Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai bagaimana ketentuan hukum mengenai teknologi finansial dan ruang uji coba terbatas (regulatory sandbox) sistem pembayaran di Indonesia. Pada skripsi ini akan dibahas dua hal. Pertama, tinjauan umum terkait ruang uji coba terbatas (regulatory sandbox) sistem pembayaran di Indonesia. Kedua, analisis mengenai pemberlakuan terkait pengaturan ruang uji coba terbatas (regulatory sandbox) sistem pembayaran di Indonesia. Adapun rumusan masalah yang diangkat adalah mengenai bagaimana pengaturan mengenai ruang uji coba terbatas (regulatory sandbox) teknologi sistem pembayaran di Indonesia dan bagaimana permasalahan yang mungkin timbul dalam pengaturan ruang uji coba terbatas (regulatory sandbox) terhadap penyelenggara teknologi finansial payment system di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa ruang uji coba terbatas (regulatory sandbox) diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/ PBI 2017 tentang Teknologi Finansial dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/14/PADG/2017 Tentang Ruang Uji Coba Terbatas (Regulatory Sandbox) Teknologi Finansial dan permasalahan yang mungkin timbul adalah ketiadaan insentif selepas berhasil menjalankan regulatory sandbox dan bentuk tanggung jawab terhadap masyarakat apabila terjadi kegagalan atau kerugian. Saran yang penulis berikan adalah untuk memberikan izin khusus bagi penyelenggara teknologi finansial yang telah dinyatakan berhasil serta membuat layanan pengaduan bagi masyarakat dan membuat sistem penyelesaian sengketa 2(dua) tingkat. ......This thesis discusses the legal provisions regarding financial technology and limited trial space (regulatory sandbox) of the payment system in Indonesia. In this thesis two things will be discussed, first is payment system in Indonesia. Secondly, an analysis of enforcement is related to the limited testing space (regulatory sandbox) of the payment system in Indonesia. Related to the formulation of the problem raised is the regulation of the limited trial space (regulatory sandbox) of the payment system in Indonesia and the problems that may arise in the limited trial space (regulatory sandbox) of the providers of financial technology payment system in Indonesia. The research method used is normative juridical. The conclusion that can be drawn is the limited trial space (regulatory sandbox) regulated in Bank Indonesia Regulation Number 19/12 / PBI 2017 concerning Financial Technology and Regulation of Board of Governors Members Number 19/14 / PADG / 2017 Concerning Limited Trial Room (Regulation Sand Box). Suggestions submitted are given to give special permission for the implementation of financial technology that has been agreed to be completed and by making complaint service for the public and making a 2 (two) level dispute approval system.

Abstrak :
Skripsi ini membahas dan menganalisis tentang e-readiness implementasi kebijakan integrasi pembayaran QRIS dengan mengambill lokus di DKI Jakarta yang merupakan salah satu daerah di Indonesia dengan jumlah transaksi digital terbanyak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis e-readiness implementasi kebijakan QRIS oleh Bank Indonesia di DKI Jakarta. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah post-positivist, serta metode pengumupulan data kualitatif yaitu wawancara mendalam, dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa e-readiness implementasi kebijakan integrasi pembayaran QRIS sangat baik. Kondisi tersebut disebabkan oleh adanya penetrasi pasar yang besar di DKI Jakarta, regulasi pemerintah yang mendukung adanya QRIS, dan indeks persaingan digital yang tinggi. Adapun hambatan pada penelitian ini adalah data yang disajikan bisa saja sudah diperbaharui seiring dengan perkembangan teknologi finansial QRIS yang ada. ......This thesis discusses and analyzes e-readiness of implementation QRIS payment integration policy by taking the locus in DKI Jakarta, which is one of regions in Indonesia with the highest number of digital transactions. The purpose of this study was to analyze the e-readiness of implementation QRIS policy by Bank Indonesia in DKI Jakarta. The research approach used in this study is post-positivist, as well as qualitative data collection methods, with collecting data method of in-depth interviews, and literature studies. The results showed that the e-readiness of implementation QRIS payment integration policy was very good. This condition is caused by the large market penetration in DKI Jakarta, government regulations that support the implementation of QRIS, and the high digital competition index. The obstacle in this research is that the data presented may have been updated along with the development of existing QRIS financial technology.

