Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk meneliti apakah perjanjian penghindaran pajak berganda P3B memberikan pengaruh terhadap investasi asing langsung FDI di Indonesia, kemudian apakah penambahan P3B akan meningkatkan investasi asing langsung yang masuk ke Indonesia, serta ingin melihat faktor apa saja selain P3B yang memiliki pengaruh terhadap investasi asing langsung di Indonesia, dan apakah P3B merupakan faktor utama yang paling berpengaruh. Penelitian ini menggunakan sample sejumlah data P3B Indonesia dengan mitra dari negara-negara maju dalam kurun periode 1990 sampai dengan 2014. Pengolahan data menggunakan analisis regresi OLS dengan data time series yang struktur datanya merupakan nilai variabel-variabel pada waktu yang berbeda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penambahan P3B akan meningkatkan aliran investasi asing yang masuk ke Indonesia, sehingga hal ini berarti juga bahwa P3B memberikan pengaruh terhadap investasi asing langsung di Indonesia. Selain itu, faktor PDB per Kapita, resource rent, dan kondisi politik juga mempengaruhi investasi asing langsung di Indonesia, namun P3B merupakan faktor utama yang paling berpengaruh terhadap FDI di Indonesia. ......This study aims to examine whether the agreement on avoidance of double taxation P3B give an effect to foreign direct investment FDI in Indonesia, and then whether the addition of P3B will increase foreign direct investment into Indonesia, and want to see what factors besides P3B who have influence on foreign direct investment in Indonesia, and whether P3B are the main factors that most influence the FDI. This study uses a number of data samples P3B Indonesia with partners from the developed countries within the period of 1990 till 2014. Data is processed with regression analysis approach, and the type of data use is time series structure. The results of this study show that the addition of P3B will increase the flow of foreign direct investment into Indonesia, so this means also that P3B influence on foreign direct investment in Indonesia. In addition, the GDP factor per capita, resource rent, and political conditions also affect foreign direct investment in Indonesia, as well as P3B have been the main factors that most influence on FDI in Indonesia.

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai latar belakang dibuatnya P3B Indonesia-Hong Kong, pengaturan pajak berganda di dalam P3B Indonesia-Hong Kong, dan permasalahan yang terjadi dalam penerapan P3B Indonesia-Hong Kong. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyarankan bahwa dalam proses negoisasi pembuatan P3B sebaiknya pemerintah terlebih dahulu melakukan diskusi dengan beberapa kadin dan wajib pajak, pengaturan pajak berganda dengan melalui pembagian hak pemajakan, metode kredit pajak, proses prosedur persetujuan bersama, pertukaran informasi serta ketentuan anti penghindaran pajak berganda, dan permasalahan yang timbul dalam penerapan P3B Indonesia-Hong Kong, yaitu treaty shopping dan permasalahan administrasi berupa Surat Keterangan Domisili , form-DGT 1 lembar 2.

---

ABSTRACT
This research focuses on the background of Indonesia- Hong Kong Tax Treaty, solvable double taxation issues which occur in the field work due to Indonesia- Hong Kong tax treaty arrangement. This is a qualitative research with a descriptive design. The results shows that in the negotiation process of making P3B, government should do some discussion with Kadin and the taxpayer, the double taxation arrangement with the distribution rights through taxation, the tax credit method, the mutual agreement procedure, exchange of information and the provision of anti avoidance of double taxation, and problems that arise in the application of Indonesian P3B-Hong Kong, which is treaty shopping and administrative problems in the form of certificate of domicile, form-DGT 1 sheet 2.

