Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perwujudan tata kelola global tidak selalu berupa institusi supranasional, melainkan dapat berupa transmisi gagasan global di tataran domestik. Gagasan tersebut seringkali dianggap banal tanpa mempertanyakan kepentingan di baliknya. Skripsi ini berusaha menelusuri gagasan public private partnership yang marak dipromosikan sebagai skema pendanaan infrastruktur di Indonesia, terutama periode 2005-2015. Fenomena ini diteliti menggunakan perspektif kritis neogramscian dalam memahami tata kelola global di tingkat domestik dengan fokus aktor utama World Bank. Skripsi ini menemukan bahwa terdapat hegemoni kebijakan neoliberalisme Post-Washington Consensus World Bank dalam manajemen sektor public goods di Indonesia.

---

The concept of global governance is not exclusively embodied as supranational institution global ideas might be transferred to domestic level instead. Yet, it has been neglected and taken for granted despite underlying interest. This thesis scrutinize the infamous public private partnership as Indonesia infrastructure financing scheme in particular period 2005-2015. Applying neogramscian critical perspective of global governance, this thesis aims to apprehend global governance within domestic institutions in particular World Bank as the main actor. This thesis suggest that there is a hegemon of World Banks Post Washington Consensus neoliberalism prescribed policy in Indonesias public goods management sector."

"Diskusi mengenai migrasi merupakan bahasan yang relatif baru dalam Ilmu Hubungan Internasional dibandingkan dengan kebanyakan topik-topik lainnya. Seiring meningkatnya bahasan mengenai perubahan iklim pada forum-forum internasional, pembahasan mengenai perpindahan masyarakat akibat perubahan iklim juga turut meningkat. Namun, pada faktanya pembahasan mengenai perpindahan masyarakat akibat perubahan iklim, atau kemudian disebut sebagai migrasi lingkungan, masih belum banyak dibahas secara akademis. Faktanya hingga saat ini masih banyak perdebatan pada percabangan pembahasan dari topik migrasi lingkungan dalam hubungan internasional pada lingkup akademisnya. Oleh sebab itu, tulisan ini berusaha untuk melakukan pemetaan terhadap perkembangan literatur-literatur terkait. Dengan melakukan tinjauan pustaka terhadap 29 literatur akademis menggunakan metode taksonomi, kelompok literatur dibagi ke dalam tiga tema utama: 1) konseptualisasi migrasi lingkungan, 2) tata kelola global migrasi lingkungan, dan 3) respons negara-negara mengenai migrasi lingkungan. Pada akhirnya, penulis melihat adanya kebutuhan untuk pembuatan konseptualisasi migrasi lingkungan dalam hubungan internasional yang tunggal. Selain itu, penulis juga menyimpulkan bahwa formulasi kebijakan terkait migrasi lingkungan dalam hubungan internasional penting untuk mempertimbangkan dari berbagai cabang ilmu yang terlibat mengingat sifat dari fenomena ini yang multicausal.

---

Discussions regarding migration is still considered a relatively new subject within the International Relations realm. Following the rise of discourse regarding climate change in international forums, deliberations regarding displaced communities due to climate change, later referred as environmental migrants, is also coming to a rise. However, these discussions have not been formally compiled, meaning that there are still very little academic literature in the IR field that puts environmental migrants as their focal point. Factually speaking, there are still many debates and discrepancies regarding environmental migrants within the academic realm of IR. Hence why this writing aims to map out the literature development of the aforementioned topic. By reviewing 29 academic pieces of literature using taxonomic methods, the literature is divided into three main themes: 1) conceptualization of environmental migration, 2) global governance of environmental migration, and 3) countries' responses to environmental migration. Finally, this paper expresses the need for a universal conceptualization of environmental migration in international relations. In addition, this paper also concludes that it is essential to consider the various studies involved during the process of policy formulation related to environmental migration in international relations given the multicausal nature of this phenomenon."

