Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Dengan menggunakan data dari dua puluh dua negara partner selama periode tahun 1999 sampai 2018, penelitian ini menunjukkan pengaruh insentif pajak terhadap Foreign Direct Investment (FDI) di Indonesia. Analisis fixed-effect dan least square dummy variable digunakan untuk menentukan arah dan signifikansi dari insentif pajak dan korelasinya dengan FDI bersama-sama dengan determinan FDI yang lain. Penelitian ini menemukan bahwa ketika insentif pajak naik, aliran FDI turun signifikan. Akan tetapi, turunnya tarif PPh Badan yang juga merupakan ukuran dari biaya investasi akan meningkatkan aliran FDI.

---

ABSTRACT
Using the data from twenty-two partner countries in 1999 to 2018, this paper presents the impact of tax incentives on foreign direct investment (FDI) in Indonesia. A fixed-effect and least square dummy variable analysis are used to determine the direction and significance of tax incentives in its correlation with FDI together with other FDI determinant. The main finding shows that as tax incentives increase, the FDI flow decrease significantly. However, corporate income tax (CIT) rate which also used as investment cost proxy shows that as it decreases the FDI flow will increase.

Abstrak :
Menteri Keuangan mempertimbangkan pemberian insentif pajak masih berlangsung karena pandemi Covid-19 belum berakhir dan membawa dampak terhadap perekonomian sehingga masih perlu adanya insentif perpajakan berupa pengurangan angsuran PPh Pasal 25 dan pembebasan PPh Pasal 22 impor dalam rangka optimalisasi pemulihan ekonomi nasional. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi kebijakan insentif pajak covid-19 berupa pengurangan angsuran PPh Pasal 25 dan pembebasan PPh Pasal 22 Impor berdasarkan The Four Maxims dan implementasi kebijakan kedua insentif ini di KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading. Metode dalam penelitian ini adalah mixed method research menggabungkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Data dalam penelitian ini diperoleh dari kuesioner untuk mengukur persepsi Wajib Pajak terhadap kebijakan insentif pajak Covid-19 PPh Pasal 25 dan PPh Pasal 22 Impor dan wawancara kepada petugas fiskus dan Wajib Pajak. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa persepsi Wajib Pajak terhadap kebijakan insentif pajak pengurangan angsuran PPh Pasal 25 dan pembebasan PPh Pasal 22 Impor telah memenuhi asas pemungutan pajak The Four Maxims, serta tercapainya sasaran yang ingin dicapai pemerintah, Wajib Pajak yang berpartisipasi dalam kedua insentif ini tidak mengalami kesulitan dalam menjalankan kewajibannya, fiskus telah melaksanakan tugas, tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan tercapainya kepuasan Wajib Pajak yang berpartisipasi dalam kebijakan kedua kebijakan insentif ini. ...... The Minister of Finance considers that the provision of tax incentives is still ongoing because the Covid-19 pandemic has not ended and has had an impact on the economy so that there is still a need for tax incentives in the form of reducing Article 25 installments and exempting Import Income Tax Article 22 to optimize national economic recovery. This study aims to evaluate the Covid-19 tax incentive policy in the form of reducing installments of Income Tax Article 25 and exemption of Article 22 Import Income Tax based on The Four Maxims and the implementation of these two incentive policies at Jakarta Kelapa Gading Tax Office. The method in this study is mixed method research combining quantitative and qualitative approaches. The data in this study were obtained from a questionnaire to measure taxpayers' perceptions of the Covid-19 tax incentive policy on Income Tax Article 25 and Import Income Tax Article 22 and interviews with tax authorities and taxpayers. The results of the study indicate that the taxpayer's perception of the tax incentive policy of reducing installments of Income Tax Article 25 and exemption of Import Income Tax Article 22 on imports has fulfilled the principles of tax collection The Four Maxims, as well as achieving the goals of be achieved by the government, taxpayers who participate in these two incentives do not experience difficulties in carrying out their obligations, the tax authorities have carried out their duties and responsibilities by applicable regulations, and the satisfaction of taxpayers participating in these two incentive policies has been achieved.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai analisis kebijakan pajak penghasilan bagi pengembangan seni pertunjukan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur dan studi lapangan. Hasil dari penelitian ini adalah seni budaya, termasuk seni pertunjukan, memerlukan insentif pajak yang dapat memberikan manfaat adil bagi pemangku kepentingan dalam dunia seni pertunjukan sehingga kehidupan berseni dapat berjalan dengan baik melalui pendanaan swasta yang didorong oleh kebijakan pemerintah. Penerapan kebijakan Pajak Penghasilan dalam rangka pengembangan seni pertunjukan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2010 belum efektif dalam memotivasi perusahaan untuk menyumbang dalam kegiatan seni. Kebijakan pajak penghasilan atas seni dan budaya di Negara Amerika Serikat adalah berupa insentif pajak yaitu status tax exempt bagi organisasi seni yang memenuhi syarat pada section 501(c)(3) Internal Revenue Code. Sedangkan di Filipina, diterapkan kebijakan Pengurangan Pajak Terbatas dan Pengurangan Pajak Penuh dalam menentukan besaran sumbangan yang diberikan kepada organisasi kebudayaan

