Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Since social responsibility has become public issue, private sectors especially businesses which are represented by corporations, are demanded to be more respectful and to fulfill the need of public sector, as one of their stakeholder. Businesses' purpose is no longer only to provide goodsfservices and to maximize the financial profit, but more than that, also to get involved to support the society for a better social environment. Nowadays, known corporate social responsibilities are limited only to create jobs, maximize profit, pay taxes, and obey the law or any other standards. But there are part of social responsibilities that many corporations do not realize, that is philanthropic responsibility or making charitable contributions. The contributions could be social investments or just incidental contributions. The problem that arise i s tax system, since income tax in Indonesia do not accommodate philanthropic responsibility as a deduction of income or tax credit, because it is assumed that charitable contribution is not directly connected to the effort of getting, maintaining, and collecting income. Using descriptive research method, the author g ave a comprehensive description about corporate philanthropic responsibility, and searched how the tax system should accommodate the corporate charitable contributions as a deduction of income or a tax credit. The result of the research showed that by permitting the charitable contribution as a deduction of gross income, it could become an incentive for corporations to perform their philanthropic responsibility. On the other hand, it will also lighten up the burden of the government in providing public goods regarding to social community development in the whole territory of the country. There are needs for revision in perception and a unity in point of view about philantropic responsibility for both the government and corporations, in order to achieve prosperity fo all levels of community, without leaving each functions and main obligations.

Abstrak :
Skripsi ini membahas tentang proses penentuan besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan kendala - kendala yang timbul pada proses penentuan besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) pada Undang ? Undang nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini adalah dalam penentuan besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak telah melalui tahapan proses kebijakan pajak yaitu perumusan masalah, formulasi kebijakan, rekomendasi kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan. Pada proses penentuan besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) terdapat beberapa kendala yang disebabkan oleh faktor kebutuhan hidup minimum, faktor laju inflasi dan faktor pendapatan per kapita. Dari hasil penelitian menyarankan agar pemerintah memiliki rumusan baku yang dijadikan tolak ukur untuk digunakan dalam menentukan besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

---

The focus of this study describes the process and its occurring obstacles during the session of determining the amount of Non Taxable Income on income tax law number 36 year 2008. This research is a qualitative descriptive. And the study found that the amount determination of non taxable income has gone through all the stages in tax policy process, which are the problem description, policy formulation, policy recommendation, policy implementation and policy evaluation. During the conclusion of the amount of non taxable income, there were several constraints caused by minimum living cost factor, inflation rate factor and income per capita factor. And the research suggests the government to have a standard formulation as the point of reference in deciding the amount of non taxable income.

Abstrak :
Sesuai dengan SE No. S-29/PJ.43/2003 telah diatur bahwa diskon penjualan bukan merupakan objek pajak penghasilan, namun terdapat kasus yang menyebabkan diskon penjualan dikenai pajak penghasilan, sehingga perlunya melakukan perencanaan pajak dalam mengatasi hal tersebut. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kebijakan diskon penjualan yang diterapkan oleh PT PQR dalam transaksi jual-beli serta risiko pajak yang ditimbulkan berdasarkan hasil pemeriksaan pajak, dan menganalisis perencanaan pajak dalam penerapan kebijakan diskon di PT PQR. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan teknik pengumpulan data secara kualitatif. Hasil penelitian ini yaitu, berdasarkan hasil pemeriksaan pajak dalam pemberian diskon penjualan oleh PT PQR terdapat persyaratan yang menyebabkan perubahan makna diskon menjadi hadiah. Perencanaan pajak dilakukan dengan menganalisis resiko pajak atas masing-masing jenis diskon sehingga dapat menerapkan kebijakan diskon yang tepat. ......In accordance with SE No. S- 29/PJ.43/2003, it is stated that discount sales is clearly not an object of income tax. However, there are still some cases that caused sales discount is being imposed with taxable income. Therefore, tax planning is necessary to tackle this occurrence. The aim of this study is to analyze the policy of discount sales, which applied by PT PQR in the sales transaction along with tax risks that caused based on the results of tax audits as well as to analyze the tax planning in the implemantation of discount policy in PT PQR. This study is conducted with qualitative approach and also using qualitiative as techniques of data collection. The results of this study is based on the output of tax audits regarding the discount sales granting by PT PQR, in which, there are several requirements that cause the changes the meaning of discount into a bounty. Tax planning is done by analyzing the tax risks on each type of discount so that, the discount policy can be applied properly.

