Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai pengelolaan tenaga kerja penyandang disabilitas (Diversity Management) di PT. Trans Retail Indonesia. Dengan pendekatan kualitatif, pengumpulan data melalui studi literatur, wawancara dan observasi. Hasil penelitian ini menggambarkan pemahaman perusahaan mengenai tenaga kerja penyandang disabilitas, pelaksanaan pengadaan tenaga kerja, pengembangan, pemberian balas jasa dan pemeliharaan tenaga kerja. Faktor pendukung yang ditemukan yaitu kerjasama stakesholders, dukungan rekan kerja, pendampingan serta konseling kerja. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu komunikasi, ketersediaan cabang, tenaga profesional dan produktivitas kerja karyawan penyandang disabilitas. Meskipun demikian, perusahaan dianggap telah memiliki modal yang cukup untuk menuju workplace inclusion yang terstruktur di kemudian hari. ...... The focus of this study is the managing worker with disabilities as efforts to achieve workplace inclusion in PT. Trans Retail Indonesia. This research used a qualitative approach. While collecting data using literary studies, observation and in-depth interview. The result shows the knowledge level of company on worker with disabilities, the selection of employs, development of employs, the compensation and the maintain of employs. Several key factors such as stakesholders, associate support, mentoring and counseling. At the same time, the obstacles are profesional worker, communication, and productivity of disabled employs which lead to an attempt of firing. In spite of that, company has been known to have what it takes to develop organized workplace inclusion in the future.

Abstrak :
Skripsi ini membahas tentang pengaruh ketentuan baru yaitu Pedoman Tata Kerja BP Migas No. 40 Tahun 2010 tentang Abandonment and Site Restoration yang dikeluarkan setelah suatu Kontrak Bagi Hasil di tanda tangani dalam hal ini adalah Kontrak Bagi Hasil Blok C. Ketentuan baru ini dikeluarkan oleh badan pelaksana selaku pembuat peraturan dan juga pihak dalam kontrak. Ketentuan tersebut mengatur hal yang baru yaitu mengenai Penempatan Dana ASR dalam rekening bersama di bank dalam bentuk persero. Kontraktor dalam Blok C tidak mematuhi ketentuan tersebut, karena menganggap ketentuan tersebut tidak ada dalam kontrak yang mereka tanda tangani. Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian yuridis normatif dengan tipologi deskriptif serta dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menyarankan bahwa Pedoman Tata Kerja BP Migas No. 40 Tahun 2010 harus tetap berlaku di Kontrak Bagi Hasil Blok C. ......This thesis discusses the impacts of new regulation, BP Migas Work Procedure Guidelines No. 40/2010 concerning The Abandonment and Site Restoration, which has been issued after Production Sharing Contract of Block C was ratified. This regulation is issued by the implementing agency as a regulator and a party of the pertinent contract. This regulation stipulates a new provision that the contractor shall transfer abandonment and the site restoration fund to an escrow account in government bank. The Contractors in Block C do not comply with the regulation, because they consider that such regulation is not postulated in The Production Sharing Contract of Blok C. This study uses normative juridical approach with a descriptive typology and a qualitative method. The result thereof is to suggest that BP Migas Work Procedures Guidelines No.40/2010 shall be applied to The Production Sharing Contract of Block C.

Abstrak :
Salah satu tujuan dari didirikannya Perusahaan Fasilitas Pembiayaan Sekunder Perumahan (Secondary Mortgage Facilities) adalah untuk mengatasi masalah pembiayaan perumahan yang dirasakan belum dapat memenuhi kebutuhan pendanaan yang memadai, upaya yang akan ditempuh dengan menggali dari sumber-sumber sekunder yang diharapkan dapat menunjang sistem pembiayaan perumahan yang berlaku saat ini. Tugas lembaga ini adalah 1. melakukan kegiatan usaha pembiayaan dalam bentuk fasilitas pembiayaan sekunder perumahan yaitu pinjaman jangka menengah atau panjang kepada bank yang memberikan KPR dengan jaminan berupa tagihan atas KPR dan hak tanggungan atas rumah dan atau tanah yang bersangkutan. 2. menghimpun dana masyarakat untuk membiayai kegiatan pembiayaan sekunder perumahan dengan menerbitkan surat berharga jangka panjang dan atau jangka pendek. Penelitian ini dilakukan untuk melihat apakah dengan berdirinya lembaga ini perangkat peraturan-peraturan hukum sudah dapat cukup memadai apa tidak ? kalau belum maka akan dicari penerapan hukumnya dan atau membuat peraturan-peraturan baru sehingga dalam pelaksanaan kegiatan lembaga tersebut dimungkinkan persoalan hukum yang timbul sangat kecil.

