Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang cukup besar diluar minyak dan gas bumi. Reformasi-reformasi sistem perpajakan terus dilakukan oleh pemerintah, salah satunya adalah Sistem self assesment yang merupakan satu reformasi sistem perpajakan, dengan pilar penyangganya adalah penegakan hukum (Law-enforcement). Salah satu upaya penegakan hukum tersebut adalah pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak didukung oleh kebijakan-kebijakan pemerintah yang mempunyai peranan penting dalam upaya penegakan hukum. Oleh karena pentingnya kebijakan-kebijakan tersebut membuat penulis mempunyai ide untuk melakukan penelitian dengan pokok permasalahan: " Bagaimana implementasi kebijakan pemerintah dalam bidang pemeriksaan pajak pada Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak ?".

Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis sejumlah kebijakan dalam bidang pemeriksaan pajak guna mengetahui sejauh mana implementasinya terhadap kegiatan pemeriksaan yang dilakukan pada Kantor Pemeriksaan dan penyidikan Pajak. Beberapa kebijakan yang dianalisis tersebut antara lain: Surat Keputusan Menteri Keuangan RI, Nomor : KEP-625/KMK.04/1994 tanggal 17 Desember 1994, tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Perpajakan. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak, Nomor : KEP-01/PJ.7/1990 tanggal 15 Nopember 1990, tentang Pedoman Pemeriksaan Pajak.

Hasil penelitian menunjukan bahwa masih banyak terdapat kebijakan pemerintah dalam bida.ng pemeriksaan pajak yang tumpang tindih bahkan bertentangan satu sama lain. Saran yang diusulkan penulis dalam tesis ini adalah agar kebijakan-kebijakan pemerintah dalam bidang pemeriksaan pajak dapat diimplementasikan dengan baik, perlu dilakukan penataan kembali kebijakan-kebijakan tersebut.

Penelitian ini dilaksanakan pada Kantor Pemeriksaan dan penyidikan Pajak, Surabaya Tiga, sejak bulan Mei 1997 s.d Desember 1997, melalui metode deskriptif analistis.

Abstrak :
Peraturan perpajakan yang jelas dan terstruktur penting dalam sistem ekonomi negara. Namun, aturan perpajakan dapat mengalami perubahan seiring dengan arah kebijakan ekonomi. Salah satu alasan perubahan aturan perpajakan adalah tingginya kompleksitas dan kerumitan peraturan yang ada. Sistem perpajakan yang rumit dapat memicu ketidakpatuhan dan praktik penghindaran pajak yang merugikan negara. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan dagang untuk memahami dan siap menghadapi harmonisasi peraturan perpajakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kesiapan perusahaan dagang khususnya PT. H dalam menghadapi harmonisasi peraturan perpajakan yaitu perubahan KUP, lapisan tarif dan ketentuan dalam PPh 21 dan kenaikan tarif PPN, serta untuk mengetahui bagaimana PT. H menerapkan prinsip-prinsip tax control framework dalam menjalankan perubahan peraturan perpajakan. Penelitian ini menggunakan prinsip-prinsip TCF oleh OECD dimana indikatornya adalah penetapan strategi pajak, penetapan pengendalian, pembagian tugas, proses pelaksanaan pajak terdokumentasi, dan pemantauan atas proses pelaksanaan pajak. Hasil evaluasi menunjukkan PT. H telah mengambil langkah-langkah strategis seperti pemantauan peraturan, bermitra dengan konsultan pajak, dan menjalankan proses pengendalian yang ketat untuk memastikan akurasi pelaporan pajak. Pembagian tugas yang terfokus, dokumentasi yang rinci, serta pemantauan dan audit internal berkala menjadi bagian dari pendekatan PT. H. PT. H telah menunjukan bagaimana mereka mengadopsi prinsip-prinsip TCF dalam menjalankan perubahan peraturan perpajakan tersebut. ......Clear and structured tax regulations are important in a country's economic system. However, tax rules can change along with the direction of economic policy. One of the reasons for changes in tax regulations is the high complexity and complexity of existing regulations. A complicated tax system can trigger non-compliance and tax avoidance practices that are detrimental to the country. Therefore, it is important for trading companies to understand and be ready to face the harmonization of tax regulations. This research aims to evaluate the readiness of trading companies, especially PT. H in facing the harmonization of tax regulations, namely changes to the KUP, tariff layers and provisions in PPh 21 and increases in VAT rates, as well as to find out how PT. H applies tax control framework principles in implementing changes to tax regulations. This research uses the TCF principles by the OECD where the indicators are determining tax strategy, determining control, division of tasks, documented tax implementation process, and monitoring of the tax implementation process. The evaluation results show that PT. H has taken strategic steps such as monitoring regulations, partnering with tax consultants, and implementing strict control processes to ensure the accuracy of tax reporting. Focused division of tasks, detailed documentation, and regular internal monitoring and audits are part of PT's approach. H. PT. H has shown how they adopted TCF principles in carrying out changes to tax regulations.

