Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai keberadaan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang Bekasi yang memiliki pengaruh terhadap keadaan penduduk wilayah setempat. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis dampak dengan metode kualitatif serta analisis biaya - manfaat dengan menggunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP). Terjadinya Eksternalitas di lingkungan masyarakat Bekasi terutama eksternalitas negatif yang merupakan bagian dari dampak akibat keberadaan TPST ini tidak bisa diselesaikan oleh satu pihak/pemerintahan saja, kerjasama antar pemerintah daerah dan pihak-pihak yang terkait dinilai dapat mengurangi permasalahan yang terjadi. Selain itu dampak sosial merupakan dampak yang paling dirasakan akibat keberadaan TPST Bantar Gebang baik dari sisi biaya maupun sisi manfaat dan kerjasama antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan pihak swasta merupakan strategi kebijakan yang dinilai sebagai yang terbaik.

---

This Thesis study about the impact of existence of Waste Integrated Process Bantar Gebang Bekasi for local environment. The analysis used in this research Impact Analysis by using qualitative method and Cost & Benefit Analysis by using Analysis Hierarchy Process (AHP) method. Externalities rise in Bekasi, especially negative externalities, because side effects of the existence of Waste Integrated Process Bantar Gebang cannot be finished by one party - governance only - partnership between government and other stakeholder expected to less the problems. Social impact represent the most effect of the existence of Waste Integrated Process Bantar Gebang either from cost or benefit side and partnership between Government of DKI Jakarta and private sector represent the best policy strategy.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui biaya investasi pengolahan sampah akhir di Marunda, Kecamatan Cilincing Jakarta Utara. Secara khusus hal-hal yang didentifikasi adalah teknologl yang digunakan dalam pengolahan sampah, aiternatif pemilihan lokasi dan besarnya biaya investasi serta kelayakan suatu proyek pembangunan tempat pengolahan sampah akhir. Penelitian ini merupakan studi kasus dengan menggunakan pendekatan deskriftif analitik. Pengamatan lapangan dilakukan untuk mengetahui kondisi sebenarnya dilapangan, sehubungan dengan penempatan lokasi, disamping itu dilakukan pula wawancara dengan para pihak (staekholder) yang terkait dengan pengelolaan sampah, terutama pegawai Pemda DKI Jakarta yang terbentuk dalam Tim Asistensi Persampah Provinsi DKI Jakarta. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa pembangunan tempat pengolahan sampah akhir (TPST teknologi incenerator skala besar), waste to energy dengan kapasitas produksi 1500 ton sampah/hari, menghabiskan biaya investasi lebih kurang sebesar Rp. 128.186.549.000,- dan dari hasil perhitungan didapat total present value selama 20 tahun sebesar Rp. 248.429.789.000,-, maka dihasilkan Net Present Value sebesar Rp. 120.243.240.000,- (bernilai positif), maka pembangunan tempat pengolahan sampah terpadu teknologi incenerator skala besar (waste to energy) di Marunda Jakarta Utara, layak untuk dilaksanakan.

Abstrak :
Pengelolaan sampah merupakan salah satu masalah yang pelik untuk diselesaikan pemerintah. Salah satu tempat pengelolaan sampah yang cukup mendapatkan perhatian adalah Tempat Pengolahan Sampah Terpadu TPST Bantargebang yang dimiliki oleh pemerintah provinsi DKI Jakarta. Fungsi dari adanya tempat pengelolaan sampah terpadu tersebut untuk menampung serta mendaur ulang sampah-sampah warga DKI Jakarta. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengelolaan sampah DKI Jakarta oleh Dinas Kebersihan DKI Jakarta di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu TPST Bantargebang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara mendalam dan studi dokumen. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan sampah di Bantargebang masih belum terlaksana dengan baik dilihat dari mekanisme pengelolaan, fasilitas pengelolaan dan dampak lingkungan serta sosial. ......Waste management is one of the complicated issues the government needs to deal with. One of the waste management facilities which sufficiently received concern is Integrated Waste Treatment Facility at Bantargebang. The function of the facility is to accommodate and reduce the waste of DKI Jakarta's residents. This study's purpose is to analyze the waste management in Integrated Waste Treatment Facility at Bantargebang. This study's approach is qualitative with method of depth interview and document study. The result of this study showed that waste management in Bantargebang did not fully well materialize, it shows from how the mechanism of waste management, the waste management facility, and the environmental and social impact to the people around the facility.