Abstrak :
ABSTRAK
Teknologi finansial semakin berkembang di Indonesia. Pada khususnya transaksi uang elektronik di Indonesia sangat berkembang cepat dengan rata-rata 87% dari tahun 2012 hingga September tahun 2019. Namun sayangnya, berdasarkan survey Jakpat pada tahun 2018, masih belum adanya adopsi teknologi finansial pada dunia kesehatan. Tujuan utama dari penelitian ini adalah mengadopsi teknologi finansial di Rumah Sakit dan manajemen resiko sesuai dengan kerangka (framework) TOEH (Technology, Organization, Environment, dan Human). Lingkup dari penelitian ini adalah rawat jalan unit administrasi pembayaran di Rumah Sakit. Fuzzy ANP dan manajemen resiko digunakan untuk mencari faktor penting yang perlu dipersiapkan rumah sakit dan mempertimbangkan resiko yang mungkin terjadi jika mengadopsi teknologi finansial sesuai dengan kerangka TOEH (Technology, Organization, Environment, Human). Penelitian ini juga mempertimbangkan adanya segmentasi kesiapan rumah sakit. Penelitian ini menghasilkan dua segmen kesiapan rumah sakit. Selain itu, dari segmen pertama dihasilkan faktor penting dari sisi technology dengan subfaktor compatibility dan security concern sedangkan untuk segmen kedua dihasilkan faktor environment dan subfaktor coercive government pressure dan vendor support. Dari hasil analisa manajemen resiko dihasilkan time risk berupa dan psychological risksebagai kategori resiko yang paling tinggi. Sedangkan dari hasil analisis biaya manfaat dihasilkan 4 rumah sakit yang sudah layak untuk menginvestasikan teknologi finansial dan 1 rumah sakit yang belum layak untuk menginvestasikan teknologi finansial.

---

ABSTRACT
Financial technology is growing in Indonesia. Especially for electronic money transactions in Indonesia has been growing rapidly with an average 87% from 2012 until September 2019. Unfortunately, based on Jakpat Survey in 2018, there is still no adoption of financial technology in health services. This research aimed to adopt financial technology in hospital and risk management from TOEH ((Technology, Organization, Environment, Human) framework. This research also considers about the hospital readiness segmentation which had two segments in the result. In addition, the result shows that the first segment have an important factor in technology with compatibility and security concern as a subfactors while the second segment have an important factor in environmentalwith coercive government pressure and vendor support as a subfactors. Based on risk management analysis also said that time risk and psychological risk as the highest risk category.Whereas, from benefit cost analysis result, there are 4 hospitals that already feasible if they want to adopt financial technology and 1 hospital that not yet feasible if they want to adopt financial technology.