Abstrak :
Sejak dilakukannya reformasi perpajakan tahun 1983, pemerintah melakukan perubahan sistem pemungutan pajak dari semula Official Assessment, menjadi Self Assessment. Pemungutan pajak dengan sistem self assessment ini meletakkan tanggung jawab pemungutan pajak sepenuhnya pada wajib pajak, konsekuensinya pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak harus mampu melaksanakan fungsi pengawasan dan penegakar, hukum perpajakan dengan baik agar dapat menjamin keberhasilan pemungutan pajak dengan sistem ini. Dalam pelaksanaannya banyak hambatan yang dihadapi oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk dapat melaksanakan fungsi pengawasan dan penegakan hukum secara efektif. Secara internal hambatan timbul dari belum optimalnya fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, hal ini disebabkan karena sistem yang ada belum mampu mendeteksi kemungkinan adanya penyelundupan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak terdaftar (walaupun sudah memasukkan SPT dan membayar kewajiban pajaknya sesuai SPT), sistem ini juga belum mampu mendeteksi dan mengawasi adanya wajib pajak yang belum terdaftar berikut potensi pajak yang tidak tergali akibat tidak terdaftamya wajib pajak tersebut. Dalam hal penegakan hukum, khususnya pemeriksaan pajak, hambatan internal yang dihadapi adalah belum mampunyai pemeriksaan pajak memberikan deterrent effect bagi wajib pajak. Detterent Effect ini merupakan satu hal yang sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan sukarela (Voluntary Compliance) wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban pajaknya, karena dengan adanya detterent effect yang dihasilkan dari proses pemeriksaan akan dapat mencegah wajib pajak penyelundup pajak (Tax evader) untuk melakukan penyelundupan pajak, disamping itu dengan adanya detterent effect ini juga akan mencegah timbulnya niat dari wajib pajak yang selama ini patuh pada peraturan perpajakan, untuk ikut melakukain penyelundupan pajak. Salah satu penyebab dari gagalnya pemeriksaan pajak untuk memberikan detterent effect bagi wajib pajak adalah karena rendahnya mutu pemeriksaan yang dilakukan. Hal ini dapat dilihat dari relative rendahnya nilai koreksi yang dihasilkan dalam setiap penugasan pemeriksaan dan lemahnya dasar koreksi pajak basil pemeriksaan sehingga banyak koreksi pajak yang dapat dibatalkan di tingkat keberatan dan banding. Dari semua hambatan tersebut, kunci pemecahan masalahnya terletak pada ketersediaan data dan kemampuan analisa atas kegiatan ekonomi kena pajak yang dilakukan oleh wajib pajak. Dengan tersedianya data tentang transaksi kena pajak yang dilakukan wajib pajak akan menigkatkan kemampuan Direktorat Jenderal Pajak dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan penegakan hukum. Dengan tersedianya data, Direktorat Jenderal Pajak akan mampu mengawasi dan mengambil tindakan atas wajib pajak yang belum terdaftar, Direktorat Jenderal Pajak akan mampu mengungkap adanya praktek penyelundupan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak baik yang sudah terdaftar maupun belum terdaftar, dan Direktorat Jenderal Pajak akan mampu mengungkap praktek-praktek ekonomi bawah tanah yang dilakukan untuk menghindari upaya pemunguntan pajak. Dengan kemampuan analisa resiko yang baik didukung oleh ketersediaan data tentang pelanggaran wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak akan mampu memilih kasus-kasus yang dapat memberikan hasil koreksi pajak signifikan dan berdasar, untuk ditindak lanjuti dengan penegakan hukum terutama pemeriksaan pajak, sehingga upaya penegakan hukum dapat memberikan detterent effect bagi wajib pajak. Intelijen mcmiliki kemampuan lebih dalam hal pencarian dan pengumpulan data dengan teknik-teknik pencarian data yang lebih baik dengan memanfaatkan human intelligence (yang dapat melakukan pencarian data baik terbuka maupun tertutup), signal intelligence (yang dapat melakukan pencarian data dari hasil pemantauan dan intersepsi jalur komunikasi) dan Imagery Intelligence (yang mampu melakukan pengumpulan data menggunakan teknologi pengambil gambar seperti foto satelit dan lain-lain)Pada akhimya penerapan fungsi intelijen dalam bentuk pengumpulan informasi potensi pajak dan analisa kemampuan wajib pajak dalam membayar pajak akan dapat meningkatkan penermaan pajak secara nasiona!. Penelitian ini menganalisis pentinghya peningkatan kinerja pengawasan dan penegakan hukum Direktorat Jenderal Pajak dikaitkan dengan potensi pajak yang belum tergali dan pentingnya penerapan intelijen dalam peningkatan kinerja pengawasan dan penegakan hukum Dircktorat Jenderal Pajak dalam kaitannya dengan penyediaan data dan informasi perpajakan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis deskriptif, dengan menganalisis data-data tentang potensi pajak dan pemeriksaan pajak untuk menilai kinerja pengawasan dan penegakan hukum Direktorat Jenderal Pajak, dan metode analisis SWOT untuk menganalisis apakah penerapan intelijen merupakan strategi yang tepat untuk diterapkan dalam upaya peningkatan fungsi pengawasan dan penegakan hukum di Direktorat Jenderal Pajak. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa kinerja pengawasan dan penegakan hukum Direktorat Jenderal Pajak perlu ditingkatkan terutama terkait dengan penyediaan dan analisis data perpajakan Wajib Pajak. Untuk itu penerapan intelijen merupakan strategi yang tepat untuk diterapkan dalarn peningkatan kinerja pengawasan dan penegakan hukum Direktorat Jenderal Pajak. Disarankan untuk menerapkan intelijen sebagai strategi untuk meningkatan kinerja pengawasan dan penegakan hukum Direktorat Jenderal Pajak dengan pembentukan unit khusus intelijen dan penyediaan payung hukum bagi penerapan intelijen di Direktorat Jenderal Pajak.

