Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini membahas untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum terhadap Negara ? Negara ASEAN terutama Negara Indonesia berkaitan dengan tarif yang diberlakukan dalam bidang perdagangan yang terdapat dalam Common Effective Preferential Tarriff Agreement. Metode yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode pendekatan yuridis normatif karena penelitian hukum ini menggunakan data dari bahan-bahan pustaka (data sekunder) yang berkaitan dengan skema CEPT-AFTA. Spesifikasi penulisan adalah deskriptif analitis, yaitu memberikan gambaran secara rinci, menyeluruh, dan sistematis mengenai kenyataan yang terjadi, yaitu mengenai pelaksanaan serta perlindungan hukum terhadap Negara ? Negara anggota ASEAN yang menyetujui CEPT Agreement. Hasil penelitian menggambarkan bahwa Skema CEPT yang diterapkan dalam AFTA, sudah cukup banyak memberikan keuntungan, namun masih belum secara maksimal dapat diterapkan oleh Negara ? Negara anggota ASEAN karena masih kurangnya pengawasan terhadap barang yang masuk yang berkaitan dengan bidang perdagangan.

---

This thesis discusses the implementation to know the legal protection of the States of ASEAN countries especially Indonesia relating to the tariffs in force in the field of trade contained in the Common Effective Preferential Tarriff Agreement. The methods used in the writing of this thesis is the juridical normative approach method due to this legal research using data from library materials (secondary data) with regard to the scheme of the CEPT-AFTA. Descriptive writing is analytical specifications, which give an overview in detail, thorough, and systematic about the fact happened, which regarding the implementation of legal protection against the States of ASEAN member countries that approved the CEPT Agreement. The results illustrate that the CEPT Scheme applied in AFTA, already pretty much give you an advantage, but still not optimally can be applied by the States of ASEAN member countries because of lack of supervision of incoming goods related to the field of trade.

Abstrak :
The JORR 1 toll road is designed to overcome traffic congestion and to shorten time from one place to another. Determination of toll road tariffs in Indonesia is carried out by considering Vehicle Operating Costs. The maximum tariff determined by the toll road operator is that it must not exceed 70% of the value of PVOC (Profitability of Vehicle Operating Costs). The value of PVOC is based on the value of Vehicle Operating Costs (VOC) passing through the toll road compared to non-toll roads. The objectives of this study are to analyze the history of JORR 1 toll fares over a certain period of time based on VOC and PVOC calculations. The method used is to calculate VOC and consider PVOC, then compared with analyzing the applicable toll rates. Based on the results obtained, the value of VOC on the JORR 1 toll road for 9 years for group I, IIA, IIB are Rp. 11,934; Rp. 30,690; and Rp. 34,153. VOC on non-toll roads for 9 years for group I, IIA, IIB are Rp. 28,153; Rp. 66,000; and Rp. 73,668. The PVOC for 9 years for group I, IIA, IIB are Rp. 11,354; Rp. 23,327; and Rp. 27,322. The benefits of this research can be used as a reference for determining toll rates in the future. ......Jalan tol JORR 1 dirancang untuk mengatasi kemacetan lalu lintas dan mempersingkat waktu dari satu tempat ke tempat lain. Penetapan tarif tol di Indonesia dilakukan dengan mempertimbangkan Biaya Operasi Kendaraan. Tarif maksimum yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan tol tidak boleh melebihi 70% dari nilai PVOC (Profitabilitas Biaya Operasional Kendaraan). Nilai PVOC didasarkan pada nilai Biaya Operasional Kendaraan (VOC) yang melewati jalan tol dibandingkan dengan jalan non tol. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis riwayat tarif tol JORR 1 selama periode waktu tertentu berdasarkan perhitungan VOC dan PVOC. Metode yang digunakan adalah dengan menghitung VOC dan mempertimbangkan PVOC, kemudian dibandingkan dengan menganalisis tarif tol yang berlaku. Berdasarkan hasil yang diperoleh, nilai VOC pada ruas tol JORR 1 selama 9 tahun untuk kelompok I, IIA, IIB adalah sebesar Rp. 11.934; Rp. 30.690; dan Rp. 34.153. VOC pada jalan non tol selama 9 tahun untuk kelompok I, IIA, IIB sebesar Rp. 28.153; Rp. 66.000; dan Rp. 73.668. PVOC selama 9 tahun untuk kelompok I, IIA, IIB adalah Rp. 11.354; Rp. 23.327; dan Rp. 27.322. Manfaat penelitian ini dapat dijadikan acuan dalam penentuan tarif tol kedepannya.