Abstrak :
Penelitian ini terfokus pada Analisis terhadap lembaga jasa keuangan Fintech terkait sisi Hukumnya.Pemerintah saat ini focus dalam membangun ekonomi Indonesia melalui bidang Pasar Modal dikarenakan Pasar Modal memiliki beberapa sektor sentral yang dapat menunjung laju perkembangan ekonomi baik makro maupun mikro. Penelitian hukum menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan bersifat deskriptif. Bahan hukum dalam menggunakan bahan hukum primer, dan sekunder. Cara pengumpulan bahan atau data dalam penelitian ini dilakukan melalui Studi kepustakaan. Metode analisa data yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode analisa kualitatif yaitu analisis data non statistik yang disesuaikan dengan data yang akan dikumpulkan.Pada era Globalisasi saat ini ditemukan mekanisme transaksi keuangan pasar modal baru bernama Fintech.Fintech merupakan Layanan Transaksi Keuangan yang dipadukan dengan kebutuhan masyarakat saat ini akan globalisasi. Fintech terdiri dari banyak elemen seperti Payment Gateaway, Peer to Peer Lending dan lain-lain.Kepercayaan dan tanggung jawab dari pihak-pihak Terkait merupakan salah satu cara terjadinya trasaksi yang baik pada Fintech.Dalam hal ini saya akan membahas tentang perlindungan Informasi yang terkait dalam transaksi Fintech tersebut dengan tidak mengesampingkan hak dan kewajiban para pihak Terkait. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Lembaga dan otoritas terkait berperan penting dalam memberikan edukasi dan pencegahan kesalahan wewenang oleh para pihak terkait.Kesadaran para pihak juga merupakan unsur terpentingagar transaksi terlaksana dengan baik.Atas dasar tersebut regulasi dan regulator harus aktif dalam implementasi layanan keuangan yang lagi naik daun ini. ......This research focuses on the analysis of Fintech financial services institutions related to the legal side. The government is currently focusing on building Indonesia's economy through the Capital Market sector because the Capital Market has several central sectors that can uphold the pace of economic development both macro and micro. Legal research uses normative and descriptive juridical research methods. Legal material in using primary and secondary legal materials. The method of collecting material or data in this study was carried out through literature study. Data analysis method used in this study is a qualitative analysis method, namely the analysis of non-statistical data that is adjusted to the data to be collected. In the Globalization era, a new capital market financial transaction mechanism called Fintech was found. Fintech is a Financial Transaction Service that is integrated with the needs of today's society for globalization. Fintech consists of many elements such as Gateaway Payment, Peer to Peer Lending and others. The trust and responsibility of the Related parties is one of the ways in which good transactions occur in Fintech. In this case I will discuss the protection of information related to the Fintech transaction by not waiving the rights and obligations of the Related parties. The results of the study indicate that the Institution and the relevant authorities play an important role in providing education and preventing the error of authority by the parties concerned. The awareness of the parties is also the most important element for the transaction to be carried out properly. On this basis, regulations and regulators must be active in the implementation of financial services that are rising again.

Abstrak :
ABSTRAK
Perkembangan Kemajuan teknologi menimbulkan dampak positif dan negatif dalam bidang perbankan. Dampak positif dapat dimanfaatkan guna menyejahterakan dan memudahkan kehidupan juga perekonomian. Sedangkan dampak negatif harus diminimalisir dengan cara dibuatnya peraturan yang menunjang upaya perlindungan bagi konsumen dan pelaku penyelenggara industri perbankan berbasis teknologi finansial. Perkembangan kemajuan teknologi finansial juga melahirkan adanya peluang dan tantangan yang harus dihadapai oleh masyarakat dan perbankan. Otoritas Jasa keuangan dan Bank Indonesia mengeluarkan peraturan terkait teknologi finansial guna memitigasi risiko yang ditimbulkan dari dampak negatif tersebut. Peraturan yang dibuat oleh Otoritas Jasa Keuangan yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/14/PADG/2017 Tentang Ruang Uji Coba Terbatas Regulatory Sandbox , Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/15/PADG/2017 Tentang Tata Cara Pendaftaran, Penyampaian Informasi, dan Pemantauan Penyelenggara Teknologi Finansial. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah pendekatan normatif.

---

ABSTRACT
Progress of development technology naturally generate both positive and negative impacts in mainly banking sector. The positive effects of Financial Technology should be helpful for prospering and facilitating life. While the negative ones should be minimalized mainly through regulations that support for protecting both consumer and technology based banking industry. The development progress also giving opportunities and challenges that should be faced by people and banking. To decreases the negative effect, The Financial Services Authority and Bank Indonesia having regulations which relating to financial technology. Regulation that made by the Financial Services Authority is the Regulation of the Financial Services Authority Number 77 POJK.01 2016 on the Information Technology Borrowed Borrowing Service, Bank Indonesia also have two Regulations Number 19 12 PBI 2017 Regarding the Implementation of Financial Technology, Member of the Board of Governors Regulation Number 19 14 PADG 2017 Regulatory Sandbox, Regulation of the Board of Governors Number 19 15 PADG 2017 Regarding Procedures for Registration, Delivery of Information and Monitoring of Financial Technology Providers. Research method in this thesis is with approach normatively.

