Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tujuan penelitian ini adalah untuk menghitung potensi pajak sektor perikanan tangkap dan membuat model pemungutan pajak yang adil dan efektif bagi wajib pajak. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dengan beberapa stakeholder perikanan tangkap, pengolahan dokumen sekunder, dan serangkaian observasi lapangan. Hasil penelitian adalah potensi ekonomi sektor perikanan tangkap cukup besar dan jumlah wajib pajak yang ber-NPWP masih sedikit, objek pajak sektor perikanan tangkap adalah penghasilan sebagaimana Undang-Undang Pajak Penghasilan dan Barang Kena Pajak sebagaimana Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Kesimpulan penelitian ini sektor perikanan tangkap dapat dijadikan sumber pemajakan baru, potensi penerimaan pajak lebih besar dari realisasi penerimaan pajak, dan model pemajakan yang ideal adalah pajak penghasilan tarif tunggal yang bersifat final.

---

The purpose of this research are to quantify the potential tax in fisheries sector and to create taxing models that fair and effective for the taxpayers. This research is a quantitative research. Data collection techniques are indepth interview with various stakeholders, documents processing, and field observations. The results of the research show that capture fisheries has high economic potential but only has a few taxpayers, the object of taxation is income reffered to Income Tax Act, and taxable goods reffered to Value-added Tax Act. The conclusions of this research are capture fisheries sector can be a new taxation source, the tax potential is higher than actual tax revenue, and ideal model of for this sector is single rate of income-tax to final.

Abstrak :
Penelitian ini ingin menjawab pertanyaan tentang bagaimana hubungan antara vertical fiscal imbalance dan local taxing power? Apakah ketika vertical fiscal imbalance mengalami penurunan akan menyebabkan local taxing power mengalami kenaikan? atau sebaliknya. Kemudian seberapa besar magnitude dari perubahan vertical fiscal imbalance ini terhadap local taxing power di level kabupaten dan kota, baik yang merupakan daerah induk maupun daerah otonom baru. Dengan menggunakan model fixed effect, hasil penelitian menunjukkan bahwa ketika ketergantungan terhadap transfer pemerintah pusat berkurang, baik kabupaten maupun kota di daerah otonom baru cenderung menunjukkan performa yang lebih baik dibandingkan kabupaten/kota di daerah induk. ......This study wants to answer the question of how is the relationship between vertical fiscal imbalance and local taxing power? Will a decrease in the vertical fiscal imbalance cause local taxing power to increase? or vice versa. Then how big is the magnitude of this change in the vertical fiscal imbalance to local taxing power at the district and city levels, both as parent regions and new autonomous regions. Using the fixed effect model, the results show that when dependence on central government transfers decreases, both districts and cities in new autonomous regions tend to show better performance than districts/cities in the parent region.

Abstrak :
Jurnal yang mengangkat isu-isu terkait dinamika kebijakan luar negeri Indonesia

Abstrak :
Upaya mengatasi kesulitan pemajakan ekonomi digital telah menunjukkan kemajuan yang signifikan. Langkah telah mengerucut pada tahapan untuk menyepakati pembagian hak pemajakan yang lebih luas kepada negara pasar melalui rancangan Amount A yang dimuat dalam proposal OECD/G20 Pillar One. Tesis ini membahas penerapan prinsip good tax policy pada rancangan alokasi hak pemajakan baru (Amount A) ditinjau dari aspek equity dan economic efficiency serta kebijakan pajak atas ekonomi digital di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivis dengan jenis penelitian deskriptif yang diperoleh melalui studi dokumentasi dan wawancara mendalam dengan para informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas equity dan economic efficiency belum diterapkan secara menyeluruh pada rancangan Amount A dalam proposal OECD/G20 Pillar One. Kebijakan pemerintah Indonesia untuk mengenakan PPh atau PTE terhadap kegiatan PMSE yang dilakukan oleh subjek pajak luar negeri secara prinsip tidak memiliki landasan konseptual yang kuat serta tidak sesuai dengan tatanan internasional yang ada. ......Efforts to quell the challenges of taxing the digital economy have shown significant progress. The phase has narrowed down to agreeing on the broader allocation of taxing rights to market jurisdictions through the Amount A draft in the OECD/G20 Pillar One proposal. The thesis discusses applying the principle of good tax policy in the design of the allocation of new taxing rights (Amount A) in terms of equity and economic efficiency and tax policy on the digital economy in Indonesia. This study applies a post-positivist approach with a descriptive type of research obtained through documentation studies and in-depth interviews with informants. The results show that equity and economic efficiency principles have not been fully applied to the Amount A draft in the OECD/G20 Pillar One proposal. The Indonesian government's policy to impose PPh or PTE on PMSE activities carried out by foreign tax subjects in principle does not have a solid conceptual basis and is not following the existing international system.