Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :

Penelitian bertujuan untuk menjelaskan perubahan dalam pengembangan properti pada fase pra-konstruksi dengan adanya Teknologi Properti. Pengembang properti perlu memahami perubahan proses pengembangan properti saat ini untuk dapat bersaing dalam sektor real estat. Tidak menutup kemungkinan pengembang konvensional tidak akan bertahan dalam industri properti apabila tidak memahami perubahan proses pengembangan karena adanya Teknologi Properti. Penelitian ini merupakan studi eksploratoris yang menggunakan metode wawancara. Unit observasi sebagai studi kasus adalah pengembang pengguna Teknologi Properti yang dipilih dengan metode pengambilan sampel purposive. Multiple case holistic design dipilih sebagai desain studi kasus untuk membantu studi komparatif yang membandingkan proses pengembangan properti oleh pengembang konvensional, dan para pengembang properti pengguna Teknologi Properti. Unit analisisnya adalah proses pengembangan, karakteristik pengembang dan aktor yang melakukan tahap tersebut. Studi komparasi membantu dalam mengidentifikasi perubahan yang terjadi dalam fase pra-konstruksi saat ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Teknologi Properti menjadi inovasi yang mengubah fase pra-konstruksi melalui revolusi teknik pengembangan dan penerapan perangkat fisik. Teknologi sebagai perangkat mampu membuat perubahan pada rantai tahapan pengembangan sedangkan teknologi sebagai revolusi teknik pengembangan lebih banyak mempengaruhi sub-tahapan pada proses pengembangan properti. Perusahaan yang mengadaptasi Teknologi Properti (in-house developed technology) mampu bekerja lebih cepat karena adanya revolusi rantai tahapan pengembangan sedangkan adopsi Teknologi Properti (off the shelf technology) hanya mampu meningkatkan implikasi teknologi dalam setiap tahapannya. Kategori Teknologi Properti yang banyak diterapkan dalam studi kasus antara lain adalah manajemen perencanaan, studi, desain, dokumentasi (visualisasi), dan ekonomi berbagi. Pengembang dengan skala kecil bisa memanfaatkan teknologi dengan cara adopsi teknologi yang sudah tersedia untuk meningkatkan kinerja dalam setiap tahapan. Pengembang yang sudah mencapai skala menengah perlu mengadaptasi Teknologi Properti untuk proses pengembangan properti yang lebih cepat. Ada kesempatan peningkatan peran Teknologi Properti melalui adaptasi teknologi yang memiliki cakupan penggunanya yang lebih luas hingga aktor eksternal perusahaan.

 

---

The research aims to explain the changes of property development in the pre-construction phase with the existence of property technology. Property developers need to understand the changes in the current property development process to compete in the real estate sector. It is possible that conventional developers will not survive in the property industry if they do not understand the changes in the development process due to the existence of Property Technology. This research is an exploratory study using the interview method. The observation unit as a case study is the property developer of property technology users who were selected by purposive sampling method. Multiple case holistic design was chosen as a case study design to help comparative studies that compare property development processes of conventional developers, and property developers using property technology. The unit of analysis is the development process, the characteristics of the developers and the actor who carried out that stage. Comparative studies help in identifying changes that occur in the current pre-construction phase. The results of the study show that property technology is an innovation that changes the pre-construction phase through the technical revolution in the development and application of physical devices. Technology as a device is able to make changes to the chain of development stages while technology as a revolution in development techniques affects more on sub-stages of property development process. Companies that adapt property technology (in-house developed technology) are able to work faster because of the chain revolution in the development stage while property technology adoption (off the shelf technology) is only able to increase technological implications at each stage. The property technology categories that are widely applied in case studies are management planning, study, design, documentation (visualization), and shared economic. Developers with small scale can use technology by adopting available technologies to improve performance at each stage. Developers who have reached medium scale need to adapt property technology to a faster property development process. There is an opportunity to increase the role of property technology through technological adaptation that has a wider range of users to corporate external actors.