---

This thesis study about the analysis of income tax?s policy given for development of performing arts. This study use a qualitative approach with data collection techniques through the literatur research and field research. The Results of this thesis is arts and culture, include performing arts, need a tax incentive that gives fair benefits for stakeholders in performing arts. So that, live of arts can run as well with private funding through supports of public policy. The application of income tax?s policy for development of performing arts is ineffective to encourage corporation to contibutes in the arts activities. In United States, tax incentive policies on arts and cultures are tax exempt status for qualified arts organization through section 501(c)(3) Internal Revenue Code. While in the Phillipines, the tax incentive policy is about limited deductibility and full deductibility in determine the amount of contributions which are given to cultural organizations.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini menganalisis pertimbangan-pertimbangan PT. X dalam memanfaatkan insentif pajak atas penilaian kembali aktiva tetap sebagai suatu upaya manajemen pajak dan menganalisis hambatan yang dialami dalam prosesnya. Tujuan PT. X untuk melakukan penilaian kembali atas aktiva tetapnya adalah untuk memperbesar kapasitas utang perusahaan. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa penilaian kembali aktiva tetap yang dilakukan oleh PT. X sebagai suatu upaya manajemen pajak merupakan keputusan yang menguntungkan baik dari segi perpajakan maupun komersial

---

ABSTRACT
This study analyzes background motivation of PT . X to utilizes the tax incentives of revaluation as a tax management efforts and also analyzes the obstacles encountered during the process. The intention of PT . X to cunduct the revaluation of assets is to increase the capacity of the company's leverage. The results of this study concludes that the revaluation carried out by PT . X as a tax management tools is a correct decision that benefits both in terms of taxation and commercial

