Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penanganan sampah merupakan salah satu wujud pelayanan publik dari pemerintah, disisi lain masyarakat juga harus berpartisipasi serta berkolaborasi dengan pemerintah didalam penyelenggaraan, pengambilan keputusan, dan pengawasan penanganan sampah. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini menjawab bagaimana proses tata kelola kolaboratif dalam penanganan sampah antara swadaya masyarakat dengan PPSU tingkat Kelurahan serta faktor- faktor yang mempengaruhinya . Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penanganan sampah secara kolaboratif telah terbangun dengan adanya keterlibatan aktor pemerintah dan non pemerintah, terdapat pembagian kewenangan, kerjasama antara Partisipasi swadaya masyarakat, Organisasi Bank Sampah Masyarakat, PPSU Tingkat Kelurahan dan Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat yang bekerja sama dengan pihak swasta. Telah terbangun dialog, kepercayaan, pemahaman, komitmen hingga mencapai hasil antara. Keterlibatan swasta dalam proses tata kelola kolaboratif masih terbatas pada tahapan kegiatan pemilahan sampah. Penelitian juga menemukan bahwa proses kolaboratif ini belum sempurna faktor- faktor yang turut mempengaruhi antara lain masih rendahnya pemahaman masyarakat akan pemilahan sampah, pola pikir masyarakat yang masih tradisional dalam penanganan sampah, kurangnya motivasi petugas sampah RT dan RW serta prasarana dan manajemen pengangkutan yang kurang optimal. Untuk itu diperlukan sosialisasi, penyuluhan yang lebih intensif, pendampingan untuk mengubah perilaku masyarakat serta inovasi didalam merangsang partisipasi aktif dari masyarakat. ......Waste management is one form of public service from the government. On the other hand the community must also participate and collaborate with the government in the implementation, decision making, and supervision of waste handling. By using a descriptive qualitative approach, this study answers how collaborative governance processes in handling waste between community self-help and Public Facility Maintenance Officers (PPSU) and the factors that influence it. The results of the study show that collaborative waste management processes have been built with the involvement of government and non-government actors, there are a division of authority, collaboration between community self-help, community waste bank organization, public facility maintenance (PPSU) and the jakarta barat Environtment agency in collaboration with the private sector. Dialogue, trust, understanding, commitment have been established to achieve temporary result. Private involvement in collaborative governance processes is still limited to the stages of waste sorting activities. Research also found that this collaborative process was not perfect. factors that influence, among others are the low understanding of the community about sorting waste, the people's mindset that is still traditional in handling waste, lack of motivation from garbage officers, and less optimal infrastructure and management of garbage truck transportation. For this reason, socialization, more intensive counseling, assistance to change community behavior and innovation in stimulating active participation from the community are needed.

Abstrak :
Kesehatan ditandai dengan tingginya kompleksitas yang berujung pada kesenjangan akses dan kualitas pelayanan. Public private partnerships (PPP) sebagai bentuk kolaborasi dinilai mampu mengatasi kesenjangan tanpa kehilangan kontrol karena kemampuannya mendorong inklusivitas semua pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan. Model PPP yang banyak berkembang pada rumah sakit daerah (RSD) di Indonesia adalah kerja sama operasional (KSO) pelayanan hemodialisis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor determinan tata kelola kolaborasi dalam kerja sama operasional (KSO) hemodialisis. Pendekatan kualitatif melalui wawancara, FGD dan telaah dokumen serta pendekatan kuantitatif melalui survey digunakan untuk memenuhi tujuan penelitian. Hasil penelitian menemukan konteks sistem mempengaruhi driver dan driver mempengaruhi proses kolaborasi. Proses kolaborasi juga signifikan mempengaruhi hasil. Pada variabel konteks sistem, kebijakan adalah dimensi yang memberikan kontribusi paling besar, begitu juga dimensi konsekuensial insentif dan pemimpin pada variabel driver. Sementara itu pada variabel proses, capacity for join action merupakan dimensi dengan kontribusi terbesar. Kebijakan, sumber daya manusia dan praktik korupsi adalah tantangan utama KSO RSD di Indonesia. Penelitian ini berkontribusi dalam debat tata kelola kolaborasi khususnya sektor kesehatan. ......Health is characterized by high complexity that leads to gaps in access and quality of services. Public private partnership (PPP) is considered as collaborative work to overcome gaps by controlling the inclusive participation of all stakeholders in taking decision. Hospitals in Indonesia mostly develop operational cooperation in hemodialysis services to adopt this model. This study aims to analyze determinants of collaborative governance in operational cooperation of hemodialysis. This study was conducted through interviews, focus group discussion (FGD) and document review in the qualitative approach, while a survey was distributed to quantitatively analyze the results. Results showed system context influence driver which then affects collaboration process. The collaboration process also affects the partnership performance. In the context system, policy is a dimension contributing the most in addition to consequential incentive and leaders which are found in the driver variable. While, in the process variable, capacity for join action has the highest contribution. Policy on human resources and corrupt practices are the real challenges in the operational hospital partnership in Indonesia. This study contributes to determination of collaborative governance, especially in health sector.