 

Abstrak :
Permasalahan kekuasaan tidak hanya berhubungan dengan otoritas negara dalam mengatur tata hidup warganya melalui pengaturan strategis. Tetapi ada beberapa unsur yang mendukung terbentuk dan berkembangnya suatu kekuasaan. Salah satunya adalah inovasi dan perkembangan teknologi yang turut merekayasa bentuk kekuasaan yang lebih besar dan luas dari sebelumnya. Melalui perkembangan teknologi, kekuasaan tidak dapat diukur berdasarkan otoritas teritorial suatu bangsa. Dalam konteks ini, kekuasaan menyebar ke segenap penjuru dunia karena keterjaringan manusia modern dalam suatu sistem global. Individu dan masyarakat yang terpisah oleh batas geografis dan teritorial dapat dipantau secara langsung melalui perangkat teknologi. Melalui perkembangan teknologi pula, negara mampu memperbesar kekuasaannya secara global karena pola interaksi dengan kelompok atau institusi atau melalui mekanisme koordinasi waktu dan ruang dalam kehidupan manusia. Berangkat dari permasalahan di atas, tesis ini berusaha menyingkap permasalahan kekuasaan tersebut dalam kehidupan modern melalui akumulasi beberapa aspek pemikiran Anthony Giddens dalam Leon strukturasinya seperti bagaimana teori strukturasi memahami konsep kekuasaan dan relevansi antara kekuasaan dengan perubahan sosial. Bagi Giddens, kekuasaan merupakan kapasitas transformatif yang melekat secara inheren pada pelaku. Konteks kekuasaan muncul dalam suatu pembentukan dan pengembangan praktik sosial di mana pelaku mengambil bagian dan terlibat dalam praktik sosial tersebut. Kekuasaan bukan merupakan tindakan khusus melainkan tindakan rutin antar pelaku dalam mencapai tujuan bersama dengan pelaku yang lain serta upaya pelaku dalam mengamankan hasil-hasil interaksi yang telah dicapai. Kekuasaan yang semula melekat secara alamiah pada pelaku kemudian berkembang menjadi kekuasaan institusional karena pola-pola interaksi antar pelaku dilakukan berdasarkan kerangka kolektif yang memberikan kesempatan pada pelaku untuk mengembangkan praktik sosial yang dijalaninya secara bersama-sama. Kekuasaan lahir dari ketidaksamaan kesempatan para pelaku dalam memanfaatkan dan mengelola sumber daya yang ada, entah itu sumber daya material maupun sumber daya manusia. Ketika kekuasaan dipahami sebagai kapasitas transformatif yang melekat pada pelaku berdasarkan tindakan rutin yang dilakukan maka kekuasaan itu sendiri mengenal perubahan karena adakalanya pola interaksi yang selama ini dijalani menjadi usang dan tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi. Pelaku dalam situasi ini melakukan introspeksi dengan praktik sosialnya melalui perentangan tindakannya dengan realitas sosial tersebut.

Abstrak :
Tesis ini tentang Polisi dan kebijakanya dalam menangani tawuran antarkampung di indramayu. Perhatian atau fokus penelitian adalah pada Pencegahan Tawuran Antarkampung Oleh Polres Indramayu. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan etnografi, yaitu dengan cara mengamati setiap gejala yang terwujud dalam kehidupan sehari-hari dari obyek penelitian. Pengamatan terlibat terhadap kehidupan warga desa-desa yang pemah mengalami tawuran, kehidupan para anggota polisi pada saat dinas dan diluar jam dinas. Penelitian dengan metode Kualitatif dan pendekatan etnografi dimaksudkan untuk dapat melihat dan memahami gejala-gejala yang ada sesuai dengan maknanya dari sudut pandang mereka, dalam hal ini warga desa, anggota Polres dan Polsek di wilayah penelitian. Hasil penelitian mendiskripsikan bahwa, tawuran antar kampung terjadi akibat banyaknya penyandang masalah sosial yang disebabkan oleh adanya pembangunan, dimana pembangunan memberikan perubahan sosial dan budaya pada masyarakat. Perubahan sosial dan budaya merupakan dampak dari penggunaan kemajuan teknologi dibidang transportasi, komunikasi dan teknologi dalam pembangunan, sehingga prilaku masyarakat dalam bersaing untuk memenuhi kebutuhan hidupnya mengarah pada konflik yang destruktif. Sebab lain adalah dad faktor sejarah, faktor sumber daya manusia yang berkualitas rendah, banyaknya angka pengangguran dan kurangnya kesempatan kerja. Kebijakan pimpinan Polres dalam menangani tawuran antarkampung adalah dengan menyamakan persepsi tentang "tawuran" dan upentingnya keamanan", bagi daerah yang sedang membangun, kepada Pemerintah Daerah, DPRD dan Masyarakat. Mengangkat masalah tawuran menjadi masalah bersama, tawuran sebagai masalah sosial, sehingga penanganannya memerlukan keterpaduan. Keterpaduan antara Pemerintah dan Masyarakat dalam menangani tawuran, temyata mampu meredam tawuran. Hal ini disertai dengan kesadaran warga masyarakat akan kebutuhan rasa aman, sehingga warga dengan penuh kesadaran membantu pemerintah untuk mewujudkan rasa aman. Kebijakan pemolisian yang dilaksanakan oleh polres indramayu menggunakan model pemolisian reaktif, pemolisian ini dilakukan untuk menangani kejahatan yang telah muncul. Pemolisian seperti ini mengedapankan penegakkan hukum, tujuanya adalah untuk memberikan efek jera kepada para pelaku tawuran. Kebijakan tersebut telah berhasil meredam terjadinya tawuran antarkampung, tetapi belum bisa mencegah terjadinya tawuran. Kebijaksanaan Pemolisian Reaktif tidak dapat diterapkan untuk mencegah tawuran, karena kebijakan demikian hanya memberikan efek deference sesaat saja, bahkan penanganan tawuran model ini bisa menimbulkan konflik baru. Dalam melakukan pencegahan tawuran, bentuk kegiatan pemolisian yang tepat adalah comunity policing (pemolisian komuniti).

