Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Hambatan teknis perdagangan atau Technical Barrier to Trade (TBT) berupa kebijakan teknis dan standar mutu yang diterapkan oleh Indonesia terhadap negara partner untuk impor produk elektronika rumah tangga. Dalam rangka untuk perlindungan konsumen dalam negeri dari produk impor sehingga perlu diterapkannya regulasi untuk komoditi tersebut. Penerapan kebijakan pelabelan dan standar mutu produk elektronika dapat berpengaruh menghambat perdagangan atau mendorong perdagangan. Penelitian ini menggunakan indeks frekuensi untuk mengukur hambatan teknis berupa kewajiban pelabelan dan SNI wajib yang diterapkan Indonesia pada periode 2000-2013. Secara umum, indeks frekuensi dari kebijakan pelabelan dapat menghambat impor produk elektronika untuk komoditi pompa air, kipas angin dan setrika listrik, sementara pada produk audio/video impor meningkat. Sedangkan SNI wajib mendorong impor produk kipas angin dan setrika listrik, namun pada produk pompa air dapat menurunkan impor.

---

Technical Barrier to Trade (TBT) as forms of technical policy and standards applied by Indonesia to exporter countries for imports of home appliance electronics products. Implementation of labeling regulations and mandatory standards due to consumers protection from imported products. Labeling and standards of eletronics product can inhibit or encourage trade. In this study, using a frequency index to measure technical barriers in the form of labeling obligations and SNI are applied to Indonesia in the period 2000-2013. In general, the frequency index of labeling policies restricting imports of electronics products, for water pump, electric fan and electric iron, however increasing import of audio/video product. Meanwhile SNI promote imports for electric fan and iron, but reducing import of water pump products.

Abstrak :
Dalam kerangka perdagangan internasional, penetapan kebijakan standardisasi di suatu negara dapat dipandang sebagai suatu faktor pendorong perdagangan global sekaligus sebagai suatu bentuk hambatan teknis perdagangan. Di Indonesia, kegiatan standardisasi nasional berupa penetapan kebijakan Standar Nasional Indonesia SNI Wajib telah dilakukan sejak tahun 1979. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak penerapan kebijakan SNI Wajib terhadap impor Indonesia dari 5 negara RCEP selama periode 2011-2015 untuk 25 jenis komoditas pada level HS 2 digit. Hasil empiris menunjukkan bahwa dengan menggunakan perhitungan frequency measures, penetapan kebijakan SNI Wajib pada komoditas pertanian dan hasil pertanian akan menurunkan impor sedangkan pada komoditas manufaktur non pertanian akan meningkatkan impor Indonesia. ......In the international trade framework, the establishment of a standardization policy can be viewed as a driving factor in global trade as well as a technical barriers to trade. In Indonesia, the national standardization activities in the form of Mandatory Indonesia National Standard SNI Wajib have been conducted since 1979. This paper aims to analyze the impact of the implementation of SNI Wajib to the value of Indonesia rsquo s import from 5 RCEP countries during the period 2011 ndash 2015 for 25 commodities at the level of 2 digit HS Code. Empirical results indicate that by using frequency measures, the implementation of SNI Wajib is trade restricting for agriculture goods but trade promoting for manufacture goods.

Abstrak :
ISPO sebagai suatu standar minyak kelapa sawit berkelanjutan dibuat untuk menjawab permintaan pasar dunia untuk minyak kelapa sawit yang berkelanjutan di tengah kontroversi yang beredar tentang produk tersebut, terutama dari aspek lingkungan. Dikarenakan standar sebagai salah satu jenis hambatan teknis terhadap perdagangan internasional diatur oleh Perjanjian TBT, ISPO semestinya dinilai dengan mengacu pada perjanjian tersebut dan juga kasus-kasus lainnya yang relevan dengan standar. ISPO juga bukan merupakan satu-satunya standar yang ada yang berlaku terhadap minyak kelapa sawit dengan adanya MSPO dan RSPO sebagai standar lainnya. ISPO mempunyai posisi yang tidak jelas sebagai suatu hambatan teknis, karena walaupun ia dapat dikatakan sebagai suatu standar atau regulasi teknis, ia tidak berlaku untuk produsen minyak kelapa sawit di luar Indonesia akibat isi aturan di dalamnya dan juga keterkaitannya yang erat dengan peraturan perundang-undangan Indonesia, sehingga juga menghambat adopsi ISPO sebagai suatu standar internasional yang relevan menurut Perjanjian TBT untuk minyak kelapa sawit
ISPO as a standard for sustainable palm oil was formulated to answer the demand of the international market for sustainable palm oil in the light of the controversies associated with the product, especially of enviromental issues. As standards as a technical barrier to international trade are regulated untder the premises of the TBT Agreement, ISPO must be assessed with the aforementioned agreement as well with relevant cases concerning standards. ISPO is not the only standard applicable for sustainable palm oil as MSPO and RSPO are present as standards regulating the same product. ISPO's position as a technical barrier to trade is uncertain, as one of ISPO’s main concern is that it is not applicable to foreign palm oil producers outside of Indonesia due to its content and deep connection with Indonesian regulations, impacting the viability of adopting ISPO as a relevant international standard for palm oil under the premises of the TBT Agreement.