Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan antara reformasi administrasi perpajakan dengan motivasi kerja dan antara reformasi administrasi perpajakan dengan kepuasan kerja Account Representative pada Kantor Pelayanan Pajak yang telah menerapkan administrasi modern. Terdapat tiga macam Kantor Pelayanan Pajak yang sudah menerapkan sistim administrasi modern yaitu Kantor Pelayanan Pajak LTO, Kantor Pelayanan Pajak Madya dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama. Sebanyak 269 AR dilibatkan dalam penelitian ini.Dua hipotesis diuji: (1) Terdapat hubungan antara yang signifikan antara reformasi administrasi perpajakan dengan motivasi kerja AR pada tingkat LTO, Madya, dan Pratama, dan (2) Terdapat hubungan yang signifikan antara reformasi administrasi perpajakan dengan kepuasan kerja SR pada tingkat LTO, Madya, dan Pratama. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara reformasi administrasi perpajakan dengan motivasi kerja dan kepuasan kerja pada tingkat LTO, Madya, dan pratama.Hasil pengujian menunjukkan bahwa keseluruhan hipotesis diterima. Hipotesis pertama teruji dengan nilai Rank Spearman sebesar 0,540 (t hitung=7,62>t tabel=1,665). Sementara hipotesis kedua teruji dengan nilai Rank Spearman sebesar 0,430 (t hitung=9,56>t tabel=1,665).Karena studi ini menunjukkan bahwa reformasi administrasi perpajakan berhubungan dengan motivasi kerja dan kepuasan kerja, maka pelaksanaannya di lapangan perlu diperbaiki secara berkelanjutan agar motivasi kerja dan kepuasan kerja AR menjadi semakin optimal.

---

The research intends to put to the test the correlation between the reformation taxation administration and work motivation and also between the reformation of taxation administration and the work satisfaction of Account Representative (AR) at The Tax Service Office which have applied modern administration system. There are three kinds of the Tax Service Office which have applied modern administration system. They are; the LTO Tax Service Office, Intermediate Tax Service Office and Elementary Tax Service Office. The research has involved 269 AR.

Two hypotheses put to a test: (1) There is a significant correlation between the reformation of taxation administration and the work motivation of AR on the LTO, Intermediate and Elementary level, and (2) these is a significant correlation between the reformation of taxation administration and the work satisfactions of SR on the LTO, Intermediate and Elementary level. Therefore, it could be concluded that there is a significant correlation between the reformation of taxation administration and the work motivation and the work satisfaction on the LTO, Intermediate and Elementary level.

The result of the test shows that the hypotheses are accepted on the whole. The first hypothesis given a value of Rank Spearman 0,540 (t count = 7.62>t table = 1,665) in a test. Meanwhile the second hypothesis given a value of Rank Spearman 0,430 (t count = 9,56)t table = 1,665).

Since the study shows that the reformation of taxation administration has a correlation to the work motivation and satisfaction then it is necessary to improve continually its implementation in the sphere so that it can increase the AR work motivation and satisfaction more optimally."

"Penelitian tentang Administrasi Perpajakan Dalam Pengelolaan Pajak Daerah (Studi Kasus Di Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Palembang), bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan administrasi perpajakan dalam pengelolaan pajak daerah, yang dilihat dari aspek kewenangan pemungutan oleh Instansi yang bertanggungjawab, aspek sumber daya manusia serta kegiatan penyelenggaraan pemungutan pajak.Penelitian ini menyimpulkan, bahwa pelaksanaan administrasi perpajakan pada Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Palembang belum berjalan sebagaimana diharapkan, dapat dilihat dari hasil analisis penelitian sebagai berikut :1. Masih terdapat fungsi-fungsi kewenangan yang belum berjalan dengan baik seperti fungsi penyuluhan serta perencanaan dan pengendalian operasional.2. Distribusi sumber daya manusia atau personil yang ada belum dilakukan secara proporsional sesuai dengan beban kerja dan kebutuhan unit.3. Kualitas personil relatif masih rendah terutama yang berbasis pendidikan formal bidang perpajakan dan akuntansi.Dari hasil penelitian disarankan agar Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Palembang :1.Keberadaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di setiap Kecamatan yang ada di delapan Kecamatan dalam Wilayah Kotamadya Palembang perlu diatur dalam Peraturan Daerah yang memuat Struktur Organisasi dan Tata kerja, Kewenangan serta memiliki eselonering yang jelas.2.Guna peningkatan kualitas Aparat, perlu dilaksanakan berbagai pelatihan teknis melalui kerjasama dengan unit pengelola pendidikan dan pelatihan yang ada baik di tingkat Kotamadya, tingkat Propinsi maupun tingkat Nasional/Pusat. Untuk kaderisasi personil agar diprogramkan pengiriman Aparat untuk mengikuti pendidikan formal bidang perpajakan dan akuntansi berbagai tingkatan, baik Diploma III, Strata 1 maupun Pascasarjana.