Abstrak :
Teknik biomedik telah menjadi komponen penting dalam pengembangan teknologi kesehatan di Indonesia selama dua dekade terakhir. Program sarjana yang dibuka oleh beberapa universitas diharapkan menjadi titik temu antara fakultas teknik dan rumpun ilmu kesehatan (RIK), serta menjadi solusi untuk tantangan teknologi biomedik. Meski demikian, pemahaman tentang peran teknik biomedik dalam konteks kebijakan kesehatan Indonesia dan implementasinya di fasilitas kesehatan masih perlu ditingkatkan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami signifikansi peran profesi teknik biomedik dalam penyusunan kebijakan kesehatan Indonesia dan implementasinya di fasilitas kesehatan.. Metode analisis kebijakan Grindle yang digunakan dalam penelitian sebagai pengamatan mendalam terhadap keterikatan peran teknik biomedik dalam kebijakan kesehatan Indonesia berbasis wawancara dengan ahli terkait di bidang teknologi kesehatan, kebijakan kesehatan, dan di bidang teknik biomedik. Melalui penelitian ini, ditemukan permasalahan utama pada perkembangan profesi teknik biomedik berada pada kelemahan legalitas akibat dari ketiadaan asosiasi dan wadah aspirasi yang jelas. Ditemukan pula penguatan regulasi untuk mendorong alokasi tenaga kerja dari teknik biomedik dapat menjadi evaluasi kebijakan yang selama ini telah berjalan. Diharapkan, penelitian ini menjadi awal dari diskusi lebih lanjut dalam kontribusi produktif teknik biomedik dalam peningkatan industri kesehatan Indonesia. ......Biomedical engineering has become an important component in the development of health technology in Indonesia over the past two decades. The undergraduate programs established by several universities are expected to become a meeting point between engineering faculties and the health sciences cluster (RIK), as well as providing solutions to the challenges of biomedical technology. However, the understanding of the role of biomedical engineering in the context of Indonesian health policy and its implementation in health facilities still needs to be improved. This research aims to understand the significance of the role of the biomedical engineering profession in the formulation of Indonesian health policies and their implementation in health facilities. The Grindle policy analysis method used in this research allows for in-depth observation of the integration of the role of biomedical engineering in Indonesian health policy, based on interviews with experts in health technology, health policy, and biomedical engineering. This study found that the main problem in the development of the biomedical engineering profession lies in the lack of legal standing due to the absence of clear associations and advocacy platforms. Furthermore, strengthening regulations to encourage the allocation of biomedical engineering personnel can serve as an evaluation of existing policies. It is hoped that this research will initiate further discussions on the productive contributions of biomedical engineering in enhancing the Indonesian health industry.

