Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perbedaan pendapat antara PT BBB dengan fiskus telah menimbulkan sengketa pajak terkait dengan kebijakan kompensasi utang pajak dalam sengketa dengan lebih bayar. PT BBB berpendapat terkait lebih bayar yang terjadi harus dikembalikan dengan dilakukan restitusi sebab utang pajak yang dimaksud fiskus masih dalam proses hukum di pengadilan pajak yang belum berkekuatan hukum tetap. Sehingga, dalam hal ini PT BBB belum memiliki utang pajak yang dapat dikompensasikan dengan lebih bayar. Sementara, fiskus berpendapat bahwa bahwa utang pajak dalam proses hukum tersebut telah menjadi utang pajak sehingga tindakan penagihannya telah dapat dilakukan. Berdasarkan hal itu, melalui pendekatan kualitatif, peneliti ingin mengetahui dan menganalisis penerapan ketentuan kompensasi utang pajak dalam sengketa dengan lebih bayar yang dialami oleh PT BBB. Berdasarkan penerapan ketentuan kebijakan kompensasi utang pajak masih dalam sengketa menemui hambatan karena terdapatnya dualisme kebijakan mengenai penagihan pajak, dengan mengacu pada UU KUP tindakan kompensasi tidak dapat untuk dilakukan. Hal tersebut telah menyebabkan terjadinya ketidakpastian pada faktor ruang lingkup dan pendefinisian dalam kepastian hukum. Oleh sebab itu, dengan adanya dualisme kebijakan telah menimbulkan ketidakpastian terhadap pelaksanaan ketentuannya. Dalam mengatasi masalah tersebut, dilakukan penerapan asas lex posterior derogat legi priori. Sehingga dualisme kebijakan tersebut dapat dihilangkan dan ketentuan yang berlaku yaitu UU KUP.

---

Differences of opinion between PT BBB and the tax authorities have led to a tax dispute related to the tax payable compensation policy in dispute with overpayment. PT BBB is of the opinion that the overpayment that occurred must be returned with a restitution because the tax payable referred to by the tax authorities is still in the legal process in the tax court which has not yet had permanent legal force. Thus, in this case, PT BBB does not yet have a tax payable that can be compensated by overpayment. Meanwhile, the tax authorities are of the opinion that the tax payable in the legal process has become tax payable so that the collection action can be carried out. Based on this, through a qualitative approach, the researcher wants to know and analyze the application of the provisions for compensation for tax payables in disputes with overpayments experienced by PT BBB. Based on the implementation of the provisions of the tax payable compensation policy, the dispute is still facing obstacles due to the dualism of policies regarding tax collection, with reference to the KUP Law, compensation measures cannot be carried out. This has caused uncertainty in the scope and definition factors in legal certainty. Therefore, the existence of policy dualism has created uncertainty regarding the implementation of its provisions. In overcoming this problem, the principle of lex posterior derogat legi priori is applied. So that the dualism of the policy can be eliminated and the applicable provisions are the KUP Law."

"Laporan magang ini bertujuan untuk memeriksa apakah prosedur audit substantif yang dilakukan oleh KAP KIM terhadap akun Utang Pajak PPh 21 milik PT LEE Indonesia sudah sesuai dengan standar audit dan peraturan perpajakan yang berlaku. Selain itu, program magang yang dijalankan selama tiga bulan juga memberikan hasil berupa refleksi diri untuk mengevaluasi dan meningkatkan kompetensi diri. PT LEE Indonesia adalah perusahaan pembiayaan untuk penyewaan kendaraan tertentu dengan merek tertentu. KAP KIM melakukan prosedur audit substantif berupa vouching, tie-up, dan rekonsiliasi dalam mengaudit akun utang pajak PPh 21 milik PT LEE Indonesia. Evaluasi asersi manajemen untuk prosedur-prosedur tersebut adalah keterjadian, akurasi, valuasi & alokasi, klasifikasi, dan kelengkapan. Evaluasi terhadap peraturan perpajakan di Indonesia meliputi peraturan perundang-undangan dan Dirjen Pajak. Hasil evaluasi menunjukkan seluruh prosedur yang dijalankan oleh KAP KIM sudah sesuai dengan standar audit dan peraturan perpajakan yang berlaku.

---

This internship report aims to examine whether the substantive audit procedures carried out by KAP KIM on PT LEE Indonesia's Tax Payable Art 21 account comply with auditing standards and applicable tax regulations. In addition, the apprenticeship program which is carried out for three months also provides results in the form of self-reflection to evaluate and improve self-competence. PT LEE Indonesia is a finance company for leasing certain vehicles with certain brands. KAP KIM carried out substantive audit procedures in the form of vouching, tie-up, and reconciliation in auditing PT LEE Indonesia's Tax Payable Art 21 account. Evaluation of management's assertions for these procedures are occurrence, accuracy, valuation & allocation, classification, and completeness. Evaluation of tax regulations in Indonesia includes laws and regulations and the Director General of Taxes. The evaluation results show that all procedures carried out by KAP KIM are in accordance with auditing standards and applicable tax regulations."