Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini terfokus pada Analisis terhadap lembaga jasa keuangan Fintech terkait sisi Hukumnya.Pemerintah saat ini focus dalam membangun ekonomi Indonesia melalui bidang Pasar Modal dikarenakan Pasar Modal memiliki beberapa sektor sentral yang dapat menunjung laju perkembangan ekonomi baik makro maupun mikro. Penelitian hukum menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan bersifat deskriptif. Bahan hukum dalam menggunakan bahan hukum primer, dan sekunder. Cara pengumpulan bahan atau data dalam penelitian ini dilakukan melalui Studi kepustakaan. Metode analisa data yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode analisa kualitatif yaitu analisis data non statistik yang disesuaikan dengan data yang akan dikumpulkan.Pada era Globalisasi saat ini ditemukan mekanisme transaksi keuangan pasar modal baru bernama Fintech.Fintech merupakan Layanan Transaksi Keuangan yang dipadukan dengan kebutuhan masyarakat saat ini akan globalisasi. Fintech terdiri dari banyak elemen seperti Payment Gateaway, Peer to Peer Lending dan lain-lain.Kepercayaan dan tanggung jawab dari pihak-pihak Terkait merupakan salah satu cara terjadinya trasaksi yang baik pada Fintech.Dalam hal ini saya akan membahas tentang perlindungan Informasi yang terkait dalam transaksi Fintech tersebut dengan tidak mengesampingkan hak dan kewajiban para pihak Terkait. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Lembaga dan otoritas terkait berperan penting dalam memberikan edukasi dan pencegahan kesalahan wewenang oleh para pihak terkait.Kesadaran para pihak juga merupakan unsur terpentingagar transaksi terlaksana dengan baik.Atas dasar tersebut regulasi dan regulator harus aktif dalam implementasi layanan keuangan yang lagi naik daun ini. ......This research focuses on the analysis of Fintech financial services institutions related to the legal side. The government is currently focusing on building Indonesia's economy through the Capital Market sector because the Capital Market has several central sectors that can uphold the pace of economic development both macro and micro. Legal research uses normative and descriptive juridical research methods. Legal material in using primary and secondary legal materials. The method of collecting material or data in this study was carried out through literature study. Data analysis method used in this study is a qualitative analysis method, namely the analysis of non-statistical data that is adjusted to the data to be collected. In the Globalization era, a new capital market financial transaction mechanism called Fintech was found. Fintech is a Financial Transaction Service that is integrated with the needs of today's society for globalization. Fintech consists of many elements such as Gateaway Payment, Peer to Peer Lending and others. The trust and responsibility of the Related parties is one of the ways in which good transactions occur in Fintech. In this case I will discuss the protection of information related to the Fintech transaction by not waiving the rights and obligations of the Related parties. The results of the study indicate that the Institution and the relevant authorities play an important role in providing education and preventing the error of authority by the parties concerned. The awareness of the parties is also the most important element for the transaction to be carried out properly. On this basis, regulations and regulators must be active in the implementation of financial services that are rising again.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi generasi milenial di DKI Jakarta untuk berinvestasi melalui peer to peer (P2P) lending. Penelitian ini menggunakan pendekatan technology acceptance model (TAM) dan dianalisis menggunakan metode structural equation modeling (SEM) dan regresi logistik untuk melihat pengaruh variabel sosio demografis (gender, agama, status pernikahan, pendidikan, pekerjaan dan pendapatan) terhadap minat berinvestasi melalui peer to peer (P2P) lending. Responden dalam penelitian ini adalah 400 generasi milenial yang berdomisili di DKI Jakarta dan belum pernah berinvestasi melalui teknologi finansial tersebut. Hasil penelitian ini menunjukan minat berinvestasi di peer to peer (P2P) lending berkorelasi positif dan sangat dipengaruhi oleh variabel sikap, variabel sikap dipengaruhi oleh variabel persepsi kemudahan, pengetahuan, dan kepercayaan. Berdasarkan faktor sosio demografis kelompok yang paling berminat untuk berinvestasi melalui peer to peer (P2P) lending adalah gender laki-laki, belum menikah, bekerja di sektor swasta, memiliki pendidikan tinggi, berpendapatan besar dan mayoritas yang beragama islam. ...... This study aims to analyze the factors that influence millennials in DKI Jakarta to be lender in peer to peer (P2P) lending. This study used the technology acceptance model (TAM) approach. The study use structural equation modeling (SEM) and logistic regression methods to see the influence of socio-demographic variables (gender, religion, marital status, education, employment, religion and income) on investment intention through peer to peer (P2P) lending. The respondents in this study is 400 millenials who live in DKI Jakarta and have never invested through this financial technology. The results of this study indicate that intention to invest in peer to peer (P2P) lending is positively correlated and influenced by attitude variables. Attitude variables depend on variables of perceived ease of use, knowledge and trust. Based on the socio-demographic factors of the groups most interested in investing through peer to peer (P2P) lending are male, unmarried, work in the private sector, obtain higher education, obtain large income and Muslim.