Abstrak :
Wilayah hukum Polres Metro Jakarta Barat memiliki 60% tempat hiburan malam di DKI Jakarta yang sangat potensial akan maraknya peredaran narkoba. Tindak pidana narkoba sendiri sudah dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) yang dilakukan dengan menggunakan modus yang semakin berkembang dalam mengelabuhi petugas kepolisian. Ditambah lagi dengan perkembangan teknologi yang semakin cepat juga menjadi akselerator peredaran narkoba terutama di Jakarta Barat. Hal tersebut tentu menjadi tantangan tersendiri bagi Polres Metro Jakarta Barat untuk menangani dan menanggulangi penyalahgunaan narkoba, terutama dalam menggunakan diskresi bagi pengguna. Polisi dalam menjalankan tugasnya di lapangan memiliki aturan-aturan khusus untuk melakukan tindakan hukum. Ketentuan tersebut tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, di samping itu juga memiliki aturan moral yang menjadi pedoman dan harus ditaati. Pedoman-pedoman kerja polisi tersebut memiliki keluwesan bertindak, kewenangan yang bersifat diskresioner, yakni kewenangan atau otoritas yang dimiliki polisi untuk melakukan tindakan yang menyimpang sesuai dengan situasi dan pertimbangan hati nuraninya. Penggunaan diskresi merupakan kekuatan polisi untuk menyelesaikan persoalan masyarakat secara cepat dalam rangka menciptakan keamanan dan ketertiban umum. Penggunaan diskresi dalam penyidikan pada tindak pidana narkoba merupakan salah upaya untuk menangani dan menanggulangi penyalahgunaan narkoba. Polres Metro Jakarta Barat menggunakan diskresi untuk mengungkap jaringan peredaran narkoba dan dalam bentuk rehabilitasi. Dalam pengungkapan jaringan peredaran narkoba, teknik controlled delivery dan undercover buy yang digunakan lebih efektif jika didukung oleh penggunaan teknologi informasi. Sedangkan penggunaan diskresi dalam bentuk rehabilitasi diberikan kepada pengguna yang terbukti positif menggunakan narkoba tanpa barang bukti atau terdapat barang bukti namun dibawah ketentuan dalam SE MA Nomor 4 Tahun 2009.

---

Jurisdiction in Polres Metro Jakarta Barat have a 60% nightclubs in Jakarta potential of the extent of drug trafficking. The criminal act of drug itself has been categorized as an extraordinary crime committed by using a mode that is growing in a fool police officers. Coupled with increasingly rapid technological development has also become an accelerator drug trafficking, especially in West Jakarta. It is certainly a challenge for Polres Metro Jakarta Barat to handle and cope with drug abuse, especially in the use of discretion for the user. Police in carrying out their duties in the field has specific rules to take legal action. The provisions contained in the Code of Criminal Procedure (KUHAP), in addition, it also has the moral rules that guide and must be obeyed. The guidelines of the police work with the flexibility to act, the authority is discretionary, the authority or the authority of the police to carry out actions that deviate according to the situation and consideration of conscience. The use of discretion is a police force to solve community problems quickly in order to create security and public order. The use of discretion in the investigation on the crime of drug is one attempt to address and combat drug abuse. West Jakarta Metro Police use discretion to uncover the drug trafficking network and in the form of rehabilitation. In the disclosure of drug distribution network, controlled delivery and undercover techniques buy used more effectively if they are supported by the use of information technology. While the use of discretion in the form of rehabilitation is given to the user who tested positive for using drugs without evidence or there is evidence but under the provisions of the SEMA No. 4 tahun 2009.

Abstrak :
Selama beberapa dekade terakhir, Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) memiliki dampak besar pada ekonomi dan masyarakat secara lebih luas. Saat ini terdapat konsensus bahwa perkembangan dari teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dapat memberikan dorongan bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Studi ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dari pembangunan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) terhadap ketimpangan pendapatan melalui Pembangunan ekonomi di Indonesia. Analisis pada penelitian menggunakan analisis ekonometrika dengan menggunakan model fixed effect dengan metode Two-Stage-Least-Square (TSLS) dengan periode waktu dari tahun 2017-2021 untuk memahami sejauh mana pembangunan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dapat memfasilitasi dalam mengurangi ketimpangan pendapatan melalui Pembangunan ekonomi. Data yang digunakan penelitian ini berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informasi dan Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS). Hasil penelitian ini menemukan bahwa pengaruh dari pembangunan TIK signifikan positif dapat mendorong mengurangi ketimpangan pendapatan melalui Pembangunan ekonomi di Indonesia. Bantuan sosial yang diberikan pemerintah menunjukkan signifikan membantu untuk mengurangi ketimpangan di Indonesia. Pembangunan TIK dapat mendorong mengurangi ketimpangan serta Pembangunan ekonomi di luar Pulau Jawa tetapi tidak di Pulau Jawa. Pengaruh pembangunan TIK lebih besar berpengaruh di provinsi dengan sektor jasa terendah dibandingkan dengan provinsi dengan sektor jasa tertinggi. ......Over the last few decades, the development of information and communication technology (ICT) has had a major impact on the economy and society more broadly. There is currently a consensus that developments in information and communication technology (ICT) can provide a boost to sustainable economic development. This study aims to analyze the influence of the development of information and communication technology (ICT) on income inequality through economic development in Indonesia. Analysis of the research uses econometric analysis using the fixed effect model with the Two-Stage-Least-Square (TSLS) method with a time period of 2017–2021 to understand the extent to which the development of information and communication technology (ICT) can facilitate reducing income inequality through economic development. The data used in this study came from the Central Statistics Agency (BPS), the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia, the Ministry of Communication and Information, and the National Socioeconomic Survey (SUSENAS). The results of this study found that the influence of significant positive ICT development can encourage reduced income inequality through economic development in Indonesia. Social assistance provided by the government has shown significant help in reducing inequality in Indonesia. ICT development can encourage reducing inequality and economic development outside Java Island but not in Java Island. The influence of ICT development is greater in provinces with the lowest service sector compared to provinces with the highest service sector.

