Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Pelaksanaan telekonsultasi dalam praktik telemedicine seharusnya perlu dikuti dengan adanya payung hukum yang dapat menaungi layanan tersebut. Hal ini disebabkan pelaksanaan layanan tersebut dapat menimbulkan suatu ketidakpastian dalam hubungan antara dokter dan pasien. Skripsi ini membahas tentang perbandingan pengaturan layanan telekonsultasi dalam praktik telemedicine di Indonesia dan Inggris. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan bentuk penelitian yuridis normatif. Pengaturan layanan telekonsultasi dalam praktik telemedicine di Indonesia hanya berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Telemedicine Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang belum mengatur secara khusus hubungan antara dokter dan pasien, sedangkan Inggris telah memiliki berbagai pengaturan tentang telemedicine khususnya layanan telekonsultasi yang diterbitkan oleh lembaga dan organisasi kesehatan yang berwenang di Inggris. Hasil dari perbandingan pengaturan layanan telekonsultasi dalam praktik telemedicine ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa persamaan dan perbedaan yang signifikan antara Indonesia dan Inggris. Oleh karena itu, agar terdapat kepastian hukum dalam pelaksanaan layanan telekonsultasi pada praktik telemedicine di Indonesia, diharapkan Inggris dapat menjadi contoh bagi Indonesia agar mengatur secara jelas pelaksanaan layanan tersebut. ......The implementation of teleconsultation in the practice of telemedicine should be followed by the existence of a legal protection that can cover the service. This is because the implementation of these services can create an uncertainty in the relationship between doctors and patients. This thesis discusses the comparison of teleconsultation service arrangements in telemedicine practice in Indonesia and England. This research was conducted using a qualitative research method with a normative juridical research form. The regulation of teleconsultation services in telemedicine practice in Indonesia is only based on the Regulation of the Minister of Health Number 20 of 2019 concerning the Implementation of Telemedicine Services between Health Care Facilities which has not specifically regulated the relationship between doctors and patients, while England already has various regulations regarding telemedicine, especially teleconsultation services issued by England health authorities and organizations. The results of this comparison of teleconsulting service arrangements in telemedicine practice indicate that there are some significant similarities and differences between Indonesia and England. Therefore, so that there is legal certainty in the implementation of teleconsultation services in telemedicine practices in Indonesia, it is hoped that England can become an example for Indonesia to clearly regulate the implementation of these services.

Abstrak :
Telekonsultasi FKTP adalah salah satu kebijakan yang dikeluarkan BPJS Kesehatan dalam bentuk Surat Edaran dan Peraturan Direksi. Defenisi yang digunakan Peneliti dalam Telekonsultasi ini adalah Pelayanan Kontak Tidak Langsung yang merupakan pemberian pelayanan kesehatan melalui sistem informasi yang digunakan oleh FKTP dan Peserta sebagai sarana komunikasi, atau melalui sistem informasi yang disediakan oleh BPJS Kesehatan, sebagai sarana komunikasi/konsultasi secara 2 arah. Terkait obat yang diatur khusus hanya untuk obat PRB, sedangkan untuk obat non PRB, sesuai ketentuan masuk dalam komponen Kapitasi yang dibayarkan ke FKTP dan obat pasien isoman COVID-19 sesuai yang diatur Kemenkes/Dinas Kesehatan setempat. Kebijakan ini mulai dilaksanakan sejak April 2020 dan hingga Agustus 2021, pencapaian secara Nasional masih belum optimal, hanya beberapa kabupaten/kota yang menunjukkan pencapaian lebih baik dibandingkan yang lain nya, salah satu nya adalah pencapaian tertinggi di FKTP Kota Malang, baik persentase FKTP yang mengImplementasikan nya maupun persentase dan nominal pasien yang telah memanfaatkan Telekonsultasi dari FKTP terdaftar nya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Implementasi kebijakan Telekonsultasi FKTP dalam mencegah penyebaran COVID-19 tanpa pasien kehilangan hak nya untuk dapat akses ke layanan kesehatan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dilakukan selama bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan Desember 2021 di FKTP Kota Malang, BPJS Kesehatan Cabang Malang dan Kantor Pusat. Teknik pengumpulan data melalui FGD dan Wawancara Mendalam kepada Informan utama dan telaah dokumen. Penelitian ini menggunakan pendekatan model Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn. Hasil penelitian di bulan November 2021 diperoleh bahwa capaian Angka Kontak KBK baru tercapai 135/mill dari target minimal 150/mill, Angka Kontak Tidak Langsung untuk indikator kepatuhan faskes pada kualitas mutu baru tercapai dengan bobot 15% dari target 20%, 100% FKTP Kota Malang telah Implementasi Telekonsultasi, dan pemanfaatan oleh pasien perlahan meningkat sampai dengan 33.66% serta terjadi trend peningkatan FKTP kerjasama. Pada penelitian ini, Peneliti menyarankan untuk pelatihan petugas FKTP dilakukan secara periodik dan berkesinambungan, dimulai dengan melakukan Telekonsultasi pada Peserta Prolanis, supervisi langsung dijadikan kegiatan rutin dan dukungan politik melalui Dinas Kesehatan kepada Pemerintah Kota Malang untuk dapat memperbanyak hotspot-hotspot gratis yang dapat diakses oleh warga, sehingga masyarakat dapat lebih optimal memanfaatkan pelayanan Telekonsultasi. ......Teleconsultation FKTP is one of the policies issued by BPJS Health in the form of Circulars and Directors' Regulations. The definition used by the researcher in this teleconsultation is the Indirect Contact Service, which is the provision of health services through the information system used by the FKTP and Participants as a means of communication, or through the information system