Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas kapasitas penerimaan PPh Non Migas antar provinsi di Indonesia. Penerimaan PPh Non Migas memiliki kontribusi yang besar dalam penerimaan pajak Indonesia, sehingga dalam perencanaan penetapan target yang didistribusikan kepada unit vertikal Ditjen Pajak perlu mempertimbangkan kapasitas pajak antar daerah dalam wilayah kerjanya. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kapasitas PPh Non Migas diantaranya adalah basis pajak, dimana dalam penelitian ini faktor yang digunakan adalah Konsumsi per Kapita, jumlah rasio pembayaran PPh Final UMKM, jumlah peningkatan dokter, jumlah tenaga ahli, tingkat keterbukaan perdagangan dan nilai pencapaian KPP antar provinsi di Indonesia. Untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap kapasitas pajak digunakan analisis statistik regresi dengan data panel, Variabel yang secara individu mempengaruhi nilai kapasitas adalah Konsumsi per kapita, Dokter, tingkat keterbukaan perdagangan dan nilai pencapaian KPP, Sedangkan variabel yang tidak signifikan pengaruhnya adalah UMKM dan Tenaga ahli.

---

ABSTRACT
The focus of study is Income Tax Capacity of Non oil and Gas sector of Indonesia based on regional rsquo s data. Income Tax of Non oil and Gas having a significant contribution in Indonesia tax revenues, so in planning the target determination that is distributed to DGT vertical unit need to consider tax capacity between regionals in the operational area. There are several factors that affect the capacity of non oil from including tax base, where in this research factors which make as variable free is Consumption per capita, the ratio payment value of SMES, the number of doctor, the number of experts, trade openess and value of small tax office and amongst inter province. To know influence variable free in tax capacity used statistical analysis regression, variables individually affect the capacity is consumption per capita, the number of doctor, trade openness and value of small tax office, while variables insignificant impact is the payment value of SMES and the number of experts.

Abstrak :
Studi bertujuan untuk mengetahui hubungan antara infrastruktur jalan dan belanja infrastruktur dengan tax capacity di Indonesia pada level provinsi. Studi ini menggunakan metode analisis stokastik frontier untuk data panel. Data yang digunakan mencakup 34 provinsi dengan periode tahun 2011 hingga 2016. Variabel dependen yang digunakan adalah rasio penerimaan pajak pusat dan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah PDRD. Kontribusi dari studi ini adalah memberikan tinjauan empiris terkait hubungan antara ketersediaan infrastruktur dan belanja infrastruktur dengan tax capacity untuk jenis pajak pusat dan jenis pajak daerah sebagai akibat adanya perubahan aktivitas ekonomi. Estimasi dengan menggunakan data penerimaan pajak di 34 provinsi periode tahun 2011-2016, hanya mengkonfirmasi hubungan positif antara belanja infrastruktur dengan tax capacity untuk jenis pajak pusat dan pajak daerah. Sedangkan ketersediaan infrastruktur hanya berpengaruh positif dan signifikan pada tax capacity PDRD. Tingkat pendapatan dan tingkat pendidikan masyarakat secara signifikan menunjukkan pengaruh positif baik terhadap tax capacity pajak pusat maupun PDRD. Provinsi yang lebih kaya akan cenderung memiliki potensi untuk membayar pajak lebih tinggi. Akan tetapi, semakin besar dominasi sektor pertanian dalam perekonomian suatu provinsi maka terdapat kecenderung mengurangi tax capacity pajak pusat di provinsi tersebut. Demikian halnya faktor administrasi perpajakan, peningkatan kepemilikan NPWP yang menunjukkan kepatuhan administratif menggambarkan perluasan basis pajak dan selanjutnya meningkatkan tax capacity. ...... The study aims to determine the relationship between road infrastructure and infrastructure spending with tax capacity in Indonesia at the provincial level. This study uses stochastic frontier analysis method for panel data. The data used cover 34 provinces with the period of 2011 to 2016. Dependent variable used is the ratio of central tax revenue and local tax revenue and user charges PDRD. The contribution of this study is to provide an empirical review of the relationship between the availability of infrastructure and infrastructure spending with tax capacity for the type of central taxes and local taxes as a result of changes in economic activity.Estimates using tax revenue data in 34 provinces in 2011 2016 period only confirm the positive relationship between infrastructure spending and tax capacity for central and local taxes. While the availability of infrastructure only have a positive and significant impact on tax capacity PDRD. The level of income and the level of level of education significantly indicates a positive effect both on tax capacity of central tax and PDRD. Richer provinces will tend to have the potential to pay higher taxes. However, the greater the dominance of the agricultural sector in the economy of a province then there is a tendency to reduce the tax capacity of the central tax in the province. Similarly, tax administration factors, increased NPWP ownership as proxy for administrative compliance reflect the expansion of the tax base and further increase tax capacity.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sistem closed list dan penambahan jenis pajak baru yang diatur dalam Undang-Undang (UU) 28/2009 terhadap upaya pemungutan pajak daerah di Indonesia. Selain itu, faktor lain yang memengaruhi upaya pemungutan pajak tersebut juga dianalisis dalam penelitian ini. Upaya pemungutan pajak daerah dicerminkan dengan rasio antara realisasi pendapatan pajak daerah dengan kapasitas pajak daerah. Dengan menggunakan data dari 31 provinsi dan 372 kabupaten/kota di Indonesia selama periode 2005-2019, upaya pemungutan pajak daerah dianalisis dengan menerapkan metode regresi random-effect pada tingkat provinsi dan fixed effect pada tingkat kabupaten/kota. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem closed list dalam UU 28/2009 tidak berpengaruh signifikan terhadap upaya pemungutan pajak provinsi, namun berpengaruh negatif pada upaya pemungutan pajak kabupaten/kota. Sementara itu, penambahan jenis pajak baru yang diatur dalam UU 28/2009 berpengaruh positif terhadap upaya pemungutan pajak daerah baik di provinsi maupun di kabupaten/kota. Selain itu, beberapa faktor lain juga memengaruhi upaya pemungutan pajak daerah seperti DAU yang berpengaruh positif di kabupaten/kota, DAK yang berpengaruh negatif di provinsi, kepadatan penduduk yang berpengaruh positif di provinsi, serta opini BPK WTP/WDP yang memberikan pengaruh positif hanya di kabupaten/kota. Disamping itu, di tingkat kabupaten/kota pengaruh positif juga ditunjukkan oleh wilayah perkotaan. ......This study investigates the effect of the closed list system and the new tax assignment stipulated in Law 28/2009 on local tax efforts in Indonesia. It also examines the other influential factors affecting local tax efforts. The local tax effort is a ratio of the actual (collected) local tax revenue to its potential tax capacity. A random-effect regression model is applied to the province's tax effort analysis, while a fixed-effect regression model is applied to the municipalities' tax effort analysis. The dataset consists of local budget and socio-economic indicators of 31 provinces and 372 municipalities in Indonesia during 2005-2019. The results show that the closed list system has a negative impact on municipalities' tax efforts, while the new tax assignment in Law 28/2009 positively affects both provinces and municipalities. This study also finds other influential factors on local tax efforts. Block grant positively affects the municipality's tax effort, while categorical grant negatively affects the province's tax effort. Additionally, population density positively affects the province's tax efforts, but the results of audited subnational financial reports only affect the municipality's tax efforts. Municipality's tax effort is also affected by urban area factors.