Abstrak :
Penelitian ini betujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi efektivitas kebijakan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) atas penyerahan mobil listrik berbasis baterai di Indonesia. Dengan meningkatnya kekhawatiran global terhadap permasalahan lingkungan dan kebutuhan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, promosi adopsi kendaraan listrik salah satunya mobil listrik telah menjadi prioritas bagi banyak negara di seluruh dunia. Indonesia, sebagai salah satu negara yang memiliki cadangan nikel terbesar di dunia, juga telah mengambil langkah-langkah untuk mendorong adopsi kendaraan listrik salah satunya dengan memberikan insentif PPN DTP untuk mobil listrik yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38 Tahun 2023. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif yang menggunakan paradigma post-positivisme. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup studi literatur dan wawancara mendalam. Dengan menggunakan lima dimensi efektivitas kebijakan Riant Nugroho (2014) hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, kebijakan ini telah mampu mencapai tujuan utamanya yaitu meningkatkan demand masyarakat terhadap mobil listrik, namun belum mampu berkontribusi dalam menurunkan emisi gas rumah kaca di Indonesia, kebijakan ini telah dirumuskan dengan permasalahan yang ingin diselesaikan, dan telah dirumuskan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dibidangnya. Kedua, kebijakan ini bersifat monopoli sehingga pelaku utamanya adalah pemerintah. Ketiga, kebijakan ini belum secara maksimal mengakomodir kemampuan target group, tidak terdapat tumpang tindih dengan realisasi kebijakan lain, dan merupakan suatu kebijakan baru yang tetap sejalan dengan kebijakan sebelumnya. Keempat, kebijakan ini mendapatkan berbagai dukungan dari pihak lingkungan internal maupun lingkungan eksternal kebijakan. Kelima, terlihat dari kesiapan aktor-aktor yang terlibat (pemerintah & target group) kebijakan ini sudah berada pada tahapan yang paling baik yaitu strategic readiness. Beberapa rekomendasi telah diberikan dalam penelitian ini antara lain diperlukannya konsistensi pemerintah dalam penerapan kebijakan ini, pemerintah perlu mengevaluasi kebijakan fiskal yang telah berjalan, pemerintah perlu menggencarkan pembangunan infrakstruktur mobil listrik, perlu diadakan kajian dengan pemerintah setiap daerah, dan perlu meningkatkan fokusnya pada konversi mobil konvensional menjadi mobil listrik. ......This study aims to analyze and the effectiveness of the Government Borne Value Added Tax (PPN DTP) policy on the delivery of battery-based electric cars in Indonesia. With increasing global concerns over environmental issues and the need to reduce greenhouse gas emissions, promoting the adoption of electric vehicles, including electric cars, has become a priority for many countries around the world. Indonesia, as one of the countries that has the largest nickel reserves in the world, has also taken steps to encourage the adoption of electric vehicles, one of which is by providing VAT DTP incentives for electric cars as stipulated in the Minister of Finance Regulation Number 38 of 2023. This research is a type of descriptive research that uses the post-positivism paradigm. The data collection techniques used in this research include literature studies and in-depth interviews. By using the five dimensions of policy effectiveness Riant Nugroho (2014) the results showed that: First, this policy has been able to achieve its main goal of increasing public demand for electric cars, but has not been able to contribute to reducing greenhouse gas emissions in Indonesia, this policy has been formulated with the problems it wants to solve, and has been formulated by institutions that have authority in their fields. Second, this policy is a monopoly so that the main actor is the government. Third, this policy has not maximally accommodated the capabilities of the target group, there is no overlap with the realization of other policies and is a new policy that remains in line with previous policies. Fourth, this policy receives various support from the internal environment and the external environment of the policy. Fifth, it can be seen from the readiness of the actors involved (government & target group) that this policy is at the best stage, namely strategic readiness. Several recommendations have been given in this study, including the need for government consistency in implementing this policy, the government needs to evaluate the fiscal policy that has been running, the government needs to intensify the development of electric car infrastructure, it is necessary to hold a study with the government of each region, and it is necessary to increase its focus on converting conventional cars into electric cars.