provided by BPJS Kesehatan, as a means of two-way communication/consultation. Regarding drugs that are specifically regulated only for DRR drugs, while for non-DRR drugs, according to the provisions, they are included in the Capitation component paid to FKTP and drugs for COVID-19 isoman patients as regulated by the Ministry of Health / local Health Office. This policy has been implemented since April 2020 and until August 2021, national achievements are still not optimal, only a few districts/cities show better achievements than others, one of which is the highest achievement in Malang City FKTP, both the percentage of FKTP implementing as well as the percentage and nominal of patients who have used teleconsultation from their registered FKTP. This study aims to analyze the implementation of the FKTP teleconsultation policy in preventing the spread of COVID19 without patients losing their right to access health services. This study uses a qualitative method, conducted during October 2021 to December 2021 at FKTP Malang City, BPJS Kesehatan Malang Branch and Head Office. Data collection techniques through FGD and in-depth interviews with key informants and document review. This research uses the Van Meter and Van Horn Policy Implementation model approach. The results of the research in November 2021 showed that the achievement of the KBK Contact Number had only been achieved at 135/mill from the minimum target of 150/mill, the Indirect Contact Number for the health facility compliance indicator on quality had only been achieved with a weight of 15% of the 20% target, 100% of City FKTP Malang has implemented teleconsultation, and patient utilization is slowly increasing up to 33.66% and there is an increasing trend of collaborative FKTP. In this study, the researcher suggests that the training of FKTP officers be carried out periodically and continuously, starting with teleconsultation to Prolanis participants, direct supervision as a routine activity and political support through the Health Office to the Malang City Government to be able to increase free hotspots that can be accessed by the public. residents, so that the community can more optimally take advantage of teleconsultation services.

Abstrak :
Pandemi virus Corona yang telah masuk di Indonesia menyebabkan terciptanya program pembatasan sosial dengan tujuan untuk mengurangi penyebaran virus sehingga menciptakan suatu keadaan baru yang harus dijalani masyarakat yang disebut dengan New Normal. Dengan adanya New Normal ini membuat masyarakat Indonesia memiliki keinginan untuk memiliki alternatif untuk berkonsultasi kesehatan yaitu dengan telekonsultasi menggunakan aplikasi Halodoc. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi niat beralih penggunaan layanan konsultasi kesehatan offline ke telekonsultasi dengan studi kasus aplikasi Halodoc menggunakan teori push pull mooring (PPM). Penelitian ini menggunakan metode analisis secara kuantitatif dan kualitatif (mix method). Metode analisis secara kuantitatif dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner online yang menghasilkan sebanyak 538 data valid. Hasil data kuantitatif diolah dan dianalisis menggunakan metode CB-SEM dengan bantuan software AMOS 26 dan SPSS 25. Metode analisis secara kualitatif dilakukan dengan memberikan wawancara ke 5 responden. Hasil analisis data kuantitatif menunjukkan bahwa terdapat 9 hipotesis yang diterima dan 2 hipotesis yang ditolak. Variabel perceived severity, perceived susceptibility, perceived usefulness, perceived ease of use, economic feasibility, perceived informativeness, subjective norm, switching cost, dan trust berpengaruh terhadap niat beralih masyarakat dari konsultasi kesehatan di rumah sakit ke telekonsultasi. Sedangkan variabel inconvenience dan ubiquitous care tidak berpengaruh terhadap niat beralih. Semua variabel yang dianalisis memiliki efek yang tidak signifikan terhadap niat beralih. Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat membantu Halodoc untuk menyesuaikan fitur telekonsultasinya agar meningkatkan niat beralih masyarakat Indonesia untuk menggunakan fitur telekonsultasi aplikasi Halodoc. ......The Coronavirus pandemic that has entered Indonesia has led to creation of a social restriction program to reduce the spread of the virus to create a new situation that must be endured by the community called the New Normal. With this New Normal, Indonesian people desire an alternative for health consultations, namely teleconsultation using the Halodoc application. This study analyses the factors that influence the intention to switch offline health consulting services to teleconsultation with a case study of the Halodoc application using the push-pull mooring (PPM) theory. This research uses quantitative and qualitative analysis methods (mix method). The quantitative analysis method was carried out by distributing online questionnaires, which resulted in 538 valid data. The results of quantitative data were processed and analyzed using the CB-SEM method with the help of AMOS 26 and SPSS 25 software. The qualitative analysis method was carried out by giving interviews with five respondents. The results of quantitative data analysis show that there are nine accepted hypotheses and two rejected hypotheses. Variables perceived severity, perceived susceptibility, perceived usefulness, perceived ease of use, economic feasibility, perceived informativeness, subjective norm, switching cost, and trust affects on people's intention to switch from health consultations in hospitals to teleconsultation. Meanwhile, inconvenience and ubiquitous care variables do not affect switching intentions. Furthermore, all variables analyzed had no significant effect on switching intention. The researcher hopes that this study's results can help Halodoc adjust its teleconsultation feature to increase the intention of switching Indonesian people to use the teleconsultation feature of the Halodoc application.