Abstrak :
Perkembangan inovasi di bidang teknologi menyebabkan beragamnya model dan variasi teknologi finansial. Sebagai langkah untuk memastikan optimalisasi teknologi finansial bagi pertumbuhan ekonomi dan pencegahan adanya potensi gangguan stabilitas sistem keuangan, regulatory sandbox digunakan untuk menguji inovasi, layanan, model bisnis, dan mekanisme layanan teknologi finansial. Penggunaan regulatory sandbox kemudian menimbulkan pertanyaan bagaimana model pengaturan serupa diterapkan diberbagai negara dan bagaimana kerangka hukum di Indonesia mengatur mengenai regulatory sandbox. Selanjutnya dibahas peranan regulatory sandbox dalam menjamin akuntabilitas dan keamanan penyelenggaraan teknologi finansial. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif. Kesimpulan yang dihasilkan dari penelitian ini adalah berbagai negara menerapkan regulatory sandbox dengan tahapan Application, Selection, Regulatory Sandbox dan Exit. Perbedaan pengaturan regulatory sandbox yang diterapkan dapat dilihat dari tiga indikator: peserta, manfaat, dan perlindungan konsumen. Regulatory sandbox di Indonesia diakomodir oleh dua lembaga, yakni Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Dari segi teknis, lembaga pemerintahan yang berwenang mengatur serta mengawasi penyelenggaraan fintech ialah Kemenkominfo dan BSSN. Fintech tergolong sebagai sistem elektronik pelayanan publik harus melakukan pendaftaran ke Kemenkominfo dan penyelenggaraannya diawasi oleh BSSN. Tetapi, belum ada koordinasi yang tegas yang dilakukan oleh lembaga pemerintah pelaksana teknis dan bisnis (BI dan OJK) dalam kaitannya dengan regulatory sandbox di bidang fintech. Regulatory sandbox dapat dikategorikan sebagai langkah preventif penyelenggaraan fintech bagi perlindungan masyarakat. Tetapi langkah represif yang dilakukan oleh Kemenkominfo dan OJK selama ini sudah sering dilakukan terkait dengan penyalahgunaan data maupun penipuan yang diselenggarakan oleh fintech.

---

The development of innovation in the technology sector has led to a variety of models and variations in financial technology. As a measure to ensure the optimization of financial technology for economic growth and a decrease in the level of financial potential, a sandbox system is used to obtain innovation, services, business models, and financial technology services. Regulatory sandbox then began to questioned about how the rules apply in various countries and how Indonesia regulate about regulatory sandbox. Then discussed how regulatory sandbox ensuring accountability and security in the implementation of financial technology. This research is conducted by normative juridical approach. The conclusions generated from this study are countries that apply regulatory sandbox have general arrangement: Application, Selection, Regulatory Sandbox and Exit. The difference in the regulatory sandbox regulations can be seen from three indicators: participants, benefits, and consumer protection. Regulatory sandbox in Indonesia accommodated by two institutions, Bank Indonesia and Otoritas Jasa Keuangan. From a technical aspects, regulatory sandbox regulated and supervised by Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Badan Siber dan Sandi Negara. Fintech is classified as an electronic public service system which must register with the Kemenkominfo and its implementation is supervised by the BSSN. However, there has been no firm coordination by technical and business government institution (BI and OJK) regarding implementation of regulatory sandbox. Regulatory sandbox can be categorized as a preventive measure of consumer protection. But the repressive steps coordinate by Kemenkominfo and OJK often been done related to data security and fraud.