Abstrak :
Permasalahan sampah saat ini masih menjadi isu yang harus diselesaikan, terutama pada sampah plastik. Tahun 2019, Pemerintah DKI Jakarta telah melakukan upaya meminimalisir penggunaan plastik dengan memberlakukan kewajiban penggunaan kantong belanja ramah lingkungan di untuk pengelola pusat perbelanjaan, swalayan, dan pasar rakyat. Sebagai bentuk kepastian untuk memberikan insentif fiskal daerah yang tercantum dalam Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2019 dilakukan perluasan dengan menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 111 Tahun 2021. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi insentif pajak reklame untuk pelaku usaha yang menggunakan kantong belanja ramah lingkungan di DKI Jakarta. Penelitian ini merupakan penelitian post positivisme dengan menggunakan teori implementasi yang dikemukakan oleh Grindle dengan jenis penilitan deskriptif dan teknik pengumpulan data yaitu studi kepustakaan dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pemberian fasilitas insentif pajak reklame ini terlihat masih belum optimal dalam pelaksanaannya. Hal ini terlihat dari belum adanya permohonan insentif pajak reklame yang masuk ke Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta. Minimnya permohonan insentif dapat dikarenakan administrasi dalam pengajuan yang memerlukan alur birokrasi yang cukup rumit sehingga tidak mencerminkan asas ease of administration dalam pemungutan pajak. Selain itu, sosialisasi terkait dengan adanya insentif pajak reklame untuk pelaku usaha pengguna kantong belanja ramah lingkungan pun masih dirasa sangat kurang. Strategi yang perlu dilakukan dalam mengatasi hal tersebut adalah perlunya koordinasi lebih antar pihak pelaksana kebijakan dan menghindari terjadinya tax potential loss. ......The waste problem is still an issue that must be resolved, especially plastic waste. In 2019, the DKI Jakarta Government has made efforts to minimize the use of plastic by imposing an obligation to use environmentally friendly shopping bags for managers of shopping centers, supermarkets and people's markets. As a form of certainty to provide regional fiscal incentives listed in Pergub 142 of 2019, an expansion is made by issuing Governor Regulation Number 111 of 2021. The purpose of this research is to analyze the implementation of advertising tax incentives for business actors who use environmentally friendly shopping bags in DKI Jakarta. This research is a post-positivism research using the implementation theory put forward by Grindle with descriptive research types and data collection techniques, library research and in-depth interviews. The results of the research show that the implementation of advertising tax incentive facilities is still not optimal in its implementation. This can be seen from the absence of applications for advertising tax incentives that have been submitted to the DKI Jakarta Provincial Revenue Agency. The minimum number of requests for incentives is due to the administration in filings that require a bureaucratic flow which is quite complicated so that it does not reflect the principle of ease of administration in tax collection. In addition, socialization related to the existence of advertising tax incentives for business actors using environmentally friendly shopping bags is felt to be lacking. The strategy that will be carried out in overcoming this is the need for more coordination between policy implementing parties and avoiding potential tax losses.

Abstrak :
Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan prioritas pemerintah Kabinet Kerja Jilid II. Penentuan pengembangan sumber daya manusia menjadi fokus pemerintah bukan tanpa alasan, pasalnya kualitas sumber daya manusia Indonesia masih tergolong kurang baik karena angka pengangguran terbuka didominasi oleh lulusan SMK dan diploma atau pendidikan vokasi serta masih adanya miss match antara pendidikan vokasi dengan kebutuhan dunia industri. Dalam upaya untuk menggandeng banyak pihak terutama private sectors dalam upaya pengembangan SDM, Pemerintah menerbitkan sebuah kebijakan insentif pajak super tax deduction yang tercantum dalam PMK Nomor 128 Tahun 2019. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian super tax deduction atas pendidikan vokasi adalah postpositivisme dengan teknik analisis data kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa kebijakan super tax deduction sudah didasarkan dan dapat meminimalkan permasalahan yang sedang berkembang, kebijakan jelas dan cukup mudah untuk dipahami klausul pemberitahuan diimplementasikan sesuai dengan kebijakannya. Namun, pada tahun 2019, sistem OSS sebagai pendukung tidak berjalan secara optimal sehingga belum dapat digunakan. Implementasi kebijakan super tax deduction sudah cukup sesuai dengan batasan yang ada dalam PMK Nomor 128 Tahun 2019, selain itu super tax deduction dapat meningkatkan sinergitas antara pemerintah, industri, dan pendidikan vokasi. Namun, terdapat permasalahan yang terjadi yaitu pada saat penyampaian realisasi biaya, kekecewaan dari sektor perbankan dan retail, dan tanggapan kekhawatiran akan dilakukan pemeriksaan. Sepanjang 2019 terdapat 3 wajib pajak yang memanfaatkan insentif super tax deduction, dan sampai Desember 2020 sudah terdapat 25 WP. Kebijakan super tax deduction atas penyelenggaraan pendidikan vokasi memperhatikan kebijakan prioritas yang dilakukan oleh Kabinet Kerja II yaitu SDM Unggul dan mendukung kebijakan link and match. ......Improving the quality of human resources is a priority of the Government's “Kabinet Kerja” Volume II. Determination of human resource development is the government's focus, not without reason, the quality of Indonesian human resources is still classified as low, because the open unemployment rate is dominated by SMK graduates and diploma or vocational education graduates and also there is still a miss match between vocational education and the needs of the industrial world. In an effort to collaborate with many parties, especially private sectors in efforts to develop human resources, the Government issued a super tax deduction tax incentive policy listed in PMK Number 128 of 2019.The approach used in super tax deduction research on vocational education is postpositivism with qualitative data analysis techniques. The results of this study indicate that the super tax deduction policy has been based on and can minimize developing problems, is clear and easy enough to understand, “pemberitahuan” clause are implemented in accordance with the policy. However, in 2019, the OSS system as a support did not run optimally so it could not be used. The implementation of the super tax deduction policy is sufficient in accordance with the limits in PMK Number 128 of 2019, super tax deduction policy also can increase synergy between the government, industry, and vocational education. However, there were problems that occurred, namely during the submission of cost realization, disappointment from the banking and retail sectors, and responses to concerns that an examination would be carried out. Throughout 2019 there were 3 taxpayers who took advantage of the super tax deduction incentive, and until December 2020 there were already 25 taxpayers. The super tax deduction policy on the implementation of vocational education takes into account the priority policies carried out by the Kabinet Kerja II, namely “SDM Unggul” and supports the link and match policy.

