Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Skripsi ini menganalisispenagihan tunggakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atastransaksi pembiayaan murabahah berdasarkanasas kepastian hukum (Certainty). Indikator-indikator guna mengukur kesesuaian asas kepastian hukum (certainty) dalam penagihan tunggakan pajak pertambahan nilai (PPN) atas transaksi pembiayaan murabahah, antara lainkepastian atas subjek penagihan pajak, objek penagihan pajak, prosedur penagihan pajak, serta jaminan hukum berupaperlindungan bagi wajib pajak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami dan menganalisis penagihan tunggakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atastransaksi pembiayaan murabahahmemenuhi asas kepastian hukumatau tidak. Teknik pengumpulan data yang digunakan dengan membaca literatur yang berdasarkan penelitian, observasi, dan wawancara. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penagihan tunggakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) padatransaksi pembiayaan murabahah yang timbul pada dasarnyamemenuhi asas-asaskepastian hukum, namun muncul keraguan dari pihak Direktorat Jenderal Pajak pada pelaksanaannya.

---

This thesis analyzes the implementation of arrears billing Value Added Tax (VAT) on murabahah transaction based on the principle of legal certainty (certainty). Indicators to measure the suitability of the principle of legal certainty (certainty) in the implementation of value added tax arrears collection (VAT) on murabahah certainty as to the subject of tax billing, collection of objects of taxation, tax collection procedures, and legal guarantees of protection for taxpayers. This study uses a quantitative approach to the type of descriptive research. The purpose of this research is to understand and analyze the implementation of Value Added Tax arrears collection (VAT) on murabahah satisfy the principle of legal certainty or not. Data collection techniques used by reading the literature based on research, observations, and interviews. This study concludes that theimplementation of arrears billing Value Added Tax (VAT) on murabahah arising prior to April 2010 basically does not meet the principles of legal certainty.

Abstrak :
Sistim self assessment memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya, namun kepercayaan tersebut sering disalahgunakan dengan melaporkan pajak terutang tidak sesuai dengan yang sebenarnya, sehingga pemeriksaan masih dipandang perlu untuk menguji kepatuhan dan menegakkan peraturan perpajakan (law enforcement). Atas dasar itu, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemeriksaan pajak terhadap pajak terutang wajib pajak badan. Variabel penelitian terdiri dari variabel bebas dan variabel tidak bebas. Variabel bebas merupakan pajak terutang menurut hasil pemeriksaan dan variabel tidak bebas merupakan pajak terutang menurut SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan. Data yang diteliti adalah data kuantitatif yang diperoleh dari sumber primer, berupa Laporan Pemeriksaan Pajak (LPP) Tim Gabungan Pemeriksaan Pajak DJP-BPKP Jakarta Raya Paripurna 1 dan Jakarta Paripurna II sebanyak 88 LPP.Teknik analisis data yang digunakan untuk menganalisis hubungan variabel bebas dan variabel tidak bebas adalah korelasi dengan menggunakan rumus "Korelasi Pangkat Spearman" (The Spearman Rank Correlation) pada taraf signifikansi a = 1%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemeriksaan mempunyai pengaruh signifikan terhadap pajak terutang wajib pajak badan. Berhubung dengan kebenaran hipotesis tersebut diatas, menunjukkan bahwa pemeriksaan masih diperlukan dan perlu ditingkatkan baik kualitas maupun kuantitas dan atas hasil pemeriksaan hendaknya ditindak lanjuti secara tuntas mulai dari penerbitan Surat Ketetapan hingga pelunasannya.

