Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKDisertasi ini menganalisis implementasi kebijakan difusi teknologi dan proses difusi teknologi di level operasional dalam konteks pemberdayaan UMK melalui iptekda LIPI di beberapa kabupaten/kota di Jawa Barat dan Jawa Timur selama kurun waktu 2000-2011. Pengalaman pelaksanaan iptekda LIPI dalam melaksanakan kegiatan difusi teknologi di kedua wilayah sangat bermanfaat untuk menentukan pola pemberdayaan UMK melalui difusi teknologi. Guna menunjang hasil analisis, pendekatan post-positivisme dengan metode pengumpulan data secara kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Hasil temuan lapangan menunjukkan bahwa baik aspek isi dan lingkungan kebijakan menentukan keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan difusi teknologi di kedua wilayah penelitian. Hasil penelitian ini merekomendasikan agar pembelajaran dari studi kasus iptekda LIPI dapat menghasilkan mekanisme difusi teknologi secara bottom-up yang dapat menciptakan para pemimpin opini di daerah yang didukung oleh perubahan sistem pelaksanaan kegiatan difusi teknologi maupun sistem penghargaan bagi para pelaku UMK maupun agen perubah dan lembaga pelaksananya sehingga kebijakan difusi teknologi bagi pemberdayaan UMK tidak lagi dilihat sebagai proyek semata. Disamping itu, penambahan mitra kerjasama yang memiliki kewenangan dan kekuasaan yang lebih besar di tingkat kementerian/lembaga, dinas-dinas terkait, desa, dan asosiasi UMK merupakan strategi bagi aktor-aktor difusi teknologi untuk mengembangkan cakupan penerima manfaat dan keberlanjutannya

---

ABSTRACTThis dissertation analyzes the implementation of technology diffusion policy and the process of technology diffusion at the operational level in the context o f Micro and Small Enteprises (MSEs) empowerment in several regencies and cities in West Java and Malang Raya during the period of 2000-2001. The experience of the iptekda LIPI implementation in conducting technology diffusion in both areas is useful for determining the design of MSEs empowerment through technology diffusion. To support the results of the analysis, post-positivism approach with qualitative data collection method is employed in this research. The findings indicate that both the aspect of content and policy environment determine the success or failure of the implementation of the technology diffusion policy in the two research contexts. The findings of this research suggest that from the case study of iptekda LIPI, a bottom-up mechanism of technology diffusion which can create opinion leaders supported by the transformation of the implementation system of technology diffusion and remunerations for agents of change and institutions implementing the technology diffusion. Thus, the technology diffusion policy for the empowerment of MSEs is no longer seen merely as a project. Furthermore, the involvement of partners which have bigger authority and power at the level of ministry/institution, related agencies, villages and MSEs association becomes a strategy for the actors of technology diffusion, such as LIPI and universities, to expand the scope of beneficiaries and sustainability."

"Adopsi kendaraan listrik plug-in (PEV) adalah subjek yang menarik banyak minat baru-baru ini. Perhatian yang meningkat ini sebagian disebabkan oleh kemajuan paralel yang cepat dalam bisnis, kebijakan, dan metode teknologi yang dimaksudkan untuk mempromosikan penggunaan teknologi baru yang revolusioner ini. Performa PEV menjadi lebih sebanding dengan mobil konvensional karena kemajuan teknologi baterai, dan semua pembuat mobil besar sekarang menawarkan PEV. Pemerintah, termasuk di Indonesia, di semua tingkatan menerapkan insentif keuangan dan non-keuangan yang berbeda untuk mempromosikan adopsi PEV. Namun, dampak dari perubahan ini pada akhirnya tergantung pada minat pelanggan. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah persepsi konsumen merupakan faktor dalam niat membeli atau menyewa kendaraan listrik. Untuk menjawab pertanyaan ini, penelitian korelasi antara persepsi konsumen Indonesia termasuk keuntungan relatif, trialability, observability, kebijakan, dan efek jaringan atau stasiun pengisian dilakukan untuk menentukan persepsi mana yang merupakan faktor utama dalam menentukan niat beli atau sewa listrik kendaraan.