Abstrak :
Dalam tax treaty yang ditutup dengan 57 negara, terdapat treaty benefit yang diberikan terbatas hanya untuk pelaku usaha kedua negara yang mengikat perjanjian, hal ini dilakukan untuk memberikan insentif bagi pelaku usaha di kedua negara untuk melakukan transaksi ekonomi dalam cakupan lintas batas negara. Sehingga hasil yang diharapkan adalah terjadinya pertumbuhan ekonomi kearah yang lebih baik bagi kedua negara. Namun, perjanjian yang ditutup tersebut disalahgunakan oleh penduduk dari negara yang tidak melakukan perjanjian dengan melakukan suatu skema, sehingga bagi penduduk tersebut, dirinya mendapatkan treaty benefit yang semula tidak ditujukan untuknya, atau yang biasa disebut dengan treaty shopping. Tak pelak, hal ini menimbulkan kerugian bagi negara-negara yang mengadakan perjanjian, dikarenakan hilangnya potensi pemajakan yang timbul. Diperlukan ketentuan khusus untuk dapat menangkal praktik treaty shopping, adapun OECD Commentary memberikan jalan keluar dengan beberapa pendekatan yang dapat digunakan oleh negara yang mengalami treaty shopping, antara lain, Look Trough Approach, Channel Approach, Subject To Tax Approach dan Exclusion Approach, serta Bona-fide Provisions. Namun, dalam US Model diperkenalkan limitation on benefit sebagai pendekatan yang berbeda. Tujuan dibuatnya penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimanakah peranan Limitation on benefit sebagai penangkal praktik treaty shopping di Indonesia dan untuk menganalisis kendala-kendala apa yang ditemui dalam penerapan limitation on benefit sebagai penangkal praktik treaty shopping di Indonesia. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Jenis penelitian adalah deskriptif karena peneliti mencoba untuk memberikan gambaran rinci mengenai peranan limitation on benefit sebagai penangkal praktik treaty shopping. Data diperoleh dari wawancara mendalam dengan Direktorat Jenderal Pajak, Akademisi, dan Praktisi Pajak. Disamping itu data diperoleh dari studi literatur, buku, majalah, jurnal, dan peraturan perpajakan yang berhubungan dengan limitation on benefit, treaty shopping, dan tax treaty. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa bahwa limitation on benefit dapat secara efektif menangkal praktik treaty shopping di Indonesia.

---

In the convention of taxation with 57 countries, lays treaty benefit derive limited only to person of contracting state, it is aimed to bring incentive for resident in contracting state to do economic transaction in the scope of international. The end result expected was better economic growth for contracting state. Unfortunately, the convention was misuse by third resident, so the resident derives treaty benefits, which is not aimed for him. This misuse known as treaty shopping. Nevertheless, it implies to the tax potential loss. It needs certain provision to tackle treaty shopping activity. OECD Commentary gave the way out by introduce few approaches that might be used by contracting state, which are: Look Trough Approach, Channel Approach, Subject To Tax Approach, Exclusion Approach and Bona-Fide Provisions. Meanwhile US Model presenting limitation on benefit as different approach. The purpose of this research is to analyze how the role of limitation on benefit as provisions to prevent treaty shopping activity. Also to analyze boundaries might happened in running limitation on benefit as provision to prevent treaty shopping in Indonesia. The research type is descriptive because the researches tries to give a detailed description about the role of limitation on benefit as a provision to prevent limitation on benefit. Data collected in this research is by depth interview with Directorate General of tax, academic, and expert. Beside that, the data also collected trough literature study, books, magazine, journals and the regulation connected in treaty shopping activity, limitation on benefit, and tax treaty The conclusion of this research is limitation on benefit could be effective to prevent treaty shopping activity in Indonesia.

Abstrak :
Tax Treaty adalah sebagai sumber hukum yang bermaterikan kepentingan publik secara pembentukannya haruslah diperlakukan sama seperti ketentuan perundangan yang berlaku karena telah melewati proses pengesahan atau ratifikasi. Namun dalam pelaksanaan di lapangan dalam proses banding di Pengadilan Pajak, masih terdapat perbedaan putusan Majelis Hakim yang mempertimbangkan Tax Treaty maupun sebaliknya. Pengadilan Pajak harus memiliki kesatuan suara agar kepastian hukum tercapai baik untuk Wajib Pajak dan Direktorat Jenderal Pajak, karena sesuai dengan dasar hukum hierarki perundangan, Tax Treaty yang sudah diratifikasi memiliki kekautan hukum yang sah sebagai dasar penetapan Pajak Penghasilan Pasal 26 ayat (4). Oleh karena itu melalui penelitian yang menganalisa sumber normatif yaitu putusan pengadilan pajak Nomor: Put-099239.13/2009/PP/M.XVIB Tahun 2019 dan putusan Nomor: 886128/PP/M.VIIIA/36/2017 serta aturan perpajakan yang berlaku, akan mendorong kepastian hukum agar Majelis Hakim Pengadilan Pajak akan mendorong Majelis Hakim Pengadilan Pajak untuk memberikan kepastian hukum untuk menetapkan Tax Treaty sebagai sumber hukum untuk menggunakan tarif Pajak Penghasilan Pasal 26 ayat (4) sesuai dengan Tax Treaty.  Kepastian hukum penetapan tarif tersebut juga dapat diminimalisir melalui tahap awal dalam instansi Direktorat Jenderal Pajak sejak saat pemeriksaan keberatan sebelum WP mengajukan Banding ke Pengadilan Pajak, agar dapat dianalisa apabila WP terbukti berhak menggunakan tarif Tax Treaty, maka ketentuan Tax Treaty sudah seharusnya ditetapkan sebagai sumber hukum, sebaliknya apabila tidak memenuhi, maka berlaku aturan domestik perpajakan Indonesia sebagai dasar penetapan tarif PPh Pasal 26 ayat (4).   ......Tax Treaty is a source of law with the material of public interest in its formation, it must be treated the same as the provisions of the applicable laws because it is equivalent to the Law which has passed the process of ratification or ratification. However, in the implementation in the field in the appeal process at the Tax Court, there are still differences in the decisions of the Panel of Judges considering the Tax Treaty or vice versa. The Tax Court must have a unified voice so that legal certainty is achieved for both Taxpayers and the Directorate General of Taxes, because in accordance with the legal basis of the legal hierarchy, the ratified Tax Treaty has legal force as the basis for determining Income Tax Article 26 paragraph (4). Therefore, through research that analyzes normative sources, namely the tax court decision Number: Put-099239.13/2009/PP/M.XVIB Year 2019 and the decision Number: 886128/PP/M.VIIIA/36/2017 as well as the applicable tax rules, will encourage legal certainty so that the Panel of Judges of the Tax Court will encourage the Panel of Judges of the Tax Court to provide legal certainty to determine the Tax Treaty as a legal source to use the Income Tax rate of Article 26 paragraph (4) in accordance with the Tax Treaty. The legal certainty of the determination of the tariff can also be minimized through the early stages in the Directorate General of Taxation agency since the time of the examination of objections before the taxpayer submits an appeal to the Tax Court, so that it can be analyzed if the taxpayer is proven to be entitled to use the tax treaty rate, then the provisions of the tax treaty should be established as a source of law. On the other hand, if it does not comply, then the Indonesian domestic taxation rules apply as the basis for determining the rate of Income Tax Article 26 paragraph (4).

