Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Dengan diundangkannya Undang-Undang Otonomi Daerah dan Undang-Undang Nomor 34 tentang Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta, berdampak terhadap kemampuan pemerintah dalam membiayai pemerintahan dan pembangunan. Berkaitan dengan permasalahan tersebut, Pemerintah DKI Jakarta, dituntut untuk meningkatkan kemampuan keuangannya guna membiayai sarana, prasarana perkotaan serta kebutuhan-kebutuhan lainnya. Dalam kondisi krisis, jelas makin mempersulit posisi Pemerintah DKI Jakarta untuk memenuhi kekurangan kebutuhannya, belum lagi tajamnya persaingan di era liberalisasi. Oleh karena itu,. Pemerintah DKI Jakarta dituntut berpikir dan berwawasan global dalam pemberdayaan dan memfasilitasi kegiatan-kegiatan lokal dan lebih mengkonsolidasikan peningkatan kinerja Pemerintah DKI Jakarta, sehingga mampu meningkatkan competitive advantages, comparative advantages, akuntabilitas serta tranparansi sebagai prasyarat untuk mewujudkan visi Jakarta sebagai kota pelayanan. Berkaitan dengan hal tersebut, penelitian ini ditujukan untuk 1). Melihat laju pertumbuhan dan realisasi penerimaan pajak reklame sebagai indikator kinerja pemungutannya, 2) Mengetahui potensi dan upaya pemungutan pajak reklame dengan pendekatan analisis tingkat kepekaan (elastisitas) pajak reklame terhadap perubahan kegiatan ekonomi atau usaha perdagangan dan 3) Merumuskan kebijakan peningkatan pajak reklame melalui Ad-valorem tax. Sebagai hasil penelitian ini diperoleh beberapa temuan, yaitu: 1. Laju pertumbuhan realisasi penerimaan pajak reklame selama tahun anggaran 1991/1992 - 1997/1998 rata-rata 86.83 %, pertumbuhan terbesar terjadi pada 1992/1993 sebesar 356.61 %, sedangkan laju pertumbuhan rata-rata bila dihitung dari 1992/1993 - 1997/1998 sebesar 32.87 %. Terjadi penurunan pada 1998/1999 sebesar - 28.07 % karena adanya krisis ekonomi. Efektifitas penerimaannya menunjukkan hasil melampaui target, yaitu rata-rata 24.75 % dan terjadi penurunan padas 1997/1998 sebesar -11.9 %. Kontribusi pajak reklame pada PAD juga meningkat pada 1991/1992-1996/1997, yaitu mencapai 12 %, sedangkan 1998/1999 terjadi penurunan menjadi 5.29 %. Terhadap APBD juga meningkat kontribusinya dari 1991/1992-1998/1999 mencapai 3.6 %. Elastisitasnya rata-rata terhadap pertubuhan ekonomi pada 1993-1997 sebesar 2.65. Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD pada 1997/1998 sebesar 79.88 %, sedangkan kontribusi reklame terhadap pajak daerah meningkat yaitu mencapai 6.03 %. 2. Pengelolaan pajak reklame di DKI Jakarta terbesar di tingkat propinsi (Balai Dinas) yaitu sebesar 66.32 % dengan nilai total potensi Rp.71.941.218.503,-, pada total luasan 267.272,85 m2, sedangkan 5 Kotamadya (Suku Dinas) hanya 19.33 % dengan luas 70.475,79 m" sedangkan 42 Kecamatan (PDK) hanya 14.35 % dengan luas 63.334,82 m2 . Dengan terbitnya UU No.3411999, pengelolaan reklame nantinya dilimpahkan ke Kotamadya/Kabupaten. 3. Perubahan pengenaan tarif pajak reklame dari Perda DKI Jakarta No.1011989 dengan "Unit Tax" menjadi Perda DKI Jakarta No.811998 dengan "Ad-Valorem lux", sampai saat ini belum dilaksanakan. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa pendekatan baru sangat elastis terhadap perubahan ekonomi makro dan lebih mudah melakukan penyesuaian tarif yang ditetapkan berdasarkan persen (25 %) dari Nilai Sewa Reklame. Cara lama pengenaan tarifnya didasarkan pada pengenaan lokasi, luas, jenis, ketinggian, dan waktu penyelenggaraan (rupiah per meter persegi). Dari hasil simulasi di Jakarta Selatan diperoleh peningkatan pendapatan rata-rata sebesar 68.81 % dengan cara baru (Ad-valorem Tax). 4. Upaya penting yang dilakukan untuk peningkatan pajak reklame adalah dibentuknya Unit Pelaksana Teknis Sistem Informasi Manajemen Reklame (SIM-R) sebagai upaya pengalihan dari pihak swasta yaitu PT. Bina Citra Sentra Makmur (BCSM). Namun demikian dari hasil analisis ternyata masih diperlukan adanya upaya-upaya untuk membangun atau meningkatkan kinerja organisasi dengan berpedoman pada Inpres Nomor 711999 tentang Akuntabililas Kinerja Instansi Pemerintah, karena hingga saat ini organisasi belum memiliki prosedur dan operasi baku untuk pelayanan pajak reklame.