---

Plug-in electric vehicle (PEV) adoption is a subject that has attracted a lot of interest recently. This increased attention is partially due to the quick parallel advancements in business, policy, and technological methods meant to promote the use of this revolutionary, new technology. The performance of PEVs is becoming more comparable to that of conventional cars because to advancements in battery technology, and all major automakers now offer PEVs. Governments, including in Indonesia, at all levels are implementing different financial and non-financial incentives to promote PEV adoption. However, the impact of these changes ultimately depends on customer interest. Therefore, the purpose of this study is to determine if consumer perceptions are a factor to the purchase or lease intent of electric vehicles. To respond to this query, a research of correlation between the perceptions of Indonesian consumers including relative advantage, trialability, observability, policy, and network effects or charging stations is done to determine which perceptions are the major factors in determining purchase or lease intent of electric vehicles."

"Tesis ini membahas tentang implementasi kebijakan difusi hasil teknologi lingkungan di Serpong dan teknologi agro di Lembang dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan positivis dengan analisis data deskriptif. Data primer yang berupa wawancara mendalam yang dilakukan kepada pelaksana difusi teknologi lingkungan di Serpong dan teknologi agro di Lembang.Hasil analisa menunjukkan adanya implementation gap antara pedoman dan faktual pelaksanaan. Indikasinya adalah pendekatan yang digunakan bersifat sentralistis dan top-down, adanya ketidaksinkronan kebutuhan teknologi dan penetapan teknologi hasil litbang yang didifusikan serta minimnya keterlibatan pemerintah daerah dalam pelaksanaan program. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut adalah: tujuan dan sasaran yang belum jelas, kelompok sasaran yang belum tepat dan konsisten, pelaksana kebijakan yang belum berkomitmen penuh, komunikasi antar organisasi yang belum intensif, kondisi sosial, ekonomi dan politik, serta tingkat partisipasi masyarakat yang minim terhadap pelaksanaan difusi teknologi.Agar kebijakan difusi teknologi dapat diimplementasikan dengan baik, maka pada tahap formulasi kebijakan diperlukan keterlibatan pihak-pihak yang akan terkait (stakeholder) dalam pelaksanaan kebijakan yang memuat konsep, tujuan dan strategi yang jelas agar mudah dipahami dengan benar oleh pelaksana-pelaksananya. Komunikasi dan koordinasi antar organisasi harus lebih ditingkatkan, sehingga terwujud sinkronisasi dan sinergi dalam pelaksanaan. Selain itu pendekatan yang dilakukan harus lebih demand oriented atau bottom-up yang mempertimbangkan manfaat bagi adopters dan juga mempertimbangkan faktor lingkungan: kondisi sosial, ekonomi dan politik yang ada.

---

This thesis discusses the implementation of the policy diffusion for environmental technologies in Serpong and agro technology in Lembang and the factors that influence it. This research uses a positivist approach to the descriptive data analysis. Primary data in the form of in-depth interviews are conducted to the performer of the diffusion of environmental technology in Serpong and agro technology in Lembang.

Results of analysis showed the existence of implementation gaps between guidelines and the factual implementation. The indication is the approach used is centralized and top-down, there is not synchronous technology needs and determination of technological R & D results in the diffusion right and the lack of local government involvement in program implementation. The factors that influence the policy implementation are: goals and objectives are unclear, the target group that has not been precise and consistent, implementing policies that have not fully committed, communication between an organization that has not been intensive, social, economic and political, as well as the participation rate people who lack the implementation of technology diffusion.

In order for technology diffusion policies can be implemented well, then at the stage of policy formulation is required the involvement of the parties that will be involved (stakeholders) in the implementation of policies that include concepts, objectives and a clear strategy to be easily understood correctly by executors. Communication and coordination among organizations should be further enhanced to realize synchronization and synergy in the implementation. In addition the approach taken should be more demand oriented or bottom-up considering the benefits for adopters and also consider environmental factors: social, economic and political."