Abstrak :
Tesis ini membahas perlakuan pajak penghasilan atas perolehan keuntungan dari pengalihan aktiva (capital gains) secara unilateral dan bilateral terkait tax treaty dengan negara mitra lainnya (bilateral) serta perhitungan waktu (time test) dimulainya hak pemajakan melalui pendekatan yuridis normative yaitu penelitian hukum yang menjadikan data kepustakaan sebagai tumpuan utama. Hak pemungutan pajak suatu negara dalam ketentuan tax treaty meliputi 2 (dua) hal, yaitu hak pemungutan pajak terhadap wajib pajak dalam negeri (WPDN) atas penghasilan dari luar negeri, dilakukan atas penghasilan luar negeri atau transaksi (ke) luar batas negara dan hak pemungutan pajak terhadap wajib pajak luar negeri (WPLN) atas penghasilan dari dalam negeri (domestik), dilakukan atas penghasilan domestik atau transaksi (ke) dalam batas negara. Dimana pada praktiknya pemungutan pajak penghasilan luar negeri dilakukan oleh negara domisili (residence country), sedangkan pernungutan pajak penghasilan domestik dilakukan oleh negara sumber (source country) dengan tar-if tertentu yang telah disepakati dalam tax treaty. Hasil penelitian menyarankan bahwa dalam undang-undang pajak penghasilan memerlukan penambahan ketentuan mengenai pengenaan atas perolehan penghasilan dari penjualan harta di luar negeri yang diterima oleh Wajib Pajak Dalam Negeri untuk melengkapi ketentuan tax treaty secara unilateral dan menambah ketentuan dalam setiap tax treaty mengenai kemungkinan perubahan nilai dalam pasal yang menerangkan capital gains, sehingga dapat memperkecil perbedaan pengakuan keuntungan atau kerugian atas transaksi peralihan harta tersebut di masing-masing negara.

---

This thesis discusses the tax treatment of gains from transfer of assets (capital gains) in unilateral and bilateral tax treaty, are associated with other partner countries (bilateral) and computation time (time test) the commencement of taxation rights normative juridical approach to the study of law which makes data literature as the main pedestal. The right ofa state tax collections in the tax treaty provisions include two things, namely: the right of tax collection on domestic taxpayers o nthe income from abroad carried out on foreign income or transactions (to) outside the limits of state and the rights collection of tax on overseas tax payers on income from domestic, carried out on domestic income or transactions (to) within state boundaries. Where in practice income tax collections by the overseas country of domicile (residence country), while the domestic income tax collections by source country (source country) to certain tariffs agreed in the lax treaty. Results of research suggest that the income tax laws require the addition of provisions regarding the imposition of the acquisition of income from the sale of overseas property received by the taxpayer to complete the domestic tax treaty provisions and add provisions unilaterally in any tax treaty on the possibility of changes in value article that explains capital gains, so that it can minimize the differences over the recognition of gains or losses on property transfer transactions are in their respective countries.