Abstrak :
Tata Kelola Kolaborasi merupakan sebuah proses Kerjasama pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan secara Bersama. Secara umum, Tata Kelola Kolaborasi selalu melibatkan seluruh Pemangku kepentingan mulai dari kondisi awal, proses kolaborasi, desain kelembagaan dan kepemimpinan fasilitatif menjadi dimensi utama dalam menjawab permasalahan. Tujuan untuk menganalisis faktor dan proses yang mempengaruhi Tata Kelola Kolaborasi dalam Ekowisata Pesisir di Pulau Bintan Provinsi Kepulauan Riau Penelitian ini mengunakan kualitatif pada Post Positivist dan konstruktivisme dengan teknik analisis data mengunakan teknik triangulasi, dengan instrument NVivo seperti Coding, Kategorisasi serta Linking dalam menganalisasis Proses dan factor yang mempengaruhi Tata Kelola Kolaborasi Ekowisata Pesisir Mangrove di Pulau Bintan Provinsi Kepulauan Riau.  Hasil temuan menunjukan factor dan Proses yang mempengaruhi Tata Kelola Kolaborasi pada tingkat formal belum dilaksanakan dengan baik, hal ini dikarenakan strategi kebijakan yang dibuat masih belum maksimal. Ditemukan bahwa aturan dan regulasi belum berjalan dengan baik, ego sektoral pemangku kepentingan, hak dan kewenangan tumpang tindih, serta minim program yang dihasilkan dalam Tata Kelola Kolaborasi itu sendiri. Penyebab utamanya segala fasilitas pendukung dalam Tata Kelola Kolaborasi ekowisata pesisir di Pulau Bintan tidak menjadi prioritas utama. Alternatif dari temuan peneliti mengembangkan Desain Tata Kelola Kolaborasi dengan memperkuat instrument pada dua pendekatan yaitu Pendekatan VUCA serta Pendekatan Penta-Helix dalam Tata Kelola Kolaborasi dalam ekowisata Mangrove pesisir Pulau Bintan. Pengembangan Desain ini berdasarkan, karakteristik, ruang lingkup, situasi dan kondisi atas objek serta lokus yang diteliti dengan menggunakan pendekatan Tata Kelola Kolaborasi yang telah dikonstruksi oleh Ansell & Gash. ......Collaborative Governance is a collaboration of stakeholders to achieve common goals. In general, Collaborative Governance always involves all Stakeholders starting from the initial conditions, the collaboration process, institutional design and facilitative leadership are the main dimensions in answering problems. The purpose of this research is to analyze the factors and processes that affect Collaborative Governance in Coastal Ecotourism on Bintan Island, Riau Islands Province. This study uses qualitative Post-Positive and constructivism with data analysis techniques using triangulation techniques, with NVivo instruments such as Coding, Categorization and Linking in analyzing the Process and Factors influencing the Collaborative Governance of Mangrove Coastal Ecotourism on Bintan Island, Riau Archipelago Province. The findings show that the factors and processes that affect Collaborative Governance at the formal level have not been implemented properly, this is because the policy strategy made is still not optimal. It was found that the rules and regulations had not been running well, the sectoral egos of stakeholders, overlapping rights and authorities, and the lack of programs produced in Collaborative Governance itself. The main reason is that all supporting facilities in the Collaborative Governance of coastal ecotourism on Bintan Island are not a top priority. The alternative of the research findings is to develop a Collaborative Governance Design by strengthening the instrument in two approaches, namely the VUCA Approach and the Penta-Helix Approach in Collaborative Governance in Bintan Island coastal Mangrove ecotourism. The development of this design is based on the characteristics, scope, situation and condition of the object and locus under study using the Collaborative Governance approach that has been constructed by Ansell & Gash.

Abstrak :
ABSTRAK
Nomor Protokol Internet sebagai sumber daya utama untuk berkomunikasi melalui jaringan internet perlu dikelola dengan baik untuk dapat mendukung Industri 4.0 di Indonesia. Forum Nasional Kebijakan Nomor Protokol Internet adalah kolaborasi dalam pengelolaan Nomor Protokol Internet antara pemerintah dan pemangku kepentingan non-pemerintah dari berbagai sektor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses tata kelola kolaborasi dalam kebijakan pengelolaan Nomor Protokol Internet dan menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh dalam tata kelola kolaborasi tersebut. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori distributed internet governance dari Verhulst et al. (2014), serta teori collaborative governance dari Ansell dan Gash (2007). Penelitian menggunakan pendekatan postpositivist dengan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur dan wawancara mendalam dengan informan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan tata kelola kolaborasi dalam kebijakan pengelolaan Nomor Protokol Internet belum optimal memenuhi konsep distributed internet governance dari Verhulst et al. (2014). Selanjutnya untuk faktor yang berpengaruh dalam tata kelola kolaborasi sesuai dengan teori Ansell dan Gash (2007) adalah faktor kondisi awal dan desain kelembagaan.

---

ABSTRACT
Internet Protocol Number as the primary resource for communicating through the internet network needs to be appropriately managed to be able to support Industry 4.0 in Indonesia. Forum Nasional Kebijakan Nomor Protokol Internet is a collaboration between the government and non-government stakeholders from various sectors to manage Internet Protocol Number. This study aims to analyze the collaborative governance process in the management policy of the Internet Protocol Number and analyze the factors that influence collaboration governance. The theory used in this study is the theory of distributed internet governance from Verhulst et al. (2014), and collaborative governance theory from Ansell and Gash (2007). The study used a postpositivist approach with qualitative methods. Data collection techniques were carried out through literature studies and in-depth interviews with relevant informants. The results showed that the application of collaborative governance in the management policy of Internet Protocol Number has not optimally met the concept of distributed internet governance from Verhulst et al. (2014). Furthermore, the influential factors in collaborative governance under Ansell and Gash's theory (2007) are the initial conditions and institutional design factors.