Abstrak :
Teknologi finansial peer to peer lending menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat khususnya pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang ingin mencari modal namun tidak memiliki akses untuk mendapat pinjaman dari bank konvensional. Demand yang tinggi serta Imbal hasil yang besar membuat layanan ini diminati banyak investor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek kepastian hukum pada regulasinya serta menganalisa mengenai Pengaruh Pajak Penghasilan (PPh) atas transaksi yang terjadi didalam mekanisme peer to peer lending terhadap tingkat penyalurannya.. Metode penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan Post-Positivist dan teknik analisis data kualitatif. Analisis dilakukan dengan menyajikan data statistik Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk membandingkan serta menganalisis nilai transaksi peer to peer lending sejak sebelum dan setelah diberlakukannya regulasi pajak dan menganalisa aspek certainty pada regulasi yang berlaku melalui wawancara mendalam. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa setelah dilakukan menunjukkan bahwa pengenaan pajak tidak menurunkan nilai transaksi peer to peer lending di Indonesia. Kemudian dalam menganalisa asas certainty pada PMK 69 Tahun 2022 diketahui bahwa regulasi pajak peer to peer lending di Indonesia telah memenuhi asas kepastian hukum. Namun regulasi pajak yang mengatur hanya terbatas kepada platform resmi sehingga masih terdapat dispute pada mekanisme pajak pada platform ilegal dengan borrower yang berstatus orang pribadi sehingga tidak dapat melakukan pemotongan pajak. ......Peer to peer lending financial technology is one alternative funding for the community, especially Small and Medium Enterprises (SMEs) who looking for fund but don’t have access to loans from conventional banks. High demand and large returns make this service look attractive for many investors. This study aims to analyze aspects of legal certainty in the regulation and the analyze the impact of Income Tax (PPh) on transactions that occur in the peer to peer lending mechanism. The research methods was conducted with a PostPositivism approach and qualitative data analysis technique. The analysis was carried out by presenting statistical data from the Financial Services Authority (OJK) to compare and analyze transaction values before and after the enactment of tax regulations and analyze certainty aspects of applicable regulations through in-depth interviews. The results of this study indicate that after being carried out, it shows that the imposition of taxes does not reduce the value of peer to peer lending transaction in Indonesia. Then, in analyzing the principle of certainty in PMK 69 of 2022, supported by in-depth interviews, it is known that peer to peer lending tax regulations in Indonesia have met the principle of legal certainty. However, the tax regulations that regulate are only limited to official platforms, so there are still disputes on the tax mechanism on illegal platforms with borrowers who are private person status so they cannot withhold taxes.

Abstrak :
ABSTRAK
Seiring dengan perkembangan teknologi di Sektor Penyedia Jasa Keuangan yang semakin pesat, Sektor Jasa Keuangan pun terkena dampaknya dengan perubahan-perubahan dinamis yang kian muncul, salah satunya dengan munculnya teknologi finansial dan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) sebagai salah satu jenisnya. Sebagai pendatang baru, teknologi finansial terutama LPMUBTI masih rentan atas risiko-risiko yang mungkin terjadi, salah satunya ialah risiko Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme. Pentingnya Uji Tuntas Pengguna Jasa dalam kaitannya dengan pencucian uang tidak hanya untuk kepentingan tingkat kesehatan dan manajemen risiko dari Penyedia Jasa Keuangan itu sendiri namun dapat mencegah dampak terjadinya ketidakstabilan perekonomian Indonesia bahkan ancaman bagi kedaulatan Negara dengan adanya aktivitas yang mendukung terjadinya aksi terorisme melalui tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan data sekunder dapat disimpulkan beberapa hal.

Pertama, hukum positif atas LPMUBTI diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) dan pelaksanaan Uji Tuntas Pengguna Jasa dalam LPMUBTI tersebut dijelaskan secara rinci dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.