Abstrak :
Tax treaty Indonesia-India berlaku efektif 1 Januari 1988 kini telah diamandemen dengan tax treaty Indonesia-India berlaku efektif 1 Januari 2017. Amandemen tersebut turut merubah ketentuan mengenai bentuk usaha tetap BUT . Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perubahan ketentuan mengenai bentuk usaha tetap pada tax treaty Indonesia-India berlaku efektif 1 Januari 2017. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Perubahan ketentuan BUT tax treaty Indonesia-India yaitu dengan adanya pertambahann klausul pada pasal 5 ayat 2 huruf f, g, dan h, pasal 5 ayat 3 huruf b dan pasal 5 ayat 5 huruf c yang mana memberikan benefit bagi Indonesia yaitu lebih memberi kepastian hukum dan memperluas hak pemajakan. Atas adanya pertambahan klausul tersebut dibutuhkan tindak lanjut agar dapat mengimpelementasikan hak pemajakan ketentuan BUT yang baru, yaitu mendeteksi adanya kegiatan yang memicu penerapan ketentuan BUT serta harmonisasi antara treaty dengan hukum domestik. ......Tax Treaty Indonesia India applied effectively on January, 1st 1988, now it has been amended becoming Tax Treaty Indonesia India that will be applied effectively on January, 1st 2017. This amandement also changed the provision of permanent establishment. The purpose of this research is to analyse the changes of Permanent Establishment provision on Tax Treaty Indonesia India will be Applied Effectively on January, 1st 2017. This research was using a descriptive qualitative method. Changes in permananet establishment provision reflected in additional clauses within article 5 paragraph 2 section f, g and h, article 5 paragraph 3 section b and artcile 5 paragraph 5 section c which clarifying and expanding the taxation right of the source country. Those additional clauses of permanent establishment required a follow up so that Indonesia could implemented the taxaton rights of the new permanent establishment provision through detection of activities which trigger the application of permanent establishment provision and harmonization between treaty and the domestic law.

Abstrak :
Karya akhir ini meneliti tentang perbedaan penentuan hak pemajakan internasional antara Indonesia dan Amerika Serikat yang menyebabkan terjadinya pengenaan pajak berganda terhadap tenaga kerja asing dari Amerika Serikat yang berada di Indonesia. Objek yang diteliti adalah ekspatriat dari Amerika Serikat yang mempunyai hubungan kerja dengan perusahaan dalam negeri (Indonesia). Penelitian dibatasi dengan menggunakan Undang-Undang Perpajakan Indonesia tahun 2000 beserta peraturan-peraturan pendukung yang berkenaan dengan pembahasan masalah, dan Internal Revenue Code yang telah diamandemenkan beberapa kali hingga tahun 2002. Pajak yang akan diteliti adalah pajak penghasilan. Penelitian atas pajak penghasilan ini meliputi pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan karyawan (dengan tarif pasal 17) dan 26, serta pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang Undang Pajak Penghasilan Indonesia Nomor 17 tahun 2000. Aspek pajak yang diteliti menyangkut aspek formal, yaitu berupa formalitas kewajiban pelaporan, dan aspek materiil, berupa isi Surat Pemberitahuan tersebut. Penyelesaian masalah kependudukan ganda ini dapat diselesaikan dengan menggunakan ketentuan yang terdapat pada artikel 4 ayat (2) tax treaty yang berisi tentang tie break rule, dan pemberian fasilitas kredit pajak luar negeri oleh Indonesia dan Amerika Serikat.

---

This thesis observes the differences of authority taxation between Indonesia and the United States of America, which cause a double taxation to expatriate from the United States of America who domicile in Indonesia. The observed object is an expatriate from the United States of America, which has done dependent personal services within Indonesia. This research was limited by using Indonesian Income Tax Statute year 2000 along with regulations respective support with solution of the problem and Internal Revenue Code which have been amendment several times until year 2002. The subject of this research is income tax. Research to the this income tax cover income tax section 21 to the production of employees (with tariff section 17) and 26, and also section 2 sentence (3) and (4) appropriate with Indonesian Income Tax Statute Number 17 year 2000. This double taxation problem can be solved using article 4 (2) on the tax treaty about tie break rules, and giving a foreign tax credit facility by Indonesia and the United States of America.