Abstrak :
Mulai Tanggal 24 Februari 2013, terdapat perlakuan yang baru pada Pajak Penghasilan Pasal 22. Hal ini diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.011/2012, Menteri Keuangan menunjuk beberapa pemungut baru.Industri farmasi merupakan salah satu yang ditunjuk sebagai pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penjualan obat kepada distributor obat di dalam negeri.Penelitian ini terfokus pada tahap formulasi kebijakan mengenai penunjukan industri farmasi sebagai pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22 dan dampakdampak yang terjadi akibat diberlakukannya kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah studi literatur dan wawancara mendalam. Hasil dari penelitian ini adalah latar belakang penunjukkan industri farmasi sebagai pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22 dikarenakan adanya potensi penerimaan negara yang cukup besar dari industri farmasi dan juga kebijakan ini dapat dijadikan alat oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai pengawasan tingkat ketaatan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dampak yang terjadi dari kebijakan ini adalah bertambahnya kredit pajak pada distributor obat yang mengganggu cashflow distributornya, serta adanya dua kali pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas objek yang sama dengan pemungut yang berbeda yang masih harus dikaji lebih lanjut. ......Starting on 24 February 2013, there is a new treatment on income tax Article 22. It is governed by a regulation of the Minister of Finance No. 224/PMK. 011/2012,the Finance Minister pointed to several new collectors. The pharmaceutical industry is one of the appointed as a collector of Income Tax Article 22 on sales of medicines to a medicine distributor in the domestic. This study focused on the stage of policy formulation regarding the appointment of the pharmaceutical industry as a collector of Income Tax Article 22 and the impacts caused by the implementation of the policy. This study uses qualitative data collection techniques is the study of literature and in-depth interviews. The results of this research is the pharmaceutical industry background appointment as collector of Income Tax Article 22 due to the potential for significant revenue from the pharmaceutical industry and the policy also can be used as a tool by the Directorate General of Taxation as monitoring compliance rate taxpayers to fulfill their tax obligations. Impacts that occurred from this policy is increasing tax credits belongs to distributor interfere cash flow, as well as the two-time collection of Income Tax Article 22 on the same object with different collectors that still need be explored further.

Abstrak :
[ABSTRAK
Tesis ini membahas hubungan antara kesenjangan penghasilan dan rasio pajak dengan menggunakan data World Development Indicators di 12 negara sejak tahun 1999 sampai dengan 2010. Untuk menganalisis pengaruh rasio pajak terhadap kesenjangan penghasilan, rasio pajak dibagi menjadi tiga jenis, yaitu rasio pajak total, rasio pajak langsung, dan rasio pajak tidak langsung. Diindikasikan bahwa pajak tidak langsung berpengaruh secara positif terhadap kesenjangan penghasilan di negara-negara tersebut. Tesis ini membahas hubungan antara kesenjangan penghasilan dan rasio pajak dengan menggunakan data World Development Indicators di 12 negara sejak tahun 1999 sampai dengan 2010. Untuk menganalisis pengaruh rasio pajak terhadap kesenjangan penghasilan, rasio pajak dibagi menjadi tiga jenis, yaitu rasio pajak total, rasio pajak langsung, dan rasio pajak tidak langsung. Diindikasikan bahwa pajak tidak langsung berpengaruh secara positif terhadap kesenjangan penghasilan di negara-negara tersebut.