"Dalam beberapa dekade terakhir, multilateralisme menghadapi tantangan karena berbagai krisis global, unilateralisme negara-negara Barat, dan tidak efektifnya institusi multilateral yang ada. Di tengah tantangan tersebut, Tiongkok justru semakin mendorong multilateralisme. Keaktifan multilateral Tiongkok yang semakin meningkat awalnya dipandang sebagai bentuk integrasi dan dukungan Tiongkok multilateral global yang dominan saat ini, namun ada pula pandangan bahwa partisipasi multilateral Tiongkok merupakan ancaman karena karakteristiknya yang berbeda. Dalam mendorong multilateralisme, Tiongkok sering kali menyerukan reformasi tata kelola global dengan berbagai narasinya, salah satunya dengan wacana mewujudkan community of shared future for mankind (人类命运共同体 renlei mingyun gongtong ti). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana Tiongkok memaknai multilateralisme melalui pendirian AIIB. Data primer dalam penelitian ini adalah 25 pidato tentang multilateralisme dan AIIB oleh otoritas Tiongkok dari tahun 2013 hingga 2021. Dengan menggunakan metode Analisis Wacana Kritis dari Norman Fairclough, penelitian ini menyimpulkan bahwa pada dasarnya konsep multilateralisme Tiongkok tidak berbeda dengan konsep multilateralisme yang dipahami secara umum. Tiongkok menggambarkan AIIB setara dengan MDB yang sudah ada. Tiongkok hanya tidak dapat melepaskan “karakteristik Tiongkok”-nya yang disebut “multilateralisme sejati”, yaitu multilateralisme yang berbasis pada konsultasi dan tidak melindungi kepentingan kelompok tertentu. Menurut Tiongkok, multilateralisme merupakan bagian dari tujuan besar untuk membangun tatanan global yang disebut community of shared future for mankind dan dapat diwujudkan melalui pembangunan.

---

In recent decades, multilateralism has faced challenges due to various global crises, the unilateralism of Western countries, and the ineffectiveness of existing multilateral institutions. In the midst of these challenges, China encourages multilateralism. China's increasing multilateral activity was initially considered as China’s integration and support towards the current dominant multilateral global order, but there was also another view that China's multilateral participation was a threat because of its different characteristics. In promoting multilateralism, China has often been calling for global governance reform with various narratives, one of which is by creating a community of a shared future for mankind (人类命运共同体 renlei mingyun gongtong ti. This study aims to understand the process that shaped China's view of multilateralism through the establishment of the AIIB. The primary data in this study are 25 speeches about multilateralism and AIIB by the Chinese authorities from 2013 to 2021. By employing the Critical Discourse Analysis method from Norman Fairclough, this study concludes that essentially the Chinese concept of multilateralism is no different from the concept of multilateralism that is generally understood. China simply cannot give up its “Chinese characteristics” which is called “real multilateralism”, means multilateralism which is based on consultation and does not safeguard interests of particular groups. According to China, multilateralism is part of the great goal of building a global order called the community of shared future for mankind and can be realized through development."

"Aviasi sipil merupakan salah satu industri yang mengakselerasi globalisasi. Dengan aktivitas lintas batas yang semakin meningkat, penerbangan udara telah mempercepat proses mobilisasi manusia, barang, dan kapital setiap harinya. Aktivitas lintas batas ini kemudian memunculkan kebutuhan untuk adanya tata kelola global yang dapat mengkoordinasi dan merespon isu-isu yang muncul akibat pelaksanaan aviasi sipil. Dengan metode tipologi, tulisan ini akan mengeksplorasi perkembangan tata kelola aviasi sipil global dengan meninjau 30 literatur yang akan dibagi menjadi dua tema besar: aktor dan isu dalam tata kelola aviasi sipil global. Penulis menemukan bahwa prinsip fundamental berupa kedaulatan penuh negara atas ruang udaranya menyebabkan proliferasi aktor non-negara tidak mengeliminasi sentralitas negara dalam tata kelola aviasi sipil global. Adapun globalisasi yang memperluas ruang lingkup tata kelola aviasi sipil global memunculkan dinamika baru dalam tata kelola aviasi sipil global berupa koordinasi dan kolaborasi yang terinstitusionalisasi dengan tata kelola global area isu di luar aviasi sipil.

---

Civil aviation is one of the industries which have accelerated the process of globalization. With the ever-increasing frequency of transboundary activity, air transport has facilitated the mobilization process of humans, goods, and capital daily. The transboundary activity hence calls for an urgency for global governance that can coordinate activities among various actors and respond to emerging issues as a result of civil aviation. With the typology method, this literature review explores the development of global civil aviation governance by reviewing 30 pieces of literature which will be divided into two major themes: actors and issues in global civil aviation governance. This review finds that the fundamental principle of exclusive state sovereignty for its airspace causes the proliferation of non-state actors to not have an impact on state centrality in global civil aviation governance. Additionally, globalization that has widened the scope of global civil aviation governance induced a new dynamic in global civil aviation governance in the forms of coordination and institutionalized collaboration with the global governance of relevant issue areas."