Abstrak :
Untuk menjaga keseimbangan penawaran dan permintaan jasa angkutan laut, Pemerintah harus komitmen dalam menetapkan tarif. Untuk menjaga kelangsungan perawatan, tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah idealnya harus mampu menutup biaya pokok, sedangkan untuk memenuhi permintaan penggunaan jasa tarif harus terjangkau oleh mereka, apabila kemampuan pembiayaan (budget), maka bagi pelayanan jasa angkutan penumpang kelas ekonomi, selisih antara daya beli pengguna jasa dengan biaya pokok seyogyanya dapat ditanggung atau menjadi tanggung jawab Pemerintah yang dapat diwujudkan dalam bentuk subsidi. Perhitungan elemen biaya pengoperasian kapal penumpang dapat dilakukan sesuai dengan sifat masing-masing biaya. Pendekatan yang dilakukan Departemen Perhubungan yang pertama adalah dengan cara menghitung biaya setiap voyage atau round trip, pendekatan kedua adalah dihitung secara langsung dan beruntun setiap tahun karena sifat biaya tersebut sangat sulit dipisah-pisah ke dalam setiap perjalanan. Untuk meningkatkan efisiensi dan menekan biaya operasional salah satu caranya adalah meningkatkan kinerja pelabuhan yaitu meningkatkan produktivitas bongkar muat dan efektivitas penggunaan dermaga berupa pengurangan waktu tambat. Dari beberapa variasi pengurangan waktu tambat yaitu 60 menit, 50 menit, 40 menit dan 30 menit maka laba terbesar adalah bila pendekatan waktu tambat 60 menit dengan laba sebesar Rp. 299.383.119.052; Dari berbagai variasi waktu tambat perpendekan waktu tambat maka pengaruh terhadap perhitungan biaya pokok kapal adalah berpengaruh kepada biaya BBM, biaya pelumas, biaya ke pelabuhan dan biaya penumpang.

Abstrak :
Penentuan tarif Laboratorium Kesehatan Kabupaten Sintang dewasa ini tidak menggunakan perhitungan biaya satuan melainkan berdasarkan harga bahan reagens dan disesuaikan dengan tarif laboratorium lain. Hal itu mengakibatkan tarif yang berlaku tidak sesuai dengan biaya satuan. Produk pemeriksaan laboratorium kcsehatan adalah beragam schingga perhitungan biaya setiap jenis pemeriksaan bervariasi karcna pcmakaian bahan pengainbil spesimen, alat laboratorium, bahan reagens dan waklu pemeriksaan berbeda-beda. Penelitian ini adalah anal isis biaya yang hertujuan untuk mendapatkan garnharan hiaya total, biaya satuan dan alternatif penentuan tarif yang mempertimbangkan biaya satuan, tarif pesaing, subsidi, Cost Recovery Rate, dan ATP/WTP jenis pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Kabupaten Sintang. Metoda analisis biaya yang digunakan adalah Activity Based Costing pada semua jenis pemeriksaan yang dilakukan di Laboratorium Kesehatan Kabupaten Sintang pada tahun 2005. Analisis biaya dibagi dalam tiga tahap yaitu tahap pra-analitik, tahap analitik dan tahap pasca analitik yang masing-masing tahap dijabarkan dalam biaya investasi, operasional dan pemeliharan. Dari basil penelitian didapatkan bahwa jumlah pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Kabupeten Sintang tahun 2005 masih rendah yaitu bare mencapai rata-rata 41,45% dan biaya totalnya adalah Rp_ 225.831.631,-. Tarif Laboratorium Klinik Taruna lebih tinggi rata-rata 76,82% dibandingkan dengan tarif Laboratorium Kesehatan Kabupaten Sintang. CRR biaya total aktual sebesar 14%, sedangkan CRR biaya total dengan subsidi sebesar 20%. Sebaiknya penentuan tarif Laboratorium Kesehatan Kabupaten Sintang berdasarkan biaya satuan aktual dengan subsidi, penyediaan dana investasi (gedung, alat dan inventaris kantor), gaji dan insentif diperlukan sebesar Rp. 187.561.421,- pada tahun 2005. ...... Determination of health laboratory tariff in Sintang district recently doesn't use unit cost but based on reagents cost and adjusted to other laboratories tariff. That causes the tariff available doesn't in accordance with the unit cost. The health laboratory analysis products are varied so that the determination of each analysis cost is varied because the use of reagents for specimen preparation, Iaboratory instruments, reagents and analysis time are varied. This was a cost analysis research with the aims to gain the description of total cost, unit cost and determination of tariff alternative considering unit cost, competitor tariff, subsidy, Cost Recovery Rate, and-ATP/WTP of kind of health laboratory analysis of Sintang district. The used cost analysis method was Activity Based Costing to all kind of analysis performed in the Health Laboratory of Sintang district in year 2005. Cost analysis was divided into three steps, that were pre-analysis phase, analysis phase and post analysis phase, and each phase was presented in cost of investment, operational, and maintenance. The research showed that the number of analysis in the Health Laboratory of Sintang district was still low, which reached average 41.45% and the total cost was Rp. 225,831,631,-. The tariff of Laboratoriurn Klinik Taruna was average higher 76.82% compared with the tariff of the Health Laboratory of Sintang district. The CRR of total actual cost was 14%, whereas The CRR of total cost with subsidy was 20%. It is suggested that the tariff determination of the Health Laboratory of Sintang district is based on the actual subsidized unit cost, availability of investment fund (building, instruments and office inventory), and in year 2005 Rp. 187,561,421,- is needed for salary and incentive in year 2005.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh: (1) Kriteria seleksi penyaluran terhadap pemenuhan kewajiban pabean; (2) Audit kepabeanan terhadap pemenuhan kewajiban pabean; dan (3) Kriteria seleksi penjaluran dan audit kepabeanan secara simultan terhadap pemenuhan kewajiban pabean. Kriteria seleksi penjaluran merupakan salah satu alat penerapan konsep risk management yaitu risiko yang terjadi di bidang kepabeanan meliputi ketidakpatuhan atas perundang-undangan kepabeanan dan peraturan perijinannya, pemberitahuan nilai pabean, peraturan asal barang, pembebasan bea masuk, larangan dan pembatasan maupun potensi kerugian yang disebabkan dan fasilitas perdagangan internasional.