Abstrak :
Perkembangan teknologi informasi telah berdampak pada meningkatnya nilai transaksi perdagangan elekronik E-commerce di Indonesia. Transaksi e-commerce memiliki potensi pajak yang besar, walupun transaksi e-commerce tersebut telah dikenakan PPN, namun sistem pengawasan perpajakan oleh DJP belum optimal karena belum adanya regulasi yang khusus mengatur e-commerce serta pengawasannya. Skripsi ini disusun berdasarkan penelitian menggunakan pendektan kualitatif pengumpulan data untuk keperluan analisis diperoleh melalui penelitian dokumen, studi kepustakaan dan wawancara dengan pihak terkait. Berdasarkan penelitian, sistem pengawasan PPN atas e-commerce di Indonesia masih bersifat manual dan dipersamakan dengan penjualan biasa karena belum adanya regulasi terkait e-commerce, keterbatasan SDM dan teknologi informasi. Dalam rangka mengoptimalkan sistem pengawasan atas e-commerce DJP telah melakukan pemetaan dan beberapa rencana. Oleh karena itu DJP diharapkan dapat segera menjalin kerjasama dengan pihak-pihak yang terkait dengan e-commerce dalam membuat regulasi atas e-commerce berikut sistem pengawasannya.

---

The development of information technology has an impact on the increasing value of electronic commerce transactions E commerce in Indonesia. Data shows that every year e commerce users in Indonesia have increased. E commerce has huge tax potential. Although the e commerce transaction has been subject to VAT, but the regulation and tax control system by the DGT has not been optimal because it is hampered by the utilization of inadequate information technology. This thesis is based on research using qualitative method approach. Data collection for the purpose of analysis obtained through document research, literature study and interview with related parties. Based on the research, Indonesia's control system which is still manual because of lack of regulation, limited human resources and information technology, therefore DJP is required to be able to design an effective VAT control system on e commerce.