Abstrak :
Wilayah hukum Polres Metro Jakarta Barat memiliki 60% tempat hiburan malam di DKI Jakarta yang sangat potensial akan maraknya peredaran narkoba. Tindak pidana narkoba sendiri sudah dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) yang dilakukan dengan menggunakan modus yang semakin berkembang dalam mengelabuhi petugas kepolisian. Ditambah lagi dengan perkembangan teknologi yang semakin cepat juga menjadi akselerator peredaran narkoba terutama di Jakarta Barat. Hal tersebut tentu menjadi tantangan tersendiri bagi Polres Metro Jakarta Barat untuk menangani dan menanggulangi penyalahgunaan narkoba, terutama dalam menggunakan diskresi bagi pengguna. Polisi dalam menjalankan tugasnya di lapangan memiliki aturan-aturan khusus untuk melakukan tindakan hukum. Ketentuan tersebut tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, di samping itu juga memiliki aturan moral yang menjadi pedoman dan harus ditaati. Pedoman-pedoman kerja polisi tersebut memiliki keluwesan bertindak, kewenangan yang bersifat diskresioner, yakni kewenangan atau otoritas yang dimiliki polisi untuk melakukan tindakan yang menyimpang sesuai dengan situasi dan pertimbangan hati nuraninya. Penggunaan diskresi merupakan kekuatan polisi untuk menyelesaikan persoalan masyarakat secara cepat dalam rangka menciptakan keamanan dan ketertiban umum. Penggunaan diskresi dalam penyidikan pada tindak pidana narkoba merupakan salah upaya untuk menangani dan menanggulangi penyalahgunaan narkoba. Polres Metro Jakarta Barat menggunakan diskresi untuk mengungkap jaringan peredaran narkoba dan dalam bentuk rehabilitasi. Dalam pengungkapan jaringan peredaran narkoba, teknik controlled delivery dan undercover buy yang digunakan lebih efektif jika didukung oleh penggunaan teknologi informasi. Sedangkan penggunaan diskresi dalam bentuk rehabilitasi diberikan kepada pengguna yang terbukti positif menggunakan narkoba tanpa barang bukti atau terdapat barang bukti namun dibawah ketentuan dalam SE MA Nomor 4 Tahun 2009.

---

Jurisdiction in Polres Metro Jakarta Barat have a 60% nightclubs in Jakarta potential of the extent of drug trafficking. The criminal act of drug itself has been categorized as an extraordinary crime committed by using a mode that is growing in a fool police officers. Coupled with increasingly rapid technological development has also become an accelerator drug trafficking, especially in West Jakarta. It is certainly a challenge for Polres Metro Jakarta Barat to handle and cope with drug abuse, especially in the use of discretion for the user. Police in carrying out their duties in the field has specific rules to take legal action. The provisions contained in the Code of Criminal Procedure (KUHAP), in addition, it also has the moral rules that guide and must be obeyed. The guidelines of the police work with the flexibility to act, the authority is discretionary, the authority or the authority of the police to carry out actions that deviate according to the situation and consideration of conscience. The use of discretion is a police force to solve community problems quickly in order to create security and public order. The use of discretion in the investigation on the crime of drug is one attempt to address and combat drug abuse. West Jakarta Metro Police use discretion to uncover the drug trafficking network and in the form of rehabilitation. In the disclosure of drug distribution network, controlled delivery and undercover techniques buy used more effectively if they are supported by the use of information technology. While the use of discretion in the form of rehabilitation is given to the user who tested positive for using drugs without evidence or there is evidence but under the provisions of the SEMA No. 4 tahun 2009.