---

ABSTRACT
This paper discusses the relationship between income inequality and tax ratio using World Development Indicators data in 12 countries from 1999 until 2010. To analyze the effect of tax ratio on income inequality, tax ratio is divided into three types, which are total tax ratio, direct tax ratio, and indirect tax ratio. It is indicated that indirect tax positively affects income inequality in those countries.;This paper discusses the relationship between income inequality and tax ratio using World Development Indicators data in 12 countries from 1999 until 2010. To analyze the effect of tax ratio on income inequality, tax ratio is divided into three types, which are total tax ratio, direct tax ratio, and indirect tax ratio. It is indicated that indirect tax positively affects income inequality in those countries, This paper discusses the relationship between income inequality and tax ratio using World Development Indicators data in 12 countries from 1999 until 2010. To analyze the effect of tax ratio on income inequality, tax ratio is divided into three types, which are total tax ratio, direct tax ratio, and indirect tax ratio. It is indicated that indirect tax positively affects income inequality in those countries]

Abstrak :
Sejak APBN tahun anggaran 1998/1999 sektor pajak menjadi fokus penerimaan yang paling potensial, yang ditandai dengan adanya peningkatan yang signifikan dari penerimaan pajak dibandingkan tahun anggaran sebelumnya. Dalam APBN tahun 2001 ini, pemerintah menargetkan penerimaan pajak sebesar 4.182 triliun atau 65% dan total penerimaan dalam negeri yang sebesar Rp. 276.8 7 7, 7 triliun. Besarnya target penerimaan pajak tersebut menuntut Direktorat Jenderal Pajak bekerja lebih keras untuk mencapainya dengan melakukan intensifikasi pemunggutan pajak, ekstensifikasi pemungutan pajak, serta perluasan subjek dan objek pajak Salah satu potensi penerimaan pajak adalah pajak penghasilan atas bunga tabungan dan deposito. Untuk itu pemerintah melakukan revisi peraturan pengenaan pajak penghasilan atas bunga deposito dan tabungan dari tarif sebelumnya 15% menjadi 20%, yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 131 Tabun 2000. Revisi ini menimbulkan keresahan di kalangan perbankan yang mengkbawatirkan akan mengurangi kompetensi perbankan di dalam negeri sehingga akan terjadi pelarian dana (capital flight) dan sektor perbankan ke sektor lain atau ke luar negeri. Sehingga sektor perbankan mulai menaikkan suku bunganya sebagai tindakan antisipasi. Tindakan tersebut berpotensi muncul permasalahan barn, yaitu naiknya suku bunga kredit yang akan membuat cost investasi akan mahal, yang akan diikuti dengan inflasi, yang pada akhirnya membuat proses pemulihan ekonomi menjadi terganggu. Atas dasar tersebut, penulis tertarik untuk mengambil terra tersebut sebagai tesis. Dimana tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis apakah sungguh capital flight itu terjadi?, apakah efektif tindakan antisipasi perbankan dengan menaikkan suku bunganya ? seberapa jauh dampak yang terjadi bila sektor perbankan menaikkan suku bunga tabungan dan depositonya ? Dari hasil penelitian, penulis memperoleh kesimpulan bahwa kekhawatiran terjadinya capital flight yang diakibatkan peraturan baru tersebut tidak atau belum terjadi, tindakan menaikkan suku bunga tabungan dan deposito sebagai tindakan antisipasi ternyata tidak efektif, karena sebagian besar nasabah kurang melihat suku bungs tabungan dan deposito sebagai indikator yang penting, artinya ada indikator-indikator lain yang lebih penting dari suku bunga yang dapat mempengaruhi nasabah untuk memilih sektor perbankan sebagai tempat investasi. Tindakan inenaildcan suku bunga tabungan dan deposito juga berpotensi naiknya suku bunga kredit yang diikuti dengan naiknya inflasi.