Abstrak :
Kebijakan pembebasan BPHTB merupakan kebijakan insentif pajak dengan tujuan untuk memberikan kemudahan ataupun keringanan kepada masyarakat dalam rangka melakukan pembayaran pajak serta sebagai bentuk dukungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap kebijakan Badan Pertahanan Nasional dalam rangka percepatan sertifikasi hak atas tanah dan/atau bangunan. Namun, disisi lain karena adanya kebijakan ini, pendapatan Pemerintah Daerah selalu mengalami potential loss dan menyebabkan tidak tercapainya target realisasi penerimaan daerah. Hal ini juga disebabkan oleh beberapa hal seperti ketidakpatuhan Wajib Pajak dan pengawasan otoritas pajak yang kurang optimal. Penelitian ini dimaksudkan untuk meninjau kebijakan tersebut dari asas certainty, revenue productivity dan aspek kepatuhan serta pengawasan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif paradigma post-positivist dengan wawancara mendalam sebagai teknik pengumpulan data. Dari penelitian ini, hasil yang didapatkan dari tinjauan asas certainty telah terpenuhi, namun permasalahan yang masih kerap terjadi adalah karena perbedaan penafsiran pada tiap kantor UPPPD terkait implementasinya mengenai objek pajak yang diperbolehkan serta penggunaan dasar pengenaan pajak mengenai penggunaan NJOP dibandingkan NPOP. Dari asas revenue productivity, kebijakan pembebasan BPHTB ini belum terpenuhi baik berdasarkan the principle of adequacy dan the principle of adaptability. Tidak terpenuhinya asas revenue productivity karena adanya threshold yang cukup besar dimana menyebabkan potensi penerimaan yang hilang bernilai sangat besar setiap tahunnya. Kemudian, berdasarkan aspek kepatuhan masih belum terpenuhi karena masih banyak perilaku Wajib Pajak yang tidak patuh secara materil, namun patuh secara formal. Ketidakpatuhan materil ini disebabkan karena lazimnya penggunaan NJOP dibandingkan nilai transaksi sebenarnya yang menyebabkan nilai transaksi yang digunakan di bawah threshold yang telah ditetapkan. Sementara itu, berdasarkan aspek pengawasan otoritas pajak masih belum cukup terpenuhi karena belum optimal dilakukan secara merata di UPPPD di DKI Jakarta serta masih banyaknya perilaku tax avoidance yang dilakukan oleh Wajib Pajak DKI Jakarta. ......The BPHTB exemption policy is a tax incentive policy with the aim of providing convenience or relief to the community in order to make tax payments and as a form of support for the DKI Jakarta Provincial Government to the National Land Agency's policy in the context of accelerating land and/or building rights certification Meanwhile, due to this policy, local government revenues always experience a potential loss and cause the regional revenue realization target not to be achieved. This is also caused by several things, such as non-compliance by taxpayers and less than optimal of tax control. The purpose of this research is to observe the policy from the principle of certainty, revenue productivity and the aspect of tax compliance and also the aspect of tax control. This research used post-positivist quantitative approach with in-depth interview as data collection technique. From this research, the result from the Principle of Certainty is the tax regulation dimension has fulfilled yet, but the problem that still often occurs is due to differences in interpretation in each UPPPD office regarding its implementation regarding permitted tax objects and the use of tax bases regarding the use of NJOP compared to NPOP. From the Revenue Productivity principle, the BPHTB exemption policy has not been fulfilled, both based on the principle of adequacy and the principle of adaptability. The non-fulfillment of the revenue productivity principle is due to a fairly large threshold which causes the potential for lost revenue to be of enormous value every year. Afterwards, based on the material compliance aspect has not been fulfilled yet because there are still many taxpayers' behavior that is materially disobedient, but formally complied. This material non-compliance is due to the common use of NJOP compared to the actual transaction value, which causes the transaction value used to be below the predetermined threshold. Meanwhile, based on the aspect of tax control has not been fulfilled, because it has not been optimally carried out evenly in UPPPD in DKI Jakarta and there are still many tax avoidance behaviors carried out by DKI Jakarta Taxpayers.