Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
This thesis uses the aggregate data of individuals and firms per region tax office in all provinces in Indonesia in 10 years of taxing period (2008-2017) in time-fixed effect model. We found that soft and medium approach in power of authority gives significant effect in increasing tax compliance. However, other findings show that the higher taxpayer income, the lower the tax compliance. In addition, Java, Bali and Nusa Tenggara still give higher compliance than the other location in Indonesia. Tax reform needs institution as a rule to adapt in taxpayer behavior and understand the compliance risk.

---

Tesis ini menggunakan data agregat individual dan badan usaha (perusahaan) setiap kantor pelayanan pajak di semua provinsi di Indonesia selama 10 tahun periode pajak (2008-2017) menggunakan model time-fixed effect. Hasil studi menunjukkan bahwa pendekatan soft dan medium menghasilkan efek yang signifikan dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Namun, hasil lain menunjukkan semakin meningkatnya penghasilan Wajib Pajak, maka tingkat kepatuhan semakin menurun. Khususnya, di Jawa, Bali dan Nusa Tenggara menunjukkan tingkat kepatuhan yang lebih tinggi daripada daerah lain di Indonesia. Reformasi perpajakan membutuhkan institusi yang dapat beradaptasi dengan perilaku Wajib Pajak dan memahami risiko kepatuhan.

Abstrak :
ABSTRAK
Karya akhir ini menggambarkan bagaimana dampak dari moral dan etika terhadap kepatuhan pajak. Metode yang digunakan adalah studi pustaka yang berusaha memberikan gambaran sejauh mana moral dan etikan memberikan damapak terhadap kepatuhan pajak. Aspek lain yang tidak dapat dipisahkan dri kepatuhan pajak adalah administrasi pajak, sehingga hal tersebut akan ikut dibahas dalam karya akhir ini. Moral dan etika adalah nilai yang ada di dalam setiap individu akan tetapi bukan berarti hanya merupakan masalah individu karena individu juga memiliki peran di dalam masyarakat. Moral pajak berfokus kepada tiga hal yaitu peraturan dan sentimen moral, keadilan dan hubumgam amtara wajib pajak dengan pemerintah. Ketiga hal yang menjadi fokus tersebut saling terkait antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu harus diphami agara kepatuan pajak dapat tercapai. Tiga prinsip dasar yang mendasari etika adalah rasa tanggung jawab, keadilan universal dan rasa hormat untuk orang lain yang relevan dengan standar beretika, etika professional dan etika organisasi. Reformasi dan modernisasi administrasi pajak yang dilakukan otoritas pajak ditujukan untuk memberikan manfaat positif bagi wajib pajak, dengan adanya manfaat yang positif ini maka memberikan manfaat yang positif ini maka diharapkan wajib pajak akan menjadi lebih patuh terhadap pajak. Wajib pajak pada dasarnya adalah seorang individu sehingga moral dan etika adalah nilai yang ada di dalam tingkah laku wajib pajak, mempertimbangkan nilai-nilai ini akan memberikan efek positfi bagi otoritas pajak untuk mencapat kepatuhan ppajak selain dari aspek reformasi dan modernisasi administrasi pajak.

Abstrak :
ABSTRAK
Sifat kekayaan intelektual yang unik dan keterbatasan data menjadikan 25% rule sebagai pilihan otoritas pajak di Indonesia dalam menentukan tarif royalti wajar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui relevansi 25% rule di Indonesia dengan pengujian kuantitatif terhadap perusahaan terbuka di Indonesia dan mencari tahu penggunaannya oleh otoritas pajak di Indonesia melalui pendekatan kualitatif melalui studi putusan pengadilan maupun wawancara para pihak yang juga menggali lebih lanjut dampak yang mungkin terjadi apabila 25% rule digunakan sebagai pengaturan resmi. Berdasarkan penelitian, dapat diketahui bahwa 25% rule sangat relevan di Indonesia sehingga memiliki manfaat untuk dijadikan safe harbor sehingga memberikan kepastian baik bagi Wajib Pajak maupun otoritas pajak.

---

ABSTRACT
The unique nature of intellectual property and the lack of data, result in using 25% rule by the authorities of Indonesia in determining reasonable royalty rates. This research use quantitative approach on public company to understand the relevance of a 25% rule in Indonesia and to find out its use by the tax authorities in Indonesia through a qualitative approach by studying the court rulings and interviewing the authorized parties. It also explores the impact that may occur if the 25% rule is used as the formal regulation in Indonesia. Based on research, it is known that the 25% rule is highly relevant in Indonesia so it may be used as safe harbor to provide certainty for both the taxpayer and the tax authorities.