Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 4 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Wilma Ika Dewi
Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai kedudukan prioritas pelunasan utang pajak dari utang debitor lainnya dalam hal Debitor Pailit. Kedudukan utang pajak menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah mempunyai hak mendahulu dalam pelunasannya dibandingkan dengan segala utang-utang lainnya. Penelitian hukum ini dilakukan terhadap ketentuan peraturan perundangan di bidang perpajakan, kepailitan, penagihan dan penyitaan pajak, serta terhadap putusan pengadilan, baik pada tingkat Pengadilan Niaga maupun Mahkamah Agung. Adanya norma dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Sebagaimana Terakhir Dirubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mengenai hak mendahulu utang pajak dan ketentuan larangan bagi Kurator untuk membagi harta wajib pajak (dalam pailit) kepada kreditor lain sebelum utang pajak lunas, telah mengeliminir hak-hak yang dimiliki oleh Kreditor lainnya, termasuk Kreditor pemegang hak jaminan kebendaan dan hak buruh dan hak preferen lainnya. Kepastian hukum yang dimiliki oleh Kreditor Separatis dan Preferen telah diterobos oleh adanya hak mendahulu untuk utang pajak dalam hal tegadi kepailitan. Baik Kreditor pemegang hak jaminan kebendaan, pekerja dan biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator telah dinyatakan pula sebagai hak mendahulu secara tidak jelas oleh peraturan perundangan sektoralnya, yaitu pada Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, Undang-Undang Jaminan Fidusia dan Undang-Undang Hak Tanggungan. Permasalahan kedua, mengenai penyelesaian utang pajak dalam kepailitan, dari hasil penelitian diketemukan permasalahan dalam adanya ketidakpastian hukum dalam penyelesaian utang pajak, dimana hakim mempunyai pendapat berbeda. Untuk memecahkan permasalahan mengenai urutan prioritas Kreditor dalam kepailitan dan cara penyelesaian utang pajak adalah dengan mengatur urutan prioritas Kreditor secara eksplisit dalam Undang-Undang Kepailitan dan melakukan sinkronisasi peraturan di bidang perpajakan, ketenagakeijaan, hak jaminan dengan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. ......This thesis discusses the position of priority on the satisfaction of the tax debts with other debt of Debitor in Bankruptcy. The position of the tax debt in Act of General Conditions of Taxation is that the tax debt have the right to priority compared with all other debts. Legal research is done on the act in the field of taxation, bankruptcy, tax billing, and the decision of the court, either at the Commerce Court and the Supreme Court. There is a norm in the Law Number 6 Year 1983 As Last changed with Law Number 28 Year 2007 on General Condition on Taxation, right of tax debts to priority and the prohibition for Curator to share property of Debitor to other creditors before the tax debt in fullfill, has eliminate other creditors right, including secured creditors with rights of collateral, and labor rights and other prefereed rights. Legal certainty that the other preferred and secured creditors has been ruled out by the priority rights of tax debt in case of bankruptcy. Secured creditor and wage labor and cost of bankruptcy and recompense for Curator has also declared have the priority right by each their act, which is the Employment Act and the Bankruptcy Act and PKPU, Act of Assurance and Indemnity. Second problem, concerning the settlement of tax debts in bankruptcy, the results of research found problems in the legal uncertainties in the settlement of tax debts, which the judges have a different opinion. To solve the problems on a priority right of creditors in bankruptcy and tax debt settlement is to set the priority position of each creditors explicitly in the Bankruptcy Act and synchronize reguiations in the field of taxation, employment, secure rights with the Bankruptcy Act and PKPU.