Abstrak :
ABSTRACT
Latar belakang. Sampah yang menumpuk di tempat pembuangan akhir dapat mengakibatkan tercemarnya lingkungan dan berisiko terhadap kesehatan penduduk setempat. Salah satu penyebab tercemarnya adalah air lindi. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu TPST Bantar Gebang terletak di Kecamatan Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat. TPST Bantar Gebang mengolah air lindi diInstalasi Pengolahan Air Sampah IPAS. Metode. Penelitian ini dilakukan secara deskriptif untuk mengetahui efisiensi pengolahan air lindi serta mengetahui kadar kadmium dan beberapa parameter lainnya. Penelitian dilakukan dengan pengambilan sampel pada inlet, outlet dan air permukaan pada hari berbeda.Penelitian ini juga ditambah data pengukuran yang dilakukan TPST Bantar Gebang. Hasil yang diperoleh dianalisis dengan baku mutu PerMenLH nomor 5 tahun 2014 dan PerMenLHK nomor 59 tahun 2016 untuk air lindi sedangkan air permukaan dengan baku mutu PP nomor 82 tahun 2001. Baku mutu air bersih mengacu pada PerMenKes nomor 416 tahun 1990. Hasil. Pada penelitian menunjukkan kadar kadmium, suhu, pH, TSS, TDS, BOD dan COD pada outlet tidak melebihi baku mutu. Namun pada air permukaan kadar BOD dan COD tinggi, hal tersebut dapat disebabkan adanya limbah industri dan rumah tangga. Tingkat efektivitas pada hari senin, TDS 87,76; TSS 82,58; BOD 98,28; COD98,24. Pada hari rabu, TDS 77,84; TSS 78,02; BOD 95,61; COD 95,92. Pada hari jumat, TDS 85,47; TSS 78,7; BOD 97,43; COD 97,58. Hasil pengukuran oleh TPST Bantar Gebang pada September 2017 pada IPAS 1, IPAS 2 dan IPAS3, menunjukkan ada beberapa parameter yang kadar outletnya lebih tinggi dibandingkan inlet. Hasil pengukuran oleh TPST Bantar Gebang pada Oktober 2017 pada hulu, tengah dan hilir sungai Asem dan sungai Ciketing, menunjukkan pada hulu dan hilir, parameter yang diukur kadarnya tinggi. Hasil pengukuran Bantar Gebang pada September 2017 pada air sumur masyarakat, pada beberapa titik sampel, kadar TDS dan coliform tinggi. Kesimpulan. Pengolahan air lindi dilakukan menggunakan bak ekualisasi, bak fakultatif, bak aerasi, polishing pond, bak pengendap, bak pengolahan kimia dan biologi, kolam lumpur dan sand filter.

