Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang asas keadilan dan kepastian hukum pada Pasal 29 Peraturan Pemerintah (PP) No. 74 Tahun 2011 dilihat dari Pasal 13A Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UUKUP). Tetapi Pasal 29 PP melarang untuk melakukan permohonan pengajuan keberatan. Permasalahan yang timbul yaitu pelarangan permohonan upaya hukum keberatan tersebut ternyata bertentangan dengan UUKUP dan ternyata PP tersebut juga terindikasi tidak memenuhi ketentuan pada UU Nomor 12 Tahun 2011 UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UUPPP). Oleh Karena latar belakang tersebut, maka pokok permasalahan tesis ini adalah apakah Pasal tersebut telah sesuai dengan asas keadilan dan kepastian hukum dalam perpajakan dan bagaimana dengan upaya hukumnya terhadap Wajib Pajak itu sendiri. Permasalahan tersebut dibahas dengan menggunakan tipologi penelitian deskriptif-perspektif, dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan dan ditambah dengan informasi dari narasumber yang terkait, sehingga menghasilkan kesimpulan yaitu ternyata Pasal 29 PP No.74 Tahun 2011 tesebut tidak mencerminkan asas keadilan dan asas kepastian hukum bagi Wajib Pajak (WP), dan upaya hukum yang dapat dilakukan adalah dengan 2 cara yaitu cara pertama dengan mengedepankan system case by case yang kedua yaitu dengan langsung mengajukan judicial review. ...... This thesis discusses about the principles of justice and the rule of law in Article 29 of Government Regulation No. 74 In 2011 seen from Article 13A of Law the General Provisions and Tax Procedures. But Article 29 of the Regulation prohibits the submission of objections to the petition. The problems that arise are banning the application for legal remedy of appeal was contrary to land it also indicated that Government Regulation does not meet the provisions of Act Regulation No. 12 In 2011 Act Establishment of Legislation. By because on this background, the subject matter of this thesis is whether the article has been in accordance with the principles of justice and the rule of law in taxation and how the legal efforts against taxpayers themselves. The problem is addressed by using descriptive research typology perspective, using research literature and coupled with information from relevant sources, resulting in a conclusion that turns Article 29 of Government Regulation No. 74 In 2011 proficiency level does not reflect the principles of justice and the principle of legal certainty for Taxpayers, and remedies that can be done in 2 ways is the first way to promote system case by case the second is to directly apply for judicial review.

Abstrak :
Tesis ini membahas data-data nasabah bank yang wajib dibuka untuk kepentingan perpajakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dasar hukum, sanksi terhadap pihak yang melanggar, tanggung jawab bank terhadap nasabah, dan ketentuan rahasaia bank untuk mendukung akses informasi untuk perpajakan. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, menggambarkan keterbukaan data nasabah yang termasuk dalam rahasia bank untuk kepentingan perpajakan yang dihubungkan dengan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu dititikberatkan pada studi dokumen dalam penelitian kepustakaan untuk mempelajari data sekunder yang terkumpul, berupa bahan-bahan hokum yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti......This thesis discusses bank customer data that must be disclosed for tax purposes based on the prevailing laws and regulations in Indonesia, the legal basis, sanctions against those who violate, the bank's responsibilities to customers, and bank secrecy provisions to support access to information for taxation. This research is descriptive analytical, describing the disclosure of customer data which is included in bank secrecy for tax purposes related to the applicable laws in Indonesia. The approach taken in this research is normative juridical, which is focused on document studies in library research to study the secondary data collected, in the form of legal materials that are related to the problems studied.