Kedua, dalam penerapannya, Akseleran mewajibkan Pengguna Jasa untuk memberikan informasi-informasi Pengguna Jasa sesuai yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan dan memverifikasi validitas informasi yang diberikan oleh Pengguna Jasa tersebut. Guna memperoleh hasil Uji Tuntas Pengguna Jasa secara optimal, Akseleran jugamelakukan Uji Tuntas Pengguna Jasa dengan bantuanbank dimana seluruh transaksi keuangan baik masuk dan keluar dari Pengguna Jasa harus menggunakan bank yang valid agar semua transaksi dapat terekam baik oleh bank asal Pengguna Jasa maupun di sistem Akseleran serta bekerjasama dengan pihak ketiga sebagai verifikator eksternal dalam hal biometrik.

---

ABSTRACT
Along with the rapid development of technology in the Financial Services Provider Sector, the Financial Services Sector has also been affected by dynamic changes that have emerged, one of which is the emergence of financial technology and Peer to Peer Lending as one of its types. As a newcomer, financial technology, especially Peer to Peer Lending is still vulnerable to risks that may occur, one of which is the risk of Anti Money Laundering and Prevention of Terrorism Funding. The importance of Customer Due Diligence in relation to money laundering is not only for the benefit of the level of health and risk management of the Financial Service Provider itself but can prevent the impact of the instability of the Indonesian economy even a threat to the sovereignty of the State with activities that support action terrorism through money laundering and terrorism financing. Using normative juridical research methods and secondary data can be concluded several things.

First, the positive law on peer to peer lending is regulated in the Financial Services Authority Regulation Number 77/POJK.01/2016 concerning Information Technology Based Lending and Borrowing Services (LPMUBTI) and the implementation of Customer Due Diligence in the peer to peer lending is explained in detail in the Authority Regulation Financial Services Number 12/POJK.01/2017 concerning the Application of Anti Money Laundering and Prevention of Terrorism Funding Programs in the Financial Services Sector.

Second, in its implementation, Akseleran requires Service Users to provide information on User Services in accordance with the Financial Services Authority Regulation Number 12/POJK.01/2017 concerning the Application of Anti Money Laundering and Prevention of Terrorism Funding Programs in the Financial Services Sector and verifying the validity of information provided by the User of the Service. In order to obtain the User Completion Test results optimally, Akseleran also carries out a User Due Diligence with bank assistance where all financial transactions both in and out of the User must use a valid bank so that all transactions can be recorded by both the User Bank and the Akseleran system and also cooperate with third parties as external verifiers in biometrics.

Abstrak :
Laporan magang ini disusun dengan tujuan untuk melakukan evaluasi atas pengendalian internal pada PT WTI sebagai perusahaan teknologi finansial yang menyediakan layanan payment aggregator. Pembahasan dalam laporan magang ini difokuskan pada siklus pendapatan khususnya untuk pendapatan penjualan perangkat. Siklus pendapatan pada PT WTI untuk penjualan perangkat meliputi Prosedur Registrasi Merchant yang mencakup aktivitas pendaftaran calon merchant hingga diterimanya informasi lolos verifikasi merchant atau tidak serta Prosedur Penjualan Perangkat yang mencakup aktivitas penerimaan pesanan perangkat, penerimaan pembayaran, pengiriman perangkat, hingga perangkat diterima merchant. Evaluasi difokuskan pada salah satu komponen Kerangka Pengendalian Internal Terintegrasi yang diterbitkan COSO, yakni aktivitas pengendalian. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui apakah aktivitas pengendalian yang diterapkan PT WTI pada Prosedur Registrasi Merchant dan Penjualan Perangkat telah memadai untuk memitigasi risiko yang dihadapi. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan, dapat disimpulkan aktivitas pengendalian yang ada pada siklus pendapatan untuk penjualan perangkat tersebut sebagian besar sudah memadai. Untuk beberapa aktivitas pengendalian yang belum memadai, diberikan saran perbaikan. Laporan magang ini juga menyajikan refleksi diri atas pengalaman magang yang dijalani. ......This internship report was prepared with the aim of evaluating internal control at PT WTI as a financial technology company which provides payment aggregator services. The discussion in this internship report is focused on the revenue cycle, especially for revenue stream of device sales. The revenue cycle at PT WTI for device sales includes the Merchant Registration Procedure which includes registration of prospective merchants until receiving information of passes merchant verification or not and also the Device Sales Procedure which includes activities of receiving device orders, receiving payments, sending devices, until the device is received by the merchant. The evaluation is focused on one of the components of the COSO Internal Control Integrated Framework, that is control activities. Evaluation is conducted to find out whether control activities implemented by PT WTI on the Merchant Registration and Device Sales Procedures are adequate to to mitigate the risks faced. Based on the results of the evaluation carried out, the control activities in the revenue cycle for the device sales is mostly sufficient. For some control activities that are not sufficient, suggestions for improvement are given. This internship report also presents self-reflection based on the internship experience.