---

ABSTRACT
Waste which accumulates in landfills can lead to contamination ofthe environment and risk to the health of the local population. One cause of contamination is leachate. Integrated Waste Treatment Plant TPST Bantar Gebang is located in Bantar Gebang District, Bekasi, West Java. Bantar Gebang TPST treated leachate water in Waste Water Management Site IPAS. Method. This research was conducted to know leachate water treatment efficiency and toknow cadmium content and some key parameters. This study was conducted by sampling on inlet, outlet and surface water on different days. This study also added measurement data conducted by TPST Bantar Gebang. The results were analyzed and compared to the regulatory standards of the Minister of Environment No. 5 of 2014 and No. 59 of 2016 for leachate water, while the surface water with the quality standard of PP number 82 of 2001. The standard of clean water quality refers to the regulatory of the Minister of Health No. 416 of1990. Result. The results showed cadmium, temperature, pH, TSS, TDS, BOD and COD at outlets do not exceed the quality standard. However, in surface waterwhose high of BOD and COD, it can be caused by industrial and house hold waste. The effectiveness level on Monday, TDS 87.76 TSS 82.58 BOD98.28 COD 98.24. Effectiveness level on Wednesday, TDS 77.84 TSS78.02 BOD 95.61 COD 95.92 . Effectiveness level on Friday, TDS85.47 TSS 78.7 BOD 97.43 COD 97.58. The results of Bantar Gebangmeasurement in September 2017 on IPAS 1, IPAS 2 and IPAS 3, indicate thatthere are some parameters whose outlet content is higher than inlet. The results ofBantar Gebang measurement in October 2017 on upstream, middle anddownstream of Asem and Ciketing rivers show upstream and downstream, measured parameters are high. The results of Bantar Gebang measurement in September 2017 on community clean water, at some sample points, TDS and coliform levels are high. Conclusion. Leachate treatment is using equalization basin, facultative basin, aeration basin, polishing pond, sedimentation basin,chemical and biological treatment basin, mud pool and sand filter.

Abstrak :
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di Kecamatan Bantargebang, Kota Bekasi. Dalam pengelolaannya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bekerja sama dengan Pemerintah Kota Bekasi. Muncul pertanyaan terkait kewenangan kedua Daerah. Menanggapi hal tersebut, penulis melakukan penelitian untuk mengetahui kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Kota Bekasi dalam pengelolaan TPST Bantargebang serta mekanisme Kerja Sama Daerah yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pengelolaan TPST Bantargebang. Penelitian dilakukan dengan bentuk yuridis-normatif dengan tipologi deskriptif-preskriptif. Penelitian dilakukan dengan mengamati perjanjian kerja sama dan kontrak yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta baik dengan Pemerintah Kota Bekasi maupun pihak swasta serta wawancara dengan pejabat yang berurusan dengan pengelolaan TPST Bantargebang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan TPST Bantargebang dilakukan dengan mekanisme Kerja Sama Daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah. TPST yang dibangun di luar wilayah administrasi suatu Daerah sebaiknya dikelola dengan perjanjian kerja sama atau dengan mekanisme TPST Regional. Kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Kota Bekasi sendiri diatur dalam perjanjian kerja sama sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018.

---

The Provincial Government of DKI Jakarta has an Integrated Solid Waste Processing Facility in Bantargebang District, Bekasi City. In its management, the DKI Jakarta Provincial Government cooperates with the Bekasi City Government. Questions arise regarding the authority of the two Regions. Responding to this, the author conducted a study to find out the authority of the DKI Jakarta Provincial Government and Bekasi City Government in the management of Bantargebang Integrated Solid Waste Processing Facility and the Intergovernmental Management mechanism conducted by the DKI Jakarta Provincial Government in managing Bantargebang Integrated Solid Waste Processing Facility. The study was conducted in a juridical-normative form with descriptive-prescriptive typology. The study was conducted by observing cooperation agreements and contracts made by the DKI Jakarta Provincial Government both with the Bekasi City Government and private parties as well as interviews with officials who deal with the management of Bantargebang Integrated Solid Waste Processing Facility. The results showed that the management of Bantargebang Integrated Solid Waste Processing Facility was carried out by the Intergovernmental Management mechanism regulated in Government Regulation Number 28 of 2018 concerning Regional Cooperation. Integrated Solid Waste Processing Facility that is built outside the administrative area of a Region should be managed by a cooperation agreement or with a Regional Integrated Solid Waste Processing Facility mechanism. The authority of the DKI Jakarta Provincial Government and Bekasi City Government itself is regulated in a cooperation agreement in accordance with Government Regulation No. 28 of 2018.