Abstrak :
Pertumbuhan industri baja Indonesia mengalami peningkatan signifikan, terutama didorong oleh ekspansi sektor infrastruktur dan konstruksi nasional. Namun, sektor ini menghadapi tantangan kompleks, seperti kenaikan biaya bahan baku, peningkatan biaya energi dan transportasi, dan persaingan ketat dari baja impor. Pandemi Covid-19 lebih lanjut mengganggu rantai pasok baja dan mengubah pola permintaan. Aksesibilitas produk baja internasional di pasar domestik berdampak signifikan pada penggunaan baja yang diproduksi secara dalam negeri. Pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai kebijakan dan regulasi untuk mempromosikan pertumbuhan yang berkelanjutan dan kompetitif dalam industri ini. Meskipun terdapat potensi pertumbuhan berkelanjutan di industri baja nasional, penting untuk mengakui dan mengatasi dinamika dan tantangan yang ada. Penelitian ini menawarkan analisis komprehensif tentang industri baja, khususnya pada segmen baja lembaran di Indonesia. Studi ini bertujuan untuk memproyeksikan perkembangan, tantangan, peluang, dan pergeseran dalam pasokan dan permintaan produk baja lembaran dalam negeri melalui simulasi dinamika sistem. Empat hipotesis dinamis dalam sistem diusulkan dan dianalisis secara cermat. Struktur model saat ini menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas pabrik baja dan penerapan regulasi impor produk baja menghasilkan lonjakan produksi baja flat dalam negeri. Selain itu, memberikan insentif pajak dan penyesuaian tarif muncul sebagai pendekatan yang menjanjikan untuk mengatasi disparitas harga antara baja flat dan bahan baku di dalam negeri. Temuan dari penelitian ini memiliki potensi untuk memberikan wawasan berharga bagi rekomendasi kebijakan yang bertujuan untuk memajukan kemajuan industri baja flat di Indonesia ......The growth of Indonesia's steel industry has been substantial, primarily fueled by the expansion of the national infrastructure and construction sector. However, this sector faces intricate challenges, such as rising raw material costs, increased energy and transportation expenses, and stiff competition from imported steel. The Covid-19 pandemic has further disrupted the steel supply chain and altered demand patterns. The accessibility of international steel products in the domestic market significantly impacts the utilization of domestically produced steel. The Indonesian Government has implemented various policies and regulations to promote sustainable and competitive growth to enhance the industry. While there is potential for sustainable growth in the national steel industry, it is crucial to recognize and effectively address the existing dynamics and challenges. This research offers a comprehensive analysis of the steel industry, focusing specifically on the sheet steel segment in Indonesia. The study seeks to project the trajectory of developments, challenges, opportunities, and shifts in the supply and demand for domestic sheet steel products through system dynamics simulations. Four dynamic hypotheses within the system are proposed and rigorously examined. The current model structure indicates that increasing steel mill capacity and implementing regulations on steel product imports result in a surge in domestic flat steel production. Additionally, providing tax incentives and adjusting tariffs emerges as a promising approach to mitigate price differentials between flat steel and its raw materials within the country. The findings of this research have the potential to offer valuable insights for policy recommendations aimed at advancing the progress of the flat steel industry in Indonesia.