Abstrak :
Laporan magang ini bertujuan untuk mengevaluasi perlakuan rekonsiliasi fiskal yang dilaksanakan KAP ABC Indonesia terhadap PT DEF pada tahun 2019. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan kesesuaian antara perlakuan rekonsiliasi fiskal terhadap ketentuan perpajakan yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 beserta peraturan turunannya. Selain itu, evaluasi juga dilakukan terhadap kesesuaian pengidentifikasian atas perbedaan komersial dan fiskal sebagai beda temporer atau beda permanen. Secara keseluruhan, hasil evaluasi menunjukan bahwa rekonsiliasi fiskal yang dilaksanakan KAP ABC Indonesia telah sesuai dengan ketentuan perpajakan. Selain itu, seluruh perbedaan jumlah yang timbul akibat perbedaan perlakuan menurut ketentuan perpajakan dan standar akuntansi, telah diidentifikasikan secara tepat sebagai beda permanen atau beda temporer. ......The purpose of this internship report is to evaluate the treatment of fiscal reconciliation carried out by KAP ABC Indonesia to PT DEF in 2019. Evaluation is conducted by comparing the suitability of fiscal reconciliation treatment with tax provisions namely Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 and its derivative regulations. In addition, an evaluation is also carried out on the suitability of the commercial and fiscal differences identification as temporary or permanent differences. Overall, the evaluation results show that the fiscal reconciliation carried out by KAP ABC Indonesia was in accordance with tax provisions. In addition, all differences in amounts arising from differences in treatment according to taxation provisions and accounting standards, have been properly identified as permanent or temporary differences.

Abstrak :
Unsur-unsur taxable income terdiri dari penghasilan dan biaya. Dalam menyusun aturan PPh pemerintah membagi biaya dalam deductible expenses dan non-deductible expenses. Upaya untuk mengefektifkan dan mengefesienkan biaya terkadang menimbulkan dispute (sengketa) antara Wajib Pajak dan Fiskus.. Untuk itu perlu dilakukan upaya tax planning guna memindahkan pengeluaran non deductible expenses menjadi deductible expenses dengan tetap memperhatikan azas pemungutan pajak terutama equality principle, convenience dan economy of collection. Penghasilan merupakan tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Pengeluaran yang digunakan untuk kegiatan mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan sifatnya dikeluarkan untuk kebutuhan sehari-hari dan dilakukan secara berkala. Pengeluaran ini dapat mengurangi penghasilan bruto usaha, disebut deductible expenses. Tetapi ketentuan PPh membatasi pembebanan biaya yang dapat dikurangkan sebagai biaya yaitu pengeluaran yang tidak ditujukan untuk usaha atau ditujukan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak. Atas biaya yang tidak dapat dijadikan pengurang tersebut termasuk dalam kelompok non-deductible expenses. Analisa unsur-unsur non-deductible expenses dilakukan dengan menggunakan metode deskriptis analisis. Analisa dilakukan dengan meneliti Laporan Keuangan PT_"X" yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Independen tahun 2001. Selain itu, analisa juga meneliti korelasi SPT Tahunan Badan PT.°X" yang disampaikan ke KPP untuk tahun pajak 2001 dan ikhtisar basil pemeriksaan sebagai bahan pembanding mengenai pendapat fiskus ter hadap basil pemenuhan kewajiban perpajakan PT ?X?. Penelitian juga dilakukan dengan melakukan wawancara kepada Direktorat Pajak Penghasilan dan Konsultan Pajak untuk mendapatkan pemahaman secara rinci mengenai pengertian dan pendapat yang berkenaan dengan aturan PPh mengenai non deductible expenses sehingga dapat diketahui potensi dispute pemahaman aturan antara Wajib Pajak dengan fiskus. Upaya menginterpretasikan jenis penghasilan yang dikenakan tarif umum menjadi PPh Final merupakan usaha dalam rangka mengeliminasi taxable income secara signifikan. Upaya memindahkan biaya clad non deductible expenses menjadi deductible expenses dapat menghasilkan tax saving bagi Melakukan estimasi biaya fiskai merupakan panduan yang efektif untuk mengelahui kemungkinan polensi koreksi biaya fiskal oleh fiskus pada saat pemeriksaan di masa yang akan datang. Sehingga upaya mendisain tax planning PT.?X" menghasiikan permohonan restitusi yang dapat diterima walaupun masih terdapat koreksi fiskal positip. Upaya tax planning PT."X" dengan Cara menginterpretasikan penghasilan ke PPh Final dan mentransfer non biaya menjadi biaya serta penggunaan estimasi koreksi biaya fiskal bertujuan untuk mengefisienkan dan mengefeklifkan beban PPh Badan PT."X" Untuk itu penerapan estimasi koreksi biaya fiskal, mengkaji ikhtisar hash pemeriksaan dan penegasan aturan PPh dad Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak yang berkenaan dengan ketentuan non-deductible expenses sehingga dapat memberikan kepastian hukum merupakan sumber informasi pealing dalam melakukan tax planning. Tax planning selain merupakan usaha untuk melakukan tax avoidance sekaligus usaha penerapan implementasi undang-undang guns mengantisipasi koreksi pada waktu pemeriksaan.