Audit kepabeanan bertujuan untuk mempertimbangkan apakah audit telah mengikuti prosedur atau aturan tertentu yang telah ditetapkan. Pemenuhan kewajiban kepabeanan mempunyai 5 (lima) kewajiban, yaitu pendaftaran diri, menyampaikan surat pemberitahuan, membayar dan menyetor pajak yang terutang, pembukuan dan pencatatan serta pemeriksaan. Populasi penelitian ini adalah seluruh importir yang telah melakukan registrasi importasi dan melakukan importasi barang di Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tanjung Priok I, II dan III yaitu sejumlah 1.150 importir. Sampel penelitian diambil dengan metode Proportionate Stratified Random Sampling dikarenakan populasi mempunyai anggota yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional, yaitu sebesar 185 importir. Kurun waktu penelitian adalah selama 1 (satu) tahun takwin yaitu tahun 2005 untuk data sekunder dan 2 (dua) bulan pada bulan Maret 2006 sampai dengan bulan April 2006 untuk data primer.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dalam bentuk studi hubungan (correlation studies) dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Instrumen pengumpulan data disusun dalam kuesioner yang menggunakan skala Likert.

Teknik analisis data dilakukan dengan 2 (dua) macam analisis, yaitu Teknik Analisis Deskriptif dan Teknik Analisis Statistik Inferensial. Kesimpulan dari penelitian ini adalah : (1) Terdapat pengaruh yang positif dan relatif cukup signifikan antara Kriteria Seleksi Penjaluran terhadap Pemenuhan Kewajiban Pabean. Koefisien korelasi untuk hubungan kedua variabel ini adalah sebesar 0,940 dan koefisien determinasi adalah sebesar 0,833. Hal ini menyatakan bahwa 83,30 % variansi yang terjadi pada Pemenuhan Kewajiban Pabean dapat dijelaskan oleh Kriteria Seleksi Penjaluran melalui regresi Y = 3,017 + 0,940 X1. Berdasarkan hasil pengujian signifikansi ternyata korelasi X, dengan Y relatif cukup signifikan, hal ini disebabkan karena 17,901 > usher 1,96. (2) Terdapat pengaruh yang negatif dan relatif cukup signifikan antara Audit Kepabeanan Terhadap Pemenuhan Kewajiban Pabean. Koefisien korelasi untuk hubungan kedua variabel ini adalah sebesar -0,887 dan koefisien determinasi adalah sebesar 0,786. Hal ini menyatakan bahwa 78,60 % variansi yang terjadi pada Pemenuhan Kewajiban Pabean dapat dijelaskan oleh Audit Kepabeanan melalui regresi Y = 94,331 - 0,887 X2 . Berdasarkan hasil pengujian signifikansi ternyata bahwa korelasi Audit Kepabeanan dengan Pemenuhan Kewajiban Pabean relatif cukup signifikan. Hal ini dibuktikan dengan t hitung 9,615 > t tabel 1,96. (3) Terdapat pengaruh yang positif dan relatif cukup signifikan antara Kriteria Seleksi Penjaluran dan Audit Kepabeanan terhadap Pemenuhan Kewajiban Pabean. Koefisien korelasi antara kedua variabel bebas dengan variabel terikat adalah sebesar 0,960 dan koefisien determinasinya dapat adalah sebesar 0,923. Angka ini mencerminkan bahwa variansi Pemenuhan Kewajiban Pabean dapat dijelaskan oleh variabel Kriteria Seleksi Penjaluran dan Audit Kepabeanan secara bersama-sama sebesar 92,30 %. Dengan kata lain variabel Kriteria Seleksi Penjaluran dan Audit Kepabeanan secara bersama-sama dapat memprediksi variansi yang ada pada variabel Pemenuhan Kewajiban Pabean sebesar 92,30 %. Uji signifikansi hubungan kedua variabel bebas dengan variabel terikat dilakukan dengan uji F. Dari uji Anova atau F test diperoleh F hitung = 1083,374 dan Fu ei pada a = 0,05 adalah 3,04 karena F hitung > F table.

