Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Dalam rangka penyusunan skripsi ini, ada beberapa hal yang telah mendorong penulis untuk melakukan penelitian terhadap masa Jah-masalah yang dihadapi dalam rangka kegiatan pengerahan tenaga kerja Indonesia ke luar neger1, baik yang dirasakan oleh pengusaha pengerah tenaga kerja maupun tenaga kerja yang dikerahkan, yaitu 1) bahwa pengerahan tenaga kerja ke luar negeri sebagai salah satu usaha yang dilakukan oleh pemerintah bersama-sama dengan swasta untuk memperluas kesempatan kerja 2) bahwa pengusaha pengerah tenaga kerja yang melakukan kegiatan pengerahan tenaga kerja ke luar negeri, tidak dapat sepenuhnya membantu usaha pemerintah tersebut, dikarenakan kemungkinan akan dihadapi olehnya 3) bahwa tenaga kerja yang membutuhkan lapangan pekerjaan tidak semmanya dapat dikerahkan ke luar negeri 4) bahwa ternyata masalah-masalah yang terjadi dapat menghambat kegiatan pengerahan tenaga kerja ke luar negeri yang berarti menghambat usaha pemerintah dalam memperluas lapangan kerja, oleh karena itu melalui penelitian dan pengamatan, penulis berharap dapat mengetahui sebab-sebab tinbulnya masalah tersebut, agar dapat ditemukan dan diambil langkah untuk menanggulanginya. Dengan demkian usaha pengerahan tenaga kerja ke luar negeri benar-benar dapat berfungsi sebagai usaha untuk memberi kesempatan kerja bagi yang memerlukannya. Dalam menyusun skripsi ini, penulis telah mempelajari hukum perburuhan, khususnya mengenai pengerahan dan pendayagunaan tenaga kerja, hukum perjanjian, perlindungan sosial dan hukum perdata Internasional. Data-data yang diperoleh untuk penulisan ini didapat dari bahan-bahan kepustakaan dan penelitian lapangan. Dari penelitian lapangan memperlihatkan bahwa usaha pengerahan tenaga kerja ke luar negeri mengalami berbagai hambatan, oleh karena kurangnya pengertian dan kesadaran akan hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam hubungan dengan tenaga kerja yang bekerja di luar negeri, serta kurangnya informasi dan pengetahuan tentang situasi, kondisi dan hukum yang berlaku di tempat tenaga kerja bekerja. Selain itu peraturan-peraturan yang ada belum memberikan kepastian dan jaminan perlinndungan hukum yang cukup. Dengan demikian untuk peningkatannya diperlukan kesadaran dari semua pihak serta peran pemerintah.

Abstrak :
Berdasarkan data Survei Ketenagakerjaan Nasional, penelitian ini membahas penyebab dari ketidakcocokan kualifikasi pekerja di Indonesia. Pengukuran ketidakcocokan didasarkan pada pemetaan ISCO-08 ke ISCED-97. Hasil menunjukkan bahwa hampir setengah dari pekerja Indonesia adalah underqualified. Berkaitan dengan karakteristik pendidikan, probabilitas tertinggi menjadi overqualified terjadi pada pekerja dengan pendidikan terakhir D1-D3, selain itu probabilitas menjadi underqualified paling tinggi di kalangan pekerja lulusan SD. Di sisi lain, karakteristik ketenagakerjaan, seperti industri, formal (vs. informal), dan kerja paruh waktu (vs. penuh waktu) juga secara signifikan memengaruhi ketidakcocokan. Hasil menarik yang ditemukan adalah, bekerja pada sektor jasa dapat mengurangi probabilitas mengalami ketidakcocokan. Temuan yang diperoleh menyarakan kebijakan yang meningkatkan kualitas sistem pendidikan dan mendukung transisi dari pendidikan ke pekerjaan. ...... Using data from the Indonesia National Labor Survey, this study determines the causes of labor qualification mismatches in Indonesia. Mismatch measurement is based on mapping ISCO-08 to ISCED-97. The results show that almost half of workers in Indonesia are underqualified. Regarding education characteristics, the strongest probability of being overqualified is at Diploma 1-3 (ISCED 3) level, while the likelihood of being underqualified is highest at elementary level (ISCED 1). On the other hand, employment characteristics, such as industry, formal (vs. informal), as well as working part-time (vs. full time) also significanlty affect the mismatch. The most important result is working at services sector lower the probability of being mismatch. Our findings suggest policy intervention that improve education system and support transition from school-to-work.

Abstrak :
Skripsi ini membahas tentang upaya perbaikan yang dilakukan pemerintah dalam penempatan TKI di luar negeri serta penempatan Tenaga Kerja menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 dan Konvensi ILO Nomor 97 Tahun 1949. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yang bersifat deskriptif analitis, data yang digunakan adalah data sekunder. Teknik analitis data dengan pendekatan kualitatif, data yang dibutuhkan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil dari penelitian adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 mengatur penempatan TKI tahap pra penempatan, masa penempatan dan purna penempatan namun ada ketentuan yang belum diatur dalam Undang-Undang ini tetapi diatur pada Konvensi ILO Nomor 97 Tahun 1949. Upaya perbaikan pemerintah dalam penempatan TKI yaitu dibentuknya BNP2TKI pada tahun 2006, pembentukan Lembaga Pelayanan Terpadu Satu Atap, dan Kebijakan Moratorium TKI ke luar negeri. ...... This thesis discusses about the improvement efforts made by the government in the deployment of Indonesian manpower overseas and the deployment of manpower by Act Number 39 year 2004 and the ILO Convention Number 97 year 1949. This research is normative, descriptive analytical data used is secondary data. This research used data analytical technique with a qualitative approach. The data is required secondary data that consists of primary, secondary, and tertiary sources of law. This research has found that Act Number 39 year 2004 regulating the placement of migrant workers pre-stage placement, placement and full-time placement, but there are provisions not covered under this Act but set in ILO Convention Number 97 year 1949. Government's Efforts to improve the deployment of Indonesian manpower is establishment BNP2TKI in 2006, establishment One-Stop Integrated Services Organization and Policy Moratorium manpower abroad.