Abstrak :
Pajak Hotel sebagai Jenis pungutan yang erat kaitannya dengan program penggalakkan pariwisata daerah, nasional maupun lnternasional, kontribusinya terhadap penenerimaan Pajak Daerah DKI Jakarta, dinilai masih kecil atau belum optimal. Oleh karena itu perlu diteliti cara pengelolaannya, apakah sistem perpajakannya telah mencapai sasaran (goal) sebagaimana asas-asas perpajakan atau tidak. Tujuan dari penelitian yang dilakukan, yaitu untuk menganalisis pergeloalan Pajak Hotel di Kantor Dinas, Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA) DKI Jakarta, dengan pendekatan masalah berdasarkan sistem perpajakan, yang mengacu kepada asas-asas perpajakan, khususnya The Four Maxims dari Adam Smith. Penelitian yang dilakukan dalam menganalisis pengelolaan Pajak Hotel, mempergunakan metode studi kasus (case study), yang besifat deskriptif, dengan mempergunakan wawancara sebagai teknik pengumpulan datanya. Kemudian, dari hasil analisis yang telah dilakukan ditemukan antara lain hal-hal seperti, pelimpahan wewenang pemungutan Pajak Hotel berdasarkan Keputusan Gubemur Kepala Daerah DKI Jakarta, No.. 101.8 belum dilaksanakan secara konsekuen, adanya citra buruk pemberian pelayanan kepada Wajib Pajak, dengan keharusan secara terselubung untuk membayar pajak secara tunai ke Kas Daerah DKI Jakarta, serta kurangnya unsur political will para pimpinan DIPENDA dalam memecahan segala permasalahan, dan lain-lain hal yang erat kaitannya dengan penyelenggaraan pemungutan pajak hotel. Akhirnya, sebagai masukan bagi perbaikan-perbaikan yang ada (berdasarkan hasil analisis), disampaikan saran pemecahan masalah, yang diharapkan dapat berguna, baik bagi DIPENDA DKI Jakarta dan Program Studi Ilmu Administrasi, Kekhususan Administrasi dan Kebijakan Perpajakan, maupun bagi kalangan yang lebih luas yang berminat untuk menetiti lebih lanjut.

Abstrak :
Pemberian kewenangan otonomi yang luas kepada daerah dan dana perimbangan yang akan meningkat dalam jumlah yang signifikan, akan membawa konsekuensi yang tidak mudah. Hal ini berkaitan erat dengan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah yang semakin berat, bukan saja dalam mengelola dana yang jumlahnya besar, namun di masa yang akan datang juga harus bertanggung jawab dalam penggalian sumber dana yang akan dijadikan sumber pendapatan daerah masing-masing. Propinsi DKI Jakarta, daerah yang mengalami perkembangan pesat, masalah yang menyangkut jual beli tanah atau perolehan hak atas tanah dan bangunan menjadi salah satu aspek penting yang 'perlu diantisipasi secara yuridis dan menyeluruh. Kebutuhan untuk menangani masalah pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) ini secara serius tidak lain disebabkan karakteristik DKI Jakarta yang berpredikat sebagai ibu kota negara yang relatif lebih kompleks dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia. Pokok permasalahan dalam tesis ini adalah Bagaimana Pelaksanaan Koordinasi dan Peran Koordinasi Pemungutan terhadap optimalisasi penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Propinsi DKI Jakarta. Tujuan penulisan tesis ini adalah menjelaskan dan menguraikan koordinasi pemungutan BPHTB di Propinsi DKl Jakarta dan mengetahui sejauh mana peran koordinasi pemungutan terhadap optimalisasi penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode deskriptif analisis, dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan. Analisis yang dilakukan bersifat analisis kuantitatif. Hasil analisis manemukan bahwa peran koordinasi pemungutan menunjukkan angka yang kurang stabil namun hubungan antara koordinasi dengan realisasi penerimaan kuat. Pelaksanaan koordinasi menunjukan bahwa pelaksanaan koordinasi pemungutan cukup didukung oleh kewenangan dan mekanisme koordinasi yang cukup baik. Secara umum dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan koordinasi pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) belum baik (optimal). Hasil dari unit pendataan dan pemeriksaan sampai penyelesaian tunggakan di unit penagihan kurang efektif dan kurang ditindaklanjuti secara proaktif. Lemahnya koordinasi antara lain tercermin pada kurangnya kerjasama antar unit, maupaun kerjasama diluar instansi yang terkait dengan pihak Iuar KP PBB dan Dipenda DKI Jakarta. Saran yang dianjurkan adalah Membuat sistem informasi administrasi yang dapat menghubungkan tiga unit koordinasi (pendataan dan pemeriksaan, penetapan dan penagihan) secara on line sehingga data dan informasi serta pelimpahan tugas selanjutnya yang diperlukan pada sat itu dapat dipenuhi. Perlunya pengimplementasian model koordinasi yang tepat dan sesuai dengan konsep koordinasi yang diharapkan.