Abstrak :
Meskipun mencatatkan pertumbuhan yang cukup tinggi, pangsa pasar perbankan Islam di Indonesia sangat kecil dibandingkan aset seluruh industri keuangan. Fakta tersebut ironis mengingat religiusitas adalah faktor utama yang mendorong nasabah menggunakan jasa bank Islam, dan mayoritas penduduk Indonesia adalah penganut Islam. Penelitian ini ingin mengetahui minat dan faktor utama yang mempengaruhi keputusan untuk menggunakan layanan keuangan, baik yang disediakan oleh bank syariah atau perusahaan teknologi finansial. Penelitian ini melibatkan 404 responden, dan menggunakan model yang merupakan gabungan dari model SERVQUAL, UTAUT2, serta faktor religiusitas. Data yang diperoleh diuji dengan metode PLS-SEM. Hasil dari pengujian menunjukkan bahwa faktor keimanan tidak berpengaruh terhadap keputusan nasabah menggunakan layanan dari bank syariah. Adapun faktor yang terbukti mempengaruhi keputusan responden untuk menggunakan layanan bank syariah adalah praktik religiusitas, pengetahuan tentang prinsip syariah, dan harapan peningkatan kinerja sebagai dampak dari penggunaan teknologi. Faktor yang mempengaruhi keputusan responden untuk menggunakan layanan tekfin adalah pertimbangan manfaat-biaya dari penggunaan layanan keuangan berbasis teknologi, pengaruh sosial dari lingkungan sekitar, dan jaminan layanan. Kehadiran fisik outlet penyedia jasa keuangan tidak berpengaruh pada keputusan nasabah memilih layanan keuangan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pelaku industri bank syariah dan tekfin, serta regulator, dalam mengambil kebijakan yang tepat bagi pengembangan industri keuangan syariah. ......Despite recorded a remarkable growth, the Indonesian Islamic banking market share is very small compared to the total assets of entire industry. This fact is ironic considering that religiosity is the main factor that encourages customers to use Islamic banks services, and majority of Indonesias population are Muslims. This study wants to know the public interests and main factors that influence the decision to use financial services, provided by Islamic banks or financial technology companies. This study involved 404 respondents. The model is a combination of SERVQUAL, UTAUT2 models, and religiosity factors. The data were tested using PLS-SEM method. The results show that one`s belief doesnt affect customers decision to use Islamic banks services. Factors that influence respondents decision to use Islamic banks services are practice of religiosity, knowledge of sharia principles, and expectations of performance improvement by the use of technology. Meanwhile, factors that influence respondents decision to use fintech services are price-value considerations, social influence of the surrounding environment, and service assurance. The physical outlets of financial service provider do not seem really required by respondents. These results are expected to help Islamic banks, fintech, and regulators, in taking appropriate policies for the development of Islamic finance industry.

