Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Skripsi ini menganalisis bagaimana teknologi blockchain dapat diterapkan dalam sistem PPN di Indonesia. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan tujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang perlu diperhatikan untuk menerapkan teknologi blockchain dalam sistem PPN di Indonesia, model teknologi blockchain yang dapat diterapkan dalam sistem PPN di Indonesia, dan implikasi dari penerapan teknologi blockchain dalam sistem PPN di Indonesia. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang perlu diperhatikan dari sisi organisasi terdiri atas kesiapan organisasi, dukungan pihak dengan kewenangan yang lebih tinggi, kesiapan teknologi, inovasi, tata kelola (governance), dan proses regulasi (internal). Faktor-faktor dari sisi lingkungan terdiri atas dukungan pemerintah eksternal dan dukungan mitra. Faktor-faktor dari sisi teknologi terdiri atas manfaat, keamanan data, smart contract coding, arsitektur, permissions, dan shared infrastructure. Selain itu, dengan karakteristiknya, teknologi blockchain dapat diterapkan dalam sistem NSFP dengan menggunakan tipe permissioned private blockchain. Sementara itu, penerapan teknologi blockchain dalam sistem PPN di Indonesia dapat berimplikasi pada optimalisasi sistem elektronik PPN, peningkatan user experience Wajib Pajak terhadap sistem elektronik PPN, membantu analisis terhadap perekonomian nasional karena data yang bersangkutan dengan PPN menjadi jelas dan auditable, dan meningkatkan transparansi transaksi PPN.
This undergraduate thesis analyzes how blockchain technology can be applied to the VAT system in Indonesia. The approach used in this study is qualitative to analyzes factors that need to be considered for implementing blockchain technology in the VAT system in Indonesia, blockchain technology models that can be applied in the VAT system in Indonesia, and the implications of the application of blockchain technology in the VAT system in Indonesia. The results of this study indicate that factors that need to be considered in the organization side consist of organizational readiness, support of parties with higher authority, technological readiness, innovation, governance, and regulatory processes (internal). Factors in the environment side consist of external government support and partner support. Factors in the technology side consist of benefits, data security, smart contract coding, architecture, permissions, and shared infrastructure. Besides, with its characteristics, blockchain technology can be applied in NSFP systems by using the permissioned private blockchain type. Meanwhile, the application of blockchain technology in the VAT system in Indonesia can have implications for the optimizing the VAT electronic system, increasing the taxpayer's user experience of the VAT electronic system, helping the analysis of the national economy because the data relating to VAT is transparent and auditable, and increasing the transparency of VAT transactions.

Abstrak :
Kecanggihan teknologi mengubah pola aktivitas antar masyarakat dan berimbas pada berbagai bidang, termasuk di dalam jual beli tanah serta bangunan. Sebelum terciptanya teknologi sekarang, kegiatan jual beli benda tetap dilakukan dengan cara tradisional: calon pembeli melihat dan memilih properti, para pihak bersepakat untuk bertransaksi dengan harga tertentu, pembuatan akta jual beli di hadapan PPAT, pembubuhan cap dan tanda tangan pada akta, serta minuta yang dijahit pada bagian akhir akta. Pada teknologi blockchain dan fitur smart contract-nya, hal-hal demikian itu tidak lagi diterapkan, sebab ide dari terciptanya teknologi tersebut adalah meniadakan keterlibatan pejabat yang berwenang, sehingga para pihak saling terhubung secara langsung untuk melakukan kegiatan jual beli benda tetap di dalam satu ruang, yaitu ruang siber. Kemudahan bertransaksi yang disuguhkan oleh teknologi blockchain tidak serta-merta menihilkannya dari kekurangan. Ketiadaan regulasi terkait pemanfaatan teknologi blockchain untuk melakukan jual beli properti menghambat implementasi dari teknologi blockchain dan smart contractnya. ......The advancement of technology has impact on the notarization process. Before blockchain technology being introduced, the notarization process had done in traditional manners: seller meets buyer, negotiation process, contract making, the parties should be known by the notary, the parties signed the contract, and so on. The idea of the blockchain technology’s existence i.e. to eliminate the function of the middleman is also changing the conventional ways to create a legal relationship. With blockchain-smart contract, the parties could be connected directly and virtually, to make more than just a contract but a ‘legally’ binding contract at one sitting. All the ease of transaction provided by the blockchain-smart contract does not necessarily eliminte itself from the disadvantage. The regulation-void related to the use of the blockchain technology obstructs the technology itself to be implemented.