Abstrak :
ABSTRAK
Suatu hal yang sangat panting dari perombakan sistem perpajakan pada tahun 1983 adalah diterapkannya sistem self assessment sebagai pengganti sistem oficial assessment. Sistem self assessment akan berjalan dengan baik apabila kepatuhan wajib pajak dalam· membayar pajak tinggi. Dari serangkaian kewajiban yang ada di dalam Pajak Penghasilan, kewajiban membayar PPh pasal 25 adalah merupakan kewajiban yang sangat panting karena melalui kewajiban ini, pengeluaran-pengeluaran negara ( khususnya yang bersifat rutin) dapat terpenubi. Namun sayang tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajiban ini masih rendah, seperti yang terjadi di Kanwil III Ditjen Pajak (Jaya I). Di Kanwil ini tingkat kepatuhan wajib pajak membayar kewajiban PPh pasal 25 ini berkisar 54,20% untuk wajib pajak perseorangan dan 52,53 % untuk wajib pajak badan. Menurut Andre F. Vinch , seorang konsultan pajak asal tingkat kepatuhan wajib pajak dikatakan tinggi telah mencapai angka di atas 75 %. Belgia', apabila Rendahnya tingkat kepatuhan tersebut menunjukkan bahwa pengawasan terhadap kewajiban PPh pasal 25 masih lemah. Ini terlihat dari sering terlambatnya penerbitan Surat Tagihan Pajak (S~P) yang merupakan sarana pengawasan terhadap kewajiban PPh pasal 25. Keterlambatan didalam proses penerbitan STP ini dikarenakan adanya keterlambatan data· yang diperlukan untuk menerbitkan STP tersebut. Untuk mengatasi hal itu komputerisasi merupakan pertimbangan yang tepat. Dengan adanya komputerisasi,STP akan lebih cepat diterbitkan sehingga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan ke\'lajiban membayar PPh pasal 25. Disamping itu usaha penyuluhan pajak harus lebih ditingkatkan baik mutu maupun jumlah pelaksanaannya.

Abstrak :
Pada hakikatnya subjek pajak adalah seseorang atau badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban. Namun dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, warisan yang belum terbagi yang kedudukannya adalah sebuah harta waris, merupakan subjek pajak atau dapat dikatakan juga merupakan bagian dari subjek hukum. Di lain sisi, warisan yang belum terbagi ini juga berkedudukan sebagai harta peninggalan tidak terurus yang menjadi kewenangan dari Balai Harta Peninggalan. Sehingga seyogyinya Balai Harta Peninggalan akan melakukan pengurusan atas warisan yang belum terbagi termasuk dalam pengurusan pajaknya. Skripsi ini membahas mengenai bagaimana warisan sebagai objek dapat menjadi subjek pajak dalam Undang-undang No. 36 Tahun 2008 dan bagaimana pengurusan Balai Harta Peninggalan dalam menyelesaikan utang pajak harta peninggalan. Penelitian penulis menggunakan metode yuridis-normatif dengan alat pengumpulan data berupa studi dokumen terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder, diantaranya dilakukan wawancara dengan narasumber terkait. Permasalahan berupa tidak jelasnya penjelasan mengenai warisan yang belum terbagi sebagai subjek pajak dan ketidaklengkapan atas peraturan Balai Harta Peninggalan dalam mengurus pajak warisan yang terbagi ini menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian hukum dalam mengatasi permasalahan pajak yang berasal dari warisan yang belum terbagi. Maka dari itu, penulis menyarankan adanya penyempurnaan pengaturan berupa penambahan penjelasan mengenai warisan yang belum terbagi sebagai subjek pajak dan disusunnya peraturan untuk Balai Harta Peninggalan. 

---

In essence,the tax subject is a person or legal entity that has rights and obligations. However, in Indonesian Law Number 36 Year 2008, an undivided inheritance whose position exists as inheritance or assets is a tax subject or can be said as a legal subject. On the other hand, the undivided inheritance is also hold the position as as an neglected inheritance under the authority of the Inherited Property Board. So that the Inherited Property Board will manage the undivided inheritance including the management of the tax. This thesis discusses how inheritance as an object can be a tax subject in Indonesian Law Number 36 year 2008 and how Inherited Property Board manage the tax liability problems. For this research author used juridical-normative methods with data collection tools in the form of document studies consisting of primary and secondary legal materials, including interviews with related interviewees. Problems in the form of unclear explanation the definition of the undivided inheritance is tax subject and incompleteness the regulation of the Inherited Property Board to manage the tax liability problems of the undivided inheritance creates confusion and legal uncertainty. Therefore, the author suggest an improvement in the regulation of undivided inheritance as a tax subject and regulate the regulations for the Inherited Property Board.