Abstrak :
Inovasi di bidang teknologi informasi mendorong perkembangan fintech sangat pesat sehingga semakin mendekati kinerja perbankan, layanan keuangan yang tadinya disediakan oleh perbankan saat ini sudah dapat direplikasi oleh fintech (shadow banking). Perbankan dituntut untuk mampu bersaing, bertransformasi secara digital guna mempertahankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi yang berperan strategis dalam perkenomian negara. Untuk itu interlink antar perbankan dan fintech perlu dibangun dengan membuka data nasabah perbankan kepada pihak ketiga (open banking). Dengan membuka data nasabah perbankan kepada pihak ketiga, bank akan melakukan inovasi teknologi digital melalui pemanfaatan open Application Programming Interface (API) dalam berbagai aplikasi yang memberikan pelayanan keuangan kepada nasabah. Inisiatif yang digagas oleh Bank Indonesia tersebut, tentunya memiliki risiko yang harus diantisipasi khususnya terkait dengan perlindungan data pribadi nasabah. Tesis ini membahas mengenai perlindungan data pribadi bagi nasabah perbankan dalam implementasi kebijakan open banking. Kondisi peraturan perlindungan data pribadi yang masih tersebar di berbagai ketentuan memunculkan potensi masalah antara lain adanya keraguan dari nasabah untuk membuka data pribadinya, ketidakpastian bagi industri fintech, dan hambatan bagi regulator dalam melakukan harmonisasi peraturan dan koordinasi dengan banyak otoritas di berbagai sektor. Beberapa solusi yang diusulkan dalam tesis ini antara lain mendorong percepatan penyelesaian pembahasan dan pengesahan RUU PDP yang juga mengamanatkan adanya otoritas independen sebagai otoritas perlindungan data pribadi dan penggunaan API dalam proses sharing data, serta upaya peningkatan literasi digital masyarakat. ......Innovations in the field of information technology encourage the development of fintech rapidly so that it is closer to banking performance, the financial services previously provided by banks can now be replicated by fintech (shadow banking). Banking is required to be able to compete, transform digitally in order to maintain its function as an intermediary institution that plays a strategic role in the country's economic development. For this reason, interlinks between banks and fintech need to be built by opening banking customer data to third parties (open banking). By opening banking customer data to third parties, banks will innovate digital technology through the use of the open Application Programming Interface (API) in various applications that provide financial services to customers. The initiative initiated by Bank Indonesia has risks that must be anticipated, especially related to the customers' personal data protection. This thesis discusses the protection of personal data for banking customers in the implementation of open banking policies. The condition of personal data protection regulations that are still scattered in various provisions raises potential problems, including doubts from customers to disclose their personal data, uncertainty for the fintech industry, and obstacles for regulators in harmonizing regulations and coordinating with many authorities in various sectors. Some of the solutions proposed in this thesis include encouraging the acceleration of the completion of the discussion and ratification of the PDP Bill which also mandates the existence of an independent authority as the authority for personal data protection and the use of APIs in the data sharing process, as well as efforts to increase public digital literacy.