Abstrak :
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh kepemilikan modal pada PT I.S.M.B.F.M terhadap pajak penghasilan yang terutang. Di samping itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi masyarakat dalam memahami dan menilai kejujuran perilaku perusahaan dalam melaporkan pajak terhutangnya sedangkan bagi pemerintah dapat dijadikan sebagai bahan referensi dalam mengeluarkan kebijakan yang terkait dengan bidang perpajakan. Penelitian dilakukan terhadap PT I.S.M.B.F.M karena merupakan salah satu perusahaan yang berkembang dari perusahaan sebagai wajib pajak perseorangan, wajib pajak paripurna sampai akhirnya berkembang menjadi wajib pajak PMA. Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah bersumber selain dari intern perusahaan yang berupa data modal, struktur organisasi, laporan keuangan juga data yang bersumber dari pihak di luar perusahaan antara lain data wajib pajak yang terdapat dalam PDIP Ditjen Pajak. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis dengan menggunakan metode regresi sederhana pada tingkat signifikansi a = 5%. Hasil penelitian adalah sebagai berikut: Pertama, pada perhitungan secara statistik melalui pengujian secara parsial menunjukkan hasil T hitung (2,579) lebih besar dari T tabel (2,447) mengandung arti bahwa faktor modal maupun faktor laba berpengaruh terhadap pajak penghasilan. Kedua, berdasarkan pengujian secara keseluruhan menunjukkan hasil F hitung (8.01) lebih besar dari F tabel (7.71) mengandung arti bahwa faktor modal dan faktor laba tidak berpengaruh secara langsung terhadap pajak penghasilan, dalam arti masih banyak faktor lain yang mempengaruhi jumlah pajak yang terhutang oleh perusahaan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai masukan bagi pemerintah umumnya maupun Direktorat Jenderal Pajak khususnya dalam menetapkan kebijakan-kebijakan guna meningkatkan penerimaan pajak.

Abstrak :
Kebutuhan akan adanya instrumen lindung nilai (hedging instrument) telah mendorong para pelaku pasar untuk menggunakan instrumen keuangan derivatif sebagai alat lindung nilai. Perkembangan yang pesat dalam transaksi instrumen keuangan derivatif pada kenyataannya sering menimbulkan perbedaan penafsiran yang pada akhirnya menimbulkan sengketa antara Wajib Pajak dengan fiskus. Di satu sisi, Wajib Pajak menggunakan instrumen keuangan derivatif dengan tujuan lindung nilai dan atau spekulasi. Disisi lain pajak digunakan sebagai salah satu alat untuk meningkatkan penerimaan negara. Dalam hal ini dibutuhkan adanya sinergi perumusan kebijakan perpajakan yang seksama atas penghasilan yang berasal dari transaksi instrumen keuangan derivatif. Perumusan dan penyusunan kebijakan perpajakan harus dapat mencapai hasil yang optimal, sehingga Wajib Pajak dapat menggunakan instrumen keuangan derivatif sesuai dengan tujuan Wajib Pajak, yaitu sebagai lindung nilai dan atau spekulasi. Pemerintah dapat juga memperoleh penerimaan pajak yang optimal. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan yang diperoleh melalui buku, laporan penelitian, peraturan, dan media masa lainnya serta mengumpulkan data secara langsung dari otoritas pajak, konsultan pajak dan Wajib Pajak. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, maka dapat diketahui bahwa peraturan perpajakan yang tersedia sampai dengan bulan Desember 2000, belum dapat memberikan kepastian dan kejelasan tentang perlakuan pajak atas penghasilan yang berasal dari transaksi instrumen keuangan derivatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa para ahli instrumen keuangan derivatif dan atau ahli perpajakan lebih mempertimbangkan hakekat ekonomi dari transaksi instrumen keuangan derivatif. Demikian pula dengan Wajib Pajak pengguna instrumen keuangan derivatif. Sedangkan pihak fiskus lebih mempertimbangkan peningkatan penerimaan pajak. Disarankan untuk segera dikaji dan disusun ketentuan perpajakan yang mengatur pengenaan pajak atas penghasilan dari transaksi instrumen keuangan derivatif secara menyeluruh dengan memperhatikan hakekat ekonomi dari transaksi instrumen keuangan derivatif sehingga Wajib Pajak dapat menggunakan instrumen keuangan derivatif sesuai dengan kebutuhannya dan negara akan menerima tambahan penerimaan pajak.