Abstrak :
Kewenangan untuk memungut Pajak Daerah di Propinsi DKI Jakarta adalah Dinas Pendapatan Daerah Propinsi DKI Jakarta. Pajak Hotel Dan Restoran merupakan Pajak yang cukup potensial dalam meningkatkan Penerimaan Asli Daerah, namun penerimaannya Pajak Hotel dan Restoran masih banyak tunggakan yang harus ditagih untuk mengisi Kas Negara perlu diadakan analisis terhadap upaya dalam pelaksanaan Penagihan Pajak Hotel dan Restoran. Sehubungan dengan permasalahan tersebut di atas maka masalah yang akan diteliti dalam pelaksanaan penagihan Pajak Hotel dan Restoran di Propinsi DKI Jakarta dan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi tertundanya penerimaan Pajak Hotel dan Restoran. Metode yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif. Adapun data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder dimana dalam data primer diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti yaitu pejabat dari Dinas Pendapatan Daerah Propinsi DKI Jakarta melalui wawancara secara langsung pada petugas yang melaksanakan penagihan. Sedangkan data sekunder diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah, Biro Pusat Statistik dan dari hasil mempelajari buku-buku literatur, journal, paper, undang-undang perpajakan bertujuan untuk memperoleh data yang berhubungan dengan penelitian ini. Dari hasil penelitian, didapat suatu kesimpulan bahwa pelaksanaan penagihan Seketika dan Sekaligus dan Pelaksanaan Surat Paksa kepada wajib pajak yang tergolong penunggak terbesar tidak dapat dilaksanakan karena datanya kurang lengkap. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi Dinas Pendapatan Daerah Propinsi DKI Jakarta untuk dapat mencairkan tunggakan dan memperbaiki pengadministrasian pajak.

Abstrak :
Dalam berbagai aturan dan aspek legal yang ada, pola pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) masih cenderung diseragamkan antara pemerintah daerah yang satu dengan pemerintah daerah lainnya. Hal ini tentunya relatif bias dan cenderung bertentangan dengan upaya pemerintah untuk memberikan kebebasan kepada daerah untuk mengelola daerahnya termasuk menyangkut masalah pemungutan PBB. Oleh karena itu, seiring dengan semangat kemandirian pemerintah daerah dalam mengelola daerahnya, maka tentunya pihak-pihak terkait dengan masalah pelaksanaan pemungutan PBB tersebut perlu untuk mengakomodasi berbagai karakteristik masyarakat yang terdapat didaerahnya. Hal ini dilakukan untuk menjaga agar pelaksanaan pemungutan PBB di daerah dapat dilakukan secara efektif dan effisien. Administrasi Perpajakan merupakan alat untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijaksanaan perpajakan. Sebagai penyelenggara pemungutan pajak berdasarkan undang-undang pajak, administrasi perpajakan perlu disusun dengan seefektif mungkin sehingga mampu menjadi instrumen yang bekerja secara efisien dan efektif. Berdasarkan uraian tersebut, pokok permasalahan dalam tesis ini adalah Bagaimana pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Propinsi DKI Jakarta dan sejauhmana mendukung optimalisasi penerimaan Pemda Propinsi DKI Jakarta dari sektor pajak pusat khususnya PBB. Tujuan Penulisan tesis ini adalah Menggambarkan dan menganalisis pelaksanaan pemungutan dan sejauhmana efektivitas kinerja pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Propinsi DKI Jakarta.. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode deskriptif analisis, dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan. Analisis yang dilakukan bersifat analisis kualitatif. Berdasarkan hasil analisis, dapat digambarkan usaha-usaha pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Propinsi DKI Jakarta dalam rangka optimalisasi penerimaan serta efektivitas pengelolaan PBB di Jakarta dilakukan melalui usaha-usaha seperti Sistem lnformasi Manajemen Objek Pajak (SISMIOP) yang ditunjang oleh aplikasi sistem lainnya yaitu ; Sistem informasi Geografis (S1G), Payment On Line System (POS) dan Pelayanan Informasi Telepon. Kesimpulan dari analisis yaitu. Kinerja Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Propinsi DKi Jakarta cukup baik. Hal ini ditunjukan dengan perkembangan realisasi penerimaan masih di atas rencana yaitu 8% dan upaya pencairan tunggakan pajak (law enforcement) menunjukkan peningkatan realisasi pencairan tunggakan, seperti pada tahun 2002 terjadi peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 5.81%. Hal ini dapat diartikan bahwa usaha intensif pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Propinsi DKI Jakarta terjadi peningkatan persentase. Adapun sarannya adalah untuk lebih mengintensifkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Propinsi DKI Jakarta perlu transparansi informasi basis data Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk kepentingan koordinasi antara instansi unit kerja yang berhubungan kangsung dengan pelaksanaan pemungutan pajak tersebut. Dengan adanya tranparansi informasi tersebut diharapkan akan memungkinkan pihak-pihak yang membutuhkan dapat dengan mudah mengakses informasi serta pihak lainnya yang mempunyai data dapat menyalurkan ke dalam system sehingga akan meningkatkan manfaat data dan informasi secara keseluruhan.

