Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sebagai salah satu negara yang menerapkan Pajak Pertambahan Nilai, Indonesia memiliki suatu sistem Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan penerapan bentuk, prinsip, metode penghitungan pajak, tarif pajak, dan perlakuan kebijakan tertentu yang diatur dalam suatu peraturan perundangan. Penerapan Pajak Pertambahan Nilai dalam suatu peraturan perundangan tentunya tidak terlepas dari pemenuhan konsep teoritis dan kelaziman. Berangkat dari hal tersebut, penulis membuat tesis ini dengan tujuan menelaah Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai Nomor 18 Tahun 2000 secara konsep teoritis dan membandingkan kelaziman penerapan ketentuan tersebut dengan yang dilakukan oleh negara lain, dengan mengacu kepada Sixth Directive yang menjadi pedoman peraturan Pajak."

"Kebijakan Biaya Jabatan ditujukan menjadi pengurang penghasilan dalam perhitungan Pajak Penghasilan PPh Pasal 21. Kebijakan ini sudah berjalan hampir satu dekade sejak terakhir dikeluarkan yakni pada Tahun 2008 melalui PMK 250/PMK.03/2008. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penentu utama biaya jabatan serta diselaraskan dengan perkembangan ekonomi saat ini. Metode penelitian ini adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data . Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor penentu utama kebijakan biaya jabatan adalah biaya transportasi yang dikeluarkan pegawai tetap dari rumah ke kantor serta sebaliknya dan kebijakan batas maksimal biaya jabatan tersebut perlu dilakukan penyesuaian berupa kenaikan apabila dilihat dari perkembangan ekonomi saat ini.

---

The policy of ldquo Biaya Jabatan rdquo individual operational cost is intended to be a deduction of income in the calculation of Withholding Tax Article 21 for employment income tax. This policy has been running almost a decade since the last issued in 2008 through PMK 250 PMK.03 2008. This research has goals to analyze the proxy of this policy and harmonized with the current economic development. The method of this research is qualitative. The results of this study indicate that the proxy of this policy is the cost of transportation issued by permanent employees from home to the office and vice versa and the limitation of this policy needs to be increase with the current economic development as the source."

"Penerapan PPh final 1 dari omzet memiliki implikasi kelebihan pembayaran pajak akibat adanya pemotongan PPh dari pihak lawan transaksi. Atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang tersebut, diajukan pengembalian ke pihak KPP. Namun, terdapat kendala dalam proses pengembaliannya, sehingga perlu dirumuskan solusi untuk kendala tersebut. Metode penelitian ini adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan penerapan PPh Final 1 dari omzet untuk UMKM memiliki implikasi kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang dan menimbulkan kendala dalam pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang tersebut. Pada penelitian ini dirumuskan solusi dengan membuat sebuah sistem aplikasi E-Tax PPh 23 yang akan membantu dalam menyelesaikan kendala yang terjadi dalam pengembalian kelebihan pembayaran pajak tersebut.

---

Final Income Tax Implementation of 1 of turnover has implications of tax overpayment due to the withholding of Income Tax from counterparties. Due to the overpayment of taxes that should not be owed, thus proposed a refund to the Tax Office Kantor Pelayanan Pajak . However, there are obstacles within the refund process therefore solutions need to be formulated to solve these problems. The research method used is qualitative research with data collection technique through in depth interview and literature study. The result of this research shows that Final Income Tax application of 1 of turnover for SMEs Corporate has implications of tax overpayment that should not be owed which resulting in obstacles within the tax refund process. In this research formulated the solution by making an application system E Tax PPh 23 that will help in resolving the obstacles which occurs within the tax overpayment refund."