---

Substance Of Corporate Expenses As Non-Deductible Expenses (Case Study In Tax Payer Of PT ?X?)Substance of taxable income consists of income and expenses. In order to arrange government policies, they are dividing expenses to be 2 (two) factors, deductible expenses and non-deductible expenses. Sometimes effort from taxpayers to made expenses to be cause and efficient would make dispute between tax payers and tax officers. Further more it has to made tax planning non deductible expenses to be deductible expenses with respect to principle of tax collecting such as equality principle, convenience and economy of collection. Income is adding of economical capable which accrued or cashed of tax payers, from domestic or foreign, be in use to be consumed or adding those wealth, with names and nor all their purposes. Deductible expenses are expenses, which it uses in taxpayers activities such as to get, to collect and keep their income. These characteristics must to be consumed to taxpayer?s necessity everyday on from time to time, and this cost could divide gross income. Its other 'wise, income tax regulation restricts expense to purpose to their trade or business, or for purpose to his or her own taxpayer's importance. Expenses could be deduct is being in-group of non-deductible expenses. Research of non-deductible expenses in this thesis use description analyses method. Researcher will analyze PT."X" income statement is being audited from independent Accountant Firm for year ended 2001. Other wise, this research will analyses correlation between yearly tax return P."X" that being reported to tax office and report of authority tax auditor, as source to be connected with tax office opinion about corporate tax obligations. Researcher will interview Direktorat Pajak Penghasilan and tax consultant. Those interviews are to get their detail information about non-deductible expenses and other source in related to object of these research until writer know possibility and potential dispute between taxpayer and tax auditors to be connected with, non-deductible regulation. To be interpreted definition is effort to transfer object of corporate income tax burden to object of final income tax means that effort to eliminated taxable income significantly. Effort to transfer expenses form non-deductible expenses to deductible expenses could make tax saving of PT"X". Doing estimated correction of fiscal expenses is effectively guidelines to know possibility and potential of fiscal correction expenses for the future. For, P "XA effort to design their tax planning to makes restitution petition could be accepted form fiscal authorities even it has been positive fiscal correction from PT."X" tax audit report. In order to be administer of estimated correction of fiscal expenses, to examine report of tax auditor authority and new regulation from head office of Direktorat Jenderal Pajak which regulations has connect to non-deductible will give certainty to tax payers as important information to make tax planning. Tax planning are effort to make tax avoidance, and tax payers effort to implement income tax regulation and effort to anticipate fiscal tax correction for the future.