Abstrak :
Integritas arsip elektronik merupakan suatu hal yang perlu dijaga sebagai bentuk pemenuhan tujuan penyelenggaraan kearsipan baik itu di institusi pemerintahan maupun swasta. Di era teknologi seperti sekarang ini, muncul beberapa teknologi yang dapat membantu untuk mencapai tujuan tersebut, salah satunya adalah teknologi blockchain atau distributed ledger technology (DLT). Penelitian ini menggunakan metode tinjauan literatur sistematis (systematic literature review) untuk menjabarkan penggunaan teknologi blockchain untuk menjaga integritas arsip elektronik. Hasil yang didapatkan adalah ditemukan artikel-artikel yang memaparkan mengenai permasalahan terkait dengan integritas arsip elektronik yang berusaha diselesaikan, penyelesaiannya, dan kekurangan atau keterbatasan dari pengimplementasian yang telah dilakukan. Melihat dari hasil tersebut, teknologi blockchain sudah berhasil memperkenalkan mekanisme atau protokol baru untuk menjaga integritas dari arsip elektronik dengan penggunaan teknologi hashing, namun ditemukan juga terdapat banyak kekurangan atau keterbatasan dalam beberapa aspek pada hasil dari pengimplementasiannya. ......The integrity of electronic archives is something that needs to be maintained as a form of fulfilling the goals of organizing records, both in government and private institutions. In today's technological era, several technologies have emerged that can help achieve this goal, one of which is blockchain technology or distributed ledger technology (DLT). This study uses a systematic literature review method to describe the use of blockchain technology to maintain the integrity of electronic records. The results obtained were articles that explained the problems related to the integrity of the electronic archives that were trying to be resolved, their resolution, and the deficiencies or limitations of the implementation that had been carried out. Judging from these results, blockchain technology has succeeded in introducing new mechanisms or protocols to maintain the integrity of electronic archives with the use of hashing technology, but there are also many deficiencies or limitations in several aspects in the results of its implementation.

Abstrak :
ABSTRAK
Dengan posisi strategis Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dalam pemberian dukungan teknis dan administrasi kepada Dewan Pertimbangan Presiden dalam menjalankan tugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, perlindungan terhadap aset data dan informasi Dewan Pertimbangan Presiden yang bersifat rahasia dan terbatas, dari berbagai bentuk ancaman dan risiko keamanan, kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data dan informasi sangat penting. Penyimpanan data dengan sistem komputasi awan (cloud storage) memiliki beberapa risiko diantaranya risiko dari sisi keamanan data, integritas data, dan ketersediaan data. Teknologi Blockchain menawarkan sistem penyimpanan data yang terdesentralisasi, cepat, aman, transparan, dan terekam. Penelitian ini dilakukan guna merancang model teknologi blockchain sebagai solusi permasalahan pada sistem penyimpanan data sehingga dapat meningkatkan kinerja organisasi Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kasus, survei responden dan studi literatur. Analisis statistik dan analisis risiko digunakan untuk mengetahui tingkat risiko pada sistem penyimpanan data di Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden yang berpengaruh pada kinerja organisasi, untuk kemudian dirumuskan respons preventif dan korektif atas risiko yang paling dominan. Dari penelitian diketahui bahwa risiko yang paling dominan adalah pencurian data, kerusakan data akibat virus atau penyerangan sistem, data tidak dapat disimpan karena keterbatasan ruang simpan, kehilangan data akibat kerusakan sistem dan sistem tidak menyediakan backup data, setiap pengguna dapat masuk ke sistem tanpa hak akses (username dan password), dan tidak ada jaminan dari sistem jika ada ancaman keamanan. Berdasarkan hasil rumusan respons risiko tersebut, sebagai hasil akhir penelitian ini, dibuat suatu rancangan model sistem penyimpanan data berbasis risiko dengan platform teknologi blockchain yang sesuai untuk Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden sehingga dapat meningkatkan kinerja organisasi Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden.

---

ABSTRACT
With the strategic position of the Secretariat of the Presidential Advisory Council in providing technical and administrative support to the Presidential Advisory Council in providing advise and consideration to the President, protection of confidential and limited data and information assets of the Presidential Advisory Council from various security threats and risks, confidentiality, integrity, and the availability of data and information is very important. Data storage with a cloud computing system (cloud storage) has several risks including risks of data security, data integrity, and data availability. Blockchain technology offers a decentralized, fast, secure, transparent and recorded data storage system. This research was conducted to determine the appropriate blockchain technology model for the Presidential Advisory Council Secretariat as a solution to the problems in the data storage system, to enhance the performance of the Presidential Advisory Council Secretariat organization.

The method used in this research is case studies, survey respondents and literature studies. Statistical analysis and risk analysis are used to determine the level of risk in the data storage system at the Secretariat of the Presidential Advisory Council that affects the performance of the organization, to then formulate a preventive and corrective response to the most dominant risk. From the research it is known that the most dominant risk is data theft, data damage due to viruses or system attacks, data cannot be stored due to limited storage space, data loss due to system damage and the system does not provide backup data, each user can enter the system without access rights (username and password), and there is no guarantee from the system if there is a security threat. Based on the results of the risk response formulation, as the final result of the study, a risk-based data storage system model was created with a blockchain technology platform that is appropriate for the Secretariat of the Presidential Advisory Council to improve the Secretariat of the Presidential Advisory Council performance.