Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Sistem pembayaran prospektif dengan paket INA-CBGs pada pasien JKN menuntut rumah sakit agar dapat melakukan kendali biaya dan kendali mutu. Penelitian ini bertujuan untuk menilai upaya kendali biaya dan kendali mutu di RS MH Thamrin Salemba. Penelitian dilakukan pada kasus Demam Berdarah Dengue periode Januari-Maret 2017 secara kuantitatif (n=31), dengan membandingkan selisih klaim INA-CBGs dan tagihan rumah sakit, dan secara kualitatif dengan wawancara mendalam (6 informan). Selisih negatif yang didapat sebesar Rp177.880 dengan rerata selisih negatif sebesar Rp5.738 per kasus. Komponen kamar perawatan adalah komponen biaya tertinggi pada tagihan rumah sakit (30,62%). Manajemen rumah sakit menerapkan upaya kendali biaya mulai dari proses perencanaan sampai evaluasi dengan tetap mengutamakan mutu. Upaya efisiensi biaya dilakukan pada komponen farmasi, pemeriksaan penunjang, jasa medis dokter, dan kamar perawatan. Formularium RS yang digunakan sesuai dengan formularium nasional. RS MH Thamrin Salemba belum memiliki clinical pathways untuk mengontrol dan mengevaluasi pelayanan. Sistem insentif yang digunakan adalah sistem fee for service yang tidak sesuai dengan metode pembayaran prospektif. ......Prospective payment system with INA-CBGs tariff for cases using JKN demand hospital to control their cost. This study aims to see the cost and quality control in MH Thamrin Hospital. The study looked into Dengue Haemorrhagic Fever cases from January to March 2017, using quantitative method, comparing INA-CBGs claim and hospital billing (n=33), and using qualitative method through in depth interview (6 informants). It is noticed the deficit amount Rp177.880 and the average of deficit per case is Rp5.738. Accommodation/room rate became the biggest part of the hospital cost (30,62%). The hospital's management had worked efficiently to control the cost and assure the health service quality. Cost control efforts had been implemented from planning to evaluation in farmacy, laboratory diagnostic tests and radiology, doctor's insentive, and the accommodation (room). The hospital formulary using the national formulary. It is found that MH Thamrin Salemba does not have the clinical pathways as a tool in controlling and evaluation the health service in hospital. The insentive structure that is used is fee for service system which is not suitable for prospective payment method.

Abstrak :
ABSTRAK
Tujuan penelitian untuk menganalisis implementasi kebijakan tntang standar tarifINA-CBGs program JKN. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif denganmelakukan wawancara mendalam. Informan penelitian melibatkan aktor pemangkukepentingan antara lain Pusat Pembiayaan Jaminan Kesehatan P2JK KementerianKesehatan, BPJS Kesehatan, asosiasi profesi, dan asuransi kesehatan swasta. Hasilpenelitian menunjukkan bahwa RS swasta merupakan pihak yang belum siap dalammelakukan implementasi kebijakan tarif INA-CBGs karena besaran tarif dirasakanbelum mencukupi beban operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana RS.Setiap aktor pemangku kepentingan telah memiliki agenda sendiri dalam rangkamembuat implementasi kebijakan tarif INA-CBGs menjadi semakin lebih baik,termasuk IDI yang mempersiapkan standar mutu pelayanan medis untuk diusulkanke Kemenkes. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan tarif INA-CBGsmemerlukan perumusan yang ke arah lebih baik. Kementerian Kesehatan sebaiknyamempertimbangkan kenaikan tarif INA-CBGs sesuai harapan organisasi profesidengan memperhitungan CBGs berbasis kinerja.

---

ABSTRACT
The purpose of this research is to analyze the implementation of INA CBGs tariff policy of JKN program. This research used qualitative method by conducting in depth interview. The research informants involved stakeholder actors such as Center of Health Financing and Insurance P2JK Ministry of Health, BPJS Health, professional associations, and private health insurance. The results showed that private hospitals were not ready in implementing the tariff policy of INA CBGs because the tariff is not sufficient to meet the operational and maintenance expense of hospital facilities and infrastructure. Each of stakeholder has iown agenda in order to improve the implementation of t he INA CBGs tariff policy, including IDI preparing the quality standard of medical services that should be proposed to the Ministry of Health. This research concluded that INA CBGs tariff policy requires better formulation. The Ministry of Health should consider increasing the INA CBGs tariff as per the expectations of professional organizations and prepare thecalculation of CBGs based on performance.

Abstrak :
Di era JKN ini, rumah sakit dituntut harus efisien dalam mengendalikan biayalayanan agar tidak melebihi tarif INA CBGs dengan catatan mutu layanan harustetap terjaga dengan baik. Penelitian deskriptif kuantitatif ini bertujuanmenganalisis biaya berdasarkan tarif rumah sakit dan klaim INA CBGs padapasien peserta BPJS kasus sectio caesarea di RSUD dr. Doris Sylvanus padaJanuari sampai Agustus Tahun 2016. Berdasarkan hasil penelitian diketahui biaya yang tidak dibayar sesuai tarifrumah sakit sebesar Rp 1.708.663.354 42 . Biaya pelayanan persalinan sesarringan sesuai tarif rumah sakit pada kelas 1 sebesar Rp 10.267.710,-, kelas 2sebesar Rp 9.441.399,- dan kelas 3 sebesar Rp 8.591.730,-. Komponen biayatertinggi adalah biaya tindakan operasi. Sehingga perlu dilakukan kajian ulangtarif pelayanan Sectio caesarea.

