Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan khususnya bagi wajib pajak orang pribadi sebagai kewajiban yang harus dijalankan dan ketentuannya telah diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Pelaporan SPT selama ini menimbulkan banyak permasalahan khususnya bagi wajib pajak orang pribadi yang telah berkeluarga (menikah) karena status pernikahan akan menentukan di dalam pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (SPT PPh OP). Sesuai dengan perubahan format yang baru melalui dikeluarkannya Peraturan Direkur Jenderal Pajak PER-19/PJ/2014 yang mewajibkan pengisian status kewajiban perpajakan bagi wajib pajak orang pribadi khusunya yang telah menikah maka hal tersbut akan menimbulkan implikasi perpajakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi perubahan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Orang Pribadi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi literature dan wawancara mendalam. Implikasi yang timbul adalah kurang bayar maupun lebih bayar dalam pelaporan SPT PPh OP.

---

Reporting tax return for individual tax payers as an obligation that must be carried out which provisions have been set in accordance with the provisions of the existing legislation. Reporting SPT, has brought many problems, especially for individual taxpayers who have a family (married) because of marital status will determine in reporting personal income tax (SPT individual income tax). In accordance with the new format changes through the enactment of the DGT (Directorate General of Taxation) Regulation PER-19/PJ/2014 which requires the charging status of tax obligations for an individual taxpayer who has been married especially then it will lead to some tax implications. This study aims to analyze the implications of changes in the tax return for individual tax payers. This study used a qualitative approach. Data collection techniques done with literature studies and in-depth interviews. The implication that arises is underpayment or overpayment of the reporting individual income tax returns."

"Penelitian ini membahas implementasi pemungutan pajak reklame atas reklame rokok pada warung dan kios di Kabupaten Bogor. Pemberlakuan Perda KTR Kota Bogor membuat Pemerintah Kabupaten Bogor membuka peluang bagi penyelenggara reklame rokok untuk menyelenggarakan reklame rokoknya di daerahnya. Namun pemasangan pada media ini harus sangat selektif dan diawasi karena sasaran pasar sangat luas. Salah satunya melalui pajak reklame dan tahapan penyelenggaraan reklame yang harus dilalui.Tujuan penelitian ini adalah menganalisis tahapan administrasi pajak reklamenya dengan menggunakan teori tahapan administrasi pajak yang dikemukakan Ikhsan dan Salomo, serta menganalisis kendala penyelenggaraan reklame rokok pada warung dan kios di Kabupaten Bogor. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan metode pengumpulan data secara studi literatur observasi dan wawancara mendalam dengan teknik analisis data secara kualitatif.Hasil penelitian ini menyatakan bahwa implementasi tahapan administrasi pajak reklame rokok pada warung dan kios di Kabupaten Bogor sudah dilaksanakan sesuai teori; proses pengawasan penyelenggaraan reklame rokok pada warung dan kios di Kabupaten Bogor masih belum dilaksanakan sesuai standar yang sudah ditetapkan; Kendala ditemukan dalam tiap tahapan penyelenggaran reklame. Baik dalam perizinan, administrasi pajak, maupun pengawasan dan berpengaruh terhadap hilangnya sejumlah potensi pajak.

---

The aim of this research is to analyze the implementation of advertising tax on cigarette products? advertisement at Bogor county stalls. The enforcement of No Smoking Area regulation makes a big opportunity to the county local government by allowing all of the cigarette products? advertisement being held at their district. However, the accomplishment of this advertising has to be more selective and controlled because the target market is wider and closer by this media. Things that can be used to control them is advertising tax and the administration to permit the advertisement.

The purposes of this study are to analyze the administration procedure of advertising tax with Ikhsan and Salomo's theory, analyze the permit procedure and the controlling procedure, and analyze the obstacle of the implementation of this cigarette products? advertisement, specifically advertisement at Bogor county stalls. The research's approach that being used is quantitative approach, collecting data methods are field search, literature research, in-depth interviews, and observation. Analyze the data with qualitative method.

And the result of this research stated that the implementation of the tax administration is already be implemented as the theory said; the controlling procedure are still not be implemented as the standard set; and there are some obstacles on each procedure and give a big impact to the collection of advertising tax."