Abstrak :
Tingginya tingkat aktivitas ekonomi dihadapkan pada keterbatasan lahan untuk kegiatan usaha. Sementara tuntutan kebutuhan lahan meningkat sehingga mengakibatkan terjadinya dinamika pengalihan hak atas tanah dan bangunan yang tinggi yang pada gilirannya yang berdampak langsung kepada realisasi penerimaan BPHTB sebagai salah satu sumber penerimaan Daerah yang potensial. Oleh karena itu perlunya upaya meningkatkan penerimaan BPHTB melalui intensifikasi pemungutan BPHTB. Dilihat dari sisi penerimaan BPHTB menunjukan kenyataan yang perlu ditingkatkan dimana terlihat dari realisasi penerimaan dari tahun ke tahun mengalami penurunan; pada tahun anggaran 2002 realisasi pencapaiannya sebesar 111% dan hanya memberikan kontribusi penerimaan sebesar 16% dari jumlah Bagi Hasil Pajak yang diterima oleh Propinsi DKI Jakarta. Berdasarkan uraian tersebut, maka pokok-pokok permasalahan dalam tesis ini adalah bagaimana pelaksanaan administrasi pemungutan BPHTB di Propinsi DKI Jakarta dan sejauh mana tingkat efektivitas pemungutan pajak BPHTB di Propinsi DKI Jakarta serta faktor apa saja yang berpengaruh terhadap efektivitas pemungutan pajak BPHTB. Tujuan penulisan tesis ini adalah menjelaskan dan menguraikan administrasi pemungutan BPHTB di Propinsi DKI Jakarta dan mengetahui sejauh mana efektivitas pelaksanaan pemungutan pajak BPHTB di Propinsi DKI Jakarta serta mengetahui faktor apa saja yang berpengaruh terhadap efektivitas pemungutan pajak BPHTB. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode deskriptif analisis, dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan serta wawancara mendalam dengan pihak pihak terkait. Analisis yang dilakukan bersifat analisis kualitatif Dari hasil analsisis maka diketahui pelaksanaan pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan di Propinsi DKI Jakarta cukup efektif. Hal ini dapat dilihat dari Tax Performance Index selama lima tahun terakhir, Meskipun terjadi penurunan rasio TPI -selama 5 (lima) tahun terakhir tetapi target penerimaan dapat dipenuhi dan target penerimaan dari tahun ketahun meningkat. Secara umum dapat disimpulkan bahwa realisasi penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan selama lima tahun terakhir cukup stabil yang berkisar antara Rp. 109.087.244.851,- terendah untuk tahun 1998/1999 dan untuk tahun 2002 jumlah pajak sebesar Rp. 494.961.582.452,- (tertinggi). Adapun saran yang dianjurkan adalah upaya-upaya dalam meningkatkan potensi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan (BPHTB) harus ditingkatkan melalui usaha-usaha yang dapat meningkatkan potensi pajak.

Abstrak :
Pelaksanaan administrasi pemungutan Pajak Penerangan Jalan di Propinsi DKI Jakarta dilaksanakan sepenuhnya oleh PT. PLN. Perlakuan khusus ini dikarenakan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, sehingga Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 10 Tahun 1996 tentang Pajak Penerangan Jafan tidak dapat dilaksanakan. Potensi Pajak Penerangan Jalan di Propinsi DKI Jakarta cukup besar. Namun penerimaan yang dicairkan oleh PT. PLN mengalami keterlambatan dalam penyetoran. Tesis ini bertujuan untuk membahas dan mendeskripsikan pelaksanaan administrasi, mengkaji dan menganalisis penyelenggaraan pemungutannya dilihat dari aspek administrasi perpajakan dan prinsip﷓prinsip perpajakan secara universal. Adapun tujuan lain dari tesis ini mencari sebab dan mengetahui alternatif pemecahan masalah atas keteriambatan realisasi penerimaannya. Penulisan Tesis ini bersifat deskriptif analisis dengan studi kasus, yang pendekatannya kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan, wawancara mendalam (in dept interview) dan observasi partisipasi terhadap pihak-pihak terkait yang terlibat dalam penyelenggaraan pemungutan Pajak Penerangan Jalan. Dari hasil pembahasan diperoleh kesimpulan bahwa untuk keberhasilan pemungutan Pajak Penerangan Jalan, maka administrasi pemungutannya harus dilaksanakan oleh instansi yang berwenang dan bertanggung jawab, yaitu Propinsi DK1 Jakarta c.q. Dinas Pendapatan Daerah. Prosedur dan mekanisme pemungutan yang dilaksanakan oleh PT. PLN sudah baik karena sesuai dengan prinsip convenience of payment dan economy in collection. Namun terjadi keterlambatan realisasi penerimaan yang dialami oleh Propinsi DKI Jakarta. Hal ini terjadi karena semua hasil pungutan Pajak Penerangan Jalan disetorkan terlebih dahulu kepada PT. PLN Pusat.