---

Taxation Administration on Regional Taxation Management (Case Study at "Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya" Palembang)Research about Taxation Administration on Local Taxation Management (Case Study at "Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya" Palembang) aims to know how the taxation administration conducted concerning regional taxation, viewed from the retribution authority aspect by in-charge department, human resources aspect and the taxation collecting aspect.The research concludes that the implementation of taxation administration at "Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya" Palembang has not yet done properly. Based on the analyze, it can be view as it is:1. There are still authoritative function that are not yet done properly, such as tutorial function, planning and operational controls2.The allocation of human resource or personnel has not done yet proportionally3.The quality of personnel is relatively low, almost all of them are lack on formal education basis on taxation and accountingIt is suggested that the "Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya" Palembang should undertake two steps:1.To organize through Regional Regulation concerning Organizational Structure, Job Description, Authority and clear position of "Unit Pelaksana Teknis Dinas" (UPTD) in all of the District throughout Palembang.2.To increase the quality of personnel it is necessary to conduct training and education in cooperation with training and education management unit at the National level. For having qualified cadre "Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya" Palembang should send employee to attend some formal education in the field of taxation and accounting, such as Undergraduate program (Diploma III or Sarjana 1) and Postgraduate program."

"Keuangan Daerah sangat penting terutama bagi penyelenggaraan dan Pembangunan Daerah, salah satu Sumber Pendapatan Daerah adalah Pajak Pembangunan I. Untuk bisa menjadikan Pajak Pembangunan I sebagai Sumber Pendapatan Daerah yang potensial, perlu peningkatan efektifitas dalam pengelolaannya.Pemilihan Jakarta Selatan sebagai daerah penelitian karena merupakan daerah yang memiliki pertumbuhan obyek pajak (P.Pb I) relatif lebih tinggi dibanding dengan Kotamadya-kotamadya di Jakarta. Sebagai gambaran, data tahun 1992/1993 jumlah jenis usaha tersebut berjumlah 384 buah yang terdiri dari hotel, motel, losmen, wisma, pondok wisata, hotel, apartemen, cafetaria, coffee shop, tahun 199319/94 berjumlah 470 (naik 15 %) dan tahun 1994/1995 berjumlah 442 buah (sumber KPDE).Melihat potensi yang ada, selanjutnya sejauhmana Suku Dinas Pendapatan Daerah bisa mengefektifkan administrasi penerimaan Pajak Pembangunan I itu yang terdiri dari : 1). Penentuan Wajib Pajak 2). Penetapan Nilai Kena Pajak, 3). Pemungutan Pajak, 4). Pembukuan, dan 5). Penegakkan Sistem Pajak Pembangunan I dan bagaimana tingkat kesadaran wajib pajak terhadap P.PB I.Metode penelitian yang digunakan adalah Studi Kasus dengan tipe Deskriptif. Teknik pengambilan sample yang dipergunakan teknik Probability Sampling yang memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel penelitian dengan cara Proportionate Stratified Random Sampling untuk memperoleh sample dani populasi yang anggotalunsurnya heterogen dan berstrata secara proporsional.Pajak Pembangunan I berlandaskan pada Perda DKI Jakarta No. 9 tahun 1977. Sistem Self Assessment yang menganut 3 (tiga) cara pemungutan, seperti : Setor Tunai (Contante Storting) yang nilai pajaknya ditetapkan sebesar 10 % dari penerimaan ; Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang nilai pajaknya ditetapkan oleh petugas ; dan Materai Pembangunan (MP) dikenakan Rp. 500 - Rp. 1.000;Dari penelitian ini diperoleh data bahwa setiap tahun realisasi penerimaan Pajak Pembangunan I telah melampaui target yang telah direncanakan, hal ini terjadi karena pesatnya pertumbuhan rumah-rumah makan dan rumah-rumah penginapan sebagai subyek Pajak Pembangunan I. Namun besarnya angka tunggakan juga mengindikasikan belum efektifnya penerimaan Pajak Pembangunan I, hat ini karena rendahnya kuantitas dan kualitas sumberdaya manusia serta terbatasnya sarana dan prasarana yang ada; lemahnya peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan Pajak Pembangunan I, dan kurangnya kesadaran pengusaha terhadap kewajibannya membayar pajak.Untuk mengatasi kondisi seperti itu, berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah melaui Suku Dinas-suku Dinasnya diwilayah masing-masing, antara lain dengan pengikutsertaan petugas pajak dalam kegiatan pendidikan baik formal maupun informal, pelatihan-pelatihan khusus, kursus-kursus kilat dan seminar-seminar yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang ada; koordinasi dengan instansi-instansi terkait; dan senantiasa mengkaji ulang keberadaan peraturan perundang-undangan yang ada untuk bisa mengantisipasi kemajuan dan perkembangan permasalahan seiring dengan berjalannya waktu."