threaten them. Message content communication was delivered by BATAN to the public contained very technical about the nuclear so as not to answer the needs of the people. Thus the public relations approach is needed in the form of persuasive communication program to persuade masyararakat around in order to support the development of RDE. The research method is done by collecting primary data and secondary data. Secondary data were obtained from BATAN who had done the previous analysis. While primary data obtained from direct interviews with BATAN. The purpose of the communication program is to convince the people of Kelurahan Cisauk and Desa Suradita, as the communities who lives nearby the area of PUSPIPTEK Serpong to support the building of RDE.

Abstrak :
Kebutuhan listrik nasional pada masa mendatang terus meningkat seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan industri. Pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) menjadi alternatif dalam memenuhi kekurangan penyediaan listrik secara nasional. Oleh karena itu, kajian investasi dan skema pembiayaan PLTN menjadi cukup mendesak untuk dilakukan. Hasil analisa terhadap PLTN dan pembangkit konvensional dalam studi ini menunjukkan bahwa PLTN cukup kompetitif terhadap pembangkit batu bara dan gas. Biaya produksi listrik PLTN jenis AP600 sekitar 532,12 per MWh sedangkan pembangkit batu bara di antara $29 - $32 per MWh dan pembangkit gas sekitar $32,68 per MWh pada discount rate 8% tanpa pajak karbon. Resiko bisnis PLTN mencakup biaya pertanggungjawaban nuklir terhadap ]ingkungan, resiko mundurnya penyelesaian proyek, dan premi asuransi investasi. Biaya pertanggungiawaban nuklir meliputi biaya resiko kecelakaan nuklir, asuransi properti dan para pekerja. Ada dua skema pembiayaan yang ditinjau dalam studi ini yaitu skema tradisional (modal dan pinjaman) dan Build Operate Transfer (BOT). Dari beberapa skenario yang dikaji dalam tesis ini, hasilnya menunjukkan bahwa skema pembiayaan konsorsium dan BOT merupakan alternatif yang patut dipertimbangkan bagi para pengambil kebijakan. Skema konsorsium cukup cocok bagi negara yang sudah berpengalaman dalam proyek PLTN dan skema BOT cocok bagi negara yang belum memiiiki pengalaman dalam proyek PLTN.

---

In the future, national electricity demand increases according population and industry growth. Nuclear power plant is alternative to cover electricity deficit nationally. So, investment assessment and financing scheme for nuclear power plant are urgent to be done. The result of analysis to nuclear and conventional in the study shows that nuclear power plant is competitive to coal and gas. Levelized cost of electricity (LCOE) for AP600 nuclear power plant is $32.12 per MWh but coal about 529 - $32 per MWh and gas $32.68 per MWh in 8% discount rate without carbon tax. Nuclear power plant business risk consists of nuclear liability cost for environment, project delayed, and insurance premium of investment. Nuclear liability covers cost of nuclear accident risk, insurance premium for property and staff. There are two financing scheme reviewed; traditional (equity and debt) and Build Operate Transfer (BOT) scheme. From some scenarios assessed in the thesis show that consortium and BOT financing scheme are alternatives can be considered by decision maker. Consortium scheme is suitable for experience country in nuclear power plant and BOT is suitable for not experience country.

Abstrak :
Kesiapan operasi pada reaktor nuklir merupakan hal penting yang harus diperhatikan oleh lembaga. Penelitian ini bertujuan mendapatkan faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan operasi reaktor nuklir. Penelitian ini mengambil studi kasus pada Reaktor Siwabessy, Badan Tenaga Nuklir Nasional Indonesia. Digunakan metode Analytic Network Process ANP untuk mendapatkan faktor-faktor prioritas yang memengaruhi kesiapan operasi reaktor nuklir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat enam kriteria dan dua puluh sub kriteria yang mempengaruhi kesiapan operasi. Sub kriteria training merupakaan faktor yang paling penting dan paling memengaruhi faktor lainnnya dalam kesiapan operasi. Peningkatan sub kriteria training sebesar 10 , akan meningkatkan peningkatan sub kriteria operation planning 9,29 , work innovation 7,62 dan business process 3,41. ......Operation readiness in nuclear reactor is an important thing to be concert by an nstitution.i This research aims to find the important factors affecting the nuclear reactor operation readiness. This research took place in Siwabessy Nuclear Reactor, Badan Tenaga Nuklir Nasional Indonesia. Analytic Network Process is used to get the priority factors affecting nuclear reactor operation readiness. Research result shows that there are six citerias and twenty sub citeria which affecting operation readiness. Training is the most important factor and also the most influencing factor to other factors in an attempt to improve productivity. By improving training factor for 10 , the other factors such as operation planning, work innovation, and business process also will be improved by 9,29 , 7,62 , and 3,41 sequentially.

Abstrak :
Pertumbuhan industri berdampak terhadap peningkatan kebutuhan listrik di berbagai tempat, hal ini juga terjadi di Provinsi Kalimantan Barat, khususnya di Kabupaten Bengkayang. Sebagian pasokan listrik di Bengkayang masih tergantung dari pembangkit listrik yang diperoleh dari Sarawak, yaitu salah satu negara bagian Malaysia yang berbatasan dengan Kalimantan. Maka dari itu, untuk mengurangi ketergantungan listrik, perlu dibangun suatu Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN). Pertimbangan penggunaan teknologi PLTN diantaranya didasari karena faktor kemampuannya dalam menghasilkan listrik dengan skala yang besar, mengurangi pemakaian energi fosil, dan juga mengurangi emisi karbondioksida sebagai hasil dari proses pembangkitannya. Namun demikian, untuk membangun suatu PLTN, diperlukan tapak yang memenuhi aspek kelayakan (feasibility) dan keandalan (reliability). Pada penelitian ini dilakukan penilaian untuk menentukan satu tapak PLTN yang merupakan hasil penilaian dari beberapa lokasi tapak PLTN di Kabupaten Bengkayang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Multi Criteria Decision Analisis (MCDA) yang digunakan pada platform Sistem Informasi Geografi (SIG) dan Analytical Hierarchi Process (AHP). Tahap pertama analisis dengan SIG diperoleh 3 lokasi tapak (candidate sites) PLTN, sedangkan tahap kedua dengan menggunakan analisis AHP diperoleh 1 tapak (selected site). Selected site untuk tapak PLTN di Kabupaten Bengkayang terletak di Batu Belah di Desa Karimunting. ......Industrial growth has an impact on increasing the electricity demands in various places, this has also taken place in West Kalimantan Province, especially in Bengkayang Regency. Some electricity supplies in Bengkayang mainly depend on the power plant that is imported from Sarawak, which is one of the Malaysian states. Therefore, to reduce dependence on electricity, it is necessary to build a Nuclear Power Plant (NPP). Some of considerations for utilizing a nuclear power plant technology are based on its advantages factors such as the capability of generating electricity on a large scale, reducing the use of fossil energy, as well as reducing carbon dioxide emissions as a result of the generation process. However, to build a nuclear power plant requires a thorough assessment to meets the feasibility and reliability requirements. This study was carried out to determine one selected NPP site out of three NPP candidates sites located in Bengkayang Regency. The method used in this study is Multi Criteria Decision Analysis (MCDA) under the Geographic Information System (GIS) platform and Analytical Hierarchy Process (AHP). The first step analysis using GIS resulted 3 candidate sites, while the second step by means of applying AHP analysis resulted 1 selected site. The selected site for NPP in Bengkayang Regency is located at Batu Belah in Karimunting Village.