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009
T26056
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Juventia Aurellia
Abstrak :
ABSTRAK
Pembagian harta pailit milik debitor pailit yang dilakukan oleh kurator harus dilakukan dengan menimbang kedudukan kreditor pailit. Kedudukan kreditor ini dapat menjadikan seorang kreditor memiliki hak untuk didahulukan atas pembayaran utang oleh debitor dibandingkan dengan kreditor lainnya. Kreditor preferen sebagai kreditor dengan hak istimewa berada diatas kreditor separatis dan konkuren. Tetapi hal ini tidak sejalan dengan pemberesan harta pailit PT. Industries Badja Garuda (dalam pailit). Utang pajak milik debitor pailit diklasifikasikan menjadi utang pajak yang bersifat preferen dan utang pajak yang bersifat konkuren. Pokok permasalahan yang akan dibahas yaitu bagaimana kedudukan utang pajak dalam pemberesan harta pailit dan bagaimana penyelesaian utang pajak dalam pemberesan harta pailit PT Industries Badja Garuda. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan tipologi penelitian preskriptif. Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kedudukan utang pajak dalam kepailitan menjadi pihak yang didahulukan pelunasannya daripada kreditor lainnya. Hal ini ditentukan dalam Undang-Undang. Meskipun utang pajak sebagai kreditor preferen memiliki hak untuk didahulukan, kreditor separatis pemegang jaminan tetap memiliki hak atas jaminan yang dimilikinya. Pelunasan utang pajak dalam kasus ini harus memperhatikan ketentuan mengenai daluwarsa utang pajak. Untuk mencegah tidak dilunasinya utang pajak oleh wajib pajak maka seharusnya kantor pajak bertindak lebih tegas agar tagihan pajak yang tidak terbayar tidak menumpuk.
ABSTRACT
The settlement of bankruptcy property of debtor, which is conducted by the curator in charge, must be done by considering the position of their creditors. The position of creditors can make some creditor have preference rights for the debt payment compared to other creditors. Creditor with preference rights must get the debt repayment first compared to the other creditors. But this regulation is not applied in tax debt repayment related to bankruptcy property settlement in PT. Industries Badja Garuda (in Bankrupt process). Tax debt in this case, gets classified into tax debt with preference rights and tax debt with concurrent rights. The main issues in this study are how the position of tax debt in bankruptcy property settlement and how the settlement of tax debt in bankruptcy property settlement PT Industries Badja Garuda? This study uses juridical normative with prescriptive research. This study uses secondary data. From the research can be concluded that the position of tax debt repayment in bankruptcy becomes the priority creditors in the bankruptcy property settlement compared to the other creditors. This is stated in the constitution. Even though tax debt as creditor gets the preference right by the law, creditor with separatist rights still have the right to claim their debt guarantee. Tax debt repayment in this case should considering the expiration clause in taxation. To prevent the taxpayer neglecting their duty, tax office in charge should act more assertive so the tax debt will not accumulate
2017
T48615
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Patrick Joliot Octavianus
Abstrak :
Adanya ketentuan mengenai daluwarsa penagihan pajak dapat mengakibatkan hilangnya hak mendahulu utang pajak. Penelitian ini mengidentifikasi kedudukan hak mendahulu utang pajak dengan adanya kreditor preferen lain dalam hal terjadinya kepailitan dan pengaruh daluwarsa penagihan pajak terhadap hak mendahulu utang pajak dalam kepailitan. Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang dilakukan terhadap hukum positif mengenai kepailitan dan perpajakan di Indonesia. Dalam menggunakan metode penelitian yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini, dapat diketahui bahwa utang pajak berkedudukan sebagai kreditor preferen yang mendapatkan pelunasan setelah biaya kepailitan dan imbalan jasa kurator serta utang upah buruh. Di samping itu, hak mendahulu utang pajak dipengaruhi oleh daluwarsa penagihan pajak yang dapat mengakibatkan hak mendahulu utang pajak tidak dapat diterapkan apabila hak untuk melakukan penagihan pajak daluwarsa. Namun, adanya ketentuan mengenai penangguhan daluwarsa hak mendahulu utang pajak memungkinkan utang pajak mendapatkan pelunasannya sebagai kreditor konkuren. Hal tersebut menunjukkan bahwa pada dasarnya hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi dasar didapatkannya pelunasan utang pajak. Berdasarkan hal tersebut, Direktorat Jenderal Pajak harus memperbaiki peraturan-peraturan maupun kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan penagihan pajak dalam kepailitan sedangkan Jurusita Pajak harus melakukan kegiatan penagihan pajak yang paling efektif guna dilunasinya utang pajak dalam terjadinya kepailitan. ...... The existence of a provision concerning the expiration of tax collection may result in the loss of preceding right of the tax debt. The existence of a provision concerning the expiry of tax collection may result in the loss of the preceding right of the tax debt. This study identifies the preceding position of tax debt with the presence of other preferred creditors in the event of bankruptcy and the effect of the expiry of tax collection on the preceding right of tax debt in bankruptcy. This thesis approaches the Indonesian positive law regarding bankruptcy and taxation through a normative juridicial research method. In using the research method undertaken in the writing of this thesis, it can be seen that tax debt stands as a preferred creditor who gets repayment after the cost of bankruptcy and remuneration of curator services and laborer wage debts. In addition, the preceding right of tax debt is affected by tax collection expiration which may result in the preceding right of tax debt unenforcable. However, the provision concerning the postponement of the expiration of the preceding right of the tax debt allows the tax debt to get its repayment as a concurrent creditor. This shows that basically the right to collect taxes on the basis of the acquisition of tax debt. Based on this, the Directorate General of Taxation should improve the rules and policies relating to tax collection in bankruptcy whereas the Tax Administration should conduct the most effective tax collection activities for the settlement of tax debt in the event of bankruptcy.