Abstrak :
Berdasarkan data Nota Keuangan 1998/99, pola perkembangan penerimaan pajak secara nominal dalam kurun waktu 1969/70 sampai dengan 1996/97 mengindikasikan trend penghasilan yang cukup berarti. Hasil tersebut tidak terlepas dari berbagai upaya pemerintah yang dilakukan melalui dua kali reformasi perpajakan. Masalahnya adalah apakah penerimaan pajak yang secara nominal cenderung meningkat tersebut sudah mencerminkan performance pajak yang optimal dan telah pula sesuai dengan pola umum struktur pajak. Dengan menggunakan hasil studi dari peneliti-peneliti terdahulu (antara lain Raja J Chelliah dan RA, Musgrave), penelitian tesis ini ditujukan untuk menganalisis apakah realisasi penerimaan selama kurun waktu 1969/70 ? 1996/97 telah optimal dan sesuai dengan struktur pajak normal. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif, analisis mencakup analisis teori melalui studi kepustakaan dan pembentukan model ekonometri yang digunakan untuk bahan analisis efisiensi dan upaya perpajakan serta aplikasi model Musgrave. Dari hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa pola perkembangan penerimaan pajak telah sesuai dengan pola normal struktur pajak hasil penelitian Musgrave. Namun demikian, berdasarkan perhitungan tax buoyancy dan constant income elasticity of tax revenue, terdapat kecenderungan bahwa penerimaan pajak di Indonesia tidak elastis, khususnya pajak langsung non migas. Hasil itu didukung oleh hasil perhitungan index of tax effort yang mengindikasikan lemahnya pemerintah dalam menggali potensi pajak yang terdapat dalam perekonomian Indonesia.

Abstrak :
Penelitian ini menganalisis peran seksi penagihan dalam meningkatkan penerimaan pajak KPP Pratama Jakarta Tambora melalui tindakan penagihan pajak aktif berupa penyitaan harta kekayaan yang didahului dengan pemblokiran serta penyanderaan (gijzeling) wajib pajak. Tujuan penelitian ini untuk dapat mengetahui permasalahan yang dihadapi jurusita pajak dalam pelaksanaan penyitaan harta kekayaan dan pelaksanaan penyanderaan wajib pajak serta upaya yang telah dilakukan dalam mengatasi permasalahan tersebut. Penelitian ini merupakan studi kasus dengan metode penelitian kualitatif berupa studi dokumen, wawancara, dan observasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kendala internal maupun eksternal serta diperlukan perbaikan secara sistem dan peraturan sehingga dapat meningkatkan kepatuhan serta efek jera kepada wajib pajak. ......The research analyzes the role of collection division in raising tax revenues at STO Jakarta Tambora through active tax collection action in the form of confiscation of property that preceded the blocking and hostage (gijzeling) taxpayer. The research objective is to identify the problems faced by tax bailiff in the implementation of confiscation and execution of hostages the taxpayer as well as efforts have been made in addressing the issue. The research is a case study with qualitative research methods such as the study of documents, interviews, and field observations. The results show that there are internal and external constraints as well as the necessary improvements and regulatory systems so as to improve compliance and the deterrent effect to taxpayers.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Reformasi Administrasi Perpajakan pada Dinas Pendapatan Daerah Propinsi DKI Jakarta. Proses reformasi administrasi dan faktor pendukung/penghambat pelaksanaan reformasi, serta dampak reformasi terhadap peningkatan penerimaan Pajak Daerah menjadi pokok pembahasan pada penulisan tesis ini. Metode yang digunakan adalah deskriptif, dengan teknik pengumpulan data sekunder dan wawancara mendalam terhadap lima orang tokoh reformator administrasi perpajakan pada Dinas Pendapatan Daerah Propinsi DKI Jakarta. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif. Beberapa temuan penelitian adalah : Pertama, terdapat berbagai hambatan pada organisasi Dinas Pendapatan Daerah sesuai Perda Nomor 9 Tahun 1995 untuk mencapai visi dan misi Penerimaan Daerah pada Tahun anggaran 2002 dan masa kedepan, sehingga dilakukan reformasi dengan Perda Nomor 03 Tahun 2001. Kedua, berdasarkan penelitian terbukti bahwa Pajak dan retribusi daerah memberikan kontribusi yang pantas untuk diandalkan yaitu rata-rata 44,68%/Tahun ke APBD Propinsi DKI Jakarta selama 10 Tahun terakhir ini. Namun, realisasi penerimaan dimaksud masih jauh di bawah potensi yang ada. Untuk itulah dirancang berbagai Iangkah yang mendukung terlaksananya Reformasi Administrasi Perpajakan di Propinsi DKI Jakarta. Ketiga, sumber daya manusia, target penerimaan Pajak dan Retribusi, serta pelaksanaan prinsip-prinsip perpajakan di Propinsi DKI Jakarta ternyata masih harus direformasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pemungutan pajak dan retribusi daerah di Propinsi DKI Jakarta. Beberapa hal yang disarankan adalah : Pertama, demi suksesnya reformasi administrasi perpajakan yang telah berjalan diperiukan dukungan politik yang kuat dari para pimpinan Eksekutif dan Legislatif Daerah untuk membuat berbagai keputusan politik dalam bentuk regulasi. Kedua, diperlukan penambahan SDM melalui penerimaan pegawai baru dengan latar belakang profesi yang sesuai dengan kebutuhan berbagai unit pada organisasi DIPENDA sehingga pelaksanaan tax collection dapat Iebih efektif. Ketiga, Biro Ortala, dan Pemimpin Dipenda perlu mempersiapkan langkah reformasi lanjutan untuk memampukan DIPENDA memasuki era globalisasi perekonomian dunia yang dalam kondisi bagaimanapun harus dihadapi. Bahwa perubahan tidak akan pernah berakhir dan bahkan akan semakin cepat terjadi seiring dengan tuntutan peran organisasi yang harus semakin baik dan Iebih baik lagi, karena kondisi yang dinilai baik saat ini akan pasti dinilai masih kurang baik pada masa yang akan datang.