Saran dari penelitian ini adalah (1) berhubungan dengan Kriteria Seleksi Penjaluran diharapkan ada perbaikan atau upaya peningkatan dan pemutakhiran data pada Sistem Intelijen Database; penambahan kriteria pada Profil Importir menjadi 5 (lima) tingkatan dan diversifikasi kriteria seleksi berdasarkan Profil Negara Asal dan Profil Negara Transit; (2) berhubungan dengan Audit Kepabeanan diharapkan teknik-teknik pelaksanaan Audit Kepabeanan dapat dilakukan dengan seefisien dan seefektif dengan cara targetting atas obyek audit yang akan diaudit dan selanjutnya akan dimutakhirkan ke dalam Profil Importir.

---

The aim of research is to know influences of: (1) Lining selection criterion to Customs obligation fulfillment; (2) Customs audit to Customs obligation fulfillment; (3) Lining selection criterion and Customs audit simultaneously to Customs obligation fulfillment.

Lining selection criterion is one of the ways in applying Risk Management Concept is mean a risk happened at Customs sector covering in-obedience on Customs Law and its license rules, informing of Customs value, rules of source of goods, free of import obligation. Prohibition and limitation or loss potential caused by International Trading Facilities. Customs Audit is mean an aim to consider whether the audit has followed procedures or certain rules, which has been applied. Customs obligation fulfillment according has 5 (five) obligations, namely self-registration, delivering information letter, pay and distribute tax liability, bookkeeping, and recording and checking (examining). Research population is all importers which have done import registration and have imported goods in Customs Service Office Tanjung Priok I, II dan III of 1.150 importers. Research sample is using Proportionate Stratified Random Sampling method is caused of population has no homogeny members and strata proportionally, consist of 185 importers. The length time of research is I (one) year calendar, in 2005 for secondary data and 2 (two) months in March 2006 till April 2006 for primary data. The research uses descriptive method in the form of correlation studies by using quantitative approach. While data collecting instrument is arranged in questionnaire in Likert's scale. Data analysis technique is done by 2 (two) kinds of analysis, namely Descriptive analysis technique and Inferential Statistic Analysis Technique.

Summary of this research is: (1) there is a positive influence and relatively significance enough between Lining Selection Criterion to Customs Obligation Fulfillment. Correlation coefficient relation of both variables is 0,940 and determination coefficient is 0,833. It shows that 83,30 % variants which is happened on Customs Obligation Fulfillment can be explained by Lining Selection Criterion through regression Y = 3,017 + 0,940 XI. Based on significance test result, in fact correlation of X, with Y relatively significance enough, this case is caused of t counting17,901 > t table 1,96. (2) there is negative influence and relatively significance enough between Customs Audit and Customs Obligation Fulfillment. Correlation coefficient relation of both variables is -0,887 and determination coefficient is 0,786. It shows that 78,60 % variants which is happened to Customs Obligation Fulfillment can be explained by Customs Audit through regression Y = 94,331 - 0,887 X2 . Based on significance test result actually correlation of Customs Audit with Customs Obligation Fulfillment is relatively significance enough. It is proven by t counting 9,615 > t table 1,96. (3) There is positive influence and relatively significance enough between Lining Selection Criterion and Customs Audit to Customs Obligation Fulfillment Co-relation coefficient between those two free variables with tight variable is 0,960 and determination coefficient is 0,923. The numbers shows that variants of Customs Obligation Fulfillment can be explained by Lining Selection Criterion variable and altogether with Customs Audit is 92,30 %. In another word Lining Selection Criterion variable and altogether with Customs Audit can predict the existing variants in Customs Obligation Fulfillment variable of 92,30 %. Significance test relation of both free variable with tight variable is done through F test. From Anove test or F test is got F counting = 1083,374 and F table at a = 0,05 is 3,04 because F counting F table.

Suggestion of the research is (1) connecting with Lining Selection Criterion hopefully there will be correction or effort of improvement and modernizing data of Database intelligent System; Adding criterion to importer profiles become 5 (five) levels and diversification of selection criterion based on Source Country Profile and Transit Country Profile; (2) connecting with Customs Audit hopefully application techniques of Customs Audit can be done effectively and efficiently by targeting on audit object which will be audited and next will be modernized into Importer Profile.