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017
S69567
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Patrick Joliot Octavianus
Abstrak :
Adanya ketentuan mengenai daluwarsa penagihan pajak dapat mengakibatkan hilangnya hak mendahulu utang pajak. Penelitian ini mengidentifikasi kedudukan hak mendahulu utang pajak dengan adanya kreditor preferen lain dalam hal terjadinya kepailitan dan pengaruh daluwarsa penagihan pajak terhadap hak mendahulu utang pajak dalam kepailitan. Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang dilakukan terhadap hukum positif mengenai kepailitan dan perpajakan di Indonesia. Dalam menggunakan metode penelitian yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini, dapat diketahui bahwa utang pajak berkedudukan sebagai kreditor preferen yang mendapatkan pelunasan setelah biaya kepailitan dan imbalan jasa kurator serta utang upah buruh. Di samping itu, hak mendahulu utang pajak dipengaruhi oleh daluwarsa penagihan pajak yang dapat mengakibatkan hak mendahulu utang pajak tidak dapat diterapkan apabila hak untuk melakukan penagihan pajak daluwarsa. Namun, adanya ketentuan mengenai penangguhan daluwarsa hak mendahulu utang pajak memungkinkan utang pajak mendapatkan pelunasannya sebagai kreditor konkuren. Hal tersebut menunjukkan bahwa pada dasarnya hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi dasar didapatkannya pelunasan utang pajak. Berdasarkan hal tersebut, Direktorat Jenderal Pajak harus memperbaiki peraturan-peraturan maupun kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan penagihan pajak dalam kepailitan sedangkan Jurusita Pajak harus melakukan kegiatan penagihan pajak yang paling efektif guna dilunasinya utang pajak dalam terjadinya kepailitan. ...... The existence of a provision concerning the expiration of tax collection may result in the loss of preceding right of the tax debt. The existence of a provision concerning the expiry of tax collection may result in the loss of the preceding right of the tax debt. This study identifies the preceding position of tax debt with the presence of other preferred creditors in the event of bankruptcy and the effect of the expiry of tax collection on the preceding right of tax debt in bankruptcy. This thesis approaches the Indonesian positive law regarding bankruptcy and taxation through a normative juridicial research method. In using the research method undertaken in the writing of this thesis, it can be seen that tax debt stands as a preferred creditor who gets repayment after the cost of bankruptcy and remuneration of curator services and laborer wage debts. In addition, the preceding right of tax debt is affected by tax collection expiration which may result in the preceding right of tax debt unenforcable. However, the provision concerning the postponement of the expiration of the preceding right of the tax debt allows the tax debt to get its repayment as a concurrent creditor. This shows that basically the right to collect taxes on the basis of the acquisition of tax debt. Based on this, the Directorate General of Taxation should improve the rules and policies relating to tax collection in bankruptcy whereas the Tax Administration should conduct the most effective tax collection activities for the settlement of tax debt in the event of bankruptcy.
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library