Abstrak :
Laporan magang ini bertujuan mengevaluasi ketepatan prosedur pembuatan rate alokasi biaya yang dilakukan oleh PT EPS untuk mengalokasikan common support costs terhadap produk berupa minyak dan gas bumi. PT EPS merupakan perusahaan yang bergerak dalam industri minyak dan gas (Migas) dan merupakan perusahaan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS). Prosedur yang dilaksanakan adalah melakukan perhitungan rate alokasi yang didasarkan pada proporsi dari total biaya eksplorasi dan biaya produksi non-capital. Evaluasi prosedur pembuatan rate alokasi common support costs dilakukan dengan membandingkannya dengan pedoman tata kerja (PTK) terkait, yaitu PTK 059 revisi 01, PTK 063, serta dokumen terkait lainnya. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan, prosedur pembuatan rate alokasi untuk mengalokasikan common support costs PT EPS telah dilaksanakan sesuai dengan kedua PTK tersebut. ......This internship report aims to evaluate the accuracy of the procedure for making cost allocation rates carried out by PT EPS to allocate common support cost to products in the form of oil and gas. PT EPS is a company engaged in the oil and gas industry that act as a Production Sharing Contract company (PSC). The procedure implemented is to calculate the allocation rate based on the proportion of the total exploration costs, and non-capital production costs. Evaluation of the procedure for making the common support costs allocation rate is carried out by comparing it with the pedoman tata kerja (PTK) that is relevant, which is PTK 059 revision 01, PTK 063, and other related documents. Based on the evaluation, the procedure for making allocation rate to allocate PT EPS common support costs has been implemented in accordance with the two PTKs.

Abstrak :
Pengaturan pengelolaan sumber daya gas bumi yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi mengatur bahwa dalam melakukan pengelolaan sumber daya migas saat ini dilakukan dengan prioritas kepada pemanfaatan pengembangan dalam negeri untuk gas yang merupakan bagian negara. Adapun dalam rangka pengelolaan gas bumi yang merupakan bagian negara tersebut dilibatkan pula pihak Pemerintah Daerah sebagai upaya peningkatan kualitas kesejahteraan daerah. Upaya peningkatan kualitas daerah ini dilakukan dengan memberikan peluang langsung kepada daerah untuk dapat mengelola bagian Gas Bumi yang merupakan sumber daya alam yang penting untuk berbagai sektor perindustrian dan produksi energi. Dengan diterbitkannya peraturan pada Pedoman Tata Kerja BP MIGAS Nomor 029 Tahun 2009 yang tetap menjadi acuan bagi sistem penerapan pembagian pengelolaan Gas Bagian Negara untuk daerah maka terbuka jalur partisipasi pengelolaan Gas Bumi Bagian Negara oleh Pemerintah Daerah. Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah pelaksanaan partisipasi Daerah dalam PTK 029 Tahun 2009 masih dianggap kurang tepat guna pemberian jalur partisipasi kepada Pemerintah Daerah tersebut dikarenakan timbulnya konflik kepentingan dalam rangka pengelolaan Gas Bumi Bagian Negara. Tidak optimalnya sistem pengelolaan atas konflik kepentingan yang timbul pada akhirnya menciptakan kerugian dan kebocoran pada sistem tersebut. Metode yang digunakan untuk menganalisis permasalahan tersebut adalah yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini yaitu alternatif pembatasan pada Partsipasi Daerah dalam hal bentuk hukum Badan Usaha Milik Daerah dalam rangka Pengelolaan Gas Bumi Bagian Negara yang dapat mengoptimalkan pemanfaatan Gas Bumi. ...... Resource management arrangements of natural gas contained in Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 on Oil and Gas set tha ini managing oil and gas resources is currently done with priority to the development of domestic utilization of state share natural gas. As in the regulatory of state share natural gas invollved as well as the Provincional Government efforts to improve the quality of regional welfare. Efforts to improve the quality of this area is done by providing a direct opportunity for district to be able to manage part of the natural gas is a natural resource that is essential for various sectors of industry and energy production. With the issuance of regulations on BP Oil and Gas Working Procedure Manual No. 029 of 2009 which remains the reference for the distribution management system implementation Gas Section of the State to the area then open lanes Gas management participation by the State Local Government Section. Issues raised in this thesis is the implementation of regional participation in PTK 029 of 2009 is still considered to be less efficient provision of pathways to local government participation is because of conflict of interest in the management of the State Gas Section. Not optimal management system over conflicts of interest that arise in the end creating losses and leaks in the system. The methods used to analyze these problems is normative. The results of this research that involves participation of alternative restrictions on the region in terms of the legal form of provincial enterprises in order Gas Management Section State to optimize the utilization of natural gas.