Abstrak :
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis interpretasi konsep beneficial owner yang digunakan dalam kasus hasil putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 133/B/PK/PJK/2017 antara PT PLN dan DJP serta melihat implikasinya terhadap kepastian pendanaan Perusahaan melalui Penerbitan global Bond. Perbedaan interpretasi ini menimbulkan banyak kasus yang sering dibawa ke pengadilan pajak. Dari beberapa kasus yang terjadi dapat dilihat ada kecenderungan Perusahaan membentuk SPV di luar negeri untuk menerbitkan global Bond. Metode yang dilakukan dalam penelitian adalah pendekatan studi kasus. Desain penelitian yang digunakan adalah kualitatif method dengan menggunakan berbagai sumber data dalam sebuah penelitian (data triangulation). Data yang dikumpulkan adalah data primer yaitu hasil wawancara dengan narasumber dari PT PLN dan data sekunder yaitu commentary OECD, jurnal-jurnal, peraturan, hasil putusan, pembahasan tentang kasus sejenis.Dari hasil analisi yang telah dilakukan terhadap Hasil putusan dan peraturan tentang beneficial owner di Indonesia dinyatakan dalam PER-10/PJ/2017, hal yang menjadi penyebab perbedaan interpretasi tentang beneficial owner adalah kurangnya pembuktian dari wajib pajak tentang fakta sebenarnya terkait entitas yang disebut SPV tersebut. Perlu adanya penambahan lampiran dalam peraturan perpajakan Indonesia yaitu permintaan dokumen-dokumen yang dapat membuktikan bahwa entitas tersebut merupakan benefial owner sebenarnya. Suatu Entitas dapat dibuktikan sebagai beneficial owner apabila telah memenuhi persyaratan yang ada dalam commentary OECD tentang Limitation on Benefit. ......The purpose of this study is to analyze the beneficial owner concept interpretation used in the case of the decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 133/B/PK/PJK/2017 between PT PLN and DGT and see the implications for the Companys funding certainty through Global Bond Issuance. This difference in interpretation raises many cases that are often brought to the tax court. From several cases that occur, it can be seen that there is a tendency for the Company to form SPVs abroad to issue global bonds. The method used in the study is a case study approach. The research design used is a qualitative method using various data sources in a study (data triangulation). The data collected are primary data, namely the results of interviews with informants from PT PLN and secondary data, namely OECD comments, journals, regulations, the results of decisions, discussions about similar cases. From the results of the analysis carried out on the results of the decision and the rules on the beneficial owner in Indonesia stated in PER-10/PJ/2017, the cause of the difference in interpretation of the beneficial owner is the lack of evidence from the taxpayer about the actual facts related to the entity called SPV . It is necessary to add an attachment to the Indonesian tax regulation, namely the request for documents that can prove that the entity is the actual beneficial owner. An Entity can be proven as a beneficial owner if it has fulfilled the requirements contained in the OECD commentary about Limitation on Benefit.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai latar belakang pembentukan P3B Indonesia-Mauritius, analisis pemilihan comprehensive tax treaty, - pemicu terminasi P3B dan skema treaty shopping sebagai salah satu bentuk penyalahgunaan P3B Indonesia-Mauritius. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa latar belakang pembentukan P3B Indonesia-Mauritius lebih bersifat politis dan belum dilandasi kajian akademis yang transparan dan efektif. Untuk menghindari risiko penyalahgunaan P3B, maka mini-agreement seperti tax information exchange agreement bisa menjadi alternatif comprehensive tax treaty dengan tax haven country. Mengingat tingginya investasi Mauritius yang masuk ke Indonesia pada periode implementasi P3B, maka new agreement bisa dibuat sebagai alternatif setelah terminasi untuk mempertahankan tingginya arus masuk investasi Mauritius ke Indonesia. Hasil penelitian ini menyarankan agar dalam membuat P3B, kajian akademis harus transparan dan melibatkan pihak-pihak kompeten seperti akademisi dan praktisi perpajakan. ......This thesis discusses the background of the formation of Indonesia-Mauritius tax treaty, analysis of selection of a comprehensive tax treaty, factors that trigger tax treaty termination and the scheme of treaty shopping as one kind of treaty abuse of Indonesian-Mauritius. This research is a descriptive qualitative with research design. The research concludes that background of formation of Indonesia- Mauritius tax treaty is more political and not based on an academic study that is transparent and effective. To avoid the risk of misuse of tax treaty, a miniagreement such as a tax information exchange agreement can be an alternative rather than a comprehensive tax treaty with a tax haven country. Because Mauritius noted as a high investment country into Indonesia on treaty implementation period, so new agreement could be made as an alternative after termination for maintaining in flow investment from Mauritius to Indonesia. Results of this study suggest that in making P3B, academic study should be transparent and involve competent parties such as academics and tax practitioners.