Abstrak :
Penerimaan pajak memegang peranan penting dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), terlebih setelah Indonesia mengalami krisis ekonomi yang berkepanjangan. Banyak usaha yang dapat dilakukan untuk meningkatkan penerimaan pajak. Salah satunya adalah menghilangkan fasilitas perpajakan yang tidak bermanfaat. Fasilitas di bidang Pajak Pertambahan Nilai yang menarik untuk dibahas adalah adanya penundaan penyetoran pajak yang dipungut oleh Pemungut Pajak Kontraktor Kontrak Bagi Hasil dan Kontrak Karya. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 549/KMK.04/2000 Pemungut PPN diperbolehkan menyetorkan PPN yang dipungut 15 hari bulan berikutnya setelah pelunasan dilakukan. Penundaan ini menimbulkan pelanggaran atas Ketentuan Perpajakan dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme pemungutan dan penyetoran serta pelaporan PPN oleh pemungut Pajak Kontraktor Kontrak Bagi Hasil dan Kontrak Karya, serta menganalisis kerugian negara yang timbul karena keterlambatan penyetoran oleh Kontraktor Kontrak Bagi Hasil dan Kontrak Karya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan melakukan studi kasus pada tiga perusahaan yang menjadi supplier Kontraktor Kontrak Bagi Hasil dan tiga perusahaan yang menjadi supplier Kontrak Karya. Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara, observasi dan studi kepustakaan. Data yang diolah berupa data bukti setoran pajak yang diterima perusahaan untuk transaksi tahun 2001. data diambil sampai dengan September 2002 untuk melihat besarnya kerugian negara dari PPN yang belum disetor ditambah dengan sanksi bunga karena keterlambatan penyetoran. Dari hasil penelitian dapat diperoleh gambaran bahwa mekanisme pemungutan dan penyetoran serta pelaporan PPN yang dipungut oleh Pemungut Kontraktor Kontrak Bagi Hasil dan Kontrak Karya berbeda dari mekanisme PPN umumnya, yaitu adanya hak untuk menyetorkan 15 hari bulan berikutnya dari pelunasan transaksi. Hal itu menimbulkan kerugian karena adanya pelanggaran Ketentuan Perpajakan dengan menunda penyetoran lebih lama dari waktu yang ditentukan.