---

In this National Health Insurance period, hospital ospitals are required to beefficient in controlling the cost of services so as not to exceed the tariff of INACBGs with the quality record of the service must be maintained properly. Thisquantitative descriptive study aims to analyze the cost of Sectio caesarea of BPJSparticipants based on hospital rates and INA CBGs rates in dr. Doris Sylvanusregional public hospital on January until August 2016. The result revealed that the unpaid cost according to hospital rates is Rp1.708.663.354 42 . The cost of light cesarean delivery service according tohospital rates in grade 1 is Rp 10,267,710, , 2nd grade is Rp 9,441,399, and grade3rd is Rp 8,591,730, . The highest cost component is the cost of surgery. So it isnecessary to review the hospital rates of cesarean delivery service.

Abstrak :
Dilaksanakannya program Jaminan Kesehatan Nasional, diharapkan memberikepastian jaminan kesehatan menyeluruh bagi semua lapisan masyarakat. Sistemklaim pelayanan kesehatan di Rumah Sakit era JKN, dilakukan dengan tarif INACBGs.Namun terdapat keluhan adanya ketimpangan biaya tindakan dengan tarifINA-CBGs terutama pada tindakan bedah kelas III. Penelitian ini bertujuanmenganalisis selisih biaya aktual pelayanan dengan tarif INA-CBGS pada tindakanSectio Caesarea pasien JKN kelas III di Rumah Sakit Wisma Prashanti. Diambilsampel dari periode bulan Januari - Oktober 2017 sebanyak 27 pasien dengan kriteriainklusi pasien JKN kelas III dengan diagnosa utama maternal care due to uterinescar from previous surgery, untuk mengetahui perbandingan pemanfaatan layananaktual dengan Clinical Pathway Sectio Caesarea. Perhitungan biaya aktual dilakukandengan menggunakan metode double distribution berdasarkan data dari bagiankeuangan dan laporan rumah sakit. Hasil penelitian mendapatkan bahwa biaya aktualpelayanan tindakan SC pada pasien kelas III yakni Rp. 5.658.016,75 dengan tarifINA CBGs yang dibayarkan adalah Rp.5.019.900,00, sehingga terdapat selisihnegatif sebesar Rp. 638.116,75. Komponen biaya yang dinilai dapat dikontrol adalahkomponen biaya operasional seperti biaya listrik, air, telepon, serta bahan medishabis pakai. Meskipun demikian, belum patuhnya staf terhadap Clinical Pathway CP juga berpotensi menyebabkan variasi komponen pelayanan, yang berdampakterhadap kenaikan biaya pelayanan. Pembentukan Tim Kendali Mutu dan KendaliBiaya dan Tim Anti Fraud diperlukan agar dapat secara rutin berkoordinasi denganmanajemen sehingga diketahui lebih dini penyimpangan yang ada untuk mencegahkemungkinan kerugian rumah sakit lebih banyak. Koordinasi antara manajemendengan dokter spesialis terkait Clinical Pathway juga perlu diintensifkan agarClinical Pathway menjadi kesepakatan bersama, serta adanya sosialisasi danpengawasan pelaksanaannya. Selain itu upaya efisiensi juga dapat dilakukan melaluibriedging Sistem Informasi Manajemen RS SIMRS dengan sistem INA-CBGS, danpelaksanaan analisis unit cost setiap tahunnya untuk mengetahui tingkat efisiensi danpencapaian kinerja unit.

---

The implementation of the National Health Insurance JKN program, is expectedto provide health coverage for all levels of society. The claim system of health services at the Hospital, conducted by INA CBGs tariff. However, there arecomplaints of cost difference between actual cost with INA CBGs tariff especiallyfor surgical treatment on the patients of class III. This study aims to analyze thecost differences between the actual cost of Sectio Caesarea services and INACBGStariffs on patients JKN class III at Wisma Prashanti Hospital. 27 sampleswere taken from the period time of January October 2017 with the inclusioncriteria are patients of JKN class III with a primary diagnosis of maternal caredue to uterine scar from previous surgery, to determine the actual serviceutilization compare with Clinical Pathway of Sectio Caesarea. Actual costcalculation is done by using double distribution method based on data fromfinancial section and hospital report. The results of the study found that the actualcost of SC services in patients class III is Rp. 5,658,016.75 with INA CBGs tariffpaid is Rp.5.019.900,00, so there is a negative difference of Rp. 638.116,75. Costcomponents that are assessed to be controlled are the components of operationalcosts such as electricity, water, telephone, and medical consumables. However,the lack of compliance of staff to CP also has the potential to cause variations inservice components, which have an impact on the increase in service costs. It isrecommended to establish a Quality and Cost Control Team and an Anti FraudTeam that can routinely coordinate with the management so that we have knownthe irregularities earlier to prevent hospital losses. There should be acoordination between management and specialist doctors related to ClinicalPathway as a mutual agreement, as well as the socialization and supervision of itsimplementation. In addition, efficiency efforts can also be done through briedgingthe hospital management information system with INA CBGS system, andimplementation of unit cost analysis every year to know the level of efficiency andachievement of unit performance.