Abstrak :
Studi ini menguji hubungan antara harga saham, profitabilitas masa depan, dan aktivitas manajemen laba perusahaan dengan infomasi pajak tangguhan, beserta komponen-komponennya. Informasi pajak tangguhan menjadi perhatian khusus dalam studi ini, karena kompleksitas dan biaya penyelenggaraannya, serta masih terjadi perdebatan atas relevansinya. Berdasarkan standar akuntansi pajak penghasilan (PSAK No. 46, yang juga sejalan dengan SFAS No. 109 dan LAS No. 12), akun penyisihan penilaian aktiva pajak tangguhan (valuation allowance, VA) harus diakui jika manajer berpendapat penghasilan kena pajak masa depan akan tidak memadai untuk merealisasikan aktiva pajak tangguhan tersebut. Dengan merujuk pada standar ini dalam penyusunan model VA, peneliti mengestimasi komponen perubahan VA non-diskresioner dan komponen perubahan VA diskresioner. Studi ini menguji apakah komponen pajak tangguhan relevan bagi investor dalam menetapkan harga saham. Kemudian, studi ini menginvestigasi apakah perubahan VA berguna untuk memprediksi laba dan arus kas masa depan. Akhirnya studi ini juga meneliti apakah manajer memanfaatkan fleksibilitas penentuan VA sebagai sarana untuk aktivitas manajemen laba dengan tujuan untuk memperkecil pelaporan penurunan laba atau memperkecil pelaporan kerugian. Dengan menggunakan 163 sampel perusahaan publik terpilih selama periode tahun 2000 hingga 2003 dan model analisis regresi berganda berdasarkan data panel, secara umum studi ini menemukan bahwa aktiva pajak tangguhan memiliki hubungan positif dengan harga saham. Temuan berikutnya membuktikan perubahan VA memiliki hubungan dengan laba operasi dan arus kas satu tahun ke depan yang dapat diartikan sebagai memiliki kemampuan prediktif atau value-relevance. Akhirnya, studi ini mengkonfirmasi temuan penelitian sebelumnya yaitu kelompok perusahaan yang memiliki insentif untuk melakukan manajemen laba menggunakan VA, untuk memperkecil pelaporan kerugian; namun belum cukup bukti bahwa VA juga digunakan untuk memperkecil pelaporan penurunan laba.

---

This study examines the association among share price, future profitability, and earnings management activity of the company with the deferred tax information, including its components. This information is of particular interest because of the complexity and costliness of accounting for deferred taxes, combined with the continuing debate about their relevance. Under accounting for income tax (PSAK No. 46 which is line with SFAS No. 109 and IAS No. 12), a valuation allowance for deferred tax asset (VA) must be recognized if managers expect that future taxable income will be insufficient for the realization of deferred tax assets. Using this standard to model the VA, we estimate non-discretionary and discretionary changes in the VA. This study tests whether investors, in pricing shares, filter out the value-relevant component of deferred tax allowances. Then, it investigates whether deferred tax allowance changes are useful in predicting future earnings and cash flows. Finally, this study also examines whether managers use VA to report smaller losses or smaller declines in earnings. Using 163 selected sample of firms taken from the listed companies in Jakarta Stock Exchange for the period of year 2000 - 2003 and multiple regression model with panel data, this empirical study finds, in general, that the deferred tax assets is associated with share price, and valued by investors. Another finding is that deferred tax allowance changes are associated with future income and future cash flows, which indicates that it contains useful predictive information. Then, the final finding from this study confirms prior evidence of earnings management through the VA that is to report smaller losses; but find little evidence that firms manage earnings via the VA to report smaller earnings decline.