Abstrak :
Kegagalan sistem pembayaran pada kasus wirecard terjadi akibat lemahnya pengaturan dan pengawasan terhadap Penyelenggara Fintech Sistem Pembayaran di Jerman. Sebagai penyelenggara fintech sistem pembayaran, yang tidak diawasi oleh Otoritas, Wirecard AG dapat menawarkan produk, layanan, teknologi maupun model bisnis mereka kepada Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP). yang memegang peranan penting dalam proses pembayaran. Kegagalan sistem pembayaran dapat terjadi, jika Wirecard berhenti menyediakan layanan teknologinya ke banyak PJSP yang menjadi mitra kerjasamanya. Untuk itu, penelitian ini mencoba meninjau pengaturan dan pengawasan penyelenggara fintech sistem pembayaran di Jerman dan di Indonesia, bagaimana otoritas mengklasifikasikan penyelenggara fintech dalam regulasi sistem pembayaran di negaranya, apakah termasuk sebagai PJSP yang perlu diawasi ataukah hanya sebagai Penyelenggara Penunjang. Selain itu, apakah peraturan dan sistem pengawasan yang ada di Indonesia sudah cukup efektif memitigasi risiko kegagalan pada sistem pembayaran. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundangan-undangan dan pendekatan perbandingan. Hasil analisis menunjukkan bahwa pengaturan perizinan penyelenggara fintech sistem pembayaran di Indonesia lebih baik dibandingkan Jerman, karena sudah memiliki regulasi khusus yang mengatur perizinan dan mengawasi penyelenggara fintech, namun demikian ketentuan terkait penyelenggara sistem pembayaran di Indonesia masih tersebar dibanyak peraturan, sehingga disarankan untuk melakukan peyederhanaan peraturan dengan metode omnibus law. Adapun pengaturan dan pengawasan yang dilakukan Bank Indonesia sudah cukup efektif untuk memitigasi risiko kegagalan sistem pembayaran, namun kurang efektif dalam memproses perizinan yang berupa persetujuan pengembangan kegiatan, produk dan aktivitas baru jasa sistem pembayaran serta kerjasama dengan pihak lain. Untuk itu perlu dilakukan perubahan ketentuan, dimana persetujuan kerjasama dan pengembangan produk serta aktivitas baru yang bersifat sederhana dan tidak berisiko cukup dikenakan wajib lapor serta ditentukan batas waktu pemberian hasil keputusan. ......The failure of the payment system in the wirecard case occurred due to weak regulation and supervision of the fintech payment system companies in Germany. As a fintech payment system provider, which is not supervised by the Authority, Wirecard AG can offer their products, services, technology and business models to Payment System Service Providers. (PJSP). which plays an important role in the payment process. Payment system failures can occur, if Wirecard stops providing its technology services to the many PJSPs that are its partners. For this reason, this research tries to review the regulation and supervision of the fintech payment system providers in Germany and in Indonesia, how the authorities classify fintech providers in their payment system regulations, whether they are entered as PJSPs that need to be closely monitored or only as supporting providers. In addition, this study will analyze whether the existing regulations and supervisory systems in Indonesia are sufficiently effective in mitigating the risk of the payment system failure. This research uses normative legal research, with a statutory approach and a comparative approach. The results of the analysis show that the regulations for fintech payment system providers in Indonesia are better than Germany, because it already has special regulations that regulate licensing and supervise fintech providers. however, the provisions related to payment system operators in Indonesia are still scattered in many regulations, so it is advisable to simplify regulations using the omnibus law method. The regulation and supervision carried out by Bank Indonesia was effective enough to mitigate the risk of payment system failures, however, it was not effective enought in processing approvals for developing new payment system activities, products and services as well as collaborating with other parties. For this reason, it is necessary to change the provisions, in which cooperation agreements and product development as well as new activities that are simple and not sufficiently risky are subject to a mandatory report and a deadline for the issuance of the decision results.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai penerapan manajemen risiko dalam Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI), dengan studi kasus penerapan manajemen risiko pada UangTeman sebagai salah satu Penyelenggara LPMUBTI. Pada studi kasus UangTeman, Penulis meneliti penerapan manajemen berdasarkan POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, POJK Nomor 1/POJK.05/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank, serta SEOJK Nomor 18/SEOJK.02/2017 tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi Pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimanakah pengaturan mengenai manajemen risiko pada LPMUBTI menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia dan bagaimanakah penerapan manajemen risiko di UangTeman terkait dengan perlindungan hukum bagi UangTeman dan Penggunanya. Bentuk penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, serta tipologi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data sekunder, yang didukung dengan hasil wawancara. Hasil penelitian yang didapat adalah penerapan manajemen risiko di LPMUBTI masih mengacu pada manajemen risiko di industri perbankan. Oleh karena itu, OJK perlu membuat peraturan khusus yang mengatur mengenai manajemen risiko pada LPMUBTI, serta perlu dilakukan pengembangan terhadap manajemen risiko yang dilakukan oleh Penyelenggara untuk melindungi Penyelenggara serta Pengguna layanan. ...... This thesis discusses the implementation of risk management in financial technology types of Peer-to-Peer Lending, with case studies about implementation of risk management at UangTeman as one of the P2P Lending company. In the case study at UangTeman, the author examines the implementation of risk management at UangTeman based on POJK Number 77/POJK.01/2016 on Peer-to-Peer Lending service, POJK Number 1/ POJK.05/2015 on Implementation of Risk Management for Non-Bank Financial Services Institutions, and SEOJK Number 18/SEOJK.02/2017 on Information Technology Governance and Risk Management of Information Technology in Peer-to-Peer Lending. The formulation of the problem of this research are, how regulations are related regarding the risk management in Peer-to-Peer Lending according to Indonesian laws, and how about the implementation of risk management at UangTeman related to legal protection for UangTeman and the users. The research method is analytical description. The data used is secondary data, which is supported by the results of interview. The results of the research obtained that the implementation of risk management in P2P Lending is still referring to risk management in the banking industry. Therefore, OJK need to make a specific regulation regarding risk management at Peer-to-Peer Lending, it is also necessary to develop risk management in Peer-to-Peer Lending company to protect the company, lenders, and borrowers.